Filsafat Berfikir

Solusi Atas Kehancuran | Januari 25, 2016

VI. PEMBAHASAN

Menurut Ihsan Tandjung dalam artikelnya tentang kehancuran, menyimpulkan bahwa jika bukan ahlinya yang mengurus, tunggulah kehancuran. Berikut ulasannya yang dimuat pada eramuslim.com.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (BUKHARI – 6015)
Sungguh benarlah ucapan Rasulullah sholallahu’alaihi wa sallam di atas. “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia ialah amanah ketaatan kepada Allah, Pencipta, Pemilik, Pemelihara dan Penguasa alam semesta dengan segenap isinya. Manusia hadir ke muka bumi ini telah diserahkan amanah untuk berperan sebagai khalifah yang diwajibkan membangun dan memelihara kehidupan di dunia berdasarkan aturan dan hukum Yang Memberi Amanah, yaitu Allah subhaanahu wa ta’aala.
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”(QS Al-Ahzab 72)
Amanat ketaatan ini sedemikian beratnya sehingga makhluk-makhluk besar seperti langit, bumi dan gunung saja enggan memikulnya karena khawatir akan mengkhianatinya. Kemudian ketika ditawarkan kepada manusia, amanat itu diterima. Sehingga dengan pedas Allah ta’aala berfirman: “Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” Sungguh benarlah Allah ta’aala…! Manusia pada umumnya amat zalim dan amat bodoh. Sebab tidak sedikit manusia yang dengan terang-terangan mengkhianati amanat ketaatan tersebut. Tidak sedikit manusia yang mengaku beriman tetapi tatkala memiliki wewenang kepemimpinan mengabaikan aturan dan hukum Allah ta’aala. Mereka lebih yakin akan hukum buatan manusia –yang amat zalim dan amat bodoh itu- daripada hukum Allah ta’aala. Oleh karenanya Allah hanya menawarkan dua pilihan dalam masalah hukum. Taat kepada hukum Allah atau hukum jahiliah? Tidak ada pilihan ketiga. Misalnya kombinasi antara hukum Allah dengan hukum jahiliah.
“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah 50)
Dewasa ini kita sungguh prihatin menyaksikan bagaimana musibah beruntun terjadi di negeri kita yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Belum selesai mengurus dua kecelakaan kereta api sekaligus, tiba-tiba muncul banjir bandang di Wasior, Irian. Kemudian gempa berkekuatan 7,2 skala richter di kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Lalu tiba-tiba kita dikejutkan dengan erupsi gunung Merapi di Jawa Tengah. Belum lagi ibukota Jakarta dilanda banjir massif yang mengakibatkan kemacetan dahsyat di setiap sudut kota, bahkan sampai ke Tangerang dan Bekasi. Bahkan siapa sangka banjir di Jakarta pernah terjadi di bulan Oktober, padahal jadwal rutinnya biasanya di bulan Januari atau Februari..?
Lalu bagaimana hubungan antara berbagai musibah dengan pengabaian hukum Allah? Simaklah firman Allah ta’aala berikut:
“Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS Al-Maidah 49)
Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah mengancam bakal terjadinya musibah bila suatu kaum berpaling dari hukum Allah. Dan tampaknya sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan ummat yang mengaku beriman di negeri ini sehingga musibah yang terjadi harus berlangsung beruntun. Dan dari sekian banyak dosa ialah tentunya dosa berkhianat dari amanah ketaatan kepada Allah ta’aala. Tidak saja sembarang muslim di negeri ini yang mengabaikan aturan dan hukum Allah, tetapi bahkan mereka yang dikenal sebagai Ulama, Ustadz, aktifis da’wah dan para muballigh-pun turut membiarkan berlakunya hukum selain hukum Allah. Hanya sedikit dari kalangan ini yang memperingatkan ummat akan bahaya mengabaikan hukum Allah.
Dan yang lebih mengherankan lagi ialah kasus banjir Jakarta. Sudahlah warga Jakarta dipaksa bersabar dalam menuntut janji kosong para Gubernur -sang “Ahli” yang mengaku sanggup mengatasi banjir tahunan tersebut- tiba-tiba kita semua dikejutkan dengan tersiarnya kabar bahwa ada salah satu gubernur justeru terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Serikat Kota dan Pemerintah Daerah Asia Pasifik. Sebagaimana diberitakan di Media Online Pemprov DKI Jakarta http://www.beritajakarta.com:
Sungguh benarlah ucapan Rasulullah sholallahu’alaihi wa sallam “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”
Menurut Alimin Mukhtar , sebab kehancuran itu adalah ketika bermegah-megahan. Berikut artikel lengkapnya yang dimuat di hidayatulloh.com.
Diantara cara al-Qur’an memperingatkan manusia adalah dengan menunjukkan gejala-gejala kehancuran segala sesuatu, agar mereka mengambil pelajaran dan segera memperbaiki diri, sebelum semuanya terlambat dan benar-benar tidak bisa ditolong.
“Sesungguhnya ini (al-Qur’an) adalah suatu peringatan. Maka barangsiapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya.” (QS: al-Muzzammil: 19).
Bila pernyataan ini kita tarik ke dalam konteks sosial, baik dalam skala kecil maupun besar, maka kehancuran maupun kebangkitan sebuah komunitas sudah dapat diramalkan jauh-jauh hari dengan mengamati tanda-tandanya. Apa yang disebut komunitas ini bisa berupa lembaga, organisasi, masyarakat, bangsa, negara, atau umat secara keseluruhan. Salah satu peringatan itu Allah tuangkan dalam Qs. al-Isra’: 15-16, yang berbicara tentang awal-mula kebinasaan sebuah negeri. Mari mengkajinya, lalu memutuskan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan yang sudah diancamkan.
Di sana Allah berfirman:
“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul (pemberi peringatan). Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka “amarnaa” orang-orang yang hidup mewah diantara mereka, tetapi mereka melakukan kefasikan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” [QS: al Isra’ : 15-16)
Menurut al-Hafizh Ibnul Jauzi, para mufassir klasik menyitir tiga penafsiran atas kata amarnaa (أمرنا) yang terdapat dalam ayat ke-16 tersebut. (Dalam teks diatas, kata ini sengaja tidak diterjemahkan). Meskipun sekilas terlihat berbeda, sebetulnya masing-masing mengarah kepada gejala-gejala tertentu yang saling terkait dan pada klimaksnya membawa akibat yang sama.
Pertama, menurut Sa’id bin Jubair, kata amarnaa berasal dari al-amr, artinya perintah. Jadi, dalam frase ini terdapat bagian yang tidak disebutkan, tetapi sudah bisa dipahami dari konteks utuhnya. Seolah-olah Allah menyatakan: “jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah diantara mereka (agar taat kepada Allah), tetapi mereka melakukan kefasikan….dst.”
Kedua, menurut Abu ‘Ubaidah dan Ibnu Qutaibah, kata amarnaa tersebut bermakna “Kami perbanyak”. Dalam bahasa Arab, salah satu makna amara adalah ‘menjadi banyak’. Berdasarkan penafsiran ini, maka kalimat tersebut berbunyi: “jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perbanyak orang-orang yang hidup mewah diantara mereka, lalu mereka berbuat kefasikan….dst.”
Ketiga, menurut Ibnul Anbariy, kata amarnaa berarti “Kami jadikan sebagai pemimpin atau penguasa”. Dari sudut pandang ini, ayat tersebut bisa dimaknai begini: “jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami jadikan orang-orang yang hidup mewah diantara mereka sebagai penguasa, lalu mereka berbuat kefasikan….dst.”
Sesungguhnya, ketiga penafsiran ini sejalan dan merujuk kepada fenomena serupa. Ketika Allah melihat sebuah komunitas dipenuhi orang-orang yang hidup mewah, dan kepada mereka telah didatangkan nasehat serta peringatan, namun mereka menolak untuk beriman dan memperbaiki diri bahkan semakin liar dalam berbuat kefasikan, maka Allah punya cukup alasan untuk membinasakan mereka.
Dari sisi lain, penafsiran ketiga menunjukkan tanda-tanda kehancuran sebuah negeri secara lebih gamblang. Menurut al-Qur’an, tampilnya orang-orang kaya yang gemar hidup mewah di barisan pemimpin dan penguasa bukanlah alamat yang baik. Apalagi jika mereka berkuasa semata-mata karena uangnya, bukan dilatari kecakapan dan sifat amanah. Besar kemungkinan, mereka akan berbuat fasik dan merusak. Kekuasaan yang ada di tangan mereka bakal menjadi sarana super efektif untuk memperluas akibat-akibat kefasikannya. Misalnya, melalui kebijakan dan peraturan yang jelas-jelas melawan Syari’at Allah dan merugikan masyarakat luas, namun selaras dengan hawa nafsu dan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.
Secara tersirat, ayat ini juga memperingatkan dua hal lain, yaitu: bahaya kemewahan terhadap kepekaan hati dalam menerima hidayah, serta dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan oleh orang-orang kaya, gemar hidup mewah, dan fasik. Disini, bukan berarti kefasikan orang miskin tidak berbahaya, namun skala dan akibatnya jelas berbeda.
Pertanyaannya sekarang: “apakah tanda-tanda kehancuran itu telah terlihat dalam masyarakat dan negeri kita?”
Anda lebih tahu jawabannya. Hanya saja, sayup-sayup terdengar bisikan bahwa Anda tidak perlu memiliki kecakapan dan sifat-sifat terpuji untuk tampil sebagai pemimpin, asal memiliki cukup uang untuk membayar biaya-biaya politik yang sangat mahal itu. Dan, maraknya kasus-kasus korupsi ditengarai banyak kalangan sebagai akibat langsung dari politik biaya tinggi ini.
Sekarang, seiring terus mendekatnya berbagai even Pilkada, Pilpres, dan Pemilu, penting kiranya kita menyelisik calon-calon pemimpin itu. Sebelum terlambat, jauhi mereka yang gemar hidup mewah dan fasik. Jika tidak, maka ancaman Allah tidak pernah meleset.
Ingatlah, Indonesia bukan negara pertama dan satu-satunya di atas kepulauan ini. Tanah yang kini kita pijak telah menjadi saksi keruntuhan Sriwijaya, Mataram, Pajajaran, Majapahit, dsb; yakni ketika para pemimpinnya gagal menjalankan fungsinya sebagai tempat bernaung yang aman bagi rakyat, justru saling berebut dan mementingkan diri sendiri. Dalam skala internasional, kita bisa mengambil pelajaran dari ambruknya Kekaisaran Persia dan Romawi, bahkan Uni Soviet dan Yugoslavia. Apakah kita merasa bahwa Indonesia tidak mungkin bernasib sama?
Dalam sebuah artikel yang baik pada http://blog.vbaitullah.or.id yang dimuat ulang pada https://aslibumiayu.wordpress.com , diungkapkan bahwa sebab dari kehancuran adalah maksiat. Artikel selengkapnya sebagai berikut.
Maksiat adalah penyebab hancurnya negeri, penyebab Allah timpakan bencana .
Maksiat itu pemicu turunnya musibahPenyebab hancurnya negeri selanjutnya adalah maksiat. Sebagaimana diketahui, semua maksiat bersifat jelek dan sangat berdampak negatif terhadap fisik dan non fisik (hati dan kejiwaan). Maksiat adalah salah satu penyebab datangnya adzab dan kutukan. Bagaimana penjelasan terhadap masalah ini?
Maksiat, salah satu penyebab datangnya adzab dan kutukan.
Rasullulah bersabda dalam sebuah hadits:
Akan ada pada umat ini nanti gempa yang menengelamkan, hujan yang membinasakan dan kutukan yang menghinakan yang demikian itu jika mereka telah meminum khamar, mengambil gadis-gadis penghibur dan memainkan alat musik.
Cobalah lihat nasib yang menimpa kaum Luth, yang menampakan terang-terangan maksiat (yaitu homoseksual) sehingga Allah menempatkan adzab atas mereka.
Sesungguhnya Kami akan menurunkan adzab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. (al-Ankabut: 34)
Yaitu terhadap penduduk kota Sodom, negerinya kaum Luth.
Dalam sebuah hadits Rasullulah bersabda:
Wahai para Muhajirin: ada 5 perkara (sebab kehancuran). Jika kalian ditimpa 5 perkara tersebut dan aku belindung kepada Allah agar kalian tidak menjumpainya.
Tidaklah muncul perbuatan keji pada suatu kaum hingga mereka melakukan terang-terangan melainkan akan menyebar di tengah-tengah mereka wabah tha’un dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada nenek moyang sebelum mereka.
Tidaklah megurangi takaran dan timbanagnn melainkan akan ditimpakan kepada mereka paceklik, kesempitan (krisis) ekonomi dan kesewenang-wenangan (kezhaliman) para penguasa atas mereka.
Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka melainkan akan ditahan hujan atas mereka, seandainya bukan karena hewan ternak, niscaya tidak akan turun hujan atas mereka.
Tidaklah mereka melanggar perjanjian yang ditetapkan Allah dan Rasul-nya melainkan Allah akan menguasakan musuh-musuh dari luar kalangan mereka atas mereka, lalu merampas sebagian yang ada ditangan mereka.
Selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum kepada Kitabullah dan memilih yang terbaik dari yang diturunkan Allah melainkan akan Allah jadikan musibah diantara mereka sendiri.
Hadits Nabi yang mulia ini seakan membuka mata kita bangsa Indonesia khusunya (terkhusus lagi kaum Muslimin) akan bencana dan malapetaka yang sedang menimpa kita ! Penyakit-penyakit dan borok-borok yang ada di tengah-tengah kita yang merupakan sebab bencana!
Sungguh amat menakutkan ! Betapa tidak, tidak ada satu perkarapun yang Rasullulah berlindung diri kepada Allah darinya, melainkan telah terjadi ditengah-tengah masyarakat kita dan tidak ada satu bencanapun yang disebutkan Rasullulah melainkan telah menimpa kita. Innaa lilahi wa ilaihi raji’un.
Mulai dari perbuatan keji seperti zina, penjarahan, kekerasan dan kejahatan lainnya yang dilakukan secara terang-terangan tanpa malu dan ditutup-tutupi lagi.
Kecurangan-kecurangan dalam praktek ekonomi dan perdagangan yang dijumpai dimana-mana, serta praktek-praktek korupsi dan monopoli dan lain-lain.
Orang-orang kaya yang acuh tak acuh dengan kewajiban zakat mereka hingga lebih senang menimbun barang/harta, walau dengan praktek riba seperti deposito atau menghambur-hamburkan harta dengan rekreasi ke negera-negara kafir.
Aturan-aturan dan Rasul-Nya yang bukan saja dilanggar bahkan dilecehkan, sampai pemimpin-pemimpin mengambil hukum-hukum jahiliyah sebagai undang-undang mereka.
Maka janganlah ratapi nasib bangsa yang seperti itu keadaannya, tidak ada gunanya teriakan-teriakan, ratapan-ratapan di jalan-jalan, demonstrasi, unjuk rasa, aksi mogok makan, atau teriakan reformasi.
Jika demikian kondisi bangsa ini, tidak akan berubah walaupun tangisan air mata darah ! Apabila hal-hal tersebut (demonstrasi, unjuk rasa, mogok makan) adalah bid’ah munkarah!
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatau kaum maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (ar-Ra’d: 11)
Maka terjadilah ketentuan Allah: wabah penyakit yang merenggut banyak korban, kelapan, krisis moneter, kezhaliman (kelaliaman) penguasa, musuh-musuh dari selain kalangan kaum Muslimin dan menjarah harta mereka, perpecahan dan perang saudara yang mengakibatkan jatuhnya koban karena fanatisme daerah, partai bahkan karena fanatisme klub sepak bola!!
Benar-benar semua itu merupakan bala dan azab bagi bangsa ini. Hendaknya bangsa ini mengambil pelajaran bagimana Allah membinasakan kaum Nuh, kaum `Ad, kaum Tsamud, kaum Luth, penduduk Madyan dan nasib Fir’aun dan kroni-kroninya dengan azabnya yang amat keras, disebabkan kedurahakaan dan kezhaliman mereka. Dan jangan terpedaya dengan keadaan dunia, kemegahan dan segala kekuasaan serta kekuatan mereka. Ingatlah firman Allah :
Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang dzalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka, sampai hari yang pada waktu itu semata (mereka) terbelalak. (Ibrahim: 42)
Adzab Allah pasti akan mengenai orang-orang dzalim, lihatlah kehancuran umat-umat yang zhalim sebelum mereka!!
Dan begitulah adzab Rabbmu apabila ia mengazab penduduk-penduduk negeri yang berbuat dzalim, sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras. (Hud : 102)
Hancurnya suatu negeri akibat dari orang-orang yang hidup mewah dan para pembesar negeri itu durhaka kepada Allah
Dan jika Kami (Allah) hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang “mutraf” (yang hidup mewah) di negeri itu supaya menthaati Kami (Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka ketentuan Kami, kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. [QS. Al-Israa’ : 16]
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kumandangkan takbir dan kalimat tahmid mengagungkan Asma Allah SWT sebagai rasa syukur kita atas rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, khususnya ummat Islam, bahwa pada hari ini kita telah dapat menyelesaikan salah satu dari rukun Islam, yakni puasa Ramadlan satu bulan penuh. Semoga puasa kita dapat mencapai tujuan yang diperintahkan Allah SWT, menjadi orang yang bertaqwa kepada-Nya.
Kita merasa bergembira dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadlan, selanjutnya kita berbahagia dapat berhari raya dengan keluarga dan sanak saudara, handai taulan, menjalankan shalat ‘Iedul Fithri bersama-sama pada pagi hari ini. Namun di tengah-tengah kegembiraan ini, hati kita terasa tersayat sedih, karena sebagian dari kita kaum muslimin di Poso, di Ambon, di Maluku Utara dan di tempat lain tidak dapat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan. Mereka masih di tempat pengungsian yang sangat menyedihkan, bahkan di beberapa tempat masih dilanda kerusuhan.
Apalagi saudara-saudara kita yang di Afghanistan dan Palestina, sangat menderita akibat gempuran Amerika, sekutu-sekutunya dan Israil yang biadab itu. Semoga Allah melimpahkan keshabaran kepada saudara-saudara kita, tetap tidak tergoyahkan iman mereka dan hanya kepada Allah mereka bertawakkal serta mengharapkan pertolongan, sehingga pada gilirannya Allah memberikan pertolongan dan dapat menghancurkan musuh-musuh Islam yang sombong dan amoral itu.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah mewajibkan kita semua berpuasa dengan tujuan agar kita semua menjadi orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya. Dengan demikian tujuan puasa mengangkat derajat manusia ke tingkatan yang paling mulia diantara manusia. Allah SWT berfirman :
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [QS. Al-Hujuraat : 13]
Oleh karena itu kalau puasa bangsa Indonesia ini dapat sampai kepada tujuan, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang paling mulia diantara bangsa-bangsa lain. Kalau sudah demikian, maka segala macam krisis yang melanda bangsa ini akan segera dapat teratasi dengan pertolongan Allah, sebagaimana firman Allah :
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. [QS. Al-A’raaf : 96]
Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah, pasti Dia akan memberi jalan keluar (dari kesulitan yang dihadapinya). Dan memberi rezqi dari arah yang tidak disangka-sangka. [QS. Ath-Thalaaq : 2-3]
Maka kita perhatikan keadaan bangsa dan negeri ini, kalau sesudah Ramadlan nanti keadaannya lebih baik dan semakin meningkat perekonomiannya, makin aman dari kekacauan, dan makin terang jalan keluar dari kesulitan ini, mudah-mudahan hasil dari puasa kita menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah. Namun jika sesudah puasa nanti keadaan kita biasa-biasa saja, bahkan lebih jelek dari sebelumnya, berarti puasa kita sia-sia belaka, hanya memperoleh lapar dan haus saja. Rasulullah SAW bersabda :
Berapa banyak orang berpuasa hasil yang diperoleh dari puasanya itu hanyalah lapar dan haus saja. [HR. Ibnu Khuzaimah]
Kalau itu yang kita peroleh, berarti dengan puasa kita itu tidak lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi menjadikan semakin jauh dari-Nya, tidak menjadikan kita pandai mensyukuri nikmat, tetapi menjadi bangsa yang kufur nikmat. Hal itu akan membawa akibat datangnya adzab Allah kepada kita sebagaimana firman-Nya :
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezqinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. [QS. An-Nahl : 112]
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketaqwaan penduduk suatu negeri kepada Allah SWT sangat besar pengaruhnya terhadap nasib penduduk itu sendiri, yakni akan membawa kemakmuran dan ketenteraman negeri itu. Sebaliknya keingkaran penduduk suatu negeri akan membawa akibat kemiskinan, penderitaan, dan keterpurukan negeri itu. Apalagi kalau yang ingkar kepada Allah orang-orang yang hidup mewah dan para pembesar-pembesar negeri itu, akan membawa kehancuran negeri itu sehancur-hancurnya, sebagaimana telah kami sebutkan pada firman Allah QS. Al-Israa’: 16 di awal khutbah ini.
Bertitik tolak dari ibadah puasa Ramadlan kita, mari kita mulai memperhatikan petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan Allah SWT, untuk memperbaiki keadaan negeri kita yang memprihatinkan ini, jangan hanya mengandalkan akal pikiran kita yang picik ini terutama kepada para pemimpin dan pembesar-pembesar negeri ini.
Allah menciptakan dan memelihara kita semua, tentu Allah lah yang paling mengetahui apa yang harus dijalankan oleh hamba-Nya, agar mereka memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari kesengsaraan, maka Allah berfirman :
Apasaja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apasaja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. [QS. An-Nisaa’ : 79]
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita cermati dengan sungguh-sungguh firman-firman Allah SWT tersebut dan kita melihat yang terjadi pada bangsa dan negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini.
Mengapa kita ditimpa mushibah yang bertubi-tubi dan krisis yang berkepanjangan ? Bahkan krisis moral menimpa pada bangsa ini di semua lapisan ? Dari lapisan paling bawah (rakyat kecil), sampai lapisan atas (para pembesar negeri) ? Bagaimana jalan keluarnya ?
Kalau kita perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisaa’ : 79, bertubi-tubinya mushibah yang menimpa bangsa kita ini adalah karena tingkah laku perbuatan kita sendiri. Baik mushibah kemiskinan (kelaparan), mushibah banyak hutang, mushibah pertikaian, permusuhan, perkosaan, pengrusakan sampai mushibah yang paling menyakitkan ialah krisis moral bangsa.
Keadaan yang demikian tidak akan berubah menjadi baik, bahkan akan semakin parah kalau kita sendiri tidak mau berusaha merubah keadaan itu agar menjadi baik. Firman Allah SWT :
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib dari suatu kaum hingga mereka merubah sendiri keadaan yang ada pada mereka. [QS. Ar-Ra’d : 11]
Kalau kaum itu berusaha keras dengan sungguh-sungguh mencari jalan yang terbaik dan diridlai Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan tersebut.
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridlaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. [QS. Al-’Ankabuut : 69]
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesulitan-kesulitan yang dirasakan, bagi orang yang beriman dijadikan batu ujian bagi keimanannya, selanjutnya introspeksi diri, meneliti sebab-sebab yang menimpa dirinya dan berusaha keras dengan keshabaran untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan mohon pertolongan dari Allah, tanpa menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, seolah-olah orang lain itulah penyebabnya. Allah SWT berfirman :
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, [QS. Al-Baqarah : 155]
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa mushibah, mereka mengucapkan, “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun”. [QS. Al-Baqarah : 156]
Bagi orang-orang kafir, mushibah yang menimpa dirinya menjadikan hilang keseimbangan dan lepas kendali, akhirnya berbuat brutal, marah, merusak, seolah-olah orang lain lah yang menjadikan dirinya tertimpa kesulitan.
Maka dari itu marilah secara hati-hati kita cermati tingkah laku kita sebagai bangsa ini, yang menyebabkan datangnya mushibah demi mushibah sebagaimana yang kita rasakan. Rasulullah SAW bersabda :
Sesungguhnya diantara tanda-tanda datangnya kehancuran suatu bangsa ialah diangkatnya pengetahuan agama dan didukungnya sifat jahil (bodoh) tentang agama, diminumnya minuman keras secara terang-terangan dan dilakukan perzinaan secara meluas dan terang-terangan. [HR. Bukhari juz I, hal. 28]
Memang di beberapa daerah masih ada oknum aparat penegak hukum yang berlaku bodoh dan mendukung pembodohan terhadap pengetahuan agama. Di tempat-tempat berlangsungnya kemakshiyatan dibiarkan berjalan, malah pengajian untuk membina akhlaq bangsa dibubarkan dengan alasan bermacam-macam.
Dalam sabdanya yang lain Rasulullah SAW menjelaskan :
Tidaklah suatu qaum yang di tengah-tengah mereka dilakukan kemakshiyatan, sedang mereka mampu mencegahnya, tetapi tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan adzab secara merata kepada mereka. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 122]
Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya adzab Allah untuk diri mereka. [HR. Hakim]
Kalau kita perhatikan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW tersebut jelas bahwa masyarakat atau bangsa akan rusak binasa apabila membiarkan berlangsungnya kemakshiyatan dengan segala bentuknya dan tidak adanya nahi munkar di negeri itu.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, karena terlalu longgarnya tindak kemakshiyatan di negeri ini, dan tidak adanya hukum yang tegas terhadap segala bentuk kejahatan dan kemakshiyatan, maka semakin hari tidak semakin berkurang, apalagi hilang, tetapi semakin subur tumbuh di mana-mana. Sebagai contoh : dari miras, sekarang menjadi lebih parah lagi dengan berbagai jenis narkoba yang merusak bangsa ini, dari anak-anak usia SD sampai orang dewasa, bahkan di berbagai tempat sering terjadi pesta shabu-shabu laki dan perempuan, sehingga generasi penerus bangsa ini sangat memprihatinkan. Masih ditambah lagi penghancuran generasi bangsa ini dengan beredarnya dan transparannya gambar-gambar porno lewat berbagai media cetak, bahkan tayangan-tayangan TV – VCD dengan adegan-adegan yang kelewat batas dan amoral.
Namun ironis, masih ada manusia yang menganggap gambar-gambar wanita telanjang bahkan penampilan wanita berpakaian minim dengan menampilkan lekuk-lekuk tubuhnya (3/4 telanjang), dianggap tidak apa-apa, dengan alasan “seni”.
Pergaulan bebas laki-laki dan perempuan dengan mengabaikan norma-norma agama dan susila, maka terjadilah perzinaan di mana-mana, sehingga perkosaan terhadap anak di bawah umur pun sering terjadi. Gadis hamil sampai melahirkan tidak berbapak pun hal yang biasa, tidak ada rasa malu. Itulah rusaknya moral generasi bangsa.
Keadaan yang sudah separah ini, rupanya Pemerintah dan para Penegak Hukum di negeri ini belum tanggap mengenai akibat yang akan timbul terhadap nasib bangsa dan negara di masa mendatang. Maka tidak sepenuh hati dan tidak serius dalam memberantas kejahatan dan kemakshiyatan tersebut.
Suatu bukti, untuk memenuhi permintaan ummat Islam agar tempat-tempat yang dijadikan pusat kemakshiyatan supaya ditutup sebulan penuh selama Ramadlan ini saja, masih begitu sulit, tawar-menawar dengan alasan, “Bagaimana para karyawannya, ribuan pekerja termasuk pekerja sex komersial (PSK) akan kehilangan lapangan pekerjaan”, dan berbagai alasan lagi, tanpa melihat akibat kehancuran dan kebobrokan moral bangsa yang sulit disembuhkan. Padahal seharusnya tempat-tempat seperti itu harus ditutup selamanya, dan ummat Islam pasti akan menuntut untuk ditutup selamanya, tidak hanya selama Ramadlan saja, demi keselamatan generasi bangsa mendatang.
Jika orang mau berpikir secara waras, tentu meyaqini bahwa Allah SWT yang menciptakan dan memelihara kehidupan manusia, tidak mungkin Allah memberi rezqi hamba-Nya dengan jalan yang keji dan haram. Tentu Allah akan memberi rezqi yang halaalan thayyiban (yang halal dan yang baik), sebagaimana firman Allah :
Maka makanlah rezqi yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal dan yang baik. [QS. An-Nahl : 114]
Oleh karena itu Allah melarang perbuatan keji dan semua bentuk kemakshiyatan, sebagaimana firman-Nya :
Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. [QS. Al-An’aam : 151]
Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. [QS. Al-Israa’ : 32]
Mendekati perbuatan zina, maksudnya melakukan perbuatan yang akhirnya dapat mendorong kepada perzinaan, termasuk pornografi.
Mendekati saja dilarang, bahkan Allah sebutkan “adalah jalan yang buruk”, bagaimana menjadikan perzinaan sebagai mata pencaharian ?. Maka hanya akal yang tidak waras lah yang membenarkan perbuatan tersebut dengan apapun alasannya.
Perbuatan keji lainnya selain zina antara lain sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maaidah ayat 90-91 :
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala (sesaji), mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari perbuatan itu). [QS. Al-Maaidah : 90-91]
Kalau kita perhatikan firman Allah tersebut dapat kita pahami dengan jelas bahwa :
1. Allah melarang manusia mendekati perbuatan keji, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi.
2. Zina adalah termasuk perbuatan keji, dan jalan yang buruk.
3. Judi, miras dengan segala macamnya, dan sesaji adalah termasuk perbuatan keji, itu perbuatan syaithan yang harus dijauhi.
4. Dengan judi dan miras, syaithan bermaksud menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara manusia dan dengan judi dan miras pula syaithan menjadikan manusia lupa kepada Allah, dan mendorong manusia meninggalkan shalat. Maka Allah perintahkan kepada manusia agar meninggalkan judi dan miras, kalau ingin beruntung.
Judi dan miras adalah perbuatan syaithan, maka masyarakat yang menjadikan judi dan miras sebagai kebutuhan hidupnya, itu adalah masyarakat syaithan, harus kita berantas, karena syaithan adalah musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah :
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan, sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu. [QS. Al-Baqarah : 208]
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitu besarlah pengaruh perbuatan syaithan dalam kehidupan manusia. Selama judi, miras dan perzinaan hidup berkembang di suatu masyarakat atau bangsa, maka bangsa itu akan selalu dilanda kerusuhan dan kekacauan, karena antar mereka terjadi kebencian dan permusuhan yang sangat sulit dipadamkan, akhirnya akan membawa kehancuran bangsa itu.
Sebab lain yang menghancurkan suatu bangsa dan negara selain yang telah tersebut diatas adalah :
1. Rusaknya akhlaq bangsa.
Imam Asy-Syauqiy berkata :
Sesungguhnya bangsa itu tergantung akhlaqnya, bila rusak akhlaqnya, maka rusaklah bangsa itu. [Asy-Syauqiy]
Kerusakan moral (akhlaq) inilah mushibah yang paling serius yang melanda bangsa kita ini, karena sudah menembus semua lapisan, dari bawah sampai atas. Padahal rusaknya akhlaq akan membawa rusaknya bangsa ini.
2. Menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya.
Rasulullah SAW bersabda :
Maka apabila amanat telah hilang, maka tunggulah qiyamat (kehancurannya). Ada seorang shahabat bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat ?”. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah qiyamatnya (kehancurannya)”. [HR. Bukhari, dalam kitab Al-’Ilmu]
Oleh karena itu orang-orang yang mempunyai keahlianlah yang harus memegang suatu urusan, apalagi urusan negara. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :
Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu bangsa/qaum, maka Allah mengangkat orang-orang yang cakap dan bijak sebagai pejabat yang mengelola urusan mereka, dan Allah memberikan harta kepada orang-orang yang pemurah (dermawan). Dan apabila Allah menghendaki kejelekan suatu bangsa/qaum, maka Allah mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pejabat yang mengelola urusan mereka, dan Allah menyerahkan harta kekayaan kepada orang-orang yang bakhil. [HR. Abu Dawud]
Barangsiapa memegang suatu urusan kaum muslimin, lalu ia memberi kuasa (jabatan) kepada seseorang karena cintanya (bukan karena kemampuannya) maka laknat Allah menimpa atasnya. [HR. Hakim]
3. Tidak adilnya para penegak hukum.
Rasulullah SAW bersabda :
Sesungguhnya yang merusak orang-orang sebelum kamu ialah tindakan mereka (penegak hukum), apabila pejabat mencuri (korupsi, kolusi dan sejenisnya) mereka dibiarkan saja (tidak ditegakkan hukum atas mereka), tetapi apabila yang mencuri orang lemah (rakyat kecil), maka dijatuhi hukuman (ditegakkan hukum) padanya. Demi Allah, kalau Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti Muhammad akan memotong tangannya. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 132, Bukhari juz 4, hal. 173]
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, memperhatikan firman-firman Allah dan hadits-hadits Rasulullah SAW tersebut, dan kita cermati keadaan tuan-tuan wakil rakyat yang terhormat serta para pembesar negeri ini sungguh sangat memprihatinkan. Rupanya mereka bukan orang-orang yang berakhlaq baik, dan bukan orang-orang yang mampu mengatasi berbagai mushibah yang menimpa bangsa ini.
Kita perhatikan, setiap mereka bermusyawarah tidak menampakkan iklim yang sejuk dan kerjasama yang baik, mereka saling bersitegang urat leher, ngotot-ngototan, berdebat, perang mulut dengan sengit, hingga ada kesan seolah-olah satu sama lain ingin saling menjatuhkan, merasa dirinya dan golongannya yang paling cakap dan menganggap orang/golongan lainnya remeh dan tidak cakap. Mereka tidak saja perang mulut, bahkan tuan-tuan yang terhormat itu sampai perkelahian fisik (berantem) diperlihatkan di mata rakyat 210 juta orang.
Rasanya tuan-tuan itu tidak pantas menempati kedudukan yang terhormat, karena tidak menunjukkan akhlaq yang baik. Para pemegang Pemerintahan pun rupanya bukan orang-orang yang mampu (bukan ahlinya), terbukti sampai kini belum ada tanda-tanda membaiknya krisis yang menimpa bangsa dan negeri ini.
Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hanya banyak dipidatokan dan disuarakan saja, ternyata hanya jargon belaka. Kalau kita mengikuti dialog-dialog interaktif lewat TV maupun RRI, acara “Indonesia menyapa”, rasanya para wakil rakyat dan pembesar-pembesar negeri ini, tidak serius memikirkan penderitaan yang dirasakan oleh bangsa ini, terutama rakyat kecil (kalangan bawah). Mereka sibuk berusaha memperkaya diri dengan rakusnya berebut materi, mumpung ada kesempatan, belum tentu tahun-tahun mendatang ada kesempatan lagi.
Kalau demikian caranya, maka negara yang subur makmur serta penuh dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, rakyat kecil hidup menderita kemiskinan karena kerakusan para pembesarnya. Keadaan negara semakin tidak menentu, hutang semakin membengkak, pengangguran semakin menumpuk, kerusuhan tawuran terjadi di mana-mana, tindak kriminal, pemerasan di kendaraan penumpang umum secara terang-terangan, sehingga tidak membawa kenyamanan para pengguna angkutan umum. Kondisi yang demikian tidak memberikan harapan-harapan yang menggembirakan, namun rakyat semakin cemas. Setiap kegagalan yang ditempuh oleh pembesar-pembesar negeri selalu mengkambing hitamkan orang lain, Orde Baru yang selalu menjadi sasaran.
Kita semua sudah mengetahui bahwa Orde Baru yang berkuasa 32 tahun meninggalkan warisan negeri ini dalam keadaan rusak, dan 210 juta rakyat ini menyerahkan kepada tuan-tuan besar untuk memperbaikinya. Mampukah tuan-tuan memperbaiki keadaan yang rusak ini ? Jangan keadaan yang rusak ini tidak menjadi baik, malah bertambah semakin parah.
Oleh karena itu dalam memikul amanat yang berat ini tuan-tuan harus benar-benar mawas diri, jangan melihat fasilitas tanpa menyadari kemampuan dirinya.
Kalau memang tidak ada kemampuan jangan merasa mampu (ojo rumangsa biso, nanging bisoa rumangsa), selanjutnya secara jujur dan ikhlash serahkanlah kepada ahlinya demi perbaikan nasib bangsa yang sudah lama menderita ini. Itulah sikap yang bijak dan terhormat.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah ini kami mengajak semua komponen bangsa ini, termasuk para ulama dan umaro’nya :
1. Mari kita menyadari bahwa kesulitan yang menghimpit bangsa di negeri ini adalah kesalahan kita, sebagai bangsa ini sendiri, maka hal
ini tidak akan berubah kalau kita sendiri tidak berusaha merubahnya.
2. Sudah tidak jamannya lagi kita saling melempar kesalahan, tetapi kenyataan yang ada ini mari kita terima dengan shabar, kita kerjasama, bahu-membahu untuk mengatasi kesulitan ini, memperbaiki yang rusak dan mempertahankan/meningkatkan yang sudah baik.
3. Maraknya kemakshiyatan dan tidak tegaknya amar ma’ruf nahi munkar menjadi penyebab datangnya adzab Allah. Oleh karena itu kita bangkitkan semangat amar ma’ruf nahi munkar, sebelum Allah menolak doa kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
Hendaklah kamu melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, atau (kalau tidak) Allah akan mendatangkan siksa (adzab) akibat dari dosa-dosamu, kemudian kamu berdoa niscaya Allah tidak akan mengabulkannya. [HR. Tirmidzi]
4. Para ulama hendaklah peka melihat keadaan dan berperan aktif memperhatikan nasib generasi penerus yang sangat memprihatinkan ini. Firman Allah SWT :
Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS. Al-Hasyr : 18]
5. Para ulama beserta semua komponen bangsa yang peduli terhadap nasib generasi penerus, hendaklah mendesak kepada Pemerintah agar memberantas kejahatan dan kemakshiyatan, serta menutup tempat-tempat yang dijadikan kegiatan kemakshiyatan untuk selama-lamanya, karena jelas-jelas sangat merusak moral bangsa.
6. Para pembesar negeri hendaklah menthaati Allah, agar bangsa ini terhindar dari kehancuran, serta memberi contoh yang baik pada masyarakat, memberantas semua bentuk kejahatan, dimulai dari dirinya sendiri.
7. Para penegak hukum hendaklah berlaku adil dalam menjalankan tugasnya, tanpa pandang bulu, sekalipun pada dirinya sendiri/ keluarganya.
8. Aparat penegak hukum (kepolisian), jangan setengah-setengah memberantas penyakit masyarakat, hendaklah sampai akar permasalahannya. Tidak akan menyelesaikan masalah dengan menyita ribuan botol miras yang diambil dari warung-warung kecil dan dimusnahkan, tetapi pabriknya terus memproduksi. Oleh karena itu bersama-sama masyarakat yang peduli nasib generasi penerus, mendesak kepada pemerintah agar menutup pabrik produksi miras, diganti dengan produksi lain yang halaalan thayyiban (halal dan yang baik).
9. Mengajak kepada semua masyarakat, hendaklah hati-hati benar dalam memilih wakil-wakil rakyat untuk masa-masa mendatang, hendaklah orang-orang yang benar-benar mampu dan berakhlaqul karimah, serta bertaqwa kepada Allah SWT.
10. Kepada semua ummat Islam hendaklah menggiatkan dakwah di tengah-tengah masyarakat, agar mereka terbina menjadi masyarakat yang berakhlaq mulia.
Semoga Allah SWT selalu menyertai kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta selalu membimbing dan menuntun kita kejalan yang lurus.
Itulah fakta, opini dan dalil yang menunjukkan bahwa hidup kita sedang dirundung perkara yang menghancurkan. Sekarang bagaimanakah jalan keluar dari semua permasalahan tersebut?
Kembali ke Jalan Yang Benar

Jalan yang benar dalam beragama, bernegara, berbangsa, bertanah air, bermasyarakat, berhubungan internasional adalah mengikuti ajaran Agama, Teladan, dan Teori yang benar.
Islam Kebenaran Mutlak

Islam datang untuk mengeluarkan manusia dari lalimnya berbagai agama menuju keadilan Islam . Artinya, seorang muslim yang benar imannya tidak pernah beranggapan apalagi berkeyakinan bahwa semua agama sama baiknya dan sama benarnya. Ia yakin bahwa Allah ta’aala tuhan semesta alam tidak mungkin membiarkan manusia dalam kebungungan memilih jalan hidup yang benar untuk menghantarkan dirinya menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Sedangkan orang yang berfaham pluralisme adalah manusia yang bingung memilih jalan hidup sehingga untuk gampangnya ia katakan bahwa semua agama sama baiknya dan sama benarnya. Andaikan kita hidup tanpa petunjuk dari Yang Maha Benar mungkin kita juga akan sependapat dengan logika berfikir seperti itu. Karena itu berarti bahwa tidak ada fihak manapun di dalam masyarakat yang berhak meng-claim bahwa agamanyalah yang memiliki monopoli kebenaran. Tetapi Allah ta’aala bantah pandangan seperti ini melalui firman-Nya:

”Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.” (QS Al-Mu’minun ayat 71)

Ayat di atas secara jelas membantah pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran bersifat relatif sehingga dapat berjumlah banyak sesuai jumlah hawa nafsu manusia. Bahkan melalui ayat ini Allah ta’aala menegaskan betapa dahsyatnya dampak yang bisa timbul dari mengakui kebenaran berbagai fihak secara sekaligus. Digambarkan bahwa langit dan bumi bakal binasa karenanya. Sebab masing-masing pembela kebenaran tersebut pasti akan mempertahankan otoritas kebenarannya tanpa bisa menunjukkan dalil atau wahyu Ilahi yang membenarkannya.

Lalu atas dasar apa seorang muslim meng-claim kebenaran mutlak ajaran Islam? Tentunya berdasarkan wahyu otentik kitab suci Al-Qur’an. Di dalamnya Allah ta’aala jelas-jelas berfirman:

”Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” (QS Al-Baqarah ayat 147)

Jelas bagi seorang mu’min bahwa kebenaran haruslah yang bersumber dari Allah ta’aala Rabbul ’aalamiin. Oleh karenanya kitapun meyakini sepenuhnya tatkala Allah ta’aala berfirman:

“Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam.” (QS Ali Imran ayat 19)

”Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS Ali Imran ayat 85)

Berdasarkan kedua ayat di atas ummat Islam menjadi mantap dalam meyakini bahwa satu-satunya jalan keselamatan di dunia dan akhirat hanyalah jalan Islam. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad shollallahu ’alaih wa sallam.

Bukan ummat Islam yang meng-claim kebenaran mutlak ajaran Islam, melainkan Allah ta’aala sendiri yang meng-claim hal tersebut. Kita hanya meyakini dan mentaati firman Allah ta’aala. Oleh karena itulah Nabi shollallahu ’alaih wa sallam menjelaskan betapa berbedanya ganjaran ukhrowi yang akan diterima seorang mu’min dibandingkan seorang kafir (non-muslim) akibat perbuatan baiknya di dunia.

”Sesungguhnya Allah tidak menganiaya (mengurangi) seorang mu’min hasanatnya, diberinya di dunia dan dibalas di akherat. Adapun orang kafir, maka diberi itu sebagai ganti dari kebaikan yang dilakukannya di dunia, sehingga jika kembali kepada Allah, tidak ada baginya suatu hasanat untuk mendapatkan balasannya.” (Muslim 5022)

Bersabda Rasulullah shollallahu ’alaih wa sallam: ”Seorang kafir jika berbuat kebaikan di dunia, maka segera diberi balasannya di dunia. Adapun orang mu’min jika ber¬buat kebajikan, maka tersimpan pahalanya di akherat di samping rizqi yang diterimanya di dunia atas keta’atannya.” (Muslim 5023)

Selain Islam adalah Kebatilan

Bahkan dalam ayat lain jelas Allah ta’aala firmankan bahwa Allah ta’aala Dia-lah hakikat Kebenaran itu sendiri, sedangkan semua seruan selain Allah ta’aala hanya mengajak manusia kepada kebatilan.

“(Kuasa Allah ta’aala) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah ta’aala, Dialah Al- Haq (Kebenaran) dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah ta’aala, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah ta’aala, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS Al-Hajj ayat 62)

Jalan Kebenaran Hanya Satu

Perbedaan pendapat -dalam prinsip Ahlus Sunnah- sebenarnya merupakan perkara yang dibenci . Bagaimanapun keadaannya, perbedaan pendapat semaksimal mungkin harus dihindari, karena sekecil apapun perbedaan tersebut sangat mungkin untuk memunculkan perpecahan. Fakta dalam kehidupan nyata menunjukkan hal demikian. Berpecahnya kaum muslimin menjadi banyak kelompok berawal dari adanya perbedaan dalam memahami sebuah permasalahan. Di sisi lain, perbedaan juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Mungkinkah dua pendapat yang berbeda sama-sama benar?

Islam adalah agama universal yang mencakup seluruh ajaran kebaikan. Mulai dari keyakinan, ucapan maupun perbuatan diterangkan secara lengkap dalam Islam. Keterangannya baik secara global atau rinci terpampang dengan jelas dan gamblang. Itulah jalan-jalan keselamatan yang bisa ditempuh oleh para pemeluk agama ini. Jalan-jalan yang bisa menghantarkan pelintasnya ke jannah Allah dan menyelamatkannya dari adzab neraka. Allah berfirman:

“Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan-jalan keselamatan dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizin-Nya serta menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (Al-Ma`idah: 15-16)

Jalan keselamatan boleh berbilang namun kebenaran tetap hanya satu. Karena setiap jalan keselamatan adalah bagian dari kebenaran yang satu. Sehingga sebuah jalan tidak dihukumi sebagai jalan keselamatan kecuali bila nilai kebenaran menjadi muatannya. Jika terjadi perselisihan dan pertikaian mengenai sebuah jalan keselamatan maka kebenaran itu tetap berjumlah satu. Kebenaran berada pada salah satu pendapat yang dipegang oleh salah satu pihak. Tentunya tolak ukur kebenaran itu adalah Al Qur`an dan As Sunnah dengan pemahaman Salaf. Allah berfirman:

“Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” (Al-Baqarah: 147)

Kemudian Allah berfirman:

“Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin (shahabat g), Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (An-Nisa`: 115)

Lalu Allah berfirman:

“Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan.” (Yunus: 32)
Al-Imam Al-Qurthubi t berkata: “Ayat ini menetapkan bahwa tidak ada kedudukan ketiga antara al-haq dan al-bathil dalam permasalahan mentauhidkan Allah. Maka demikian pula perkaranya dalam permasalahan-permasalahan yang setara. Yaitu dalam permasalahan-permasalahan ushul (prinsip), kebenaran berada pada salah satu pihak.

Barangkali ada yang mengatakan: “Sesungguhnya dzahir ayat ini menunjukkan bahwa yang selain (mentauhidkan) Allah adalah kesesatan. Karena permulaan ayat berbunyi:
“ Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya; sehingga tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan.” (Yunus: 32)

Lalu kenapa memperluas pendalilan ini (yakni menggunakan ayat ini untuk mengingkari bentuk kesesatan selain kesyirikan, red.)?”
Jawabannya: Sesungguhnya para pendahulu kita yang baik telah berdalil dengan keumuman ayat ini terhadap segala kebatilan. Oleh karena itu Al-Imam Malik t berdalil dengannya dalam mengharamkan permainan catur sebagaimana pada riwayat Asyhab. Bentuk (pendalilan) itu sebagai berikut: bahwa kekafiran adalah sesuatu yang menutupi al-haq. Maka semua yang selain kebenaran berjalan di atas jalur ini.” (Tafsir Al-Qurthubi, 8/336)

Dalam setiap pertikaian dan perselisihan, kebenaran hanya satu sedangkan yang selainnya adalah keliru. Bahkan tak jarang mengandung kebatilan dan kesesatan. Inilah sebab Allah melarang setiap perselisihan dan pertikaian. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah t pernah menerangkan: “Ayat-ayat yang melarang setiap perselisihan dalam agama mengandung celaan terhadapnya. Seluruhnya mempersaksikan dengan nyata bahwa al-haq di sisi Allah hanya satu, sedangkan yang selainnya merupakan kesalahan. Kalau seandainya semua pendapat itu adalah benar, niscaya Allah dan Rasul-Nya tidak akan melarang dari kebenaran dan tidak pula akan mencelanya. Sungguh Allah telah mengabarkan bahwa perselisihan bukan dari sisi-Nya. Yang bukan dari sisi Allah tidak dianggap sebagai kebenaran. Allah berfirman:

“Kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.” (An-Nisa`: 82) (Mukhtashar Ash-Shawa’iqil Mursalah, hal. 594)

Dalil-dalil tentang Kebenaran Hanya Satu

Cukup banyak dalil akurat dari Al Qur`an, As Sunnah dan amalan shahabat yang menunjukkan bahwa kebenaran dalam setiap permasalahan yang diperselisihkan hanya satu. Adapun yang selainnya merupakan kesalahan. Di antara dalil-dalil tersebut:

1. Allah berfirman:

“Dan bahwa ini adalah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian itu Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa.” (Al-An‘am: 153)
Ibnu Katsir t -ketika menafsirkan ayat ini- berkata: “Firman Allah:
“Ikutilah (jalan-Ku) dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain.”
(Di sini) sungguh Allah menyebutkan tentang jalan-Nya dengan bentuk kata tunggal karena kebenaran itu hanya satu. Oleh sebab itu, Allah menyebutkan tentang jalan-jalan yang lain dengan bentuk kata jamak (banyak). Karena jalan-jalan yang lain terpisah-pisah dan bercabang-cabang….” (Tafsir Ibnu Katsir, 2/256)

2. Allah berfirman:

“Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat). Dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu. Dan telah Kami tundukkan gunung-gunung serta burung-burung. Semuanya bertasbih bersama Dawud. Dan Kamilah yang melakukannya.” (Al-Anbiya`: 78-79)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t menjelaskan -tentang dua ayat ini- sebagai berikut: “Kedua nabi yang mulia ini telah sama-sama memberikan keputusan dalam sebuah kasus yang membutuhkan vonis hukum. Maka Allah mengistimewakan salah seorang dari keduanya dengan memahamkan (kepadanya) duduk permasalahan (yang dihadapi). Bersamaan dengan itu Allah memuji masing-masing dari keduanya dengan mendatangkan pengetahuan hukum dan ilmu kepadanya. Demikian pula para ulama yang mujtahid g. Siapa yang benar dari mereka mendapatkan dua pahala sedangkan yang salah mendapatkan satu pahala. Masing-masing mereka taat kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan memberatkannya dengan sesuatu yang dia tidak mampu mengilmuinya…” (Majmu’ Al-Fatawa, 33/41)

3. Rasulullah r bersabda:

“Apabila seorang hakim menghukumi lalu berijtihad maka jika benar dia mendapatkan dua pahala dan jika salah dia mendapatkan satu pahala.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah z)
Al-Imam Al-Muzani t menandaskan: “Perlu dipertanyakan kepada orang yang membolehkan perbedaan pendapat dan menyangka bahwa dua orang alim jika berijtihad pada sebuah kejadian –yang satu berpendapat (halal) sementara yang lain berpendapat (haram)– masing-masing dari keduanya meraih kebenaran: Apakah engkau mengatakan ini dengan sebuah sumber (hukum) atau dengan qiyas? Bila dia menjawab: Dengan sebuah sumber (hukum). Dipertegas kepadanya: Bagaimana bisa dari sebuah sumber (hukum) sedangkan Al Qur`an menolak perbedaan pendapat. Bila dia menjawab: Dengan qiyas. Dipertegas kepadanya: Sumber-sumber (hukum) menolak perbedaan pendapat dan bagaimana engkau bisa mengqiyas atas sumber-sumber (hukum) tersebut untuk membolehkan perbedaan pendapat. Ini merupakan perkara yang tidak bisa diterima oleh orang yang berakal terlebih lagi oleh seorang yang berilmu.” (Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi, karya Ibnu ‘Abdil Barr, 2/89)

4. Rasulullah r bersabda:

“Sesungguhnya Bani Israil telah berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan dan akan berpecah umatku menjadi tujuh puluh tiga golongan. Mereka seluruhnya berada dalam api neraka kecuali golongan yang satu. Para shahabat bertanya: “Siapa golongan itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “(Dia adalah golongan yang memegang) ajaranku dan (faham) shahabatku pada hari ini.” (HR. At-Tirmidzi dan selainnya dari ‘Abdullah bin ‘Amr ibnul ‘Ash c).

Dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi. Dia seorang yang dha’if. Tetapi hadits ini dikuatkan oleh banyak hadits lain yang semakna. Hadits-hadits tersebut diriwayatkan dari beberapa orang shahabat, antara lain:
1. Abu Hurairah
2. Mu’awiyah bin Abi Sufyan
3. Anas bin Malik
4. ‘Auf bin Malik
5. Ibnu Mas‘ud
6. Abu Umamah
7. ‘Ali bin Abi Thalib
8. Sa’ad bin Abi Waqqash

Semoga Allah meridhai mereka semua.

Al-Imam Syathibi t memaparkan: “Sabda beliau r “Kecuali golongan yang satu”, secara nash memberikan penjelasan bahwa kebenaran hanya satu dan tidak beraneka ragam. Sebab jika seandainya kebenaran menjadi milik berbagai pihak niscaya beliau tidak akan mengatakan “Kecuali golongan yang satu”…”. (Al-I’tisham, 2/755)

5. Al-Imam Al-Muzani t berkata:

Para shahabat Rasulullah r telah berbeda pendapat. Sebagian mereka menyalahkan yang lainnya. (Sebagian mereka) melihat kepada pendapat-pendapat yang lain lalu mengomentarinya. Jika mereka berpandangan bahwa seluruh pendapat mereka (ketika berselisih) adalah benar, niscaya mereka tidak akan melakukan yang demikian.

‘Umar bin Al-Khaththab z pernah marah karena perselisihan Ubay bin Ka’b z dengan Abdullah bin Mas’ud z mengenai hukum shalat mengenakan sehelai pakaian. Saat itu Ubay berkata: “Sesungguhnya shalat dengan mengenakan sehelai pakaian merupakan perkara yang baik lagi bagus.” Ibnu Mas’ud berkata: “Sungguh yang demikian itu (dibolehkan) bila jumlah pakaiannya sedikit.” Maka ‘Umar keluar dalam keadaan marah dan berkata: “Dua orang shahabat Rasulullah r yang dipandang dan diambil pendapatnya telah berselisih. Ubay telah benar dan Ibnu Mas’ud tidak lalai. Akan tetapi tidaklah aku mendengar seorang pun berselisih mengenainya setelah (aku meninggalkan) tempatku ini melainkan aku akan memperlakukannya demikian dan demikian.” (Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi, 2/83-84)

Tidak Setiap Mujtahid Benar

Dalil-dalil di atas dengan tegas mematahkan kesesatan sebagian muslimin yang berpandangan bahwa setiap mujtahid benar. Sebab pernyataan ini adalah madzhab Mu’tazilah negeri Bashrah. Merekalah sumber dari kebid’ahan ini. Mereka berpendapat demikian karena tidak paham tentang makna-makna dan metode-metode fiqih yang mengantarkan kepada kebenaran serta memisahkan dari kerancuan-kerancuan yang batil. (Al-Bahru Al-Muhith karya Az-Zarkasyi, 6/243)

Tidak ada seorang pun dari para ulama sunnah dan imam-imam Islam yang menyuarakan bahwa setiap mujtahid benar. Adapun penisbahannya kepada Al-Imam Asy-Syafi’i dan Al-Imam Malik merupakan isapan jempol dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Al-Bahru Al-Muhith, 6/242 dan Shifatush-shalah karya Al-Albani hal.63-64)

Al-Imam Malik t berkata: “Tidaklah (ada) kebenaran melainkan hanya satu. (Mungkinkah, ed.) dua pendapat yang saling bertentangan keduanya benar? Tidaklah al-haq dan kebenaran melainkan hanya satu.” (Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi, 2/82, 88, 89)

Hal yang hampir senada diucapkan pula oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t (Majmu’ Al-Fatawa, 33/42), Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah t (Mukhtashar Ash-Shawa’iqil Mursalah, hal. 594), Ibnu Abdil Barr t (Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi, 2/88), dan para ulama yang lainnya.

Perselisihan Bukan Argumen untuk Mentolerir Suatu Pendapat

Berargumen dengan perselisihan dan perbedaan pendapat untuk melegitimasi suatu pemikiran (dari tokoh tertentu) atau madzhab sebagai sebuah kebenaran merupakan perkara yang tidak benar. Sikap ini tidak memiliki akurasi hujjah. Sebab Al Qur`an dan As Sunnah tidak mengajarkannya.
Al-Hafidz Abu ‘Umar bin Abdil Barr t berkata: “Perselisihan bukan hujjah menurut seluruh ahli fiqih umat ini kecuali bagi orang yang tidak punya mata hati dan pengetahuan. Maka pendapatnya bukan hujjah.” (Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi, 2/229)

Kewajiban seorang muslim adalah mencari letak kebenaran dalam sebuah perselisihan dan pertikaian. Tidak semua pendapat mengusung kebenaran. Kebenaran hanya berada pada salah satu pihak yang berselisih dan bertikai. Ini adalah pendapat Al-Imam Malik, Ahmad, dan Asy-Syafi’i rahimahumullah. (Mukhtashar Ash-Shawa’iqil Mursalah, hal. 594)

Pihak yang benar adalah yang pendapatnya berlandaskan Al Qur`an dan As Sunnah beserta pemahaman Salaf. Sebuah kesalahan fatal bila seorang muslim menganggap suatu perkara dibolehkan dengan alasan (di dalam perkara tersebut terdapat) perselisihan di kalangan para ulama apalagi yang selainnya. Ini merupakan kekeliruan terhadap syariat Islam. Namun sangat disayangkan betapa banyak orang yang terjatuh di dalamnya. Mereka bukan dari golongan orang awam saja akan tetapi juga melibatkan orang-orang yang mengaku dirinya berilmu. Sebagian mereka dianggap ulama atau paling tidak bergelar kyai maupun ustadz. Bahkan tak jarang ahlul bid’ah berupaya melanggengkan berbagai kebid’ahannya dengan alasan yang demikian. Wallahul musta’an.

Marilah kita menyimak penuturan ulama berikut ini:

Al-Imam Asy-Syathibi t berkata: “Perkara ini telah melampaui kadar yang cukup. Sehingga terjadi pembolehan sebuah perbuatan karena berpegang pada kondisinya yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Pembolehan ini bukan bermakna untuk memelihara perselisihan, sebab hal ini memiliki sisi pandang yang lain, akan tetapi tujuannya adalah yang selain itu (yakni tujuannya tidak untuk memelihara perselisihan -red). Terkadang dalam suatu permasalahan muncul fatwa yang melarang. Lalu dipertanyakan: “Kenapa engkau melarang? Padahal permasalahannya diperselisihkan.” Maka perselisihan dijadikan argumen untuk membolehkan, semata-mata karena permasalahannya diperselisihkan. Bukan karena dalil yang menyokong kebenaran madzhab yang membolehkan. Tidak pula karena taqlid kepada orang yang lebih pantas diikuti daripada orang yang mengatakan larangan. Itulah wujud kesalahan terhadap syariat, yaitu menjadikan yang bukan pegangan sebagai pegangan dan yang bukan hujjah sebagai hujjah.” (Tahdzib Al-Muwafaqat, karya Muhammad bin Husain Al-Jizani, hal. 334)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t berkata: “Siapapun tidak boleh berhujjah dengan pendapat seseorang dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Hujjah itu hanya berupa nash (Al Qur`an dan As Sunnah), ijma’ dan dalil yang disimpulkan dari itu (sedangkan) pendahuluannya dikokohkan dengan dalil-dalil syar’i, tidak dengan pendapat-pendapat sebagian ulama. Karena pendapat-pendapat ulama perlu diberi hujjah dengan dalil-dalil syar’i, bukan untuk dijadikan sebagai hujjah atas dalil-dalil syar’i.” (Majmu’ Al-Fatawa, 26/202-203)

Setiap Pendapat Menuntut Dalil

Menuntut dalil dari setiap pendapat merupakan kewajaran di kalangan pecinta kebenaran. Tentunya tanpa memandang siapa yang menjadi sasarannya. Sebab nilai kebenaran terletak pada dalil bukan dalam kebesaran nama seseorang. Namun tidak berarti tanpa etika dan adab yang layak dalam melakukannya. Inilah barangkali yang tidak dipahami oleh para pembebek yang terperosok dalam kubangan pengkultusan tokoh. Acapkali mereka memegang sebuah pendapat karena yang mengucapkannya adalah seorang yang punya nama besar tanpa menoleh dalilnya. Terkadang profil yang dimaksud bukan ulama yang faham agama beserta dalil-dalilnya dengan benar.

Tapi keharusan berpijak kepada dalil tak bisa digugurkan walaupun pemilik pendapat adalah seorang ulama dengan kriteria yang hampir mencapai titik sempurna. Orang yang mempelajari sejarah hidup generasi terbaik umat ini akan melihat bahwa mereka tak sungkan-sungkan untuk bertanya tentang dalil sebuah pendapat kepada yang bersangkutan. Berikut beberapa riwayat dalam masalah ini:
1. Dari Abu Ghalib, ia berkata: Kami bertanya (kepada Abu Umamah z):

“Apakah dengan pendapatmu engkau mengatakan: Mereka (Khawarij) adalah anjing-anjing neraka, atau sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah r?

“(Jika demikian) sungguh aku sangat berani. Akan tetapi aku mendengarnya dari Rasulullah r tidak hanya sekali, dua dan tiga kali.” Lalu beliau menyebutkan hitungan bilangannya berulang kali. (HR. Ahmad, dengan sanad yang jayyid menurut penilaian Asy-Syaikh Muqbil t, lihat Al-Jami’ush Shahih, 1/199-201)

2. Dari Abu Shalih, ia berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudri z mengatakan:
“Dinar dengan dinar, dan dirham dengan dirham (menukar/jual-belinya) dengan timbangan yang sama (bobotnya). Barangsiapa yang menambahi atau minta tambahan berarti dia telah berbuat riba.”
Aku (Abu Shalih) berkata kepadanya (Abu Sa’id): “Sesungguhnya Ibnu ‘Abbas mengatakan yang selain ini.” Abu Sa’id Al-Khudri menjawab: “Aku telah bertemu Ibnu ‘Abbas. Aku bertanya: Apakah yang engkau ucapkan ini adalah sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah r, atau engkau mendapatkannya dalam Kitabullah –U–? Beliau (Ibnu ‘Abbas, red.) menjawab: Aku tidak mengatakan semua itu. Kalian lebih tahu tentang Rasulullah r daripada aku. Akan tetapi Usamah telah memberitakan kepadaku bahwa Rasulullah r bersabda:

“Tidak ada riba kecuali (riba) an-nasi`ah.” (HR. Al-Bukhari no. 2178 dan Muslim no. 1596)
3. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan di dalam Manaqib Asy-Syafi’i (86-87): Al-Imam Ahmad pernah bertanya kepada Al-Imam As-Syafi’i rahimahumallah: “Apa pendapatmu tentang masalah yang demikian dan demikian?” Lalu Al-Imam Asy-Syafi’i menjawab masalahnya. Al-Imam Ahmad berkata: “Dari mana engkau mengatakan itu? Apakah terdapat padanya sebuah hadits atau ayat Al Qur`an?” Al-Imam Asy-Syafi’i menjawab: “Ya.” Lantas beliau mengutarakan sebuah hadits Nabi r mengenai masalah tersebut.” (Zajrul Mutahawin karya Hamd bin Ibrahim hal. 69)

Demikianlah tuntunan dari pendahulu kita yang baik. Namun sangat disayangkan kini banyak kalangan mentolerir suatu pendapat karena semata-mata yang mengucapkannya adalah seorang ulama atau kyai. Mereka tidak bersikap ilmiah dengan mau melihat dalilnya. Terlebih lagi mau berpikir tentang akurasi dalil dan pendalilannya. Inilah realita pahit dan memilukan dalam kehidupan beragama kebanyakan kaum muslimin belakangan ini. Bahkan penyakit ini berkembang pula di tengah para santri kebanyakan pondok pesantren di dalam dan luar negeri. Tak kalah serunya tatkala hal serupa ikut merebak di level para da’i yang sedang bergelut di kancah dakwah kecuali segelintir orang yang dirahmati oleh Allah. Wallahul musta’an.

Semoga pembahasan ini mengingatkan kita untuk kembali intropeksi diri dengan satu pertanyaan: Dari golongan manakah kita dalam memegang pendapat? Mudah-mudahan Allah menjadikan kita selalu berada di belakang dalil dalam beragama dan tidak dininabobokan oleh nama besar sosok-sosok tertentu.
Seluruh pembahasan di atas berlaku secara umum pada segala permasalahan agama baik ushul (prinsip) maupun furu’ (cabang) tanpa perbedaan. Karena masing-masing bagian memiliki kekokohan hubungan yang sama erat dengan norma-norma syari’at. (Mukhtashar Ash-Shawa’iqil Mursalah, hal. 594 dan Fathul Qadir karya Al-Imam Asy-Syaukani, 1/370)

Adapun perselisihan yang dimaksud dalam pembahasan di atas yaitu perselisihan yang mengandung kontradiksi antara dua pendapat atau lebih dan tidak bisa kompromikan. Yang bisa dikompromikan dengan metode-metode yang dikenal di kalangan para ulama tidak termasuk dalam cakupannya, karena tidak masuk dalam kategori perselisihan dengan makna yang sesungguhnya. Perselisihan ini diistilahkan di kalangan para ulama dengan nama ikhtilaf tadhadh. Di sana terdapat perselisihan yang berangkat dari keragaman dalil. Ini pada hakekatnya tidak dapat dikatakan sebagai perselisihan. Lebih tepat untuk dikatakan sebagai keragaman aturan syariat Islam dalam masalah tersebut. Perselisihan ini diistilahkan di kalangan para ulama dengan nama ikhtilaf tanawwu’.

Dari Ibnu Mas’ud z, beliau berkata:

“Aku mendengar seseorang membaca satu ayat, padahal aku mendengar Rasulullah r membaca berbeda dengan bacaannya. Maka aku memegang tangannya dan membawanya menemui Rasulullah r, lalu aku laporkan perkara itu kepada beliau. Aku melihat rasa tidak suka pada wajah beliau dan beliau bersabda: Kalian berdua telah benar dan janganlah berselisih, karena orang-orang sebelum kalian berselisih sehingga mereka binasa.” (HR. Al-Bukhari no. 2410)

Demikianlah yang dapat kami tuliskan di sini. semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Yang benar datangnya dari Allah, sedangkan yang salah datangnya dari kami dan setan. Karenanya kami mohon ampun kepada Allah.

Jaminan Keselamatan Dalam Islam

Saya terkejut saat berdialog dengan seorang ibu yang murtad dari agama Islam dengan alasan mencari keselamatan . Katanya, agama barunyalah satu-satunya agama yang menjamin keselamatan manusia menuju surga, sementara Islam tidak, “Tidak ada keselamatan di dalam Islam,” katanya.
Saat saya mencoba menjelaskan, ibu itu malah menutup dialog dengan melontarkan sebuah tantangan: “Coba cari dulu dalilnya di dalam Al-Qur’an dan Hadits, baru kamu ngomong. Tapi yakinlah, pasti tidak ada.” katanya meyakinkan saya. Dalam hati saya berkata: Jangan-jangan ibu ini pernah salah dalam memahami ayat atau menerima penjelasan yang keliru tentang keselamatan di dalam Islam.
QS. 19 Maryam: 71 memang kadang dijadikan rujukan oleh sebahagian orang untuk menyimpulkan tidak adanya keselamatan di dalam Islam. Ayat tersebut – sesuai terjemahan Al-Qur’an versi terbitan Pena – berbunyi: “Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (neraka). Dan itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.”
Kalau memang ayat ini menunjukkan tidak adanya keselamatan di dalam Islam, lalu kenapa para pemeluknya, lebih-lebih tokoh agamanya, masih bertahan menjadi pemeluk Islam? Apakah karena mereka pura-pura tidak tahu? Atau punya alasan lain?
Yang jelas, ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa semua manusia akan disiksa di neraka, tidak!
Perlu diketahui bahwa kata “mendatanginya” di dalam terjemahan ayat tersebut diterjemahkan dari kata “waariduhaa,” yang mempunyai beberapa makna: masuk, mendatangi, melewati.
Dengan berpedoman pada riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas’ud, ahli tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut bahwa manusia akan mendatangi neraka dan berdiri di sekitarnya. Di atas neraka itu ada titian shirat yang akan mereka lewati. Bagaimana mereka melewatinya, itu sesuai dengan amal masing-masing di dunia. Di antara mereka ada yang melewatinya dengan kecepatan laksana kilat, angin, burung, kuda pilihan… hingga ada yang merangkak.
Ibnu Jarir juga meriwayatkan, bahwa ketika manusia melewati titian shirat tersebut para malaikat berdoa: “Ya Allah, selamatkanlah.”
Mereka yang bisa melewati titian inilah yang dimaksudkan oleh ayat 72 dari QS Maryam.
Riwayat di atas, seperti ditegaskan oleh Ibnu Katsir, didukung juga oleh hadits-hadits lain termasuk hadits shahih Bukhari dan Muslim.
Lalu bagaimana dengan nash keselamatan di dalam Islam?
Sebelumnya, perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan keselamatan disini adalah keselamatan dari api neraka dan bisa masuk surga.

Penjelasan tafsir ayat di atas dan kelanjutan ayat sesudahnya sebenarnya sudah cukup untuk menyimpulkan adanya keselamatan di dalam Islam. Namun masih banyak lagi ayat dan Hadits yang menjelaskan keselamatan tersebut secara lebih tegas. Sebahagian di antaranya adalah:
1. “Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (QS. Al-Baqarah 25)
2. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik (amal shaleh) bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal” (QS. Al-Kahfi: 107).
3. “Orang-orang yang beriman dan dan berbuat baik, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah ?” (An-Nisaa’: 122).
Masih ada belasan ayat lagi yang menjelaskan keselamatan ini.
Sementara di dalam hadits antara lain:
1. Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Yang Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, dan (bersaksi bahwa) Isa (Yesus) adalah hamba Allah dan rasul-Nya, dan kalimat-Nya yang Dia tiupkan kepada Maryam serta ruh dari-Nya, dan (bersaksi bahwa) surga dan neraka itu benar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai kadar amalnya.”
2. Dari Anas ra, Nabi Muhmmad Saw bersabda: “Tidak seorang pun yang bersaksi dengan ketulusan hati bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melainkan Allah akan mengharamkannya dari api neraka.” (HR. Bukhari Muslim).
3. “Siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya LAA ILAAHA ILLALLOOH (tiada tuhan selain Allah), niscaya dia masuk surga.”
Dan hadits-hadits lainnya.
Demikianlah jelasnya jaminan keselamatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya Muhammad Saw. Lalu, masih adakah keraguan bagi kita untuk menyelamatkan diri dari nyala api dan berlari menuju surga yang dijanjikan? Semoga petunjuk Allah selalu menyertai kita.
Shirathal Mustaqim, Petunjuk Jalan yang Lurus

Menurut Dr. Adika Mianoki Dalam surat Al Fatihah yang kita baca setiap shalat, terkandung permohonan doa kepada Allah Ta’ala agar kita senantiasa diberi hidayah di atas shiratal mustaqim, yaitu tatkala kita membaca surat al-fatihah.

Jalan kebenaran

Dalam surat Al Fatihah yang kita baca setiap shalat, terkandung permohonan doa kepada Allah Ta’ala agar kita senantiasa diberi hidayah di atas shiratal mustaqim, yaitu tatkala kita membaca firman Allah :

“(Ya Allah). Tunjukilah kami jalan yang lurus (shiratal mustaqim), yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat “ (Al Fatihah:6-7).

Sungguh saudaraku, nikmat berada di atas shiratal mustaqim adalah nikmat yang agung bagi seorang hamba.
Nikmat Hidayah Shiratal Mustaqim

Nikmat hidayah shiratal mustaqim (jalan yang lurus) adalah nikmat yang besar bagi seseorang. Tidak semua orang Allah beri nikmat yang mulia ini. Nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang dimaksud hidayah dalam ayat ini mencakup dua makna, yaitu hidayah untuk mendapat petunjuk shiratal mustaqim dan hidayah untuk tetap istiqomah dalam meniti di atas shiratal mustaqim.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Si’di rahimahullah menjelaskan : “Hidayah mendapat petunjuk shiratal mustaqim adalah hidayah memeluk agama Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Adapun hidayah dalam meniti shiratal mustaqim mencakup seluruh pengilmuan dan pelaksanaan ajaran agama Islam secara terperinci. Doa untuk mendapat hidayah ini termasuk doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat bagi hamba. Oleh karena itu wajib bagi setiap orang untuk memanjatkan doa ini dalam setiap rakaat shalat karena betapa pentingnya doa ini” (Taisiirul Kariimir Rahman)
Makna Shiratal Mustaqim

Para ulama ahli tafsir baik dari kalangan sahabat maupun yang hidup sesudahnya telah banyak memberikan penjelasan tentang makna shiratal mustaqim.

Imam Abu Ja’far bin Juraih rahimahullah berkata, “ Para ahli tafsir telah sepakat seluruhnya bahwa shiratal mustaqim adalah jalan yang jelas yang tidak ada penyimpangan di dalamnya” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azim)

Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan bahwa ada empat perkataan ulama tentang makna shiratal mustaqim:

Pertama. Maksudnya adalah kitabullah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Ali dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kedua. Maknanya adalah agama Islam. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, Al Hasan, dan Abul ‘Aliyah rahimahumullah.

Ketiga. Maksudnya adalah jalan petunjuk menuju agama Allah. Ini merupakan pendapat Abu Shalih dari sahabat Ibnu ‘Abbas dan juga pendapat Mujahid rahimahumullah.

Keempat. Maksudnya adalah jalan (menuju) surga. Pendapat ini juga dinukil dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma. ( Lihat Zaadul Masiir).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa’di rahimahullah mejelaskan : “Shiratal mustaqim adalah jalan yang jelas dan gamblang yang bisa mengantarkan menuju Allah dan surga-Nya, yaitu dengan mengenal kebenaran serta mengamalkannya” (Taisirul Kariimir Rahman).

Syaikh Shalih Fauzan hafidzahullah menjelaskan, “ Yang dimaksud dengan shirat (jalan) di sini adalah Islam, Al Qur’an, dan Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketiganya dinamakan dengan “jalan” karena mengantarkan kepada Allah Ta’ala. Sedangkan al mustaqim maknanya jalan yang tidak bengkok, lurus dan jelas yang tidak akan tersesat orang yang melaluinya” (Duruus min Al Qur’an 54)

Perbedaan penjelasan para ulama tentang makna shiratal mustaqim tidaklah saling bertentangan satu sama lain, bahkan saling melengkapi. Dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas bahwa shiratal mustaqim adalah agama Islam yang sangat jelas dan gamblang, yang harus diilmui dan diamalkan berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah, sehingga bisa menjadikan pelakunya masuk ke dalam surga Allah Ta’ala. Jalan inilah yang ditempuh oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya.

Shiratal Mustaqim Hanya Satu

Shiratal mustaqim yang merupakan jalan kebenaran jumlahnya hanya satu dan tidak berbilang, Allah Ta’ala berfirman :
“dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) , karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa“ (Al An’am:153).

Hal ini dipertegas oleh penafsiran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sllam tentang ayat di atas. Diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullh Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, beliau menceritakan,

Suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membuat satu garis lurus, kemudian beliau bersabda, “ Ini adalah jalan Allah”. Kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak di samping kiri dan kanan garis yang lurus tersebut. Setelah itu beliau bersabda , “Ini adalah jalan-jalan (menyimpang). Di setiap jalan tersebut ada syetan yang menyeru kepada jalan (yang menyimpang) tersebut.“ (H.R Ahmad 4142).(Lihat Jaami’ul Bayaan fii Ta’wiil Al Qur’an)
Mereka yang Telah Meniti Shiratal Mustaqim

Shiratal Mustaqim adalah jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Allah Ta’ala berfirman :

“(Shiratal mustaqim) yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka“ (Al Fatihah:6).

Lalu siapakah orang-orang yang telah Allah beri nikmat yang dimaksud dalam ayat di atas? Hal ini dijelaskan oleh firman Allah dalam ayat yang lain:

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiiqiin , orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya” (An Nisaa’:69).

Sehingga shiratal mustaqim telah di tempuh oleh para Nabi, para shiddiiqin, syuhada, dan shalihin.
Golongan yang Menyimpang dari Shiratal Mustaqim

Selain menunjukkan golongan yang telah berada di atas shiratal mustaqim, Allah juga menjelaskan tentang golongan yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Dalam lanjutan ayat di surat Al Fatihah Allah berfirman :

“(shiratal mustaqim) bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat “ (Al Fatihah:6-7).

Dalam ayat ini dijelaskan tentang dua golongan yang telah menyimpnag dari shiratal mustaqim :

Pertama. Golongan (المَغضُوبِ), yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mngenal kebenaran namun mereka tidak mau mengamalkannya. Sifat ini seperti orang-orang Yahudi dan yang mengikuti mereka. Allah Ta’ala menjelaskan keadaan orang-orang Yahudi dalam firman-Nya :

“mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan “ (Al Baqarah :90)

“Katakanlah: “Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah “ (Al Maidah:60)

“Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka “ (Al A’raaf:152)

Kedua. Golongan (الضَّالِّينَ), yaitu orang-orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kebenaran di atas kejahilan dan kesesatan. Sifat ini seperti orang-orang Nasrani dan yang mengikuti mereka. Allah Ta’ala menjelaskan keadaan orang-orang Nasrani dalam firman-Nya :

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus “ (Al Maidah:77)

(Lihat Taisirul Kariimir Rahman, Adhwaul Bayan)

Hal ini dipertegas dengan sabda Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda :

“ Sesungguhnya adalah Yahudi dan adalah Nasrani” (H.R Ahmad, Tirmidzi, dan yang lainnya. Dihasankan oleh Imam Tirmidzi) (Lihat Fathul Qadir)
Sebab Menyimpang dari Shiratal Mustaqim

Setelah mengetahui kelompok yang menyimpang, kita bisa mengetahui sebab kesesatan mereka. Ada dua hal pokok yang menyebabkan sesorang bisa menyimpang dari shiratal mustaqim.

Pertama. Meninggalkan ilmu. Inilah sikap kelompok dholiin yaitu orang-orang yang sesat. Sebab kesesatan mereka adalah kejahilan karena meninggalkan ilmu.

Kedua. Meninggalkan amal. Inilah sikap kelompok almaghdlub, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kebenaran namun mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka dimurkai karena membangkang dengan tidak mau beramal dengan ilmu yang dimiliki.

Oleh karena itu agar seseorang bisa tetap istiqomah di atas shiratal mustaqim, dia harus senantiasa di atas jalan ilmu dan amal. Mempelajari ilmu agar dia terhindar dari kelompok yang tersesat, serta beramal dengan ilmu yang dimiliki agar dia terhindar dari kolompok yang dimurkai Allah. Yang lebih penting juga senantiasa berdoa kepada Allah, Zat yang senatiasa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Rintangan dalam Meniti Shiratal Mustaqim

Meniti shiratal mustaqim tidak lepas dari berbagai rintangan dan hambatan. Orang yang meniti jalan ini diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, diliputi dengan kesusahan dan hal-hal yang memberatkan. Oleh karena itu perlu kesabaan ekstra dalam meniti jalan ini. Allah Ta’ala berfirman :

“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar” (Fushilat:35)

Faedah

Shiratal mustaqim terkadang disandarkan kepada Allah dan terkadang disandarkan kepada orang yang menitinya. Disandarkan kepada Allah, misalnya dalam firman –Nya,
“dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus “ (Al An’am :153)

Demikian juga firman-Nya,

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus (Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. “ (Asy Syuura:52-53)

Disandarkan kepada Allah karena Dia-lah yang membuat syariat jalan tersebut, menunjukkan kepada jalan tersebut, dan yang menjelaskan kepada manusia tentang jalan tersebut. Penyandaran kepada Allah adalah penyandaran dalam bentuk pemuliaan serta menunjukkan bahwa jalan tersebut mengantarkan kepada Allah Ta’ala.

Namun terkadang shiratal mustaqim disandarkan kepada kepada orang-orang yang meniti jalan tersebut. Misalnya dalam firman-Nya,

“orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka “ (Al Fatihah:6).

Dalam ayat di atas shiratal mustaqim disandarkan kepada orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, karena merekalah yang berada dia tas jalan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang sesat yang berjalan di atas jalan kesesatan. (Lihat Duruus min Al Qur’an 55-56).

Demikian pembahasan tentang ringkas tentang makna shiratal mustaqim. Semoga Allah Ta’ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalan shiratal mustaqim.

Al-Quran Petunjuk yang Benar

Menurut Al-Ustadz Abu Ubaidah Syafruddin dalam artikelnya Tafsir ” Al Quran Petunjuk Ke Jalan Yang Benar “ menjelaskan sebagai berikut.

“Sesungguhnya al-Qur’anini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus.” (al-Isra’: 9)

Penjelasan Mufradat Ayat

“memberikan petunjuk….”
Menurut al-Alusi rahimahumullah, yaitu memberikan petunjuk bagi manusia semuanya, bukan hanya kelompok tertentu.

“kepada yang….”

Kata ini berkedudukan sebagai sifat/na’at terhadap suatu kata yang tersembunyi, yang bila ditunjukkan berarti jalan, sehingga maknanya: “kepada (jalan) yang….” Sebagian ahli bahasa berpendapat, ia berkedudukan sebagai hal (menerangkan keadaan). Artinya,“kepada keadaan yang lebih lurus”, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahuwata’ala dan beriman kepada para rasul-Nya.

“Lebih lurus.”

Maknanya, yang lebih benar dan lebih adil, yaitu Islam dan kalimat syahadat. Banyak ulama tafsir memaknainya dengan mengesakan Allah Subhanahuwata’ala, beriman kepada- Nya dan kepada para rasul-Nya, serta beramal dengan menaati-Nya.

Tafsir Ayat

Asy-Syaikh as-Sa’di rahimahumullah dalam tafsirnya menyatakan, pada ayat ini Allah Subhanahuwata’ala memberitakan tentang kemuliaan dan keagungan al-Qur’an, yaitu ia memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Maksudnya, yang lebih adil dan lebih tinggi (mulia), berupa keyakinan, amal kebaikan, dan akhlak (yang mulia). Barang siapa memperoleh petunjuk dengan perkara yang diseru oleh al-Qur’an, tentu ia akan menjadi manusia yang paling sempurna, paling lurus, dan paling benar pada seluruh urusannya.

Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan dalam tafsirnya, Allah Subhanahuwata’ala memuji kitab-Nya yang mulia, yang Ia turunkan kepada Rasul-Nya, Muhammad, yaitu al-Qur’an. Ia (al-Qur’an) memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan lebih jelas/terang. Diterangkan oleh Ibnu Jarir ath- Thabari t dalam tafsirnya, Allah l menyebutkan dalam ayat ini, al Qur’an yang telah Dia turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan bimbingan dan petunjuk bagi orang mukmin kepada jalan yang lebih lurus, yaitu jalan yang lebih lurus daripada jalan lainnya. Itulah agama Allah Subhanahuwata’ala, agama yang Allah Subhanahuwata’ala mengutus dengannya para nabi-Nya, yaitu agama Islam.

Beliau juga menyebutkan sebuah riwayat dari jalan Yunus, dari Ibnu Wahb, dari Ibnu Zaid—seputar tafsir ayat ini— beliau berkata, “Maksudnya, al-Qur’an memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih benar. Ia (al-Qur’an) itu yang benar dan yang haq, lawannya adalah yang batil/salah. Lalu beliau membaca,

“Di dalamnya terdapat (isi) kitabkitab yang lurus.”

Artinya, berisikan kebenaran dan tidak ada kebengkokan di dalamnya, sebagaimana halnya firman Allah Subhanahuwata’ala ,

“Dia tidak mengadakan kebengkokan didalamnya; sebagai bimbingan yang lurus.” (al-Kahfi: 1)

Asy-Syaukani rahimahumullah dalam tafsirnya, Fathul Qadir, menyebutkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Hakim t, dari Ibnu Mas’ud z, bahwasanya beliau sering membaca ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim t dalam tafsirnya dari Qatadah t yang berkata, “Maknanya, al-Qur’an memberikan petunjuk kepada kalian tentang penyakit dan obatnya. Penyakit yang dimaksud adalah dosa-dosa dan kesalahan. Adapun obatnya adalah dengan istighfar (memohon ampun kepada-Nya).”

Al-Qur’an, Petunjuk ke Jalan yang Benar.

Asy-Syinqithi rahimahumullah menerangkan dalam tafsirnya, pada ayat ini Allah Subhanahuwata’ala menyebutkan bahwa al-Qur’an adalah kitab yang paling agung dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lain. Terkumpul padanya seluruh ilmu. Ia adalah kitab terakhir yang turun. Ia memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, yaitu jalan yang lebih adil, benar, dan mulia.

Pada ayat ini pula, Allah Subhanahuwata’ala mengumpulkan dan menyebutkan secara umum (tidak terperinci) semua yang ada pada al-Qur’an, yaitu petunjuk kepada jalan yang paling baik, adil, dan benar. Seandainya kita menyelidiki rincian ayat ini dalam bentuk yang sempurna, pasti kita akan mendapatkan semua itu pada al-Qur’an yang agung ini.

Sebab, seluruh urusan terkandung pada ayat ini. Ayat ini mengandung petunjuk kepada kebaikan dunia dan akhirat. Berikut akan kami sebutkan beberapa masalah yang penting dan diingkari oleh orang-orang kafir. Mereka mencela Islam karenanya, akibat ketidak mampuan mereka memahami hikmah yang sangat mulia dalam al-Qur’an. Inilah jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh al-Qur’an, di antaranya:

1. Tauhidullah (keesaan Allah Subhanahuwata’ala ) Al-Qur’an telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan adil, yaitu keesaan-Nya dalam hal rububiyah-Nya, peribadahan kepada- Nya, nama-nama, dan sifat-sifat-Nya. Berdasarkan hasil penelitian/kajian terhadap al-Qur’an bahwa tauhidullah terbagi menjadi tiga macam:

a. Tauhidullah dalam hal rububiyah- mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, dan sebagainya. Di antara ayat yang menunjukkan hal ini adalah:

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka,”Siapakah yang menciptakan mereka?” Niscaya mereka menjawab,“Allah.” (az-Zukhruf: 87)

Jenis tauhid ini telah terbentuk dan diakui oleh fitrah orang-orang yang berakal. Namun, pengakuan ini tidak bermanfaat kecuali dengan mengikhlaskan (memurnikan) ibadah hanya untuk Allah Subhanahuwata’la .

b. Tauhidullah dalam hal peribadahan Kaidahnya adalah perwujudan makna kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini tersusun dari dua makna: peniadaan dan penetapan.
Makna peniadaan adalah melepaskan segala jenis yang diibadahi selain Allah Subhanahuwata’la, apa pun dan siapa pun dia, pada semua jenis peribadahan. Adapun makna penetapan adalah mengesakan Allah Subhanahuwata’la semata pada seluruh jenis ibadah dengan ikhlas dalam bentuk yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kebanyakan ayat yang ada pada al-Qur’an menerangkan masalah ini. Misalnya firman Allah Subhanahuwata’la,

“Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan (yang hak untuk diibadahi) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu.” (Muhammad: 19)

c. Tauhidullah dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Ada dua prinsip yang mendasari masalah ini: Pertama, menyucikan-Nya dari penyerupaan dengan sifat-sifat para makhluk, sebagaimana firman Allah Subhanahuwata’la,

“Tidakadasesuatupunyangserupa dengan Dia.” (asy-Syura: 11)

Kedua, mengimani sifat-sifat- Nya yang disebutkan oleh Allah Subhanahuwata’la atau yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam bentuk yang sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan-Nya, seperti firman Allah Subhanahuwata’la,

“Tidak ada sesuatu pun yangserupa dengan Dia, dan Dialah YangMaha Mengetahui lagi Maha Melihat.” (asy- Syura: 11)

2. Allah Subhanahuwata’la menjadikan talak (menceraikan istri) berada ditangan laki-laki (para suami) Firman Allah Subhanahuwata’la,

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu….” (ath-Thalaq: 1)

Sebab, wanita (para istri) diperumpamakan seperti sawah ladang (tempat bercocok tanam), ditaburkan padanya air laki-laki, sebagaimana ditaburkannya benih/biji-bijian pada bumi (sawah ladang). Allah Subhanahuwata’la berfirman,

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam.” (al- Baqarah: 223)

Seorang petani tidak akan memaksa diri untuk menabur benih pada ladang yang tidak ia sukai untuk tempat bercocok tanam. Bisa jadi, menurutnya, tempat itu tidak layak baginya. Adapun bukti pasti yang dapat dinalar bahwa suami itu ibarat petani dan istri ibarat sawah ladang; alat bertanam ada pada suami. Kalau sang istri berkehendak untuk berhubungan dengan suami, dalam keadaan sang suami tidak berkenan dan tidak menyukai, sang istri tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sebaliknya, jika sang suami berkenan dan memaksa sang istri, dalam keadaan ia (istri) tidak menyukai, akan terjadi kehamilan dan kelahiran.

Maka dari itu, tabiat dan fitrah menunjukkan bahwa suami itu sebagai pelaku (subjek) dan istri sebagai objek. Dengan demikian, orang-orang berakal sepakat bahwa penisbahan anak itu kepada suami, bukan kepada istri. Disamakannya wanita (istri) dan laki laki (suami) dalam hal ini diingkari oleh nalar, dan masalahnya cukup jelas.

3. Dibolehkan bagi laki-laki untuk berpoligami

Di antara bentuk al-Qur’an memberikan petunjuk kepada jalan yang benar adalah dibolehkannya seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu (sampai memiliki empat istri). Jika seorang khawatir tidak dapat berbuat adil, cukup baginya seorang istri atau budak yang ia miliki.

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.Kemudian jika kamu taku tidak akan berlaku adil,(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.” (an-Nisa: 3)

4. Dalam warisan, bagian laki laki lebih banyak daripadawanita

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa al-Qur’an memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada wanita. Allah l berfirman,

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (an-Nisa: 176)

Di antara alasannya, laki-laki memiliki keutamaan dari sisi penciptaan (tabiat asal), kekuatan, kemuliaan, dan keelokan. Sebaliknya, wanita diciptakan Allah Subhanahuwata’la dalam kondisi kurang akal, lemah. Wanita yang pertama kali ada diciptakan oleh Allah Subhanahuwata’la dari bagian tubuh laki-laki (tulang rusuk). Allah Subhanahuwata’la berfirman,

“Kaum laki-laki tu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” (an- Nisa: 34)

“Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (al-Baqarah: 228)

Dengan demikian, laki-laki tidak sama dengan wanita. Allah Subhanahuwata’la berfirman,

“Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.” (AliImran: 36)

Barang siapa mengatakan perempuan sama dengan laki-laki, ia telah merelakan dirinya untuk menjadi manusia yang terlaknat. Dalam sebuah hadits disebutkan,

“Rasulullah n melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.” (HR. at- Tirmidzi, beliau menyatakan hadits ini hasan sahih)

5. Mengamalkan sunnah Di antara bukti bahwa al-Qur’an memberikan petunjuk kepada jalan yang benar ialah iamemerintahkan manusia untuk memahami serta mengamalkan isi dan kandungannya dengan mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah Subhanahuwata’ala berfirman,

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia! Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah!” (al Hasyr: 7)

Jalan yang lurus adalah jaminan keselamatan dan terhindar dari kehancuran. Jalan keselamatan yang dimaksud adalah Islam, al-Quran, Sunnah, keimanan, syariat, aqidah, dan akhlak yang mulia menurut apa yang diajarkan oleh Islam, Al-Quran, dan Sunnah.
Negara dan Masyarakat Menurut Islam

Islam memiliki konsep tentang Negara. Negara yang didasarkan kepada Islam, inilah negara yang menjamin keselamatan dunia dan akhirat serta menjamin terhindarnya umat manusia dari kehancuran. Bagaimana konsep Islam tentang negara? Di bagian ini saya akan membahasnya.
Konsep Negara Menurut Al-Qur’an Dan As-Sunnah

Menurut Mahfida Ustadzatul Ummah Islam merupakan agama yang syumul (menyeluruh), artinya segala aspek dalam kehidupan manusia, Islam telah mengaturnya. Mulai dari hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari hingga hal yang besar dan kompleks dalam kehidupan manusia, tak terkecuali masalah kenegaraan. Hal tentang ketatanegaraan ini memang tidak banyak di sebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an, namun Rosulullah SAW mencontohkan langsung dalam penerapan di kehidupan.
Sejarah Pemerintahan Rosulullah
Hijrah dari makkah ke madinah, dalam sejarah dakwah Rosulullah SAW adalah metamorfosis dari “gerakan” menjadi negara. Melalui hijrah, gerakan itu “menegara”, dan Madinah adalah wilayahnya. Kalau individu membutuhkan akidah, maka negara membutuhkan perangkat sistem. Kemudian Allah menurunkan perangkat sistem yang dibutuhkan. Turunlah ayat-ayat hukum dan berbagai kode etik sosial, ekonomi, politik, keamanan dan lain-lain. Lengkaplah susunan kandungan sebuah negara : manusia, tanah, dan sistem.
Pemerintah yang dibentuk nabi di Madinah, terdapat beberapa hal yang prinsipel dan pokok seperti termuat dalam Piagam Madinah, yang terdiri dari 47 pasal. Negara dan pemerintahan Madinah adalah bercorak teokrasi yang dikepalai oleh seorang Rosul yakni Muhammad ia adalah pemimpin agama. Ia membuat UU atas dasar Al-Qur’an. Walaupun nabi adalah kepala pemerintahan, namun kedaulatan ada di tangan Allah.
Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia.
Pemerintahan yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah memiliki ciri khas tersendiri dan sebagai sebuah institusi yang berdaulat. Nabi Muhammad SAW adalah kepala negara, sekaligus kepala angkatan bersenjata, ketua pengadilan, dan tanggung jawab atas departemen-departemen yang dibentuknya. Dalam proses penyebarannya, Islam pada masa Nabi mengakomodir setiap budaya lokal yang dinilai bermanfaat bagi kelangsungan pemerintahan Islam.
Konsepsi Negara dalam Islam dari berbagai Sudut Pandang
Memperbincangkan istilah “Negara Islam”, untuk itu kita harus membedahnya dari berbagai arah.
1. Ilmu mantiq (logika)
Pada ilmu mantiq bahwa terdapat “dilalah” (petunjuk), garis besarnya terbagi dua:
a. Dilalah Lafdhiyah, yaitu bilamana penunjuk itu merupakan lafadh atau perkataan.
b. Dilalah Ghairu Lafdhiyah, yaitu bilamana si penunjuk itu bukan merupakan lapadh, tetapi merupakan isyarat, tanda-tanda, bekas-bekas dll.
Berdasarkan pengetahuan logika di atas itu, maka mengenai pengertian (konsepsi) Negara Islam dalam Al-Qur’an, sebagai penunjuknya itu ialah isyarat yang mana Kitabbullah itu mengisyaratkan bahwa kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban antara lain :
1) Menjalankan hukum pidana Islam. Lihat Qs. Al-Maidah : 38, 45 (Pencurian dan Qishosh), QS An-Nur : 2 (Zina), dan QS 2 Al-Baqarah : 178 (Diyat)
2) Melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan perekonomian, diatur oleh pemerintahan Islam, sehingga menyalur pada Kebenaran Illahi. Lihat Qs At-Taubah : 29, 101 (Jizyah).
3) Mempunyai kepemimpinan tersendiri sehingga tidak didikte oleh manusia yang setengah-tengah (fasik/kafir) terhadap Islam. Lihat Qs Al Maidah : 51, 57 (Jangan mengambil pemimpin dari orang kafir dan orang yang mempermainkan agama), Qs. Al-A’raaf : 3 (Jangan mengambil Pemimpin yang tidak taat kepada Alloh), Qs Ali Imran : 28 dan Qs. An-Nisa :144 (Jangan menjadikan orang kafir sebagai wali).
4) Memiliki kekuatan militer tersendiri, umat berfungsi sebagai tentara Islam (Qs. Al-Anfaal : 39 (memerangi orang-orang yang menimbulkan fitnah terhadap Islam), Qs 2 Al-Baqarah : 123 (memerangi orang kafir), Qs 9 At-Taubah : 73 (berjihad melawan orang kafir dan munafik serta bersikap keras terhadap mereka).
Dengan adanya kewajiban-kewajiban itu saja telah menunjukkan keharusan umat Islam memiliki kedaulatannya sendiri, Yaitu “Negara yang berazaskan Islam”/Negara Islam.
2. Kaidah ushul fiqh
Barusan kita menolehnya dari ilmu mantiq, kini kita tinjau pula dari sudut Qaidah Ushul Fiqih yang bunyinya:
“Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu hal, maka sesuatu hal itu menjadi wajib”.
Yang dimaksud oleh kaidah diatas itu, yakni bahwa dalam menjalankan sesuatu kewajiban, sedangkan untuk bisa menyempurnakan kewajiban yang dituju itu harus menggunakan satu bentuk pekerjaan, maka menjalankan bentuk pekerjaan demikian itu wajib adanya. Contohnya, dalam hal wajibnya berwudhu untuk melakukan shalat. Disebabkan hal itu wajib maka menyiapkan adanya air untuk itu pun wajib. Sungguh, kalau dicari dalam Al-Qur’an tidak didapati ayat yang bunyinya secara saklek mewajibkan kita berusaha memperoleh air. Akan tetapi, kewajiban berfikir dan berbuat dengan ilmu dalam hal ini sudah jelas tidak perlu disebutkan.
Sama maksudnya dengan qaidah yang tertera diatas tadi, di bawah ini kita lihat lagi qaidah ushul fiqih yang bunyinya :
“Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruh perantaraan-perantaraannya”.
Misalnya, memerintahkan naik rumah, itu berarti juga memerintahkan untuk mentegakkan tangga, sebagai perantaraannya. Sesuatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali dengan adanya perbuatan-perbuatan lain sebelumnya ataupun alat-alat untuk mewujudkan perbuatan yang diperintahkan itu. Maka, perbuatan-perbuatan lain dan alat-alatnya disebut perantara (wasilah) sebagai wajib muqayyad.
Berdasarkan penganalisaan dari ilmu fiqh itu maka mentegakkan negara/daulat Islam itu hukumnya adalah wajib. Sebab, bahwa daulah Islam itu sebagai alat untuk kita bisa menterapkan hukum-hukum Islam secara sempurna. Juga, merupakan wasilah yaitu perantaraan untuk mendhohirkannya.
3. Mustholah al-hadist
Seirama dengan ilmu mantik dan ushul fiqh, maka ilmu “Musthalah Hadist” menyatakan bahwa “Hadist” ialah semua yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa “Qauliyyah” (perkataan), “Fi’liyyah” (perbuatan) dan “Taqririyah” (pengakuan).
Penjelasannya sebagai berikut :
a. Qauliyah ialah berupa perkataan, baik itu berupa perintah atau larangan, pun berita yang diucapkan Nabi. Artinya merupakan lafadh, perkataan.
b. Fi’liyyah yaitu yang berupa perbuatan Nabi Saw. Pada baris yang kedua ini dimengerti bahwa yang dinamakan hadist/sunnah Nabi Saw itu tidak semua berupa perkataan. Jadi, bila Nabi itu tidak mengucapkan kata “Negara Islam” atau “Daulat Islam”, tetapi bila nyatanya beliau telah membentuk organisasi yang setara dengan “negara”. Serta menjalankan nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan kenegaraan/kekuasaan, maka membentuk negara yang berazaskan Al-Qur’an dan Sunnah Saw adalah wajib bagi umat penerusnya. “Kekuasaan” yang berazaskan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw itu logikanya ialah “Negara Islam”. Pun, logis bila dalam segi lainnya di dapat perbedaan definisi dari yang non-Islam.
c. Taqririyah yaitu Pengakuan Nabi Saw terhadap perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegur atau menanyakannya. Yang semuanya itu bersangkutan dengan beberapa hikmah dan hukum-hukum yang terpokok dalam Al-Qur’an.
Dengan hal-hal yang telah dipraktekkan Nabi Saw, jelas sekali bahwa adanya “konsepsi negara Islam” di dalam hadist, maka sebagai penunjuknya yaitu “perbuatan” Nabi Saw, yang mana telah membuat garis pemisah antara kekuatan militer musyrikin dan militer Islam. Kelompok Abu Jahal, Abu Lahab memiliki prajurit bersenjata, maka Nabi pun menyusun dalam mengimbanginya. Beliau telah bersikap tegas, Siapa saja yang menyerang negara Islam, maka dianggapnya sebagai musuh, walau dirinya telah mengaku muslim (perhatikan QS 4 : 97), dan sikap Nabi terhadap Abu Abas diterangkan pada bagian keempat). Ringkasnya, bahwa seluruh ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan kedaulatan seperti yang dikemukakan tadi telah dipraktekkan oleh Nabi melalui kekuasaan yang berlandaskan Islam. Lembaga yang sesuai dengan pola dari Nabi itu akan menjamin kita menjalankan hukum Islam secara “Kaaffah”.
Dalam Al-Qur’an banyak istilah “Para Pemegang Kekuasaan” (ulil amri). Hal itu diterapkan Rasulullah Saw di Madinah. Beliau selaku kepala pemerintahan (negara), jelas memiliki kedaulatan dalam teritorial serta memproklamirkan kekuasaan (daulat) untuk menjalankan hukum terhadap masyarakat. Juga, mempunyai ribuan prajurit bersenjata dan aparat pemerintahan yang dikoordinasi dalam satu lembaga. Dengan arti lain, tidak bercerai-berai (QS 3 : 103). Sungguh kesemuanya itu adalah identik dengan sesuatu negara.
Bagi kita mengenai beda-bedanya istilah ”negara” dan “daulat”, juga “pemerintahan”, bukanlah soal ! Melainkan, yang harus diyakinkan; sudahkah diri berada dalam lembaga yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan pola dari Nabi Saw. Mari introspeksi sampai dimana batas maksimal daya dalam berikhtiar guna mengikuti jejak Nabi kita itu.
Pada prinsipnya kita adalah Khalifatan fil Ardhi (penguasa di bumi). Ini berarti tidak terbatas pada sesuatu negara/daerah. Akan tetapi, toh; negara itu bagian dari bumi. Bila terjadi keterbatasannya daerah, maka hal itu karena soal relatifnya kondisi kemampuan. Sedang yang diharuskan adalah berdirinya kekuasaan. Dalam hal ini kita simak Firman Allah SWT yang bunyi-Nya :
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan kebenaran…” (QS. 38 : 26)
Dalam memperhatikan ayat di atas itu, sejenak kita merenung bahwa Nabi Daud yang telah dijadikan penguasa dimuka bumi. Maka, dapatkah diartikan bahwa seluruh manusia di permukaaan bumi pada waktu itu sudah di bawah kekuasaan Nabi Daud ? Rasulullah Saw diutus bagi segenap manusia (kaafafatan linnaas), dan rahmatan lil a’lamiin (QS 21 : 27).
Namun, karena faktor dari kemanusiaannya, maka dayanya pun terbatas. Dan dilanjutkan oleh para sahabat penerusnya. Umat Islam pada zaman Khalifah yang sempat juga pada masa itu belum sampai menguasai seluruh dunia. Yaitu masih terbatas. Masih mendingan adanya kekuasaan yang terbatas dari pada yang “nol” sama sekali, dibawah kaki-kaki jahiliyah. Sebab itu kita tidak usah mengahayal akan persatuan Islam sedunia, bila negeri sendiri masih dikuasai pemerintahan thogut, dan diri terlibat dalam penterapan hukum-hukum kafir.
Penyebutan tentang istilah untuk “pemerintahan Islam”, maka boleh disesuaikan dengan situasi selama tidak bertentangan dengan syara’. Dari itulah, maka untuk “lembaga ulil amri” pada masa pemerintahan Rasulullah Saw boleh disebut dengan istilah “Lembaga Kerasulan”. Sedang untuk masa khalifah, yaitu “Khilaafah”. Lembaga khilafah ini adalah penerusnya dari lembaga kerasulan.
Khilaafah asal kata “Khalafa Yakhlupu Khilaafah”. Khilaafah ini bila disamakan dengan “Imaamah”, berarti “pemerintahan” sebagai pengganti pemerintahan Nabi Saw. Bila disejajarkan dengan “Imaamah” berarti “Ikutan” dari lembaga kerasulan. Sebab itu, maka khilaafah ini berarti pula “perwakilan” (representation). Sedang oknumnya ialah khalifah (vicegerent), berarti “utusan/delegasi”.
Jadi khilaafah ini adalah Lembaga Kerajaan Allah dimuka bumi, di utuskan kepada hamba-Nya. Tujuannya untuk menjalankan Undang-Undang-Nya di dalam kerajaan tersebut, sebagaimana yang ditentukan didalam Kitab-Nya. Dengan kalimat lain bahwa kedaulatannya di tangan Allah selaku Pemilik-Nya.
Hukum Membentuk Negara dalam Islam
Kaum muslim (ijma’ yang mu’tabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan negara dalam Islam itu adalah fardhu kifayah atas semua kaum muslimin. Alasannya[6] :
1. Ijma’ sahabat, sehingga meraka mendahulukan permusyawarahan tentang khilafah (politik dan ketatanegaraan) dari pada urusan jenazah Rosulullah saw. Ketika itu para pemimpin Islam ramai membicarakan soal khilafah (politik dan ketatanegaraan) itu, saling berdebat dan mengemukakan pendapat akhirnya tercapai kata sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah, kepala negara pertama sesudah meninggalnya Rosulullah.
2. Tidak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban (membela agama, menjaga keamanan dan sebagainya) selain adanya pemerintahan.
3. Beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist yang menyuruh kita umat Islam untuk menaati pemimpin. Dan Allah menjanjikan bahwa akan menjadikan orang beriman sebagai Khalifah (pemimpin) di muka bumi.
Artinya : “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Qur’an Surat An-Nur ayat 55).
Dasar-Dasar Pemerintahan
Apabila kita terliti secara seksama dari sejarah yang ada, bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan Khulafaur Rasyidin berdasarkan atas :
1. Kejujuran dan keikhlasan serta bertanggungjawab dalam menyampaikan amanat kepada ahlinya (rakyat) dengan tidak menbeda bedakan bangsa san warna kulit.
2. Keadilan yang mutlak terhadap seluruh umat manusia dalam segala sesuatu.
3. Tauhid (mengesakan Allah), sebagaimana diperintahkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an supaya menaati Allah dan Rosul-Nya.
4. Kedaulatan rakyat yang dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri (wakil-wakil rakyat).
Firman Allah SWT:
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58-59).
Menurut ahli tafsir Imam Muhammad Fakhruddin Razi dalam kitab tafsir Mafatihul-Ghaib, beliau menafsirkan ulil amri di suatu tempat dengan ahlul halli wal ‘aqdi (alim ulama’, pemimpin-pemipin yang ditaati oleh rakyatnya), sedangkan di lain tempat beliau menafsirkan dengan ahli ijma’ (ahli-ahli yang yang memberi keputusan). Kedua tafsir tersebut maksudnya adalah “wakil-wakil rakyat yang berhak memutuskan sesuatu, dan mereka itu wajib ditaati sesudah hukum Allah dan rosul-Nya.” Dari ayat diatas jelaslah kiranya empat dasar pokok untuk mendirikan suatu negara.

Konsep Negara Dalam Islam

Menurut Ahmad Sajeed dalam artikelnya berjudul Konsep Negara Dalam Islam, menjelaskan hal demikian sebagai berikut.

Tidak dinyatakannya istilah daulah di dalam teks al-Qur’an maupun al-Hadits bukan berarti tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam. Sama halnya dengan reformasi yang kini kencang bergulir, bukankah istilah “reformasi” tidak kita jumpai dalam UUD 1945 dan Pancasila? Demikian pula dengan istilah demokrasi, restrukturisasi, masyarakat madani, dan lain-lain istilah yang belum populer pada saat negara ini berdiri. Lantas apakah kita dengan mudah mengatakan bahwa reformasi, demokratisasi, dan pembentukan masyarakat madani adalah proses yang inkonstitusional?

Jika kita perhatikan teks al-Qur’an maupun al-Hadits secara teliti, mendalam, dan dengan pemikiran yang cemerlang (al-fikr al-mustanir), kita akan mendapatkan indikasi-indikasi yang jelas tentang kewajiban mendirikan negara Islam. Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri dari kamu sekalian” (QS an-Nisaa: 59)

Ulil amri di sini berarti pemimpin yang berstatus penguasa, bukan sekedar pemimpin rumah tangga atau pemimpin kelompok. Dalam tinjauan bahasa Arab, jika istilah ulil amri itu disisipi idiom min (dari/bagian) menjadi ulil minal amri, maka artinya akan terspesifikasi menjadi pemimpin-pemimpin dalam lingkup yang sempit (keluarga, organisasi, pengadilan, dll).

Sedangkan kewajiban pemimpin tersebut untuk hanya menerapkan syariat Islam saja, tidak syariat yang lain, ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, an-Nasai, dan Ibnu Majah yang berasal dari Ubadah bin ash-Shamit:

“Kami membaiat Rasulullah saw untuk mendengar dan mentaatinya dalam keadaan suka maupun terpaksa, dalam keadaan sempit maupun lapang, serta dalam hal yang tidak mendahulukan urusan kami (lebih dari urusan agama), juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, kecuali (sabda Rasulullah): ‘Kalau kalian melihat kekufuran yang mulai nampak secara terang-terangan (kufran bawaahan), yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah’.”

Menurut Imam al-Khathabi arti bawaahan dalam hadits di atas adalah nampak secara nyata atau terang-terangan. Demikian pula dengan riwayat lain yang menggunakan istilah baraahan 1 . Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-kufr dalam hadits tersebut adalah kemaksiatan2 .

Allah swt berfirman:

“Apakah hukum Jahilliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yanglebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin” (QS al-Maidah: 50)

Abdul Qadim Zallum mengomentari ayat di atas: “Hukum Jahilliyah adalah hukum yang tidak dibawa oleh Rasulullah saw dari Tuhannya. Hukum Jahilliyah adalah hukum kufur yang dibuat oleh manusia”.3

Pada ayat yang lain Allah swt berfirman:

“Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah. Dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (QS al-Maidah: 48)

Perintah untuk memutuskan semua perkara (termasuk urusan kenegaraan) menurut syariat Islam ini tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah saw, tetapi juga ditujukan kepada seluruh umatnya karena tidak ada ayat lain dalam al-Qur’an maupun al-Hadits yang mentakhsis (mengkhususkan) perintah tersebut hanya untuk Nabi saw.

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam menggariskan kewajiban untuk menegakkan kekuasaan yang berlandaskan syariat Islam.

Dalam literatur-literatur klasik memang tidak akan kita jumpai tentang cara bagaimana mendirikan suatu negara Islam. Kitab-kitab tersebut disusun ketika Kekhalifahan Islam masih berdiri dan dalam keadaan jaya sehingga tidak terlintas sedikitpun di benak para penulisnya bahwa suatu saat kekhalifahan itu akan runtuh dan diperlukan upaya untuk mendirikannya kembali. Literatur-literatur klasik seperti Ma’afiru al-Inafah fi Ma’alim al-Khilafah karya Imam al-Qasysyandi, al-Ahkaamush Shulthaniyah karya Imam Mawardi, al-Ahkaamush Shulthaniyah karya Abu Ya’la al-Faraa, dan al-Kharaj karya al-Qadli Abu Yusuf, banyak berbicara tentang praktek kenegaraan Khilafah Islamiyah dan bukan cara mendirikannya. Tetapi yang jelas, literatur-literatur tersebut menyajikan fakta tentang keberadaan suatu negara Islam.

Negara Islam pertama

Perdebatan seputar pertanyaan: apakah “Negara Madinah” itu benar-benar suatu negara definitif atau sekedar institusi kemasyarakatan biasa, lebih dilandasi pada ketidakjelasan fakta-fakta seputar apa yang terjadi di Madinah dan di seluruh wilayah kekuasaan Islam pada saat itu.

Ada beberapa definisi tentang negara. Menurut Roger Soltau, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persolan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Definisi menurut Max Weber dan Robert MacIver hampir senada dengan Harold Laski.

Negara jauh lebih kompleks dibanding masyarakat. Harold J. Laski mendefinisikan masyarakat sebagai “sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama”. Berdasarkan definisi tersebut, negara adalah metamorfosis lanjutan dari suatu bentuk masyarakat yang membutuhkan instrumen hukum yang bersifat memaksa sehingga keinginan-keinginan bersama tersebut tidak saling berbenturan satu sama lain. Dalam konsep Kontrak Sosial (Contract du Social), penguasa “dikontrak” oleh rakyat untuk menjaga dan mengatur kepentingan-kepentingan mereka.

Dalam kitab al-Fikr al-Islami, Dr. Muhammad Ismail mengajukan 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi agar suatu komunitas dapat disebut sebagai masyarakat yang utuh, yaitu adanya pemikiran yang sama (afkar), perasaan yang sama (masya’ir), dan hukum yang diterapkan di tengah komunitas tersebut (nizham). Jika salahsatu kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka komunitas tersebut tidak layak disebut sebagai masyarakat walaupun jumlahnya ratusan ribu; seperti penonton sepakbola di stadion yang memiliki keinginan yang sama (ingin menonton bola) tetapi tidak diikat oleh hukum yang sama sehingga masing-masing dapat berbuat sekehendak hatinya.

Berikut ini adalah beberapa fakta yang membuktikan bahwa yang dibentuk oleh Rasulullah saw di Madinah adalah sebuah negara:

1. Rasulullah saw menerima bai’at sebagai Kepala Negara, bukan sebagai Nabi.

Pengakuan seorang muslim kepada kenabian Muhammad saw adalah dengan ucapan dua kalimat syahadat, bukan dengan bai’at. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra yang berkata:

“Kami dahulu, ketika membai’at Rasulullah saw untuk mendengar dan menaati perintah beliau, beliau selalu mengatakan kepada kami: Fi Mastatha’ta’ (sesuai dengan kemampuanmu)”

Bai’at ini adalah pernyataan ketaatan kepada seorang Kepala Negara, bukan sebagai seorang muslim kepada Nabinya. Indikasinya adalah penolakan Rasulullah saw terhadap bai’at seorang anak kecil yang belum baligh, yaitu Abdullah bin Hisyam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Uqail Zahrah bin Ma’bad bahwa kakeknya, Abdullah bin Hisyam, pernah dibawa pergi oleh ibunya, yaitu Zainab binti Humaid, menghadap Rasulullah saw. Ibunya berkata: “Wahai Rasulullah, terimalah bai’atnya.” Kemudian Nabi saw menjawab: “Dia masih kecil.” Beliau kemudian mengusap-usap kepala anak kecil itu dan mendoakannya.

Jika bai’at itu berfungsi sebagai pengakuan atas kenabian Muhammad saw, beliau tidak mungkin menolaknya walaupun datang dari seorang anak kecil yang belum baligh karena syariat Islam menggariskan bahwa seorang anak telah terkena kewajiban agama yaitu membayar zakat yang ditanggung oleh orangtuanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa Rasulullah saw memegang jabatan Kepala Negara selain kedudukannya sebagai Nabi.

2. Rasulullah saw sebagai Kepala Negara mengirim surat kepada penguasa negara-negara besar untuk tunduk di bawah kekuasaan Islam.

Tidak mungkin suatu masyarakat biasa memiliki strategi politik untuk meluaskan pengaruhnya ke wilayah-wilayah sekitar, yang hanya dapat dilakukan oleh suatu negara yang memiliki serta mengemban kepentingan eksternal yang dirumuskan dalam strategi politik luar negerinya.

Isi surat Rasulullah saw tersebut adalah:

“Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Dari Muhammad bin Abdullah dan Rasul Allah, kepada Heraklius pemimpin Romawi. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada siapapun yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah akan melimpahkan pahala kepada Anda dua kali lipat. Namun jika Anda berpaling maka Anda akan menanggung dosa rakyat Irisiyin.” (HR Bukhari dalam Shahih Bukhari, juga al-Bidayah IV/226)

Surat senada juga disampaikan kepada Kisra (Raja Persia), Muqauqis (Raja Mesir), Najasyi (Raja Ethiopia), al-Harith al-Ghassani (Raja Hirah), dan al-Harith al-Himyari (Raja Yaman).

Seruan ini bukan sekedar seruan moral untuk memeluk Islam, tetapi juga seruan politik untuk menggabungkan wilayahnya di bawah kekuasan Islam walaupun dengan jalan perang. Rasulullah saw pernah berkirim surat kepada Uskup Najran yang isinya:

“Atas nama Tuhan Ibrahim, Ishaq, dan Yakub, dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, kepada Uskup Najran. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada kalian. Aku mengajak kalian untuk memuji Tuhan Ibrahim, Ishaq, dan Yakub. Amma ba’d.

Aku mengajak kalian untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada hamba. Aku mengajak kalian kepada kekuasan Allah dan meninggalkan kekuasaan hamba. Jika kalian menolak ajakanku ini, maka hendaklah kalian menyerahkan jizyah. Jika kalian menolak untuk menyerahkan jizyah, berarti kalian telah memperkenankan peperangan. Wassalam.” (Tafsir Ibnu Katsir I/139, al-Bidayah V/55)

Jizyah adalah hak yang diberikan Allah swt kepada kaum muslimin dari orang-orang non-muslim karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam4 .

3. Adanya hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Syariat Islam adalah hukum, bukan sekedar norma. Tindakan kriminal (jarimah) mendapat sanksi definitif yang dijatuhkan oleh negara walaupun dimensi transendental dalam Islam mengaitkan penjatuhan sanksi tersebut dengan alam akhirat.

Masyarakat awam sering membayangkan komunitas Madinah seperti masyarakat tingkat kelurahan atau RT yang dalam proses penjatuhan sanksi sosial kepada anggota masyarakat yang melakukan kejahatan ditentukan melalui musyawarah. Yang sering dijadikan dalil adalah ayat al-Qur’an surat an-Nisaa: 159 dan asy-Syura: 38 yang memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah mengenai suatu urusan.

Pengambilan dalil secara sepotong demi sepotong memang mengasyikkan karena hukum agama dapat dibelok-belokkan sesuai keinginan kita. Tetapi harus diingat bahwa satu ayat tidak dapat terlepas dari ayat lain maupun teks-teks al-Hadits. Ini berkaitan dengan nasakh-mansukh, takhsis, tabdil, taqyid, dan lain-lain (dapat kita diskusikan lebih lanjut dengan topik “Kodifikasi Hukum Islam”).

Rasulullah saw bermusyawarah dengan para Sahabat maupun dengan penduduk Madinah hanya untuk masalah-masalah yang bersifat mubah/boleh dan tidak menyangkut wahyu. Misalnya ketika Perang Uhud, beliau mengikuti pendapat mayoritas penduduk Madinah yang memilih menyambut musuh di luar kota padahal Rasulullah dan sahabat-sahabat besar memilih menyambut dari dalam benteng.

Untuk hal-hal yang menyangkut wahyu dan ketetapan hukum, Rasulullah saw tidak meminta pendapat siapapun selain mengikuti wahyu yang diturunkan kepada beliau.

“Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku” (QS Yunus: 15)

“(Dan) tidaklah ia mengucapkan sesuatu berasal dari hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan” (QS an-Najm: 3-4)

Dalam kasus Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah saw mengabaikan pendapat para Sahabat yang mengajukan protes terhadap kesediaan beliau menerima konsep perjanjian yang disodorkan oleh kaum Quraisy Mekkah. Umar bin al-Khatthab menunjukkan rasa marah dan kecewanya atas sikap Nabi tersebut, tetapi Rasulullah tidak bergeming sedikitpun karena sikap politik itu diambil atas perintah Allah swt.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara, Rasulullah saw tidak melakukan negosiasi atau tawar-menawar dalam penjatuhan sanksi kepada para pelaku tindakan kriminal. Beliau pernah menjatuhkan hukuman mati kepada Ma’iz al-Aslami dan al-Ghamidiyah yang terbukti melakukan zina. Beliau pernah pula mengusir kaum Yahudi bani Qainuqa’ dari Madinah karena dengan sengaja menghina kehormatan seorang muslimah dengan menarik jilbabnya hingga terlepas. Semua sanksi hukum tersebut diambil tanpa bermusyawarah atau tawar-menawar dengan siapapun.

Sebagaimana yang didefinisikan oleh Harold Laski bahwa negara mempunyai kekuatan memaksa, jelaslah bahwa Rasulullah saw menjalankan fungsi sebagai Kepala Negara.

4. Struktur Negara Islam pertama

Layaknya suatu negara, negara Islam yang dibentuk oleh Rasulullah saw memiliki struktur yang khas dan sistematik.

Beliau mengangkat Abubakar dan Umar sebagai wakil Kepala Negara. Al-Hakim dan Tirmidzi telah mengeluarkan hadits dari Abi Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Dua pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari bumi adalah Abubakar dan Umar”

Pada masa itu wilayah kekuasaan Islam mencakup seluruh Jazirah Arab. Untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan (Madinah), Rasulullah menunjuk para wali untuk memimpin wilayah (setingkat propinsi). Wilayah terbagi atas beberapa imalah (setingkat kabupaten) yang dipimpin oleh amil atau hakim.

Rasulullah menunjuk Utab bin Usaid sebagai wali Mekkah pasca-penaklukan, Badhan bin Sasan sebagai wali Yaman, Muadz bin Jabal al-Khazraji sebagai wali al-Janad, Khalid bin Said bin al-Ash sebagai amil San’a, Zaid bin Lubaid bin Tha’labah al-Anshari sebagai wali Hadramaut, Abu Musa al-Ashari sebagai wali Zabid dan Aden, Amr bin al-Ash sebagai wali Oman, dan di dalam kota ditunjuk Abu Dujanah sebagai wali Madinah.

Dalam urusan pengadilan (al-Qadla), Rasulullah saw mengangkat beberapa qadli (hakim). Misalnya Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Yaman, dimana Rasulullah pernah menasihatinya:

“Apabila dua orang yang berselisih datang menghadap kepadamu, jangan segera kau putuskan salahsatu di antara mereka sebelum engkau mendengar pengaduan dari pihak yang lain. Maka engkau akan tahu bagaimana engkau harus memberi keputusan” (HR Ahmad dan Tirmidzi)

Beliau juga mengangkat Muadz bin Jabal sebagai hakim di al-Janad, dan Rashid bin Abdullah sebagai qadli madzalim yang mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat.

Dalam urusan kesekretariatan negara (al-jihaz al-idari mashalih al-daulah), Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penulis perjanjian, Harits bin Auf sebagai pemegang stempel negara, Huzaifah bin al-Yaman sebagai pencatat hasil pertanian daerah Hijaz, Zubair bin al-Awwam sebagai pencatat shadaqah, Mughirah bin Shu’bah sebagai pencatat keuangan dan transaksi negara, dan Syarkabil bin Hasanah sebagai penulis surat diplomatik ke berbagai negara.

Untuk memusyawarahkan hal-hal tertentu, Rasulullah membentuk Majelis Syura yang terdiri dari tujuh orang Muhajirin dan tujuh orang Anshar, di antaranya adalah Hamzah, Abubakar, Ja’far, Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Salman, Ammar, Huzaifah, Abu Dzarr, dan Bilal.

Untuk posisi panglima perang dipegang sendiri oleh Rasulullah, namun untuk perang-perang sarriyah (tidak diikuti Nabi), beliau menunjuk orang-orang tertentu sebagai panglima perang, misalnya Hamzah bin Abdul Muththalib, Muhammad bin Ubaidah bin al-Harits, dan Saad bin Abi Waqqash menghadapi tentara Quraisy. Lalu Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah menghadapi tentara Romawi.

Demikianlah struktur negara Islam pertama secara garis besar.

Bentuk negara Islam

Rasulullah saw bersabda:

“Dahulu bani Israil dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada para Khulafaa dan jumlahnya akan banyak sekali” (HR Bukhari dan Muslim)

Menurut pengertian bahasa Arab, khulafaa berarti pengganti. Berdasarkan penegasan Rasulullah bahwa tidak ada nabi lagi sesudah beliau, maka pengganti di sini berfungsi menggantikan kedudukan beliau sebagai Kepala Negara. Hal ini diperkuat oleh keputusan Abubakar yang menyandang gelar Khalifatur-Rasulillah (pengganti Rasulullah sebagai Kepala Negara).

Mahmud Abdul Majid al-Khalidi menjelaskan pengertian Khalifah sebagai berikut: “Khalifah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin secara keseluruhan di dunia untuk mendirikan/melaksanakan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia”.

Imam Mawardi mengatakan:

“Imamah (atau Khilafah) adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti peran kenabian dalam urusan memelihara agama (Islam) dan mengendalikan dunia”.

Dalam masalah yang sama, Ibnu Khaldun menyatakan:

“Hakikat Khalifah adalah Shahibus-Syari’ (yaitu seseorang yang bertugas memelihara dan melaksanakan syariat) dalam memelihara urusan agama dan mengelola dunia”.

Tentang bentuk negara Khilafah ini, Rasulullah saw telah menegaskannya dalam hadits riwayat al-Bazzar:

“…kemudian akan muncul (kembali) Khilafah yang mengikuti jejak kenabian…” 9

Berdasarkan penjelasan di atas, Islam mengenal bentuk negara Khilafah Islamiyyah, baik secara normatif maupun praktis sebagaimana yang tercatat dalam lembaran sejarah sejak masa Nabi sampai runtuhnya Khilafah Islamiyyah yang berpusat di Turki pada tahun 1924 (penjelasan rinci tentang bentuk negara Khilafah Islamiyyah dapat dibahas pada diskusi selanjutnya, insya Allah).

Membentuk “Masyarakat Madani”

Generasi Islam masa kini telah dijauhkan dari kekayaan khazanah peradaban Islam sehingga mereka mengalami kesulitan besar ketika harus mendeskripsikan konsep kemasyarakatan Islam yang secara normatif diyakini sebagai yang terbaik. Tak heran apabila generasi Islam masa kini lebih pas mendeskripsikan Masyarakat Madinah dengan idiom-idiom yang ironisnya justru diadopsi dari peradaban Barat, seperti demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, kedaulatan rakyat, sosialisme, dan lain-lain.

Salahsatu dampak peracunan Barat (westoxification) terhadap benak kaum muslimin adalah kecenderungan untuk menjauhkan pendekatan hukum dalam penegakan kehidupan Islam. Agama Islam dianggap sebagai agama ritual dan kultural, yang penegakannya dalam sendi-sendi kehidupan cukup dilakukan lewat “dakwah budaya” ala Emha Ainun Nadjib.

Kebesaran peradaban Islam tidak dibangun semata-mata melalui pendekatan kultural. Jika pendekatan model ini yang dipakai Rasulullah, niscaya beliau tidak akan memerangi Romawi dan negara-negara lain untuk menundukkannya di bawah kekuasaan Islam. Bahkan sebelum berdirinya negara Islam di Madinahpun para Sahabat sudah dididik dengan hukum-hukum Islam. Anas ra mengatakan:

“Apabila mereka selesai shalat di pagi hari, mereka duduk berkelompok membaca al-Qur’an dan mempelajari hukum-hukum yang wajib dan yang sunnah” 10

Hal tersebut dilakukan terang-terangan oleh Nabi dan para Sahabat di depan hidung kaum kafir Quraisy. Shuhaib meriwayatkan:

“Bahwasanya ketika Umar masuk Islam, kami duduk berkelompok di sekitar Baitullah” 11

Maka jelaslah bahwa Rasulullah saw selalu membina keterikatan para Sahabat dan seluruh kaum muslimin saat itu kepada hukum Islam.

Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah penolakan aspek hukum dalam ajaran Islam dan lebih menitikberatkan pada penerapan norma-norma atau yang sering diistilahkan dengan “nilai-nilai Islam”. Hal ini diakibatkan oleh sikap lemah dan menyerah dari kaum muslimin terhadap pola kehidupan saat ini. Mereka merasa bahwa situasi saat ini sudah sangat sulit diubah sehingga upaya maksimal yang dapat dilakukan adalah menyisipkan “nilai-nilai Islam” dalam praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat sembari menunggu dan berharap suatu saat pola kehidupan saat ini akan ber-evolusi menjadi “lebih Islami”

Ajaran Islam tidak mungkin dapat diterapkan dengan cara tersebut. Ajaran Islam bersifat unik, berbeda secara diametral dengan ideologi-ideologi besar lainnya (sosialisme dan kapitalisme), serta memiliki hubungan yang erat antara al-fikrah (ide dasar) dengan at-thariqah (sistematika pelaksanaan). Mengambil ide dasar Islam dengan meninggalkan sistematika pelaksanaannya yang telah diatur dalam Islam adalah tindakan sia-sia.

Seperti saat ini, sebagian kaum muslimin bercita-cita mewujudkan Indonesia Baru sebagai sebuah “Masyarakat Madani”, masyarakat berperadaban tinggi yang diadopsi dari perilaku kehidupan Negara Islam pertama yang berpusat di Madinah. Nurcholish Madjid mencirikannya dengan tiga kata serangkai: adil, terbuka, demokratis. Tapi pertanyaan besar segera muncul: apakah adil itu? Apakah terbuka itu? Apakah demokratis itu?

Sampai di sini, sebagian ilmuwan Muslim terjebak pada stereotip Barat tentang keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. Gambaran masyarakat Barat masa kini—minus segala sisi suramnya—diadopsi sebagai contoh ideal cita-cita “Masyarakat Madani”. Mulai dari Kongres Amerika Serikat yang mampu mengimpeach presiden, sampai tabiat penduduk kota Toronto yang membiarkan burung-burung merpati bebas berkeliaran di taman kota. Semuanya dibenturkan dengan gambaran masyarakat Muslim di negeri-negeri Islam masa kini yang miskin, bodoh, terbelakang, dan selalu terlibat konflik internal maupun eksternal dari masa ke masa.

Inilah hasil dari suatu proses berpikir yang tidak utuh: meletakkan ide dasar di satu sisi dan sistematika pelaksanaan di sisi lain. Kaum muslimin tiba-tiba tergagap ketika harus mendeskripsikan sistematika Islam untuk mewujudkan suatu masyarakat yang beradab. Kaum muslimin menjadi hilang kepercayaan dirinya bahwa agamanya memiliki risalah lengkap dalam menyelesaikan problematika umat manusia; bukan hanya dalam tataran norma dan nilai-nilai tetapi bahkan sampai pada tataran pelaksanaan praktis.

Ide dasar tentang keterbukaan, misalnya. Dalam sistem Islam, rakyat didorong untuk berani melakukan koreksi terhadap kekeliruan dan kezaliman penguasa. Rasulullah saw bersabda:

“Ketahuilah, demi Allah, hendaklah kalian melakukan amar ma’ruf nahi munkar, mencegah penguasa melakukan kezaliman, memaksa mereka agar mengikuti kebenaran (syariat Islam), dan membatasinya dengan hanya melaksanakan kebenaran saja” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Negara dalam Islam

Menurut Nur Afilin , dalam artikelnya berjudul Negara Dalam Islam, menulis sebagai berikut.

Apakah Islam mengatur perihal negara? Atau mungkinkah sebenarnya Islam tidak menganjurkan adanya negara? Pertanyaan ini nampaknya akan tetap menjadi perdebatan di kalangan internal harakah Islam. Ada yang jelas-jelas menolak adanya konsep negara. Mereka berdalih bahwa bagaimana pun bentuk pemerintahan yang sah dalam Islam sejatinya ialah khilafah. Sementara di pihak lain, ada pula yang berkeyakinan akan bolehnya bentuk negara apa saja asalkan tetap ada upaya menerapkan syariat Islam di dalamnya. Karenanya, pembahasan ini merupakan wilayah kajian kontemporer yang cukup sensitif.

Terlepas dari perbedaan tersebut, Ust. Yusuf Mustofa, Lc. mengaku lebih meyakini pendapat kedua. Ia menilai meski bentuk pemerintahan paling ideal ialah khilafah islamiyah, namun ketika kita belum cukup syarat, maka apapun bentuk negaranya tak jadi masalah. Hal ini karena esensi adanya sebuah pemerintahan (dalam hal ini negara) lebih penting dibandingkan bentuk pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya negara, maqashidusy syari’ah (tujuan adanya syariat) seperti hifzul maal, hifzhun nafs, hifzhun nasl, hifzhud diin, dan hifzhul ‘aql (menjaga harta, jiwa, keturunan, agama, dan akal) akan lebih terjamin keberadaannya. Pemerintah yang beriman dan adil dalam sebuah negara tentu akan memperhatikan hal-hal terkait hak-hak warganya tersebut. Sebaliknya, jika kita memilih tidak bernegara lantaran tidak cocok dengan prinsip khilafah, maka dikhawatirkan maqashidusy syari’ah itu pun terbengkalai.

Selain itu, tuntunan bernegara sebenarnya telah Allah SWT dan Rasul-Nya nyatakan secara implisit maupun eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits. Perintah bermusyawarah (Q.S. Asy-Syura: 38), berlaku adil (Q.S. Al-Maidah: 8), taat kepada pemimpin (Q.S. An-Nisa’: 59), dsb, menyiratkan kemestian adanya kepemimpinan di tengah umat (negara). Pun begitu dengan isyarat hadits Nabi Muhammad SAW dalam hadits berikut sebagai contoh:

“Jika ada 3 orang yang mengadakan perjalanan maka hendaknya mereka menjadikan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Dawud no. 2609)

Kalau untuk sebuah perjalanan (safar) saja Rasulullah memerintahkan kita mengangkat pimpinan, bagaimana dengan perjalanan hidup kumpulan orang banyak yang tentu lebih kompleks persoalannya? Tentu mutlak diperlukan adanya negara dengan perangkatnya demi mengatur hak dan kewajiban di antara mereka.

Demi lebih menegaskan perlunya ada negara (meskipun belum 100% khilafah), maka ada baiknya kita cermati pula kaidah ushul fiqih berikut:

“Sesuatu yang dapat menyempurnakan suatu kewajiban, maka hukumnya wajib”

Mengingat perintah Allah dan Rasul-Nya pada dasarnya bersifat wajib hukumnya (kecuali ada dalil lain yang memalingkan hukumnya), maka adanya sebuah negara untuk menerapkan apa yang menjadi perintah juga wajib hukumnya.

Lalu, apa saja yang menjadi syarat terbentuknya sebuah negara? Sebagaimana banyak diketahui, setidaknya ada empat syarat kita bisa mendirikan sebuah negara, yaitu adanya tanah/ wilayah, rakyat, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Maka, ketika sudah terpenuhi syarat-syarat ini, alangkah lebih baik jika pembentukan negara tidak lagi ditunda demi terjaminnya hak dan kewajiban masyarakat yang hidup di dalamnya.

“Adapun mengenai sistem yang mengatur sebuah negara memang akan tetap menimbulkan pro dan kontra” masih kata Ust. Yusuf.

Namun, hal yang lebih baik menurutnya ialah tetap tak berhenti di satu masalah itu. Kalaulah karena beberapa sebab janji Rasulullah SAW bahwa kita akan kembali kepada fase khilafah ala minhajin nubuwah (kekhalifahan berdasarkan manhaj kenabian) belum bisa terealisasi, penerapan sistem apapun selama tak bertentangan dengan prinsip Islam tak jadi soal. Hal yang lebih penting daripada sistem formal tersebut sebenarnya ialah orang yang diserahi amanah. Begitu kata Anis Matta dalam bukunya “Dari Gerakan ke Negara”. Prinsip ini pula yang dianut Imam Syahid Hasan Al-Banna, pendiri harakah Ikhwanul Muslimin. Walhasil, kaidah maratibul ‘amal (urutan amal) pun ia rumuskan demi mencapai ustadziyatul ‘alam (Islam sebagai soko guru/ pemimpin peradaban dunia).

Sebagai kesimpulan, terlepas dari perbedaan pandangan mengenai metode menuju tujuan yang sama dalam hal kepemimpinan dan negara Islam, hendaknya ukhuwah islamiyyah harus dikedepankan. Jangan sampai kita terlalu disibukkan dengan perbedaan ini, sementara musuh-musuh kita sebenarnya merapatkan barisan bersiap menghancurkan kita.

Menerut penulis, materi di atas, diringkas dari materi “Konsep Negara dalam Perspektif Al-Qur’an dan As-Sunnah” dalam even Daurah Marhalah II (DM II) KAMMI Daerah Garut pada Sabtu, 31 Agustus 2012 di Hotel Empang Asri, Tarogong Kaler, Kab. Garut.

Dalam artikel Ahmad Dzakirin berjudul Konsep Negara dalam Islam, menjelaskan sebagai berikut.
Kedudukan Negara dalam Islam

Islam adalah agama dan sekaligus sistem negara yang menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Alqur’an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan seperti penegakkan keadilan, penerapan musyawarah, memperhatikan kesamaan, jaminan hak dan kebebasan berpendapat, dan penetapan solidaritas sosial secara komprehensif serta hubungan pemimpin dan rakyatnya seperti hak dan kewajiban timbal balik antara pemimpin dengan rakyatnya. Islam hanya meletakkan kaidah-kaidah umum dan tidak menetapkan bentuk ataupun aturan terperinci yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan negara. Adapun bentuk ataupun model pemerintahan beserta metode pengelolaannya menjadi ruang lingkup ijtihaj dan proses pembelajaran kaum Muslimin dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan menyesuaikan perkembangan zaman.
Sebelum menjelaskan prinsip-prinsip utama negara dalam perspektif Islam, lebih bijak jika kita menjelaskan kedudukan yang saling berkait dan vital negara dan pemerintahan dalam Islam. Prof. Muhammad al Mubarak dalam “Nizham al Islam: al Mulk wad Daulah” menjelaskan setidaknya terdapat enam alasan pentingnya kedudukan negara dan pemerintahan dalam Islam berdasarkan sumber dalam Alquran, Sunnah dan praktek Shahabat:
Pertama, Alqur’an memiliki seperangkat hukum yang pelaksanaannya membutuhkan institusi negara dan pemerintahan. Diantara seperangkat hukum itu adalah hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan hudud dan qishas, hukum yang berkaitan harta benda (mal) serta hukum yang menyangkut kewajiban jihad.
Kedua, Alquran meletakkan landasan yang kokoh baik dalam aspek aqidah, syari’ah dan akhlak yang berfungsi sebagai bingkai dan menjadi jalan hidup kaum Muslimin. Pelaksanaan dan pengawasan ketiga prinsip utama dalam peri kehidupan kaum Muslimin tidak pelak membutuhkan intervensi dan peran negara.
Ketiga, terdapat ucapan-ucapan Nabi yang dapat menjadi istidlal bahwa negara dan pemerintahan menjadi elemen penting dalam ajaran Islam. Ucapan-ucapan Nabi itu meliputi aspek imarah (kepemimpinan), al walayah (keorganisasian), al hukmu (kepemerintahan) dan al qadha (ketetapan hakim). Beberapa hadist itu diantaranya:
“Tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada di sebuah perjalanan kecuali salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin.” (HR. Ahmad)
Mengomentari hadist ini, Syaikh Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Adalah wajib mengangkat kepemimpinan sebagai bagian pelaksanaan agama (ad Dien) dan sebagai perbuatan mendekatkan diri kepada Allah.”
“Al Imam adalah pemimpin rakyat dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
“Barang siapa yang mati tidak terikat baiat maka matinya dalam mati jahiliyyah.” (HR. Muslim)
“Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada imamnya, maka ia pada hari kiamat tidak memiliki hujjah.” (HR. Muslim)
Keempat, adanya perbuatan Nabi yang dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas negara dan kepemerintahan. Nabi mengangkat para gubernur, hakim, panglima perang, mengirim pasukan, menarik zakat dan rampasan perang, mengatur pembelanjaan, mengirim duta, menegakkan hudud, dan melakukan perjanjian dengan negara lain. R. Strothman dalam Encyclopedia of Islam mengatakan, “Islam adalah fenomena agama politik sebab pendirinya adalah seorang Nabi dan sekaligus kepala Negara.”
Kelima, setelah wafatnya Nabi, para shahabat menunda pemakaman Nabi dan bergegas bermusyawarah memilih pengganti (Khalifah) Nabi. Tindakan para shahabat ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam dan kesepakatan (ijma’) mereka dalam hal ini (mengangkat kepemimpinan pengganti Nabi) dapat menjadi sumber hukum Islam.
Keenam, hal ikhwah kepemimpinan (imarah) telah menjadi bagian kajian dan pembahasan para ahli fiqh didalam kitab-kita mereka disepanjang sejarah.
Kaidah-Kaidah Dasar Dalam Sistem Politik Islam
Kepemimpinan (Khilafah)
Khalifah adalah bentuk tunggal dari khulafa yang berarti menggantikan orang lain disebabkan ghaibnya (tidak ada di tempat) orang yang akan digantikan atau karena meninggal atau karena tidak mampu atau sebagai penghormatan terhadap apa yang menggantikannya. Ar Roghib Al Asfahani dalam mufradat mengatakan makna kholafa fulanun fulanan berarti bertanggung jawab terhadap urusannya secara bersama-sama dengan dia atau setelah dia. Dalam konteks firman Alloh SWT dalam surat Al Baqoroh, ayat 20, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi,” para mufasir menjelaskan bahwa khalifah Allah adalah para nabi dan orang-orang yang menggantikan kedudukan mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, mengatur urusan manusia dan menegakkan hukum secara adil. Menurut Roghib Asfahani, penisbatan itu sendiri adalah bentuk penghormatan yang diberikan Allah SWT kepada mereka.
Khilafah (kepemimpinan) menjadi isu krusial dan tema sentral dalam sistem politik Islam. Sedemikian krusialnya isu itu membuat para shahabat menunda pemakaman Nabi untuk berkumpul di Bani Tsaqifah. Mereka bermusyarah untuk mengangkat pemimpin (Kholifah) pengganti Nabi.
Allah SWT berfirman:
“Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa (khalifah) dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik” (QS.24:55)
Nabi SAW bersabda:
“Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Para sahabat bertanya,‘Wahai Rasulullah, apa yang anda perintahkan kepada kami?’ Beliau berkata: ‘Tetapilah baiat yang pertama dan kemudian sesudah itu, penuhilah hak mereka sepenuhnya. Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).
“Sesungguhnya Allah SWT telah memulai perkara tersebut dengan nubuwwah dan rahmat, kemudian diganti dengan kekhalifahan dan rahmat, namun diganti setelah itu sistem kerajaan yang zalim. Kemudian diganti setelah itu pemerintahan diktator yang menghalalkan kebebasan seks, khamer dan sutra. Mereka menang atas itu dan diberi rezeki sampai menghadap Allah Azza wa Jalla.” (HR. Abu Hurairah)
Terminologi Khilafah sendiri dipakai untuk menjelaskan tugas yang diemban para pemimpin pasca kenabian. Istilah itu digunakan untuk membedakan sistem kerajaan dan kepemimpinan diktator. Hal ini menyiratkan bahwa terminologi khilafah yang dimaksud dalam pelbagai hadist diatas adalah bahwa sistem khilafah ini sejalan dengan prinsip-prinsip kenabian (nubuwwah). Sistem kepemimpinan ini dibangun dari antitesis sistem kerajaan dimana kekuasaan berdasarkan pewarisan keluarga (dinasti) ataupun sistem diktator yang cenderung berbuat zalim dan tidak disukai rakyat. Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan bahwa “Khulafaur Rasyidin yang berlangsung tiga puluh tahun adalah kepemimpinan kenabian dan kemudian urusan itu pemerintah beralih ke Muawiyyah, seorang raja pertama. Al Mulk (raja-raja) adalah orang-yang memerintah yang tidak mnyempurnakan syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam (khilafah).”
Menurut hemat saya, kepemimpinan dalam perspektif khilafah lebih merefleksikan pemahaman terhadap nilai dan prinsip kepemimpinan yang benar menurut Islam ketimbang sebagai sebuah eksistensi maupun bentuk pemerintahan. Khilafah lebih merupakan substansi nilai yang bersifat tetap ketimbang perincian-perincian institusional yang bersifat dinamis. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyyah seperti yang dikemukakan oleh Qomaruddin Khan dalam ”The Political Thought of Ibn Taimiyyah’ bahwa kekhilafahan sebagai prinsip nilai dan idealitas yang diembannya, yakni penegakan syariah bukan sebagai lembaga pemerintahan.
Kekhilafahan sebagai sebuah nilai setidaknya mengacu kepada dua hal pokok, yakni pertama, kepemimpinan (khilafah) itu harus merefleksikan kewajiban meneruskan tugas-tugas pasca kenabian untuk -meminjam istilah Ibnu Hayyan- mengatur urusan umat, menjalankan hukum secara adil dan mensejahterakan umat manusia serta melestarikan bumi. Kedua, kepemimpinan harus dibangun berdasarkan prinsip kerelaan dan dukungan mayoritas umat, bukan pendelegasian kekuasaan berdasarkan keturunan (muluk) dan kediktatoran (jabariyah). Mengutip Ibnu Taimiyyah dalam Minhaj Assunah, Abu Bakar RA diangkat bukan karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW atau karena dibaiat Umar Ibnul Khatab RA namun karena diangkat dan dibaiat oleh mayoritas umat Islam.
Islam tidak menetapkan khilafah seperti institusi politik dengan hirarki dan pola kelembagaan baku yang rigid dan memiliki otoritas politik tanpa batas seperti laiknya raja. Ini berarti Islam memberikan keluasan kepada kaum Muslimin untuk merumuskan aplikasi kekuasaan dan bentuk pemerintahan beserta perangkat-perangkat yang dibutuhkan dengan memperhatikan faktor kemaslahan dan kepentingan perubahan zaman. Keluasan tersebut adalah hikmah bagi kaum Muslimin, dimanapun mereka menemukan maka berhak memungutnya.
Rasulullah SAW mengadopsi sistem administrasi pemerintahan Romawi dan metode pengelolaan kekayaan negara ala kerajaan Persia. Al Mawardi dalam Ahkamul Sulthaniyyah memiliki pendapat menarik perihal evolusi menuju penyempurnaan lembaga-lembaga kenegaraan dan pendelegasian kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Menurutnya, lembaga Qadhi baru muncul pada masa kepemimpinan amirul mukminin, Ali bin Abi Thalib RA dan mengalami penyempurnaan pada masa Umawiyyah. Sebelumnya, perkara perselisihan ditangani langsung oleh Ali namun seiring meluasnya kekuasaan Islam dan mulai merosotnya integritas moral kaum Muslimin maka diangkat Syuraih RA untuk mengambil alih peran beliau dalam menyelesaikan perkara. Selanjutnya, penyelesaian perkara perselisihan ditangani oleh lembaga Qadhi yang diangkat khusus oleh Khalifah.
Secara garis besar –menurut Al Mawardi- ada 10 tugas pemimpin dalam Islam, yakni: pertama, menjaga kemurnian agama. Kedua, membuat keputusan hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga, menjaga kemurnian nasab. Keempat, menerapkan hukum pidana Islam. Kelima, Menjaga keamanan wilayah dengan kekuatan militer. Keenam, mengorganisir Jihad dalam menghadapi pihak-pihak yang menentang dakwah Islam. Ketujuh, mengumpulkan dan mendistribusikan harta pampasan perang dan zakat. Kedelapan, membuat anggaran belanja negara. Kesembilan, melimpahkan kewenangan kepada orang-orang yang amanah. Kesepuluh, melakukan pengawasan melekat kepada hirarki dibawahnya, tidak semata mengandalkan laporan bawahannya, sekalipun dengan alasan kesibukan beribadah. Sementara Ibnu Hazm dalam “Mihal wa an Nihal” berpendapat bahwa tugas pemimpin adalah menegakkan hukum dan konstitusi, menyiarkan Islam, memelihara agama dan menggalang jihad, menerapkan syari’ah, melindungi hak asasi manusia, menyingkirkan kezaliman dan menyediakan kebutuhan bagi setiap orang.
Karakter Kepemimpinan Islam
Karakter kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan sipil. Mandat kepemimpinan dalam Islam tidak ditentukan oleh Tuhan namun dipilih oleh umat. Kedaulatan milik Tuhan namun sumber otoritas kekuasaan adalah umat Islam. Pemimpin tidak memiliki kekebalan dosa (ma’shum) sehingga memungkinkan yang bersangkutan menggabungkan semua kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam genggamannya. Islam tidak mengenal jenis pemerintahan seperti yang dilakukan Eropa di abad pertengahan sebab khalifah dipilih dan dapat diberhentikan oleh rakyat. Ibnu Hazam menyatakan bahwa para ulama bersepakat (ijma’) perihal wajibnya khilafah atau imarah (kepemimpinan) dan bahwa penentuan khalifah atau pemimpin menjadi kewajiban kaum Muslimin dalam rangka melindungi dan mengurus kepentingan mereka.
Oleh karena itu, Abu Bakar Ra menolak mendapatkan panggilan khalifah Allah dan memilih sebutan khalifah rasul karena dia mewakili Nabi dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan sebagai khalifah, beliau juga memahami kekuasaannya bersifat temporal, yang dipilih dan diawasi rakyat. Dengan demikian, pemimpin bukan wakil Tuhan dimuka bumi. Dalam kepemimpinan sipil, umat mengontrol dan memberhentikannya. Semua mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah menyakini bahwa Rasulullah SAW tidak mencalonkan seorangpun untuk memegang kendali kepemimpinan sepeninggal beliau. Abu Bakar menjadi khalifah karena dipilih kaum Muslimin bukan karena menggantikan Nabi SAW menjadi imam shalat. Demikian pula Umar diangkat sebagai khalifah bukan semata karena diusulkan Abu Bakar namun karena beliau dipilih para sahabat dan dibaiat mayoritas kaum Muslimin.
Adapun berkaitan dengan pembagian wewenang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pandangan Ali Bahnasawi lebih merefleksikan kebutuhan yang tidak terelakkan baik dalam perspektif strategis maupun teknis. Nabi SAW sendiri telah mendelegasikan beberapa aspek legislatif kepada para sahabat dan sepeninggal beliau, wewenang legislatif dan yudikatif dipisahkan dari tugas kekhalifahan. Kondisi inipula yang secara alamiah menjadi titik pijak trasformasi sistem peradilan sepanjang pemerintahan Islam pasca Nabi SAW, seperti adanya lembaga qadhi dan hisbah, mahkamah mazhalim dan lain-lain. Dalam konteks strategis, pembagian kekuasaan adalah sebagi upaya untuk mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran kekuasaan (abuse of power) sebagai akibat terkonsentrasinya kekuasaan. Mengutip Lord Acton, “power tends to corupt, absolute power tends to absolute corrupt”. Tabiat kekuasaan tanpa kendali moral akan cenderung korup dan menindas maka selain integritas moral dibutuhkan sistem yang dapat menggaransi tabiat jahat kekuasaan tersebut muncul.
Syarat-Syarat kepemimpinan dalam Islam
Secara umum, Alqu’ran mensyaratkan seorang pemimpin diangkat karena factor keluasan pengetahuan (ilmi) dan fisik (jism) seperti dijelaskan dalam:
“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” mereka menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah:247)
Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa mengangkat seseorang untuk mengurusi perkara kaum Muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara dia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya.” (HR Hakim)
“jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya.” (HR. Muslim)
Syarat kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyyah mencakup dua aspek, yakni qawiy kekuatan (fisik dan intektual) dan amin (dapat dipercaya). Sedangkan Al Mawardi menetapkan tujuh syarat kepemimpinan yang mencakup adil, memiliki kemampuan berijtihaj, sehat jasmani, tidak memiliki cacat fisik yang menghalangi menjalankan tugas, memiliki visi yang kuat, pemberani dalam mengambil keputusan, memiliki nasab Quraisy. Ibnu Khaldun sendiri mensyaratkan empat hal yang harus dimiliki pemimpin, yakni: ilmu, keadilan, kemampuan serta keselamatan indera dan anggota tubuh lainnya. Perihal syarat nasab Quraisy, Ibnu Khaldun memandang bukan syarat utama dan tidak boleh menjadi ketetapan hukum yang mengikat.
Berpijak dari pemahaman umum nash dari Al qur’an dan Sunnah, serta pandangan ulama, setidaknya ada tiga syarat utama kepemimpinan dalam Islam, yakni integrasi aspek keluasan ilmu, integritas moral (kesalihan individual) dan kemampuan profesional. Yang dimaksudkan keluasan ilmu, seorang pemimpin tidak hanya mampu menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah syariah, namun juga mampu berijtihaj dalam merespon dinamika sosial politik yang terjadi ditengah masyarakat. Sementara kesalihan adalah kepemilikan sifat amanah, kesucian dan kerendahan hati dan istiqomah dengan kebenaran. Adapun professional adalah kecakapan praktis yang dibutuhkan pemimpin dalam mengelola urusan politik dan administrasi kenegaraan.
Jika tidak dipenuhi keseluruhan syarat-syarat tersebut maka diperintahkan mengambil yang ashlah (lebih utama). Misalnya, jika kaum Muslimin dihadapkan kepada situasi untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang buruk, yakni antara seorang pemimpin yang shalih namun tidak cakap dengan seorang pemimpin yang cakap namun kurang shalih maka menurut Ibnu Taimiyyah hendaknya didahulukan memilih pemimpin yang cakap sekalipun kurang salih. Karena seorang pemimpin yang salih namun tidak cakap maka kesalihan tersebut hanya bermanfaat bagi dirinya namun ketidakcakapannya merugikan masyarakat sebaliknya pemimpin yang cakap namun kurang shalih maka kecakapannya membawa kemaslahatan bagi masyarakat sementara ketidaksalihannya merugikan dirinya sendiri.
Mekanisme Pengangkatan Kepemimpinan
Alqur’an dan Assunah tidak menetapkan mekanisme ataupun tata cara pemilihan kepala negara. Adapun mekanisme ataupun tata cara penetapan kepala negara bersandar kepada praktek yang disepakati para sahabat (ijma’) dalam menentukan pengganti sepeninggal Rasulullah. Mereka berturut-turut memilih Abu Bakar, Umar hingga terakhir Ali Bin Abi Thalib dengan cara yang berbeda. Abu Bakar ditetapkan melalui musyawarah sebagian kaum Muslimin di Bani Tsaqifah yang diikuti baiat mayoritas kaum Muslimin kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab dipilih melalui musyawarah Abu Bakar dengan para sahabat terkemuka. Abu Bakar mengusulkan Umar untuk menggantikannya. Para sahabat tidak keberatan dengan usulan tersebut dan selanjutnya Umar ditetapkan sebagai khalifah melalui baiat. Namun Umar menempuh cara yang berbeda dengan Abu Bakar dalam pengangkatan Khalifah. Beliau menunjuk enam orang sahabat dan meminta mereka untuk memilih salah seorangnya menjadi khalifah. Keenam sahabat itu adalah Ustman bi Affan, Ali Bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Mereka bersepakat memilih Ustman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab dan meminta persetejuan rakyat melalui baiat. Setelah syahidnya Ustman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib secara aklamasi dibaiat menjadi khalifah oleh mayoritas kaum Muslimin Madinah dan Kufah.
Dari ijma’ para sahabat, maka dapat disimpulkan bahwa pendelegasian kekuasaan dalam sistem politik Islam harus mengacu kepada dua hal:
1. Penetapan kekuasaan publik harus melalui metode pemilihan. Hal ini sejalan dengan Sabda Nabi SAW kepada Anshar,”Keluarkanlah kepadaku dua belas wakil diantara kalian untuk mewakili urusan kaum mereka.” (HR. Bukhari). Para wakil (Ahlul halli wal aqdi) itu dipilih oleh rakyat untuk memilih pemimpin, mengawasinya dan memberhentikan jika pemimpin melakukan kekufuran yang nyata. Qadhi Abu Ya’la menyatakan bahwa seorang khalifah tidak diperkenankan mengangkat khalifah sepeninggalnya karena hal terebut bertentangan dengan maqosid syariah (prinsip-prinsip syariah). Secara umum, pemilihan kepala negara dilakukan dalam dua tahap, pertama, pencalonan kepala negara yang dilakukan ahlul halli wal aqdi dan kedua, penetapan kepala negara yang yang dilakukan oleh seluruh rakyat melalui akad baiat (kontrak politik), yang dianggap persetujuan rakyat.
2. Pemimpin menjalankan otoritasnya sesuai dengan kontrak politik (akad) antara dirinya dengan rakyat. Akad ini diwujudkan dalam baiat yang diwakili antara pemimpin dengan ahlul halli wal aqdi. Setelah itu dilakukan baiat umum antara pemimpin dengan seluruh rakyat untuk menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat dan pemimpin yang diangkat mewakili kepentingan rakyat. Dengan demikian, karakter kekuasaan dalam Islam adalah kepemimpinan sipil, bukan teokrasi, kekuasaan yang didapatkan dari Tuhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa penentuan khilafah merupakan kewajiban kaum Muslimin dalam rangka melindungi dan mengurusi kepentingan mereka.
Ahlul Halli Wal Aqdi (Sistem Legislatif)
Secara bahasa, ahlul halli wal aqdi terdiri dari tiga kalimat yakni:
– Ahli, artinya orang yang berhak, atau yang memiliki
– Halli, berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan
– Aqdi, memiliki arti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk
Jadi jika didefinisikan, ahlul halli wal aqdi berarti orang-orang yang berhak mengangkat kepala negara dan membatalkan jika dipandang perlu. Mereka juga dikenal dengan nama ahlul ijtihaj dan ahlul ihtiyar. Pada dasarnya ahlul halli wal aqdi adalah wakil rakyat yang menjalankan tugasnya mengontrol dan mengevaluasi kekuasaan.
Anggota ahlul halli wal aqdi terdiri atas para ulama, pejabat daerah, kepala suku, kelompok professional dan intelektual yang dipilih dan mewakili rakyat berdasarkan penjelasan Nabi dalam hadist yang diriwayatkan Bukhari kepada kelompok Anshar untuk mengangkat 12 wakil yang akan mengatur urusan mereka. Imam Asyahid Hasan al Banna menjelaskan keanggotaan Ahlul Halli Wal Aqdi mencakup sekurangnya tiga kelompok, yakni: para fuqoha’, para pakar dalam disiplin ilmu tertentu, dan orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan. Tugas dan wewenang ahlul halli wal aqdi mencakup dua hal:
1. Mengikat pelaksanaan kekuasaan dengan prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup wewenang ini meliputi, pertama, menetapkan hukum-hukum baru. Kedua, menjelaskan hukum yang dituntut oleh hukum yang ada.
2. Menjalankan otoritas yang berkaitan dengan pengangkatan dan penghentian kepala negara.
Al Mawardi menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi anggota ahlul halli wal aqdi, yakni adil, memiliki ilmu yang bertalian dengan aspek-aspek kepemimpinan, dan memiliki kemampuan verifikasi calon-calon pemimpin.
Mazhab Ahlus Sunnah berpendapat bahwa ahlul halli wal aqd memiliki kewenangan menurunkan menurunkan kepala negara. Kepala negara dapat diturunkan jika dipandang tidak dapat menunaikan tugas. Menurut Al Mawardi menjelaskan kepala negara dapat diturunkan karena dua hal:
1. Hancurnya kredibilitas personal karena perbuatan fasik, baik berkaitan dengan perbuatan amoral maupun perbuatan syubhat dalam prinsip aqidah.
2. Hilangnya kemampuan fisik sehingga menghalangi kepala negara menjalankan kewajibannya, seperti kehilangan akal, penglihatan dan dalam keadaan tertawan.
Para ulama bersepakat bahwa kekufuran yang nyata (keluar dari agama) menjadi sebab gugurnya hak kepemimpinan demikian pula kewajiban untuk mencopotnya dari jabatannya, sekalipun dengan jalan kekerasan. Namun kita mendapati perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang keadaan pemimpin yang melakukan perbuatan kemaksiyatan (dosa besar) dan perbuatan bid’ah. Arus utama yang diwakili mayoritas Sunnah berpendapat menahan diri jauh lebih baik sekiranya perlawanan yang dilakukan justru membawa kemadharatan yang lebih besar namun sebaliknya aliran Syiah, pemimpin seperti itu wajib diturunkan sekalipun dengan kekuatan bersenjata (bughot). Dalam hal ini, saya condong pendapat mazhab Ibnu Hanifah bahwa pemimpin yang melakukan perbuatan dosa besar harus diturunkan. Namun kontekstualisasi pencopotan pemimpin yang lancung tersebut tidak dengan kekuatan senjata namun melalui sistem dan mekanisme konstitusional seperti yang diadopsi negara-negara maju dewasa ini.
Dalam hemat saya, tradisi kepemimpinan dalam umat tidak menyediakan exit strategy bagi suksesi kepemimpinan dalam kondisi tidak normal sebagai akibat praktek amoral, penyimpangan dan korupsi yang dilakukan pemimpin. Akibatnya, proses suksesi disepanjang sejarah berakhir dengan pertumpahan darah dan merenggut banyak nyawa. Kaidah-kaidah politik dalam Islam memang memberikan legitimasi politik bagi pencabutan kekuasaan politik yang menyeleweng namun tidak banyak membahas mekanisme ataupun tata cara penggantian kepemimpinan yang dipandang menyimpang secara damai dengan menghindari pertumpahan darah. Kajian fiqh Islam lebih banyak menyoroti opsi kemungkinan pembangkaan ataupun penggunaan kekuatan bersenjata (pemberontakan). Opsi ini sangat tipikal dengan situasi historis bangsa-bangsa yang dalam situasi konflik dan peperangan. Namun dalam konteks sekarang, opsi ini menjadi tidak relevan karena kekuatan bersenjata tidak layak digunakan untuk kepentingan suksesi kepemimpinan. namun seharusnya digunakan untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, kita berkepentingan untuk meletakkan landasan konstitusional yang kuat bagi mekanisme suksesi kepemimpinan secara damai, minus pertumpahan darah.
Kita patut mengapresiasi dan belajar dari Barat tentang mekanisme dan tata cara suksesi kepemimpinan secara damai dan elegan. Barat secara politik dan kultural belajar dan memperbaiki kesalahan sebagai akibat pergulatan kekuasaan yang panjang diantara mereka. Secara politik, mereka membuat sistem dan mekanisme pergantian kekuasaan baik dalam kondisi normal maupun luar biasa dengan memadai. Sedangkan secara kultural, terbangunnya kesiapan mundur jika seorang pemimpin dipandang publik gagal dalam menjalankan tugas. Hal ini sangat penting karena banyak pemimpin dengan kesadaran sendiri mundur dari jabatannya sebelum secara konsititusional diturunkan paksa. Richard Nixon, Presiden AS mundur setelah terbongkarnya skandal Watergate. Tony Blair, Perdana Menteri Inggris tidak meneruskan jabatan keduanya sebagai setelah dikritik tajam dalam skandal Irak, bahkan kini dia menghadapi investigasi parlemen atas kasus tersebut. Mekanisme politik yang dibangun dalam suksesi kepemimpinan pada satu sisi memberikan ruang kontrol politik yang efektif bagi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan dan pada sisi lain mampu meminimalisasi instabilitas keamanan dan politik.
Kaidah-kaidah kepemimpinan dalam Islam memberikan ruang adanya lembaga ahlul halli wal aqdi yang dalam wewenangnya memiliki hak mengangkat dan bahkan mencopot kepala negara, namun wewenang tersebut dengan sendiri membutuhkan sistem dan mekanisme yang sehingga proses suksesi tersebut berjalan dengan mulus dan tanpa goncangan politik yang berarti. Dengan demikian ada proses kontrol, pengawasan dan evaluasi atas kekuasaan yang dilakukan ahlul halli wal aqdi dan rakyat. Jika dalam rentang waktu yang ditetapkan tersebut, kepala negara melakukan pelanggaran ataupun kinerjanya mengecewakan maka pemimpin tersebut secara konstitusional dapat diturunkan.
Hemat saya pula, ukuran ketidakmampuan kepala negara dalam melanjutkan kepemimpinannya tidak sebatas kepada dua prasyarat seperti yang ditetapkan oleh Al Mawardi mapun para pakar fikih lainnya, namun juga menyangkut kepada kecakapannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan rakyat berdasarkan ukuran dan standar (kontrak politik) yang ditetapkan oleh lembaga ahlul halli wal aqdi. Karena hakekat kepemimpinan politik dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah pendelegasian wewenang dan kekuasaan yang diberikan rakyat melalui kontrak politik antara penguasa dan rakyat. Penguasa menjalankan amanah yang diberikan rakyat sebagai gantinya rakyat memberikan loyalitasnya kepada penguasa. Jika pemimpin tidak mampu menjaga distribusi pangan, menjaga kedaulatan negara atau gagal meningkatkan standar hidup masyarakat seperti yang dijanjikan maka pemimpin tersebut layak diganti sekalipun tidak melakukan perbuatan dosa atau merusak prinsip-prinsip Islam.
Rotasi Kepemimpinan
Salah satu isu yang menjadi pokok perdebatan adalah perlukah pembatasan durasi kekuasaan. Di banyak negara maju, masa kepemimpinan dibatasi selama dua periode. Gagasan itu pertama kali diperkenalkan dalam amandemen ke 22 konstitusi AS, 1933 yang membatasi durasi jabatan presiden hanya dua kali. Sejarah politik Islam sendiri tidak mengenal pembatasan durasi kepemimpinan. Pemimpin dapat memegang jabatan seumur hidup sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penggantian kekuasaan hanya terjadi jika pemimpin meninggal, dikudeta ataupun dibunuh. Hampir tidak ada penggantian kekuasaan terjadi secara sukarela dalam sejarah Islam kecuali dalam dua peristiwa, mundurnya Husain dari jabatan khalifah dan menyerahkannya kepada Yazid bin Muawiyah sehingga peristiwa tersebut dinamakan ‘Amul Jamaah’ (tahun kembalinya persatuan) dan Jenderal Abdurrahman Siwarudzahab dari Sudan yang menyerahkan kekuasaan kepada rakyat.
Sementara itu, gagasan pembatasan durasi kekuasaan dalam sistem politik Islam dipandang sebagai perbuatan bid’ah. Padahal, selain dipandang baik dalam sistem pemerintahan yang demokratis, rotasi kekuasaan secara obyektif dibutuhkan dalam realitas sosio-politik yang dinamis. Kesalahpahaman ini dalam pandangan Syaikh Yusuf Qaradhawi terjadi karena mencampuradukkan antara urusan amaliah dan akidah, antara sunnah dan bid’ah (yang seharusnya dipahami penambahan unsur baru dalam akidah dan ibadah), antara kedudukan sunnah dengan siroh (sejarah nabi). Siroh hendaknya didudukkan dalam dua hal, yakni pertama, tidak mensyaratkan sumber periwayatan yang ketat sehingga para ulama tidak memasukkan dalam definisi Sunnah dan kedua, siroh dikategorikan sebagai perbuatan (fi’li) Nabi SAW yang secara hukum tidak mengikat.
Ada setidaknya tiga pandangan perihal pentingnya rotasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam:
1. Rentang waktu kepemimpinan yang lama dipandang memberikan kesempatan bagi pemimpin mengkonsolidasikan kekuasaan demi kepentingan dirinya.
2. Pentingnya melakukan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan. Regenerasi dan kaderisasi dibutuhkan dalam mengoptimalisasikan potensi demi menjaga eksistensi umat Islam.
3. Mengutip Syaikh Yusuf Qaradhawi, rotasi kepemimpinan akan menjaga kedamaian dan ketenangan umat.
Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara dalam Islam
Prinsip Syura
Syura secara harfiah berarti menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah. Sedang makna yuridisnya adalah menyarikan suatu pendapat (ra’yu) berkenaan dengan suatu permasalahan tertentu. Ar Ragib Asfahani mendefinisikan Syura adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat lain untuk mendapatkan satu pendpat yang disepakati.
Syura adalah salah satu prinsip penting tentang pemerintahan yang dijelaskan dalam al Qur’an. Prinsip ini mengharuskan kepala negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan masyarakat melalui permusyawaratan. Betapa pentingnya prinsip ini, Alqur’an bahkan mensejajarkan syura dengan perintah menjalankan pilar-pilar Islam lainnya seperti iman, shalat dan zakat. Artinya, syura harus diperlakukan dengan dasar serupa dan diberi tempat yang sama pentingnya dalam pengaturan masalah-masalah sosial-politik dalam masyarakat Islam. Allah SWT berfirman:
“Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah diantara mereka dan menafkah sebagaian rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (QS. 42:38)
Uniknya, ayat ini diturunkan di Mekkah sebelum keberadaan Islam diungkap secara terang-terangan. Belakangan, setelah pemerintahan Islam terbentuk di Madinah, perintah syura semakin dipertegas kedudukannya dalam Alqur’an sehingga menjadi landasan tektual pemerintahan Islam.
“Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (masyarakat) itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan keputusan, maka bertawakkallah kepada Allah.” (QS. 3:159)
At Thabari menyebut syura sebagai salah satu dari ‘azaim al ahkam, yakni prinsip fundamental syariat yang esensial bagi substansi dan identitas pemerintahan Islam. Dengan memperhatikan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat meskipun dibimbing langsung wahyu, maka Ibnu Taimiyah berpendapat konteks perintah Alqur’an lebih tegas lagi kepada generasi Muslim selanjutnya yang tidak lagi berjumpa dengan Nabi dan tidak memiliki akses langsung dengan wahyu. Dengan demikian, menurut Muhammad Abduh, Abdul Karim Zaidan, Maududi, Abdul Qadir Awdah, Syura adalah kewajiban yang ditujukan terutama kepada kepala negara untuk menjamin kewajiban tersebut dijalankan semestinya dalam urusan pemerintahan dan untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka para partisipan Syura harus memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi. Menurut Abdul Karim Zaidan, tidak mungkin terjadi jika pemerintah diwajibkan menjalankan Syura sementara menghambat kebebasan berpendapat.
Adapun persoalan apakah hasil syura mengikat penguasa? Pendapat yang paling kuat adalah hasil Syura bersifat mengikat (mulzimah). Salim Ali Bahnasawi menjelaskan adanya kontradiksi jika Allah memerintahkan penguasa untuk menjalankan syura namun penguasa senditi tidak terikat dengan hasil-hasilnya. Ibnu Hajar dalam Fathul Baari menegaskan bahwa penguasa yang tidak meminta nasehat kepada ulama wajib dipecat. Pendapat ini didukung oleh Imam Bukhari, “Alqur’an memerintahkan bermusyawarah sebagaimana pula memerintahkan bertwakkal untuk melaksanakan hasil Syura.” Dalam pandangan Syaikh Abdul Qadir Audah, ada dua yang berkaitan dengan sifat mengikat hasil Syura bagi penguasa dan umat Islam:
1. Membersihkan praktek diktatorisme dalam pemerintahan Islam,
2. Pendapat mayoritas akan membentuk tanggung jawab umat secara kolektif dan sebagai bagian pendidikan politik untuk bersikap ilmiah, kritis namun memiliki komitmen.
Secara umum ketetapan Syura dalam Alqur’an mencakup semua urusan kaum Muslimin baik yang bersifat individual maupun kolektif. Namun Alqur’an hanya memberikan ketetapan-ketetapan yang bersifat umum tentang Syura dan tidak menyebut rincian-rincian mengenai cara pelaksanaannya dan persoalan dimana Syura dilaksanakan. Alqur’an juga tidak memberikan instruksi mengenai apakah semua permasalahan masyarakat harus diselesaikan dengan jalan Syura atau hanya dalam konteks pemerintahan saja. Ketiadaan rincian khusus ini tidak pelak menjadikan pelaksanaan Syura sebenarnya menjadi fleksibel, tidak dibatasi waktu dan dapat diterapkan dalam semua keadaan dalam masyarakat.
Prinsip Keadilan
Alqur’an setidaknya mengunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yakni al-’dl, al-qisth dan al-mizan. Terma adil beserta turunannya tidak kurang disebutkan 30 kali dalam Al qur’an.
– Al-‘dl berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya ada satu pihak berarti tidak akan terjadi persamaan,
– Al-qisth lebih umum dari adl yang berarti “bagian” (yang wajar dan cukup).
– Sedangkan mizan berasal dari akar kata wazan (timbangan) yang dapat berarti keadilan. Alqur’an menegaskan alam semesta ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman,”Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-Mizan (neraa kesetimbangan)” (QS 55:7)
Jadi ada tiga konteks makna keadilan yang dimaksudkan, yakni pertama, keadilan adalah sama dengan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya, kedua, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada dan ketiga, keadilan berarti perhatian terhadap hakhak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.
Keadilan menjadi prinsip dan tema utama dalam Al Qur’an. Perintah berbuat adil banyak dijumpai dalam Alqur’an, diantaranya:
“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al Maidah:3)
“Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (qisth).” (QS.An Nisa:135)
Alqur’an memerintahkan orang beriman untuk berbuat adil dan menjadikan keadilan sebagai tujuan Islam setelah kewajiban beriman kepada Allah SWT sebaliknya mencela kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim serta menjadikan kezaliman sebagai sebab kehancuran umat. Oleh karena itu, kezaliman dianggap kejahatan dan dosa besar.
Dalam hadist Nabi disebutkan bahwa keadilan menjadi ibadah yang paling mulia.“Sehari bersama imam yang adil lebih baik dari ibadah seorang lelaki selama 60 tahun. Dan hukum hudud yang ditegakkan di muka bumi dengan benar lebih bersih dari hujan yang turun selama 40 tahun” (HR At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Dalam hadist riwayat Bukhari, Allah menetapkan Imam yang adil pada urutan pertama dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari Kiamat. “Ada tujuh kalangan yang Allah menaunginya dibawah naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan dari Allah, Imam yang adil …“
Keadilan dalam pandangan Islam adalah hak bagi setiap umat manusia dan sekaligus kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sementara hukum (syariah) ditegakkan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan tersebut. Menurut Muhammad al Mubarak, ruang lingkup keadilan dalam Islam mencakup dua isu penting:
1. Tindakan mencegah dan menyingkirkan kezaliman, seperti mencegah pelanggaran hak manusia yang berkaitan dengan jiwa, harta dan kehormatan serta menyingkirkan segala bentuk pelanggaran hukum, mengembalikan hak-hak yang dirampas dan menghukum yang bersalah. Konteks keadilan ini terdapat dalam hukum harta benda (muamalah maliyah) dan hukum pidana.
2. Keadilan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya dalam menjamin kebebasan dan kehidupan mata pencaharian mereka sehingga tidak ada orang lemah maupun fakir miskin yang terabaikan.
Prinsip Kebebasan
Kebebasan adalah pilar utama pemerintahan Islam. Jika umat menjadi sumber legitimasi kekuasaan maka kedaulatan kekuasaan tersebut dapat diwujudkan tanpa adanya pilar-pilar kedaulatan dalam diri setiap umat. Kedaulatan itu mencakup juga adanya media untuk mengaktualisasi kedaulatan tersebut. Adapun pilar pertama kedaulatan tersebut adalah adanya kebebasan yang harus dijamin negara. Imam Asyahid Hasan Al Banna menyebutkan kebebasan sebagai salah satu tuntutan Islam. Kebebasan itu mencakup kebebasan berideologi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan mendapatkan ilmu, dan kebebasan kepemilikan. Syaikh Muhammad Gazali menambahkan kebebasan dari kemiskinan, rasa takut dan kebebasan untuk memerangi kezaliman.
Menurut Syaikh Abdul Qadir Audah, kebebasan dengan maknanya yang seluas-luasnya telah menjadi asas bagi kehidupan umat Islam. Kebebasan dalam konteks keyakinan tidak hanya mencakup pemberian kebebasan kepada setiap orang untuk meyakini ideologi tertentu namun juga kewajiban untuk melindungi kebebasan tersebut dengan cara:
1. Mengharuskan umat manusia menghormati hak orang lain dalam meyakini, mengingkari dan menjalankan prinsip ideologinya,
2. Mengharuskan pemilik ideologi melindungi keyakinannya.
Adapun berkaitan dengan kebebasan mengemukakan pendapat, Islam melindungi kebebasan tersebut. Setiap orang bebas mengatakan apa saja yang dikehendaki tanpa melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kebebasan berbicara tidak boleh berupa celaan, tuduhan dan fitnah. Kebebasan berbicara harus menjaga etika tersebut.
Salah satu isu krusial kebebasan adalah kebebasan berpolitik. Menurut Muhammad Mubarak, ada dua hal yang menjadi hak kebebasan berpolitik kaum Muslimin: Pertama, kebebasan untuk memilih ahlul halli wal aqdi yang akan mewakili mereka dalam mengangkat kepala negara atau pemimpin serta memberikan baiatnya. Kedua, kebebasan untuk menyampaikan nasehat, kritik dan teguran kepada penguasa.
Dalam konteks memformulasi kebebasan berpolitik tersebut, maka kaum Muslimin juga memiliki kebebasan untuk berserikat dan mengorganisir dirinya untuk mengontrol pemerintah dan mewujudkan kemaslahatan secara umum. Kebebasan berserikat itu dapat diwujudkan kedalam bentuk pendirian organisasi, perserikatan dan bahkan partai politik. Pelbagai bentuk organisasi, perserikatan dan partai politik dapat disejajarkan dengan keragaman mazhab pemikiran dan fiqh dalam sejarah Islam. Mengutip pendapat Muhammad Imarah dalam ‘Ma’rakatul Musthalahat baina al Gharbi wal Islam’, kebebasan berserikat secara terminologis telah terjadi dan dipraktekkan pada masa pertama Islam. Dalam Hadist Bukhari diriwayatkan bahwa Aisyah Ra mengatakan isteri-isteri Nabi terbagi dalam dua kelompok (Hizb), satu hizb terdapat Aisyah, Hafsah dan Shafiyah sedang hizb lainnya ialah Ummu Salamah beserta isteri-isteri Rasulullah lainnya. Sementara secara institusional, golongan Muhajirin pertama diantaranya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdurahman bin Auf adalah organisasi yang memiliki kedudukan khusus yang dominant dalam khilafah, negara dan masyarakat.
Memperkuat pandangan ini, Syaikh Yusuf Qaradhawi menegaskan tidak ada larangan syariat dalam kebebasan berorganisasi dan berserikat. Bahkan dalam realitas kontemporer eksistensi perserikatan ataupun partai politik menjadi hal penting karena dapat berperan sebagai katub pengaman dari kemungkinan bangkitnya kediktatoran dan meminimalisasi hilangnya kekuatan amar ma’ruf nahi munkar. Namun beliau menetapkan dua syarat:
1. Mereka harus menerima Islam sebagai prinsip Aqidah dan Syari’ah.
2. Tidak dalam rangka memusuhi atau bekerja untuk pihak-pihak yang memusuhi Islam.
Persamaan (Musawwah)
Persamaan derajat adalah bagian hak-hak individu dalam negara. Sayyid Qutb menyebutnya sebagai asas keadilan dalam Islam. Jika umat manusia adalah anak keturunan Adam dan Islam memandang kesatuan asal usul ini memberikan implikasi adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Allah SWT berfirman:
“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam” (QS. Al Isra:70)
Rasulullah SAW bersabda
“Manusia itu sama bagaikan gigi-gigi sisir.” (al Hadist)
“Tidak ada kelebihan antara Arab dan bukan Arab kecuali karena takwa. Tidak ada kelebihan juga antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam kecuali karena takwa.” (HR. Bukhari)
Prinsip-prinsip persamaan derajat dalam Islam mencakup:
1. Persamaan secara umum
Semua manusia sama dan sederajat dalam hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka. Tidak ada keistimewaan yang diberikan atas satu orang dengan yang lainnya tanpa pengecualiaan. Artinya, setiap individu dalam negara memiliki semua hak, kebebasan dan kewajiban yang juga dimiliki yang lain tanpa dikriminasi apapun, baik ras, golongan, etnik maupun agama. Di dalam konteks ini pula, kesetaraan ini mencakup pula persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan pria. Perempuan berhak atas hal-hal yang menjadi hak-hak lelaki sebagaimana perempuan juga berkewajiban atas hal-hal yang menjadi kewajiban lelaki. Adapun dalam konteks qawwamah (kepemimpinan) yang disebutkan dalam Alqur’an, maka praktek kepemimpinan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Diluar itu, kaum pria tidak berhak ikut campur dalam perbuatan dan hak-hak yang ditunaikan perempuan, termasuk didalamnya hak-hak politik, tentunya dengan memperhatikan aspek keseimbangan. Muhammad Thahhan berpendapat bahwa pembangunan masyarakat Islam tidak dapat dilakukan dengan cara menganggurkan sebagian hak dan potensi warga negaranya (kaum perempuan).
2. Persamaan didepan Hukum
Kepala negara dan rakyat pada umumnya memiliki kesederajatan didepan hukum. Kepala negara dalam Islam tidak memiliki kekebalan atau legitimasi kesucian teologis seperti halnya doktrin Kristiani. Jika seorang kepala negara melakukan tindak pidana, maka kepala negara dapat dihukum sebagaimana pelaku pidana lainnya didalam peradilan biasa.
3. Persamaan Hak-Hak Sosial
Islam mengakui prinsip perbedaan dalam potensi dan kemampuan. Oleh karena itu, semua potensi dan kemampuan diberi hak yang sama. Konsekuensi dari pemberian hak-hak sosial yang sama, negara harus menjamin kesejahteraan kepada setiap keluarga baik dalam kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama sesuai dengan bakat dan kemampuan. Adapun dalam konteks kesetaraan hak-hak ahlul dzimmi (non Muslim), tidak ada perbedaan antara ahlul dzimmi dengan kaum Muslimin dalam hak-hak sosial mereka kecuali perbedaan dalam hal Aqidah. Kesetaraan dalam perspektif ini adalah memperlakukan kaum Muslimin sesuai dengan aqidah mereka dan memperlakukan ahlul dzimmi tidak sesuai dengan aqidah mereka. Namun diluar itu, ahlul dzimmi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin dalam segala hal.
Dalil Mendirikan Negara Berdasarkan Syariah Islam

Salah alasan yang sering dilontarkan oleh segelintir kelompok yang dikenal liberal menolak penerapan syariah Islam oleh negara adalah bahwa tidak ada dalil yang mewajibkan mendirikan negara. Bagaimana menjawab pertanyaan ini ?

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa dalam memahami ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits nabi saw digunakan dua pendekatan. Pertama, memahami pengertian secara tersurat, secara langsung dari lafazh-lafazh al-Quran maupun as-Sunah. Ini yang sering dikatakan sebagai pengertian secara harfiah. Sedangkan para ulama menyebutnya sebagai manthûq. Yakni pengertian tersurat, pengertian yang langsung dipahami dari lafazh (kata) atau dari bentuk lafazh yang terkandung dalam nash. Kedua, pengertian secara tersirat. Yaitu pengertian yang dipahami bukan dari lafazh atau bentuk lafazh secara langsung, tetapi dipahami melalui penafsiran secara logis dari petunjuk atau makna lafazh atau makna keseluruhan kalimat yang dinyatakan dalam nash. Kita sering menyebutnya sebagai pengertian kontekstual. Sedang para ulama menyebutnya dengan istilah mafhûm. Makna ini merupakan akibat (konsekuensi) logis makna yang dipahami secara langsung dari lafazh. Makna ini menjadi kelaziman makna lafazh secara langsung. Artinya makna ini menjadi keharusan atau tuntutan makna lafazh. Dan para ulama menyebutnya sebagai dalâlah al-iltizâm. Dalâlah al-iltizâm ini dapat dibagi menjadi : dalâlah al-iqtidhâ’, dalâlah tanbîh wa al-imâ’, dalâlah isyârah dam dalâlah al-mafhûm yang terdiri dari mafhûm muwâfaqah dan mafhûm mukhâlafah (pengertian berkebalikan). Namun perlu diingat bahwa pengambilan pengertian dari nash syara’ baik secara manthuq maupun secara mafhum tidak boleh keluar dari ketentuan pengambilan pengertian dalam bahasa arab.

Dengan menggunakan dua pendekatan ini maka kita akan mendapati bahwa al-Quran dan as-sunnah serta didukung oleh Ijma’ Sahabat telah mewajibkan kita mendirikan pemerintahan atau negara. Dalil-dalil serta penarikan argumentasi wajibnya kita mendirikan negara/pemerintahan itu adalah sebagai berikut :

Pertama, Allah Swt telah memerintahkan kita untuk menaati ulil amri. Allah Swt berfirman :

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (TQS. an-Nisâ’ [04]: 59)

Ibn Athiyah menyatakan bahawa ayat ini merupakan perintah untuk menaati Allah, Rasul-Nya dan para penguasa. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama: Abu Hurairah, Ibn ‘Abbas, Ibn Zaid dan lain-lain.

Lebih jauh ayat ini juga memerintahkan kita untuk mewujudkan penguasa yang kita wajib mentaatinya. Semua yang dinyatakan oleh Allah adalah benar. Allah Swt juga tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mungkin kita laksanakan. Kewajiban menaati ulil amri itu akan bisa kita laksanakan jika sosok ulil amri itu wujud (ada). Jika tidak ada, maka tidak bisa. Padahal, itu adalah kewajiban dan tidak mungkin Allah salah memberikan kewajiban. Maka sebagai konsekuensi kebenaran pernyataan Allah itu, maka sesuai ketentuan dalâlah al-iltizâm, perintah menaati ulil amri juga merupakan perintah mewujudkan ulil amri sehingga kewajiban itu bisa kita laksanakan. Maka ayat tersebut juga bermakna, realisasikan atau angkatlah ulil amri diantara kalian dan taatilah ia. Yang dimaksud ulil amri dalam ayat ini adalah penguasa.

Kedua, Allah memerintahkan untuk menerapkan syariat Islam. Allah berfirman :

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’ân dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (TQS. al-Mâ’idah [05]: 48)
dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (TQS. al-Mâ’idah [05]: 49)

Kedua ayat di atas secara tersurat memerintahkan Rasul untuk menghukumi (memerintah) dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kata mâ anzala Allâh, kata mâ ini merupakan lafazh umum makna ayat tersebut adalah hukumi (perintahlah) mereka sesuai dengan apa saja yang diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad dan jangan kamu mengikuti yang lain. Karena yang lain itu berasal dari hawa nafsu yang hanya akan menyebabkanmu menyimpang dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Sekalipun mukhathab (orang yang diseru) secara langsung dalam ayat ini adalah Rasul, namun seruan ini juga merupakan seruan bagi kita, umat Rasul, karena kaedah syara’ mengatakan

Seruan kepada Rasul merupakan seruan kepada umatnya selama tidak datang dalil yang mengkhususkan kepadanya.

Sementara tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkan seruan itu hanya bagi rasul. Oleh karenanya, seruan dalam kedua ayat di atas juga merupakan seruan kepada kita.

Kemudian terhadap perintah di atas datang berbagai qarinah (indikasi) yang mengindikasikan bahwa perintah tersebut sifatnya adalah tegas. Indikasi-indikasi tersebut adalah firman Allah :

Barangsiapa yang tidak menghukumi (memerintah) dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah maka ia termasuk orang-orang yang kafir (TQS. al-Mâ‘idah [05]: 44)

Barangsiapa yang tidak menghukumi (memerintah) dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah maka ia termasuk orang-orang yang zalim (TQS. al-Mâ‘idah [05]: 45)

Barangsiapa yang tidak menghukumi (memerintah) dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah maka ia termasuk orang-orang yang kafir (TQS. al-Mâ‘idah [05]: 47)

Disifatinya orang yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah (syariat Islam) sebagai orang zalim, fasik atau kafir, menunjukkan adanya celaan atasnya. Jika perintah melakukan sesuatu, lalu orang yang tidak melakukannya mendapat celaan, maka itu menunjukkan bahwa perintah tersebut sifatnya tegas yakni wajib. Dengan demikian perintah Allah untuk menghukumi manusia menggunakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah yakni dengan syariat Islam adalah wajib.

Disamping itu banyak nash yang menjelaskan hukum-hukum rinci baik dalam masalah jihad, perang dan hubungan luar negeri; masalah pidana seperti hukum potong tangan bagi pencuri, qishash bagi pembunuh, jilid atau rajam bagi orang yang berzina, jilid bagi qadzaf (menuduh seseorang berzina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi) dan sebagainya; hukum masalah muamalah semisal jual beli, utang piutang, pernikahan, waris, persengketaan harta, dan sebagainya. Semua hukum itu wajib kita laksanakan.

hukum-hukum itu tentu saja tidak bisa dilaksanakan secara individual. Akan tetapi sudah menjadi pengetahuan bersama dan tidak ada satu orangpun yang memungkirinya, bahwa penerapan hukum-hukum itu hanya melalui institusi negara dan dilaksanakan oleh penguasa. Jadi pelaksanaan berbagai kewajiban itu yaitu kewajiban menghukumi segala sesuatu dengan syariat Allah itu hanya akan sempur bisa kita laksanakan jika ada negara dan penguasa yang mengadopsi dan menerapkannya. Berdasarkan kaedah
Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib.

Kewajiban menghukumi segala hal dengan syariat Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya negara dan penguasa yang bertindak sebagai pelaksana (munaffidz), maka mewujudkan negara dan penguasa yang menerapkan syariat Islam itu menjadi wajib.

Dari sejumlah nash di atas menjadi jelas bahwa kita diperintahkan untuk mendirikan negara dan mengangkat penguasa. Hal itu merupakan kewajiban, Juga jelas bahwa negara dan penguasa yang wajib kita wujudkan itu bukan sembarang negara dan sembarang penguasa. Akan tetapi negara yang wajib kita wujudkan itu adalah negara yang menerapkan hukum-hukum Allah. Karena pendirian negara itu adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban menghukumi segala sesuai dengan hukum-hukum Allah. Sedangkan penguasa yang wajib kita angkat melihat dari nash-nash diatas haruslah berasal dari kalangan kita yakni kaum muslim karena dalam QS. an-Nisa ayat 59 itu disebutkan minkum (dari kalian), sementara kalian yang dimaksud adalah kaum mukmin. Dan sifat yang kedua adalah bahwa penguasa itu kita angkat untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Karena ia kita angkat dalam rangka melaksanakan kewajiban menghukumi sesuai hukum Allah. Semua ini menegaskan kepada kita bahwa metode satu-satunya untuk menerapkan Islam secara total adalah negara (daulah).

Negara Pancasila Bukan Negara Berdasarkan Syariah

Menurut Faisal ismail , Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam artikelnya, menjelaskan bahwa Negara Indonesia bukan negara berdasar syariah.

Saya memahami, negara syariah itu identik dengan negara Islam. Negara syariah adalah negara yang berdasarkan Islam dan menerapkan hukum Islam (syariah) dalam sistem kenegaraan, sistem kebangsaan, dan sistem sosial kema-syarakatannya.

Lalu, apakah negara Indonesia (yang dikenal sebagai negara Pancasila) berdasarkan Islam dan menerapkan syariah (hukum Islam) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipaparkan kembali episode sejarah perdebatan antara kelompok nasionalis muslim dan kubu nasionalis netral agama menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Dua kelompok pada waktu itu membahas tentang dasar negara bagi negara Indonesia yang kemerdekaannya segera diproklamasikan. Masalah dasar negara ini dibahas secara serius oleh wakilwakil nasionalis muslim dan tokoh- tokoh nasionalis netral agama di sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945 dan dilanjutkan pada 10- 16 Juli 1945.

Dalam sidang BPUPKI ini, kelompok nasionalis muslim mengusulkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kubu nasionalis netral agama mengajukan Pancasila (yang diusulkan oleh Soekarno) sebagai dasar negara. Terjadi perdebatan panjang dan alot, tetapi a k h i r ny a dua kubu menyetujui Pancasila untuk dipakai sebagai dasar negara. Tim Sembilan (Tim Kecil) yang ditu-gasi BPUPKI mereformulasi Pancasila usulan Soekarno.

Kubu nasionalis muslim dan kelompok nasionalis netral agama mencapai kesepakatan pada 22 Juni 1945 dengan menandatangani sebuah piagam penting yang disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ini, sila pertama Pancasila berbunyi ”Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya.

” Dalam konsep Pancasila gagasan Soekarno, rumusannya hanya disebutkan ”Ketuhanan” dan ditempatkan sebagai sila kelima dan tidak ada frasa ”dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya.” Menjelang pembukaan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan UUD 1945 karena dia menerima keberatan terhadap frasa ”dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” dari kalangan Kristen yang tinggal di bagian timur Indonesia.

Seorang opsir angkatan laut Jepang yang membawa pesan dari kalangan Kristen itu mengatakan kepada Hatta bahwa kalangan Kristen tersebut akan berada di luar Republik jika ”frasa Islam” tetap dipertahankan. Hatta mengundang wakil-wakil kelompok nasionalis muslim yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan untuk membahas persoalan serius dan peka tersebut.

Ki Bagus dan kawan-kawan menyetujui frasa ”dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” dicoret atau ditiadakan sehingga sila pertama Pancasila berbunyi ”KetuhananYangMahaEsa” saja. Ki Bagus dan kawan-kawan menerima perubahaninidenganalasanbahwa prinsip ”Ketuhanan YME” secara teologis sesuai ajaran tauhid (kepercayaan kepada keesaan Tuhan).

Menyusul Pemilu 1955, Konstituante bersidang pada 1956-1959 dengan tujuan menyusun UUD baru dan membahas pula tentang dasar negara. Di sidang Konstituante, kubu nasionalis muslim kembali mengusulkan Islam sebagai dasar, sedangkan faksi nasionalis netral agama tetap mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara.

Lama terjadi kebuntuan politik, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya memberlakukan kembali UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila tetap dipakai sebagai dasar negara. Indonesia dikenal sebagai negara Pancasila karena berdasarkan Pancasila. ***

Pancasila (produk manusia) tidak identik dengan Islam (”produk” Tuhan). Sebaliknya, Islam tidak identik dengan Pancasila. Tetapi, Pancasila sudah pasti dan tidak diragukan lagi sesuai, cocok, sejalan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lima sila Pancasila (Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan/demokrasi, dan keadilan sosial) adalah sangat sesuai, cocok, dan sejalan dengan ajaran Islam.

Negara Pancasila adalah bukan negara syariah dalam arti negara yang berdasarkan Islam dan menerapkan hukum-hukum Islam (syariah) dalam sistem kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Betul, memang sudah ada Kemenag, tapi kementerian itu untuk enam agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) dan tentu saja untuk agama-agama lain yang perlu diayomi untuk menciptakan kerukunan dan toleransi.

Betul, memang sudah ada pengadilan agama, tapi pengadilan itu menangani perkara- perkara hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga muslim seperti pernikahan, rujuk, warisan, wakaf, dan sebagainya. Pengadilan agama tidak menangani kasus-kasus pidana seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, manipulasi, kriminalitas, penipuan, perampokan, dan lain-lain.

Perkaraperkara pidana ini ditangani oleh pengadilan umum (pengadilan negeri) yang KUHP-nya bukan berdasarkan Alquran dan Sunah Nabi. Sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, bukan syariah. Jikapun ada bank-bank syariah di negeri ini, itu sebatas mengakomodasi kepentingan umat Islam yang mau menabung atau bertransaksi keuangan secara syariah, bersifat sukarela, dan tidak dipaksakan kepada komunitas nonmuslim.

Berdasarkan argumen-argumen di atas, saya berpendapat bahwa negara Pancasila (negara Indonesia) adalah bukan negara Islam atau bukan negara syariah. Jikapun ada nilai-nilai Islam atau nilai-nilai syariah yang diakomodasi (karena nilai- nilai itu sesuai dan bermanfaat bagi semua pihak) dalam konstitusi, aturan perundangperundangan, regulasi dan legislasi di Indonesia, hal itu tidak harus disimpulkan bahwa negara Pancasila (negara Indonesia) adalah negara syariah.

Negara Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara syariah, bukannegara Islam. Dengan tulisan ini, komunitas-komunitas nonmuslim di negeri ini diharapkan dapat memahami duduk persoalan yang sebenarnya sehingga mereka tidak merasa hidup di negara syariah. Kita hidup di negara Pancasila, bukan di negara syariah.

Adakah Saat ini Negara Islam?

Apakah negara-negara seperti Iran, Sudan, dan Arab Saudi termasuk negara Islam (Daulah Islamiyah)?

Banyak kaum Muslim yang salah kaprah dalam menggunakan istilah negara Islam (Daulah Islamiyah). Di antara mereka banyak yang menganggap bahwa negara-negara seperti Iran, Sudan, dan Arab Saudi sebagai negara Islam. Menurut mereka, sebutan tersebut pantas diberikan karena, paling tidak, tampak dalam pelaksanaan sebagian hukum-hukum Islam; seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pelaku zina, hukum cambuk bagi peminum khamar (minuman keras), dan sejenisnya.
Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan di atas, kita mesti mendalami lebih dulu apa yang dimaksud dengan negara Islam (Daulah Islamiyah), dan apa yang menjadi ciri-ciri sebuah negara sehingga dapat digolongkan sebagai negara Islam.

Kata negara, yang dalam bahasa Arab merupakan padanan kata daulah, sebenarnya merupakan kata asing. Artinya, kata ini tidak dikenal sebelumnya oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah maupun pada masa datangnya Islam. Wajar, jika kata tersebut—yang dipadankan dengan kata negara dalam bahasa Indonesia—tidak ditemukan dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Ibn al-Mandzur (w. 711H/1211M), yang mengumpulkan seluruh perkatan orang Arab asli di dalam kamusnya yang amat terkenal, Lisân al-‘Arab, juga membuktikan bahwa kata daulah tidak pernah digunakan oleh orang-orang Arab dengan pengertian negara. Ia hanya mengatakan bahwa kata daulah atau dûlah sama maknanya dengan al-‘uqbah fî al-mâl wa al-harb (perputaran kekayaan dan peperangan); artinya suatu kumpulan secara bergilir menggantikan kumpulan yang lain. Kata daulah dan dûlah memiliki makna yang berbeda. Di antaranya ada yang berarti al-idâlah al-ghâlabah (kemenangan). Adâlanâ Allâh min ‘aduwwinâ (Allah telah memenangkan kami dari musuh kami) merupakan arti dari kata daulah.

Kepastian tentang kapan kata daulah digunakan oleh orang Arab dengan pengertian negara tidak diketahui secara pasti. Namun demikian, di dalam Muqaddimah-nya Ibn Khaldun (ditulis tahun 779H) terdapat kata daulah dengan pengertian negara. Kata ini tercantum dalam bab fî ma‘nâ al-khilâfah wa al-imâmah.

Meskipun kata daulah dengan pengertian negara tidak tercantum di dalam al-Quran dan as-Sunah, bukan berarti realitas dari kata tersebut tidak ada di dalam Islam. Alasannya, nash menggunakan kata lain yang unik, yaitu al-khilâfah, yang menunjukkan makna yang sama dengan daulah (negara). Di dalam banyak hadits dapat dijumpai kata al-khilâfah. Di antaranya adalah hadits berikut:

“Dulu, urusan Bani Israel diatur dan dipelihara oleh para nabi. Jika seorang nabi wafat, segera digantikan oleh nabi yang lain. Akan tetapi, sepeninggalku tidak ada lagi nabi. Yang (akan) ada adalah para khalifah dan jumlahnya banyak”. (HR. Muslim dalam bab Imârah)

Walhasil, gambaran real yang dimaksud oleh kata daulah (negara) telah disinggung oleh Islam dengan menggunakan kata lain, yaitu khilafah.
Ibn Khaldun juga menggunakan kata Daulah Islâmiyyah (Negara Islam). Artinya, kata daulah disifati dengan kata Islamiyyah untuk menyebut al-khilâfah3. Ia memberikan sifat Islamiyah (Islam) terhadap kata daulah (negara), karena kata daulah (negara) memiliki arti umum, mencakup negara Islam dan bukan Islam. Akan tetapi, jika kata daulah digandengkan dengan kata Islamiyyah, maka artinya sama dengan al-khilâfah. Oleh karena itu, kata Daulah Islamiyah (Negara Islam) hanya memiliki satu makna, yaitu Khilafah. Di luar itu (selain Negara Islam), Ibn Khaldun sendiri cenderung menggunakan istilah al-mulk (kerajaan) atau ad-daulah (negara) saja.

Sesungguhnya terdapat juga istilah lain yang banyak digunakan oleh para fuqaha yang menggambarkan realitas yang sama dengan Daulah Islamiyah atau Khilafah, yaitu Dâr al-Islâm. Kata Dâr al-Islâm juga merujuk pada nash-nash syariat dan memiliki makna syar‘î (al-haqîqah as-syar‘iyyah). Kata tersebut dijumpai, antara lain, dalam hadits berikut:

Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi ajakanmu, terimalah mereka, dan cegahlah (tanganmu) untuk memerangi mereka. Kemudian, ajaklah mereka berhijrah dari negeri mereka (dâr al-kufr) ke negeri kaum Muhajirin (dâr al-Muhajirîn). Beritahukanlah kepada mereka, jika mereka melakukannya, mereka akan memperoleh hak-hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muhajirin. (HR Muslim)

Lawan kata dari dâr al-Islam adalah dâr al-kufr, dâr al-musyrik, atau dâr al-harb. Kata Dâr al-Islâm sendiri acapkali disamakan dengan kata dâr al-Hijrah atau dâr al-Muhâjirîn.

Dari sini, sebenarnya terdapat kesepadanan pengertian dan realitas yang sama pada kata Daulah Islamiyah, Khilafah, dan dâr al-Islam.
Selanjutnya, apa yang menjadi ciri sebuah negara yang tergolong sebagai dâr al-Islam, atau Daulah Islamiyah, atau Khilafah?

Imam Abu Hanifah menjelaskannya melalui pengertian yang terbalik. Beliau menjelaskan syarat-syarat sebuah dâr al-kufr, yaitu: (1) Di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur; (2) Bertetangga (dikelilingi) dengan negeri kufur; (3) Kaum Muslim dan non-Muslim (dari kalangan ahlu dzimmah) tidak memperoleh jaminan keamanan dengan keamanan Islam4.
Sementara itu, Syaikh ‘Abdul Wabhab Khallaf, dalam bukunya, as-Siyâsah asy-Syar‘iyyah, lebih gamblang mendefinisikannya sebagai berikut:

Dâr al-Islam adalah dâr (daerah/negeri) yang di dalamnya dijalankan hukum-hukum Islam, sementara sistem keamanan di dalamnya berada dalam sistem keamanan Islam, baik mereka itu Muslim ataupun ahlu dzimmah5.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan lagi bahwa suatu tempat/negeri dapat digolongkan sebagai dâr al-Islam jika memenuhi dua syarat: (1) Diterapkannya sistem hukum Islam; (2) Sistem keamanannya berada di tangan sistem keamanan Islam, yaitu berada di bawah kekuasaan mereka6. Beliau menambahkan lagi bahwa jika salah satu syarat dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, secara otomatis, tempat/negeri tersebut tidak bisa digolongkan sebagai dâr al-Islam.

Berdasarkan uraian di atas, negara-negara seperti Iran, Sudan, dan Arab Saudi, tidak bisa dikategorikan sebagai dâr al-Islam, atau Daulah Islamiyah (Negara Islam), atau Khilafah Islamiyah. Memang benar, negara-negara tersebut menerapkan hukum Islam, tetapi secara parsial, yakni terbatas pada hukum hudûd, jinâyat, dan al-ahwâl as-syakhshiyyah (hukum perdata). Sebaliknya, negara-negara tersebut tidak menjalankan hukum-hukum di bidang ekonomi, pemerintahan, politik dalam dan luar negeri, militer, pergaulan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Apalagi negara seperti Arab Saudi, sistem keamanannya sangat bergantung pada AS dan sekutunya (Ingat keberadaan ribuan tentara AS di Arab Saudi). Bahkan, saat ini, tidak ada satu negeri Islam pun yang terkategori sebagai Daulah Islamiyah (Negara Islam), Khilafah Islamiyah, atau dâr al-Islam. Yang ada hanyalah negeri-negeri Islam (bilâd Islamiyah).

Masyarakat Madani

Term Civil Society atau “Masyarakat Madani”, merupakan wacana dan fokus utama bagi masyarakat dunia sampai saat ini . Apalagi di abad ke-21 ini, kebutuhan dan tuntutan atas kehadiran bangunan masyarakat madani, bersamaan dengan maraknya issu demokratisasi dan HAM. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh manakah Islam merespon masyarakat tersebut. Jawabannya adalah bahwa Islam yang ajaran dasarnya Alquran, adalah shālih li kulli zamān wa makān (ajaran Islam senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi). Karena demikian halnya, maka jelas bahwa Alquran memiliki konsep tersendiri tentang masyarakat madani.
Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya berbagai sistem kenegaraan muncul, seperti demokrasi. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas
sumber daya manusia. Hal ini terlaksana apabila semua bidang pembangunan bergerak secara terpadu yang menjadikan manusia sebagai subjek. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah kajian keilmuan dapat menyentuh keberadaan manusia yang berperadaban. Pengembangan
masyarakat merupakan sebuah proses yang dapat merubah watak, sikap dan prilaku masyarakat ke arah pembangunan yang dicita-citakan.
Indikator dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia mencuatkan suatu kemakmuran yang didambakan yaitu terwujudnya masyarakat madani. Munculnya istilah masyarakat madani pada era reformasi ini, tidak terlepas dari kondisi politik negara yang berlangsung selama ini. Sejak Indonesia merdeka, masyarakat belum merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pemerintah atau penguasa belum banyak member kesempatan bagi semua lapisan masyarakat mengembangkan potensinya secara maksimal. Bangsa Indonesia belum terlambat mewujudkan masyarakat madani, asalkan semua potensi sumber daya manusia
Cita-cita sosial Islam menempati posisi strategis dalam kerangka ajaran Islam, karena ia merupakan arah dan acuan kehidupan keberislaman. Gerakan Islam, apapun bentuknya, sepanjang diorientasikan dalam rangka memperjuangkan cita-cita sosial Islam, dengan demikian, merupakan faktor instrumental untuk mengantarkan umat kepada pencapaian (tepatnya penghampiran) cita-cita tersebut.
Dalam perspektif ini, gerakan Islam, seyogyanya melakukan interpretasi dan aktualisasi cita-cita sosial Islam dalam konteks seting sosial, budaya, dan dinamika masyarakat yang dihadapinya.
1.Islam dan Masyarakat Madani
1. Pengertian Masyarakat
Pengertian masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kata masyarakat tersebut, berasal dari bahasa Arab yaitu syarikat yang berarti golongan atau kumpulan.
Sedangkan dalam bahasa Inggeris, kata masyarakat tersebut diistilahkan dengan society dan atau community. Dalam hal ini, Abdul Syani menjelaskan bahwa bahwa masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, memandang community sebagai unsur statis, artinya ia terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat disebut masyarakat setempat.
Kedua, community dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsur kepentingan, keinginan atau tujuan yang sifatnya fungsional.
Terdapat kata kunci yang bisa menghampiri kita pada konsep masyarakat madani (civil society), yakni kata “ummah” dan “madinah”. Dua kata kunci yang memiliki eksistensi kualitatif inilah yang menjadi nilai-nilai dasar bagi terbentuknya masyarakat madani. Kata “ummah” misalnya, yang biasanya dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti dalam istilah-istilah “ummah Islamiyah, ummah Muhammadiyah, khaira ummah dan lain-lain, merupakan penata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW segera setalah hijrah di Madinah.
“Ummah” dalam bahasa arab menunjukan pengertian komunitas keagamaan tertentu, yaitu komunitas yang mempunyai keyakinan keagamaan yang sama. Secara umum, seperti disyaratkan al-Qur’an, “ummah” menunjukan suatu komunitas yang mempunyai basis solidaritas tertentu atas dasar komitmen keagamaan, etnis, dan moralitas.
Dalam perspektif sejarah, “ummah” yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dimaksudkan untuk membina solidaritas di kalangan para pemeluk Islam (kaum Muhajirin dan kaum Ansahar). Khusus bagi kaum muhajirin, konsep “ummah” merupakan sistem sosial alternatif pengganti sistem sosial tradisional, sistem kekabilahan dan kesukuan yang mereka tinggalkan lantaran memeluk Islam.
Hal di atas menunjukan bahwa konsep “ummah” mengundang konotasi sosial, ketimbang konotasi politik. Istilah-istilah yang sering dipahami sebagai cita-cita sosial Islam dan memiliki konotasi politik adalah “khilafah”, “dawlah”, dan “hukumah”. Istilah pertama, “khilafah”, disebutkan sembilan kali dalam al-Qur’an, tapi kesemuanya bukan dalam konotasi sistem politik, tapi dalam konteks misi kehadiran manusia di muka bumi. Oleh karena itu, penisbatan konsep “khilafah” dengan institusi politik tidak mempunyai landasan teologis.
Begitu pula dengan istilah “dawlah”, yang diartikan negara (nation state) dan dipahami sebagai masyarakat madaniyang harus di tegakkan, tidak terdapat dalam al-Qur’an.
Kata “hukumah” yang diartikan pemerintah juga tidak terdapat dalam al-Qur’an. Al-Qur’an memang banyak menyebut bentuk-bentuk dari akar kata “hukumah” yaitu “hukama”, tapi dalam pengertian dan konteks yang berbeda. Ayat-ayat al-Qur’an yang dipakai untuk menunjukan adanya pemerintahan Islam, seperti yang terdapat dalam teori “hakamiyan” (pemerintahan ilahi) adalah dala surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Namun, perlu dicatat bahwa pengertian kata-kata “yahkumu” dalam ayat-ayat tersebut tidak menunjukan konsep pemerintahan.
Kata “ummah” disebut sebanyak 45 kali dalam al-Qur’am. Baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Penyebutan al-Qur’an dan juga hadis menunjukan masyarakat madani. Sebagai masyarakat madani, konsep umat Islam ditegaskan atas dasar solidaritas keagamaan dan merupakan manifestasi dari keprihatinan moral terhadap eksistensi dan kelestarian masyarakat yang berorientasi kepada nilai-nilai Islam.
Islam merupakan agama yang universal (rahmatan lil-alamin), maka nilai-nilai Islam harus mendatangkan kebaikan bagi alam semesta. Prinsip kerahmatan dan kemestaan ini menuntut adanya upaya universalisai nilai-nilai Islam untuk menjadi nilai-nilai nasional ataupun global.[8]
Seperti telah disebutkan diatas, penyebutan kata “ummah”dalam al-Qur’an dan al-Hadis dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu. Hal ini menunjukan bahwa “ummah”, sebagai komunitas sosial kualitatif, mempunyai nilai relatif. Artinya bahwa perwujudan “ummah” dalam keragaman realitas sosial budaya kaum muslimin tidak mungkin seragam dan bercorak tunggal. Perwujudan “ummah” akan sangat tergantung kepada realitas sosial budaya tertentu.
Lebih dari itu, “ummah islamiyah” yang di bangun Nabi Muhammad di Madinah merupakan model yang baik (uswatun hasanah) yang mengandung nilai-nilai ideal pada masanya (abad ke-7). Ia mungkin saja tidak seluruhnya relevan dengan kehidupan masyarakat pada abad modern dewasa ini (abad 21). Masyarakat Madani sebagai cita-cita sosial Islam perlu memiliki relevansi dengan kemodernan dan dinamika kebudayaan.
Pengertian Madani
Hal inilah yang tersirat dalam konsep “madinah”, satu kata kunci yang lain yang terjalin erat dalam pembangunan masyarakat madani. Jika konsep “ummah” merupakan piranti lunak (software) dari cita-cita sosial Islam (masyarakat madani), maka konsep “madinah” merupakan piranti kerasnya (hardware). “Madinah” yang berarti kota berhubungan dan mempunyai akar kata yang sama dengan kata ‘tamaddun” yang berarti peradaban. Perpaduan pengertian ini membawa suatu persepsi ideal bahwa “madinah” adalah lambang peradaban yang kosmopolit. Bukan suatu kebetulan bahwa kata “madinah” juga merupakan kata benda tempat dari kata “din’ (agama). Korelasi demikian menunjukan bahwa cita-cita ideal agama (Islam) adalah terwujudnya suatu masyarakat kosmopolitan yang berperadaban tinggi sebagai struktur fisik dari umat Islam.
Dengan berdasar pada pengertian “masyarakat” dan “madani” yang telah diuraikan maka istilah “masyarakat madinah” dapat diartikan sebagai kumpulan manusia dalam satu tempat (daerah/wilayah) di mereka hidup secara ideal dan taat pada aturan-aturan hukum, serta tatanan kemasyarakatan yang telah di-tetapkan. Dalam konsep umum, masyarakat madani tersebut sering disebut dengan istilah civil society (masyarakat sipil) atau al-mujtama’ al-madani, yang pengertiannya selalu mengacu pada “pola hidup masyarakat yang berkeadilan, dan berperadaban”.
Dalam istilah Alquran, kehidupan masyarakat madani tersebut dikonteks-kan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafūr yang secara harfiyah diarti-kan negeri yang baik dalam keridhaan Allah. Istilah yang digunakan Alquran sejalan dengan makna masyarakat yang ideal, dan masyarakat yang ideal itu berada dalam ampunan dan keridahan-Nya. “Masyarakat ideal” inilah yang dimaksud dengan “masyarakat madani”.
Konsepsi Islam dalam Membangun Masyarakat Madani
Istilah masyarakat madani, menurut sebagian kalangan, pertama kali dicetuskan oleh Naquib al-Attas, guru besar sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia.[10] Jika ditelusuri lebih jauh, istilah itu sejatinya berasal dari bahasa Arab dan merupakan terjemahan dari al-mujtama al-madany. Jika demikian, besar kemungkinan bahwa istilah yang dicetuskan oleh Naquib al-Attas diadopsi dari karakteristik masyarakat Islam yang telah diaktualisasikan oleh Rasulullah di Madinah, yang kemudian disandingkan dengan konteks kekinian.
Istilah tersebut kemudian diperkenalkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim—yang saat itu menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri Malaysia—pada Festival Istiqlal September 1995. Dalam ceramahnya, Anwar Ibrahim menjelaskan secara spesifik terkait karakteristik masyarakat madani dalam kehidupan kontemporer, seperti multietnik, kesalingan, dan kesedian untuk saling menghargai dan memahami.[11] Inilah yang kemudian mendorong beberapa kalangan intelektual Muslim Indonesia untuk menelurkan karya-karyanya terkait wacana masyarakat madani. Sebut saja di antaranya adalah Azyumardi Azra dalam bukunya “Menuju Masyarakat madani” (1999) dan Lukman Soetrisno dalam bukunya “Memberdayakan Rakyat dalam Masyarakat Madani” (2000).
Kemudian di dalam ranah pemikiran Islam belakangan ini, substansi, karakteristik, dan orientasi masyarakat madani yang sesungguhnya seperti kehilangan jejak, Menguat dugaan, hal ini memang sengaja dilakukan oleh beberapa kalangan untuk mereduksi nilai-nilai Islam yang ideal. Setidaknya integrasi konsep masyarakat madani terhadap konsep civil society mengindikasikan kalau diskursus tersebut mengalami pembiasan esensi dan proses integrasinya pun cenderung kompulsif. Inilah kemudian yang menjadi alas an utama betapa perlunya menghadirkan kembali dan menarasikan secara utuh, ide-ide dalam masyarakat madani yang pernah diaktualkan Rasulullah di Madinah dalam pembahasan ini. Sehingga tidak ada lagi tumpang-tindih konsepsi yang mengaburkan cara pandang dan pemahaman khalayak terhadap diskursus ini.
Sosio-Historis Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah
Dengan kondisi geografis yang cukup subur, jauh sebelumnya lahir masyarakat madani, Madinah telah ditempati oleh masyarakat plural yang terdiri dari beragam suku dan aliran kepercayaan. Daerah tersebut dulunya bernama Yatsrib, yang kemudian diganti menjadi Madînah al-Rasûl—atau yang lebih popular disebut Madinah saja—setelah Rasulullah tiba di sana. Setidaknya ada delapan suku yang eksis ketika Rasulullah tiba di Madinah. Selain itu, pada masing-masing suku terdapat beragam aliran kepercayaan; seperti penganut agama Islam, penganut agama Yahudi, dan penganut paganisme. Dengan kondisi yang amat plural, dari sini akan terlihat jelas bagaimana Rasulullah merancang sebuah konsep yang sangat ideal dalam rangka membangun masyarakat madani.
Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana Rasulullah—yang baru tiba di Madinah, berikut sambutan masyarakat Madinah yang begitu antusias dengan kedatangan Rasul—langsung melakukan konsolidasi dengan penduduk setempat. Dalam hal ini, Rasulullah sebagai seorang pemimpin, melihat secara jelas tiga tipologi masyarakat Madinah dalam perspektif keyakinan dan aliran kepercayaannya.
Pertama, penganut agama Islam yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar. Merupakan sesuatu yang baru bagi kaum muslimin, jika di Mekah, hak-hak dan kebebasan kebebasan kaum muslimin dalam beribadah dan berinteraksi sosial dipasung sedemikian rupa, berikut ketiadaan basis dan kekuatan untuk melakukan konsolidasi dan proses islamisasi. Maka keadaan di Madinah berbalik 180° dari keadaan di Mekah, kini mereka memiliki basis dan kekuatan yang mumpuni—di samping melakukan konsolidasi dan proses islamisasi—untuk menggerakkan dan mengelola berbagai sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara; seperti sektor ekonomi, politik, pemerintahan, pertahanan, dan lain-lain.
Kedua, penganut agama Yahudi, yang terdiri dari tiga kabilah besar, yaitu Bani Qaynuqa, Bani Nadhir, dan Bani Qurayzha. Ketiga kabilah inilah yang dulu menghegemoni konstelasi politik dan perekonomian di Madinah, hal tersebut disebabkan karena keahlian dan produktivitas mereka dalam bercocok tanam dan memandai besi. Sementara kabilah-kabilah Arab yang lain masih hidup dalam keadaan nomadik, atau karena keterbelakangan mereka dalam hal tersebut. Adapun imbasnya adalah pengaruh mereka yang begitu besar dalam memainkan peranannya yang cenderung destruktif dan provokatif terhadap kabilah-kabilah selain mereka. Hal tersebut berlangsung dalam tempo yang sangat lama, hingga akhirnya Rasulullah tiba di Madinah dan secara perlahan mereduksi pengaruh kaum Yahudi yang oportunistis tersebut dengan prinsip-prinsip agung Islam yang konstruktif dan solutif.
Ketiga, penganut paganisme, dalam hal ini yang dimaksud adalah komunitas masyarakat Madinah yang masih menyembah berhala seperti halnya penduduk Mekah. Di dalam buku-buku sejarah, komunitas ini disebut kaum musyrik. Mereka inilah yang masih mendapati keraguan dalam diri mereka untuk mempercayai dan meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Namun pada akhirnya komunitas tersebut masuk Islam secara berbondong-bondong terutama pascaperang Badar.
Setelah membaca dan memahami karakter ketiga golongan tersebut, barulah Rasulullah melakukan konsepsi—yang tidak lain merupakan wahyu—yang dilanjutkan dengan aktualisasi konkret terhadap konsep tersebut. Jika orientasi dakwah Rasulullah di Mekah adalah memperkokoh akar keimanan para pengikutnya, maka orientasi Rasulullah di Madinah adalah membangun tatanan keislaman yang meliputi penyampaian dan penegakan syariat Tuhan secara utuh, dan tatanan kemasyarakatan yang meliputi pembangungan masyarakat yang memegang teguh prinsip-prinsip agung Islam, berikut nilai dan norma yang ada pada al-Qurʼan dan petunjuk Nabi. Sementara terkait dengan penganut kepercayaan lain, seperti kaum Yahudi dan kaum Musyrikin, Nabi membuat sebuah piagam kebersamaan untuk memperkokoh stabilitas sosial-politik antarwarga Madinah. Piagam inilah yang kemudian disebut sebagai Piagam Madinah.
Karakteristik Masyarakat Madani
Jika dicermati secara komprehensif, maka di dalam ajaran Islam terdapat karakteristik-karakteristik universal baik dalam konteks relasi vertikal, maupun relasi horizontal. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi mencatat, ada tujuh karakteristik universal tersebut, yang kemudian ia jelaskan secara spesifik di dalam bukunya al-Khashâ’ish al-ʻAmmah li al-Islâm. Ketujuh karakteristik tersebut antara lain; ketuhanan (al-rabbâniyah), kemanusiaan (al-insâniyyah), komprehensifitas (al-syumûliyah), kemoderatan (al-wasathiyah), realitas (al-wâqi`iyah), kejelasan (al-wudhûh), dan kohesi antara stabilitas dan fleksibelitas (al-jam’ bayna al-tsabât wa al-murûnah).
Ketujuh karakteristik inilah yang kemudian menjadi paradigma integral setiap Muslim dari masa ke masa. Dari ketujuh karakteristik tersebut, ada dua karakteristik fundamental yang menjadi tolak ukur pembangunan masyarakat madani, yaitu humanisme (al-insâniyyah) dan kemoderatan (al-wasathiyyah). lima karakteristik yang lain—kecuali al-rabbâniyyah—setidaknya bisa diintegrasikan ke dalam kategori toleran (al-samâhah). Karena al-rabbâniyah, menurut al-Qaradhawi, merupakan tujuan dan muara dari masyarakat madani itu sendiri. Pengintegrasian karakteristik-karakteristik tersebut tidak lain merupakan upaya untuk menyederhanakan konsep masyarakat madani yang dibahas dalam makalah ini, sebab Islam sendiri—menurut Umar Abdul Aziz Quraysy—merupakan agama yang sangat toleran, baik di dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlaknya.
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Rasulullah mengajarkan tiga karakteristik keislaman yang menjadi fondasi pembangunan masyarakat madani, yaitu Islam yang humanis, Islam yang moderat, dan Islam yang toleran.
Islam yang Humanis
Yang dimaksud dengan Islam yang humanis di sini adalah bahwa substansi ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah, sepenuhnya kompatibel dengan fitrah manusia. Allah berfirman Q.S al-Rum ayat 30,
Artinya:
“Maka hadapkalah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”
Karena itu, dalam aktualisasinya, ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah dengan mudah diterima oleh nurani dan nalar manusia. Dengan kata lain, ajaran Islam sejatinya adalah ajaran yang memanusiakan manusia dengan sebenar-benarnya.

Muhammad Athiyah al-Abrasyi mengatakan bahwa manusia—berdasarkan fitrahnya—memiliki tendensi untuk melakukan hal-hal yang bersifat konstruktif dan destruktif sekaligus. Dalam hal ini, lingkungan memberikan pengaruh yang begitu kuat dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Islam, sebagai agama paripurna, diturunkan tiada lain untuk mengarahkan manusia kepada hal yang bersifat konstruktif dan mendatangkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam permasalahan ini, manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri tatkala telah dijelaskan, mana yang baik dan mana yang buruk; mana yang terpuji dan mana yang tercela.
Jika kaum kapitalis lebih menjadikan manusia sebagai sosok egois dan pragmatis, sehingga cenderung mendiskreditkan aspek-aspek sosial dengan mengatasnamakan kebebasan personal; kaum sosialis melakukan sebaliknya, yaitu cenderung mengebiri hak-hak personal dengan mengatasnamakan kepentingan sosial. Di sinilah Islam dengan karateristiknya yang spesial, memiliki cara tersendiri dalam upaya untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Islam berhasil mengatur hak-hak personal dan hak-hak sosial secara seimbang, sehingga melahirkan nilai-nilai persaudaraan, kesetaraan, dan kebebasan universal.
Hal lain yang perlu ditekankan pada poin ini adalah bagaimana Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan naluri dan tabiat manusia itu sendiri. Secara naluriah, setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera dalam konteks personal maupun komunal. Manusia juga telah diberikan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah lainnya. Dengan keistimewaan-keistimewaan tersebut, manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna. Kesepurnaan itu akan berimplikasi pada kesempurnaan tatanan hidup bermasyarakat jika manusia mengikuti instruksi-instruksi Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat al-Isrâ’ ayat 23-34.
Islam yang Moderat
Yang dimaksud dengan Islam yang moderat adalah keseimbangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, baik pada dimensi vertikal (al-wasathiyah al-dîniyah) maupun horizontal (al-tawâzun al-ijtimâʻiy). Kemoderatan inilah yang membedakan substansi ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah dengan ajaran-ajaran lainnya, baik sebelum Rasulullah diutus maupun sesudahnya. Secara etimologis, kata ‘moderat’ merupakan terjemahan dari al-wasathiyah yang memiliki sinonim al-tawâzun (keseimbangan) dan al-iʻtidal (proporsional). Dalam hal ini Allah menjelaskan karakteristik umat Rasulullah sebagai umat yang moderat.
Dalam catatan sejarahnya, karakteristik ini teraplikasikan secara sempurna pada diri Rasulullah. Sesuai Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah pernah mengatakan dalam penggalan doanya, “Ya Allah, perbaikilah agamaku sebab ia adalah penjaga urusanku. Perbaikilah pula duniaku karena di sinilah tempat hidupku. Dan perbaikilah pula akhiratku kerena di sanalah tempat kembaliku.”
Jadi, kemoderatan merupakan salah satu karakteristik fundamental Islam sebagai agama paripurna. Kemoderatan inilah yang sesungguhnya sangat kompatibel dengan naluri dan fitrah kemanusiaan. Kemoderatan ini juga yang membuat Islam dengan mudah diterima akal sehat dan nalar manusia. Diakui atau tidak, nilai-nilai kemoderatan inilah yang menjadi lambang supremasi universalitas ajaran Islam sebagai agama penutup, yang mengabolisikan ajaran Yahudi yang memiliki tendensi ekstremis dengan membunuh para Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka, sedangkan ajaran Nasrani memiliki tendensi eksesif dengan menuhankan Nabi Isa al-Masih dan lain-lain.
Dari kemoderatan inilah konsepsi-konsepsi kemasyarakatan yang asasi diturunkan menjadi konsep yang utuh dalam membangun masyarakat Madinah yang solid dan memegang teguh nilai-nilai dan norma keislaman. Konsep-konsep kemasyarakatan tersebut adalah keamanan, keadilan, konsistensi, kesolidan, superioritas, dan kesentralan. Konsep integral inilah yang kemudian merasuk ke alam bawah sadar setiap masyarakat madinah yang diiringi dengan aktualisasi konsep tersebut secara multidimensi, sehingga lambat laun konsep tersebut menjadi identitas eternal keislaman yang diajarkan Rasulullah di Madinah dan menjadi masyarakat percontohan bagi siapa saja yang datang setelahnya.
Dalam hal ini Sayyid Quthb dalam bukunya al-Salâm al-ʻÂlamy wa al-Islâmy mengamini bahwa keseimbangan sosial (al-tawâzun al-ijtimâʻiy) merupakan fondasi utama guna mewujudkan keadilan sosial (al-ʻadâlah al-ijtimâʻiyah) di tengah-tengah masyarakat. Nilai keseimbangan sosial ini dalam tahapannya menjadi tolak ukur untuk mewujudkan ketenteraman dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat madani.
Islam yang Toleran
Kata toleran merupakan terjemahan dari al-samâhah atau al-tasâmuh yang merupakan sinonim dari kata al-tasâhul atau al-luyûnah yang berarti keloggaran, kemudahan, fleksibelitas, dan toleransi itu sendiri. Kata ‘toleran’ di dalam ajaran Islam memiliki dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan panganut agama Islam sendiri (Muslim), dan berkaitan dengan penganut agama lain (Nonmuslim).
Jika dikaitkan dengan kaum Muslimin, maka toleran yang dimaksud adalah kelonggaran, kemudahan, dan fleksibelitas ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab pada hakikatnya, ajaran Islam telah dijadikan mudah dan fleksibel untuk dipahami maupun diaktualkan. Sehingga Islam sebagai rahmatan li al-ʻâlamîn benar-benar dimanifestasikan di dalam konteks masyarakat Madinah pada masa Rasulullah.
Untuk itu, sebagai konsekuensi logis dari Islam sebagai rahmatan li al-ʻâlamîn yang shâlih li kulli zamân wa makân, maka substansi ajaran Islam harus benar-benar mudah dipahami dan fleksibel untuk diaplikasikan. Sehingga di dalam perjalanannya, banyak didapati teks-teks al-Qur’an dan Hadis yang menyinggung masalah tersebut. Allah berfirman, Q.S al-Baqarah : 286
Artinya:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.
Demikian juga teks al-Qur’an yang mengatakan, Q.S al-Baqarah 185
Artinya :
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.
Maka tatkala ajaran Islam memiliki konsekuensi untuk kompatibel dengan fitrah dan kondisi manusia, Allah pun mengetahui sifat lemah pada diri manusia sehingga Ia mengatakan, Q.S al-Nisa:28
Artinya :
“Allah hanya menghendaki keringanan untuk kalian, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah.”
Adapun teks-teks dari Hadis mengenai keringanan dan kemudahan tersebut dapat dilihat tatkala Nabi hendak mengutus Muʻadz dan Abu Musa ke negeri Yaman, dalam hal ini Nabi berpesan, “Permudahlah, jangan mempersulit.” Masih dalam konteks yang sama, Nabi bahkan mengafirmasi bahwa ajaran agama Islam memang penuh dengan kemudahan dan fleksibelitas. Di samping itu, Aisyah pernah bercerita tentang tabiat sang Nabi yang senang dengan kemudahan dan fleksibelitas, ia mengatakan, “Tidak pernah Nabi diberi pilihan kecuali ia memilih yang paling mudah di antaranya, asalkan tidak ada larangan untuk hal tersebut.”
Inilah bentuk kemudahan dan fleksibelitas ajaran Islam, dan tentu masih banyak teks-teks al-Qur’an dan Hadis yang menjadi bukti eternal betapa ajaran Islam sangat mencintai kemudahan, kasih sayang, dan kedamaian bagi para pemeluknya, maupun terhadap mereka yang berbeda agama, sebagai upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai dan norma keislaman. Sehingga ajaran Islam yang mengarahkan kepada kekerasan dan sikap kompulsif tidak akan didapati sedikit pun, kecuali pada dua hal; pertama, ketika berhadapan dengan musuh di dalam peperangan, bahkan Allah memerintahkan untuk bersikap keras, berani, dan pantang mundur. Hal tersebut diperintahkan sebagai bentuk konsekuensi dari keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersikap lunak dan lemah lembut, agar totalitas berperang benar-benar tejaga, untuk meraup kemenangan yang gemilang. Kedua, sikap kompulsif dalam menegakkan dan mengaktualkan hukuman syariat tatkala dilanggar. Dalam hal ini Allah tidak menghendaki adanya rasa iba hati dan belas kasih, sehingga hukuman tersebut urung diaktualkan. Sikap kompulsif ini tiada lain merupakan upaya untuk menghindari penyebab terganggunya konstelasi kehidupan bermasyarakat yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma kemanusiaan.
Pada tataran aplikasi realnya, jika kita cermati hukum-hukum Islam seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, kita akan mendapati kemudahan dan fleksibelitas di sana. Kita juga akan mendapati berbagai indikasi augmentatif yang—secara tidak langsung—mengukuhkan eksistensi setiap anggota masyarakat sebagai khalifah di muka bumi, baik aspek personal maupun sosial, seperti peningkatan mutu kepribadian seseorang, baik yang berbentuk konkret maupun abstrak; atau perintah untuk membangkitkan kepekaan sosial yang dibangun atas dasar persaudaraan, egalitarianisme, dan solidaritas. Karena itu, dalam perjalanan sejarahnya syariat Islam tidak pernah menghambat laju peradaban. Islam justru selalu mendorong umat manusia untuk melakukan inovasi demi kemaslahatan manusia banyak. Islamlah yang senantiasa menyeru umat manusia untuk tekun menuntut ilmu dan melakukan berbagai kegiatan ilmiah guna menunjang eksistensi mereka di dunia ini.
Sedangkan jika kata toleran dikatikan dengan Nonmuslim, maka yang dimaksud adalah nilai-nilai toleransi yang dipahami oleh khalayak pada umumnya. Dalam hal ini, ajaran Islam sangat menghargai perbedaan keyakinan. Mereka yang berbeda keyakinan akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dengan kata lain, Islam benar-benar menjamin keselamatan dan keamanan jiwa raga mereka, selama mereka mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Darah mereka haram ditumpahkan sebagaimana darah kaum Muslimin. Allah berfirman, Q.S al-An’am ayat 151
Artinya:
” Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).”
Rasulullah juga bersabda, “Barang siapa yang membunuh dzimmi (Nonmuslim yang hidup di daerah kaum Muslimin dengan ketentuan yang telah disepakati) tanpa alasan yang jelas, maka Allah mengharamkan baginya masuk surga.”
Umar Abdul Aziz Quraisyi menjelaskan bahwa sikap toleran Islam terhadap penganut agama lain dibangun atas empat dasar: pertama, dasar nilai-nilai keluruhan sebagai sesama manusia, meskipun dari beragam agama, etnis, dan kebudayaan; kedua, dasar pemikiran bahwa perbedaan agama merupakan kehendak Allah semata; ketiga, dasar pemikiran bahwa kaum Muslim tidak berhak sedikit pun untuk menjustifikasi kecelakaan mereka yang berlainan keyakinan selama di dunia, karena hal itu merupakan hak prerogatif Allah di akhirat kelak; sedangkan keempat adalah pemikiran bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan berakhlak mulia, meskipun terhadap mereka yang berlainan agama.
Berdasar pada permasalahan yang telah ditetapkan, dan kaitannya dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa Masyarakat madani secara umum adalah sekumpulan orang dalam suatu bangsa atau negara di mana mereka hidup secara ideal dan taat pada aturan-aturan hukum, serta tatanan kemasyarakatan yang telah ditetapkan. Masyarakat seperti ini sering disebut dengan istilah civil society (masyarakat sipil) atau yang pengertiannya selalu mengacu pada “pola hidup masyarakat yang tebaik, berkeadilan, dan berperadaban”. Dalam istilah Alquran , kehidupan masyarakat madani tersebut dikontekskan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafūr.
Untuk mewujudkan masyarakat madani dan agar terciptanya kesejahteraan umat maka kita sebagai generasi penerus supaya dapat membuat suatu perubahan yang signifikan. Selain itu, kita juga harus dapat menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini. Agar di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak ketinggalan berita. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan materi yang ada di bab II ialah bahwa di dalam mewujudkan masyarakat madani dan kesejahteraan umat haruslah berpacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang diamanatkan oleh Rasullullah kepada kita sebagai umat akhir zaman. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani itu dan bagaimana cara menciptakan suasana pada masyarakat madani tersebut, serta ciri-ciri apa saja yang terdapat pada masyarakat madani sebelum kita yakni pada zaman Rasullullah.
Selain memahami apa itu masyarakat madani kita juga harus melihat pada potensi manusia yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Potensi yang ada di dalam diri manusia sangat mendukung kita untuk mewujudkan masyarakat madani. Karena semakin besar potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun agama Islam maka akan semakin baik pula hasilnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki potensi yang kurang di dalam membangun agamanya maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam meningkatkan potensi diri melalui latihan-latihan spiritual dan praktek-praktek di masyarakat.

Masyarakat Madani Dalam Pandangan Islam
Dalam perspektif Islam , civil society lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Kata al-din, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan terma al-tamaddun atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian al-madinah yang arti harfiahnya adalah kota. Dengan demikian, masyarakat madani mengandung tiga hal, yakni: agama, peradaban, dan perkotaan. Dari konsep ini tercermin bahwa agama merupakan sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.

Secara etimologis, madinah adalah derivasi dari kosakata Arab yang mempunyai dua pengertian. Pertama, madinah berarti kota atau disebut dengan “masyarakat kota”. Kedua, “masyarakat berperadaban” karena madinah adalah juga derivasi dari kata tamaddun atau madaniyah yang berarti “peradaban”, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai civility dan civilization. Kata sifat dari kata madinah adalah madani (Sanaky, 2002:30).

Adapun secara terminologis, masyarakat madani adalah komunitas Muslim pertama di kota Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasul Allah SAW dan diikuti oleh keempat al-Khulafa al-Rasyidun. Masyarakat madani yang dibangun pada zaman Nabi Muhammad SAW tersebut identik dengan civil society, karena secara sosio-kultural mengandung substansi keadaban atau civility. Model masyarakat ini sering dijadikan model masyarakat modern, sebagaimana yang diakui oleh seorang sosiolog Barat, Robert N. Bellah, dalam bukunya The Beyond of Belief (1976). Bellah, dalam laporan penelitiannya terhadap agama-agama besar di dunia, mengakui bahwa masyarakat yang dipimpin Rasul Allah SAW itu merupakan masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan tempatnya, karena masyarakat Islam kala itu telah melakukan lompatan jauh ke depan dengan kecanggihan tata sosial dan pembangunan sistem politiknya (Hatta, 2001:1).

Nabi Muhammad SAW melakukan penataan negara tersebut, dengan cara: pertama, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya. Kedua, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antara dua komunitas yang berbeda, yaitu Quraisy dan Yatsrib, serta komunitas Muhajirin dan Anshar dalam bingkai solidaritas keagamaan. Ketiga, membuat nota kesepakatan untuk hidup berdampingan dengan komunitas lain, sebagai sebuah masyarakat pluralistik yang mendiami wilayah yang sama, melalui Piagam Madinah. Keempat, merancang sistem negara melalui konsep jihad fi sabilillah (berjuang di jalan Allah).

Dengan dasar ini, negara dan masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW merupakan negara dan masyarakat yang kuat dan solid. Peristiwa hijrah telah menciptakan keberagaman penduduk Madinah. Penduduk Madinah tidak terdiri dari Suku Aus, Khazraj dan Yahudi saja, tetapi juga Muhajirin Quraisy dan suku-suku Arab lain. Nabi SAW menghadapi realitas pluralitas, karena dalam struktur masyarakat Madinah yang baru dibangun terdapat beragam agama, yaitu: Islam, Yahudi, Kristen, Sabi’in, dan Majusi—ditambah ada pula yang tidak beragama (atheis) dan bertuhan banyak (polytheis). Struktur masyarakat yang pluralistik ini dibangun oleh Nabi SAW di atas pondasi ikatan iman dan akidah yang nilainya lebih tinggi dari solidaritas kesukuan (ashabiyah) dan afiliasi-afiliasi lainnya.

Selain itu, masyarakat pada saat itu terbagi ke dalam beberapa kelompok yang didasarkan atas ikatan keimanan, yaitu: mu’minun, munafiqun, kuffar, musyrikun, dan Yahudi. Dengan kata lain, masyarakat Madinah pada saat itu merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang majemuk atau plural. Kemajemukan masyarakat Madinah diawali dengan membanjirnya kaum Muhajirin dari Makkah, hingga kemudian mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan ekonomi dan kemasyarakatan yang harus diantisipasi dengan baik. Dalam konteks itu, sosialisasi sistem persaudaraan menjadi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nabi Muhammad SAW bersama semua unsur penduduk madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antarkomunitas, yang merupakan komponen masyarakat majemuk di Madinah. Kesepakatan hidup bersama yang dituangkan dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai “Piagam Madinah” (Mitsaq al-Madinah) dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Piagam ini tidak hanya sangat maju pada masanya, tetapi juga menjadi satu-satunya dokumen penting dalam perkembangan konstitusional dan hukum di dunia.

Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama. Dalam piagam tersebut juga ditempatkan hak-hak individu, yaitu kebebasan memeluk agama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan (al-ukhuwwah) antaragama, perdamaian, toleransi, keadilan (al-‘adalah), tidak membeda-bedakan (anti diskriminasi), dan menghargai kemajemukan.

Dengan kemajemukan tersebut, Nabi Muhammad SAW mampu mempersatukan mereka. Fakta ini didasarkan pada: pertama, mereka hidup dalam wilayah Madinah sebagai tempat untuk hidup dan bekerja bersama. Kedua, mereka bersedia dipersatukan dalam satu umat untuk mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan secara bersama-sama. Ketiga, mereka menerima Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan. Otoritas tersebut juga dilengkapi dengan institusi peraturan yang disebut Piagam Madinah yang berlaku atas seluruh individu dan setiap kelompok.

Dalam konstitusi Piagam Madinah, secara umum masyarakat berada dalam satu ikatan yang disebut ummah. Yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang disatukan dengan ikatan sosial dan kemanusiaan yang membuat mereka bersatu menjadi ummah wahidah. Oleh karena itu, perbedaan agama bukan merupakan penghambat dalam mencipatakan suasana persaudaraan dan damai dalam masyarakat plural.

Muhammad Abduh dalam tafsirnya, al-Manar, mengakui bahwa agama bukanlah satu-satunya faktor ikatan sosial dalam suatu umat, melainkan ada faktor universal yang dapat mendukung terwujudnya suatu umat, yaitu unsur kemanusiaan. Karenanya unsur kemanusiaan sangat dominan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk politik. Demikian juga Muhammad Imarah, dalam karyanya berjudul Mafhum al-Ummah fi Hadharat al-Islam, menyatakan bahwa umat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan umat yang sekaligus bersifat agama dan politik (Bahri, 2001).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW di kota Madinah bersifat terbuka, karena Nabi mampu menghimpun semua komunitas atau golongan penduduk Madinah, baik golongan yang menerima risalah tauhid beliau maupun yang menolak.

Perbedaan akidah atau agama di antara mereka tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu-padu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, gagasan dan praktik membentuk satu umat dari berbagai golongan dan unsur sosial pada masa itu merupakan sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh kelompok masyarakat manapun sehingga seorang penulis Barat, Thomas W Arnold menganggapnya sebagai awal dari kehidupan berbangsa dalam Islam, atau merupakan kesatuan politik dalam bentuk baru yang disatukan oleh Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah).

Konstitusi Piagam Madinah, yang berjumIah 47 pasal itu (Sukardja, 1995:47-57), secara formal mengatur hubungan sosial antarkomponen dalam masyarakat. Pertama, antar sesama Muslim. Bahwa sesama Muslim itu satu umat walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan antara komunitas Muslim dengan non-Muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Dari Piagam Madinah ini, setidaknya ada dua nilai dasar yang tertuang sebagai dasar atau fundamental dalam mendirikan dan membangun negara Madinah. Pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan (al-musawah wa al-’adalah). Kedua, inklusivisme atau keterbukaan. Kedua prinsip ini, ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai humanis universal lainnya, seperti konsistensi (iltizam), seimbang (tawazun), moderat (tawassut), dan toleransi (tasamuh). Kesemuanya menjadi landasan ideal sekaligus operasional dalam menjalin hubungan sosial-kemasyarakatan yang mencakup semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi maupun hukum.

Pada masa awal Nabi SAW membangun Madinah, peran kelompok-kelompok masyarakat cukup besar dalam pengambilan keputusan, sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Tetapi seiring dengan semakin banyaknya wahyu yang turun, sistem negara Madinah masa Nabi kemudian berkembang menjadi “sistem teokrasi”. Negara, dalam hal ini dimanifestasikan dalam figur Nabi SAW yang memiliki kekuasaan amat besar, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Segala sesuatu pada dasarnya dikembalikan kepada Nabi SAW, dan ketaatan umat kepada Nabi SAW pun semakin mutlak sehingga tidak ada kemandirian lembaga masyarakat berhadapan dengan negara.
Meskipun demikian, berbeda dengan umumnya penguasa dengan kekuasaan besar yang cenderung despotik (sewenang-wenang), Nabi SAW justru meletakkan nilai-nilai dan norma-norma keadilan, persamaan, persaudaraan, dan kemajemukan yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di samping mendukung keterlibatan masyarakat (sahabat) dalam pengambilan keputusan secara musyawarah.

Pada masa al-Khulafa’ al-Rasyidun, sistem negara tidak lagi berbentuk teokrasi melainkan “nomokrasi”, yaitu prinsip ketuhanan yang diwujudkan dalam bentuk supremasi syariat. Namun peran masyarakat menjadi lebih besar, di mana hal itu mengindikasikan mulai terbangunnya masyarakat madani. Mereka melakukan kontrol terhadap pemerintah, dan rekrutmen kepemimpinan pun yang didasarkan pada kapasitas individual. Tetapi, setelah masa al-Khulafa’ al-Rasyidun, situasi mulai berubah, peran masyarakat mengalami penyusutan, rekrutmen pimpinan tidak lagi berdasarkan pilihan rakyat (umat), melainkan atas dasar keturunan. Lembaga keulamaan merupakan satu-satunya lembaga masyarakat madani yang masih relatif independen. Pada masa kekhilafahan, yakni dari masa al-Khulafa’ al-Rasyidun sampai menjelang runtuhnya Dinasti Ustmani akhir abad ke-19, umat Islam telah memiliki struktur religio-politik (politik berbasis agama) yang mapan, yakni lembaga legislatif dipegang oleh ulama. Mereka memiliki kemandirian dalam berijtihad dan menetapkan hukum.

Dari pandangan ini, tercermin bahwa sebenarnya masyarakat madani yang bernilai peradaban itu dibangun setelah Nabi Muhammad SAW melakukan reformasi dan transformasi pada individu yang berdimensi akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam praktiknya, iman dan moralitaslah yang menjadi landasan dasar bagi Piagam Madinah. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan hukum pada masa Nabi SAW.

Posisi Piagam Madinah adalah sebagai kontrak sosial antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang terdiri dari pendatang Quraisy, kaum lokal Yastrib, dan orang-orang yang menyatakan siap berjuang bersama mereka. Posisi Rasul SAW adalah sebagai pimpinan yang mereka akui bersama, dan telah meletakkan Islam sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara. Itulah sebabnya penjanjian tersebut, dalam konteks teori politik, disebut sebagai Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Di dalamnya, terdapat pasal-pasal yang menjadi hukum dasar sebuah negara kota yang kemudian disebut Madinah (al-Madinah al-Munawarah atau Madinah al-Nabi). Nilai-nilai yang tercermin dalam masyarakat Madinah saat itu pastilah nilai-nilai Islami yang tertuang di dalam Piagam Madinah.

Kontrak sosial yang dilakukan Nabi SAW itu dinilai identik dengan teori Social Contract dari Thomas Hobbes, berupa perjanjian masyarakat yang menyatakan sumber kekuasaan pemerintah adalah perjanjian masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan, karena adanya perjanjian masyarakat untuk mengurus mereka. Teori Social Contract J.J. Rousseau bahwa otoritas rakyat dan perjanjian politik harus dilaksanakan untuk menentukan masa depan rakyat serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa atas nama kepentingan rakyat, juga identik dengan teori Nabi Muhammad SAW ketika membangun ekonomi dengan membebaskan masyarakat dari cengkeraman kaum kapitalis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Madinah yang dibangun Nabi SAW itu sebenarnya identik dengan civil society, karena secara sosio-kultural mengandung substansi keadaban atau peradaban. Nabi SAW menjadikan masyarakat Madinah pada saat itu sebagai classless society (masyarakat tanpa kelas), yakni tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, pimpinan dan bawahan—di mana seluruhnya sama dan sejajar di hadapan hukum.

Dari uraian di atas, secara terminologis masyarakat madani yang berkembang dalam konteks Indonesia setidaknya berada dalam dua pandangan, yakni: masyarakat Madinah dan masyarakat sipil (civil society). Keduanya tampak berbeda, tetapi sama. Berbeda, karena memang secara historis keduanya mewakili budaya yang berbeda, yakni masyarakat Madinah yang mewakili historis peradaban Islam. Sedangkan masyarakat sipil adalah hasil dari peradaban Barat, seperti telah dipaparkan di atas. Perbedaan lainnya, masyarakat Madinah menjadi tipe ideal yang sangat sempurna, karena komunitas masyarakat dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Apabila masyarakat madani diasosiasikan sebagai penguat peran masyarakat sipil, maka masyarakat madani hanya bertahan di era empat al-Khulafa’ al-Rasyidun. Setelah itu, masyarakat Islam kembali kepada masa monarki, di mana penguasaan negara (state power) kembali menjadi besar, dan peran masyarakat (society participation) menjadi kecil. Oleh sebab itu, ketiga prinsip yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan sebagai elemen penting terbentuknya “masyarakat madani”, yaitu masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia, bersifat mandiri secara kultural-politik-ekonomi, memiliki pemerintahan sipil, memiliki prinsip kesederajatan dan keadilan, serta prinsip keterbukaan.

Timbul pertanyaan, nilai substansial seperti apakah yang dapat mewakili kecenderungan masyarakat Madinah? Apabila dikaji secara umum, setidaknya nilai subtansial dari semangat Islam dalam pemberdayaan masyarakat mencakup tiga pilar utama, yakni: musyawarah (syura), keadilan (‘adl), dan persaudaraan (ukhuwwah). Sedangkan masyarakat sipil (civil society) bermula dari semangat dan pergumulan pemikiran masyarakat Barat untuk mengurangi peranan negara (state) dalam kehidupan masyarakat.

Seperti diketahui bahwa pada abad pertengahan masyarakat Barat dikuasai oleh dua kekuatan yang sangat dominan, yakni gereja dan kerajaan-kerajaan. Sehingga para sejarahwan Barat menyebutnya sebagai Abad Kegelapan (the Dark Ages). Selanjutnya, muncul gerakan perlawanan dari para ilmuwan yang menghadirkan gerakan sekularisme dan humanisme, di mana mereka menyatakan lepas dari keyakinan gereja, dan manusia dianggap sebagai pusat segalanya (antrophosentris).

Dengan demikian, ada konsep baru yang ditawarkan Nabi SAW bahwa negara itu melampaui batas-batas wilayah geografis. Negara itu lebih cocok dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan (basic values of humanity), sebab yang menjadi dasar utama kewarganegaraannya bukan nasionalisme, suku, ras atau pertalian darah. Tetapi manusia dapat memilih konsep hidup tertentu atau akidah tertentu. Manusia secara bebas dan merdeka menentukan pilihan akidahnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun dan oleh siapa pun. Negara baru yang dibangun Nabi SAW adalah negara ideologi yang didasarkan pada asas kemanusiaan yang terbuka, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah:256.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.”

Dengan demikian, konsep negara yang ditawarkan Nabi SAW benar-benar baru dan orisinil, karena negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam Q.S. al-Saba’:15, Allah SWT mengilustrasikan profil masyarakat ideal sebagai berikut:

“Sebuah negeri yang aman sentosa dan masyarakatnya terampuni dosanya.”

Karakteristik Masyarakat Madani dalam Al-Qur’an

Dr Ahsin Sakho Muhammad Pimpinan Pondok Pesantren Dar Al-Qur’an Arjawinangun Cirebo, dalam artikelnya Karakteristik Masyarakat Madani dalam Al-Qur’an, menjelaskan sebagai berikut.

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (at-Taubah: 71) Masyarakat modern mendambakan sebuah sistem kehidupan dimana elemen-eleman dalam masyarakat mempunyai peranan yang dominan dalam menata kehidupan yang mereka inginkan. Masyarakat yang demikian kerap disebut masyarakat sipil (Civil Society), namun beberapa cendikiawan Muslim di Asia Tenggara lebih suka menggunakan istilah masyarakat madani sebagai gantinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat madani diartikan sebagai, “Masyarakat sipil yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang berpereradaban, yang didasarkan oleh iman dan ilmu.” Masyarakat madani dalam perspektif al-Qur’an Terkait persoalan masyarakat madani ini, penulis mengemukakan ayat 71 surah at-Taubah sebagai sebuah pandangan dasar tentang karakteristik masyarakat madani yang ideal. Ayat di atas menjelaskan sifat-sifat yang seharusnya disandang oleh orang-orang Mukmin dalam kapasitas mereka sebagai sebuah masyarakat. Dari enam sifat disebut dalam ayat tersebut, sifat pertama menggunakan ungkapan khabari berupa jumlah ismiyyah yang mempunyai makna tetap. Lima sifat berikutnya menggunakan ugkapan khabari juga tapi dalam bentuk jumlah fi’liyyah (kata kerja), yaitu ya’muruna (memerintahkan), Yanhauna (melarang), yuqimuna (menegakkan), yu’tuuna (menunaikan), yuthi’uuna (taat). Penggunaan lima kata kerja ini mempunyai arti bahwa semua pekerjaan itu terus dilaksanakan dari waktu ke waktu sepanjang hayat manusia, sebagai proses yang tiada henti. Dalam Islam, hidup adalah ibadah.

Kehidupan di dunia harus diisi dengan kegiatan yang diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Dalam Islam kehidupan dunia adalah ladang amal dan bekerja, bukan alam pembalasan. Sebaliknya, kehidupan akhirat adalah alam pembalasan bukan ladang untuk bekerja. Penjabaran enam sifat masyarakat madani Qur’ani adalah seperti berikut: Pertama: Iman yang merupakan landasaan ideal dan spiritual dari sebuah masyarakat. Setiap mukmin harus menjadi auliya bagi mukmin lainnya. Maknanya adalah mereka saling mengasihi, menyayangi, tolong menolong dalam kebaikan, karena adanya kedekatan di antara mereka atas dasar kesamaan dalam beberapa hal yang sangat prinsip dalam kehidupan, yaitu akidah (tauhid), pedoman hidup (al-Qur’an dan sunnah), dan tujuan hidup (meraih keridhaan Allah, bahagia di dunia dan akhirat) Persamaan dalam tiga unsur tersebut diharapkan akan memicu sinergi antara satu dengan lainnya. Kasih sayang (rahmah), empati (Ihtimam bilghair), tidak egoistis (ananiyah), akan menjadikan hidupan ini semakin berarti dan menjadi indah. Inilah sistim kehidupan yang dikehendaki Allah dan menjadi dambaan semua masyarakat dunia. Akan halnya hubungan Muslim dengan masyarakat non-Muslim, pola kehidupan yang diinginkan adalah rasa saling menghargai, menghormati, atas dasar prinsip kemanusiaan. Kedua dan ketiga: Hak, Kewajiban dan Kesadaran hukum. Sesama mukmin handaklah terus melakukan amar ma’ruf, yaitu memerintahkan yang lain untuk berbuat kebaikan.

Maksud kebaikan di sini adalah segala yang dipandang baik oleh agama dan akal. Mereka juga saling mencegah berbuat kemungkaran atau suatu perilaku yang dipandang jelek baik menurut agama maupun akal. Segala kewajiban dan anjuran agama, atau sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik primer maupun sekunder, seperti sektor pangan, pendidikan, kesehatan dan lainnya harus menjadi perhatian bersama, karena mengandung hal-hal yang positif bagi individu dan masyarakat. Hal-hal yang ma’ruf sudah tentu indah karena berisi nilai-nilai kehidupan. Sementara itu setiap larangan agama dipastikan mengandung banyak hal negatif. Maka semua elemen masyarakat harus saling bahu membahu untuk menghindarai hal-hal yang negatif tersebut. Saat ini, bentuk-bentuk kemungkaran telah berkembang bahkan berubah sesuai budaya dan perilaku manusia, walaupun substansinya masih sama dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur’an. Dalam bidang ekonomi, memakan harta yang haram dan batil, mempunyai ragam dan bentuknya. Semuanya merugikan orang lain. Contoh yang marak adalah korupsi, kolusi, pungli, manipulasi, suap menyuap, sogok-menyogok, kejahatan “kerah putih” (white colour crime), pencucian uang haram, penggelembungan anggaran (mark up), belanja fiktif dan lain sebagainya. Begitu pula dalam bidang politik, seperti kejahatan politik uang, jual beli suara dalam pemilu, dan lain-lain. Dalam bidang lingkungan terjadi pencemaran, pembabatan hutan, dan perusakan sumber daya alam lainnya. Semua kemungkaran tersebut harus diatasi dengan cara-cara yang bijak dan efektif. Semua kalangan, baik birokrat maupun masyarakat sipil, termasuk di dalamnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pers, organisasi massa, perguruan tinggi, dan lainnya harus saling bahu membahu dalam penanganan kemungkaran ini, dengan mengawasi, menegur, baik lisan maupun tulisan.

Bisa juga melalui kurikulum di Perguruan Tinggi, seperti kurikulum tentang bahaya korupsi. Penanganan kemungkaran ini dapat dilakukan mulai dengan tindakan halus hingga tindakan tegas dari Ulil Amri atau pemerintah, melalui hukum yang berlaku secara adil. Amar ma’ruf nahi munkar menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan. Cukuplah menjadi nilai yang tinggi bahwa amar ma’ruf nahi munkar menjadi bagian yang integral bagi umat yang ingin menjadi bagian dari umat terbaik. Bagi masyarakat yang ingin bahagia, beruntung dan sejahtera (falah), harus ada kelompok yang mempunyai tugas mengawal kedua prinsip ini. Tersingkirnya prinsip amar ma`ruf nahi munkar ini akan menyebabkan masyarakat bisa porak poranda. Keempat : Spiritualitas. Sebagai realisasi dari keimanan, yaitu selalu mengerjakan shalat lima waktu, dengan memerhatikan syarat, rukun dan etikanya. Dilakukan secara terus menerus sepanjang hayat dan dikerjakan dengan baik dan khusyu’, agar hikmah shalat berubah menjadi kepribadian seseorang. Shalat adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Sebagai refleksi pengabdian manusia kepada Tuhannya. Semangat spiritualitas ini harus terus digelorakan dan didengungkan, agar manusia tidak terpedaya oleh setan yang selalu mengincar manusia untuk digelincirkan dari jalan lurus.

Kelima: Kepedulian sosial melalui zakat. Zakat adalah bentuk rasa kesetiakawanan sosial, empati, berbagi dengan orang lain. Dengan zakat, manusia tidak lagi kikir, egois, materialistis. Dengan zakat, kesenjangan ekonomi tidak begitu melebar. Jika zakat adalah sebuah kebijakan agama yang demikian mulia, maka cara menunaikannya juga harus baik, yaitu sesuai dengan ketentuan, diberikan kepada yang berhak, dan pemberi zakat mendatangi sendiri para mustahiknya, seakan dia yang membutuhkan kepada mereka. Keenam : Rujukan Agama. Mengatasi berbagai persoalan kehidupan diperlukan rujukan. Dalam islam rujukan yang betul-betul kredibel adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam semua lini kehidupan, baik dalam soal akidah, mu’amalah, ibadah maupun akhlak. Taat kepada Allah berarti taat kepada ajaran yang ada dalam al-Qur’an. Sementara taat kepada rasul adalah taat kepada apa yang ada dalam hadis.

Allah yang bersifat rahman dan rahim. Nabi Muhammad yang ditabalkan sebagai Rasul pembawa rahmat bagi alam semesta yang juga santun dan penyayang, akan mengarahkan manusia kepada pekerti yang menguntungkan bagi kehidupan mereka. Dengan adanya rujukan kehidupan berupa al-Qur’an dan sunnah Nabi, maka jalan kehidupan umat Islam menjadi jelas. Loyalitas mereka juga jelas. Pada akhir ayat diatas, Allah memberikan jaminan bahwa masyarakat muslim yang mampu melaksanakan kelima perilaku tersebut akan mendapatkan rahmah atau kasih sayang dari Allah SWT. Hal itu tidaklah berat bagi Allah karena Allah adalah Zat yang Mahaperkasa dan semua kebijakan-Nya pasti mengena dan menuai hasil, karena Allah adalah Zat Yang Mahabijaksana. Apa yang disajikan diatas adalah tawaran al-Qur’an sebagai cara untuk membentuk masyarakat yang penuh dengan nilai dan norma. Pada masa Nabi dan Khulafa’ Rasyidin, semua komponen masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Pada saat sahabat Umar dilantik menjadi Khalifah, seorang rakyatnya bersumpah bahwa jika Umar menyeleweng, maka dia akan meluruskannya dengan pedang. Al-Qur’an telah memberikan predikat umat Islam pada masa Nabi dan para sahabatnya sebagai umat yang terbaik yang terlahir di muka bumi. Inilah prestasi puncak umat manusia. Nabi sendiri mengatakan bahwa generasi terbaik adalah generasi masanya kemudian dua genarsi setelahnya.

Pada saat masyarakat dunia telah terpecah menjadi negara bangsa, dan kekuasaan absolut tidak lagi berada di tangan seseorang, tapi sudah terbagi menjadi tiga kekuatan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, maka secara teori masyarakat madani bisa tercipta manakala semua pihak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Agar semua elemen tiga kekuasaan tersebut berjalan dengan efektif maka yang paling dibutuhkan adalah komitmen seluruh masyarakat untuk saling bahu membahu melaksanakan semua program-program mereka atas dasar nilai-nilai yang ada pada masing-masing penduduk. Tidak masalah jika penduduk satu bangsa berasal dari beragam agama. Namun sebaliknya jika komitmen untuk membangun bangsa sudah memudar, maka yang difikirkan adalah kepentingan pribadi maupun golongan. Mereka saling bantu membantu dalam pelanggaran, seperti kerjasama antara eksekutif, yudikatif dan legislatif, maka bangsa ini tinggal menunggu kehancurannya saja.

Konsep dan Ciri Utama Masyarakat Madani

Gagasan masyarakat madani di Indonesia sesungguhnya baru populer sekitar awal tahun 90-an . Konsep masyarakat madani awalnya, sebenarnya mulai berkembang di barat. Istilah masyarakat ,madani sebenarnya hanya salah satu diantara beberapa istilah yang sering digunakan orang dalam menerjemahkan kata civil society.

M. Ryaas Rasyid menyatakan bahwa civil society dalam arti masyarakat yang berbudaya berarti suatu masyarakat yang saling menghargai nilai-nilai social kemanusiaan. Ada juga yang mengartikan sebagai masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, yang berarti bahwa masyarakat adalah anggota dari kelompok social tertentu yang salah satu cirri utamanya adalah atonom terhadap Negara.

Dalam istilah lain, referensi masyarakat madani ada pada kota Madinah, sebuah kota yang sebelumnya bernama Yastrib di wilayah arab, di mana masyarakat Islam di bawah kepimpina Nabi Muhammad SAW di masa lalu pernah membangun peradaban tinggi.
Masyarakat madani adalah suatu lingkungan interaksi social yang berada di luar pengaruh Negara yang tersusun dari lingkungan masyarakta yang paling akrab seperti keluarga,asosiasi-asosiasi, sukarela, dan gerakan kemasyarakatan lainnya serta berbagai bentuk lingkungan di mana di dalamnya masyarakat menciptakan kreatifitas, mengatur dan memobilisasi diri mereka sendiri tanpa keterlibatan Negara.
Cita-cita masyarakat madani adalah menciptakan bangunan masyarakat yang tidak didasarkan pada yang bersifat kelas/strata. Masyarakat madani hanya dapat berkembang jika tidak disubornasikan diri kepada Negara. Artinya masyarakat bias memperoleh dan mempertahankan hak-hak mereka dan bersama pula memperjuangkan kepentingan mereka yang sah sehingga tidak dimanipulasi Negara.

Konsep dan karaktreristik Masyarakat Madani.

Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat madani pernah dibangun oleh Rasullulah ketika beliau mendirikan komunitas muslim dikota Madinah. Masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad tersebut memiliki ciri-ciri :
– egalitarianism,penghargaan kepada manusia berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain) keterbukaan partisipasi seluruh anggota, masyarakat, dan ketentuan kepemimpinan melalui pemilihan umum, bukan berdasarkan keturunan. Semuanya berpangkal pada pandangan hidup berketuhanan dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada manusia. Masyarakat Madani tegak berdiri di atas landasan keadilan, yang antara lain bersendikan keteguhan berpegang kepada hukum.

Dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan misalnya, Nabi Muhammad SAW tidak membedakan antara semua orang. Masyarakat Madani membutuhkan adanya pribadi-pribadi yang tulus yang mengikat jiwa pada kebaikan bersama. Namun komitmen pribadi saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan tindakan nyata yang terwujud dalam bentuk amal shaleh.
Dalam mewujudkan pengawasan inilah dibutuhkan keterbukaan dalam masyarakat. Mengingat setiap manusia sebagai makhluk yang lemah mungkin saja mengalami kekeliruan dan kekhilapan. Dengan keterbukaan ini, setiap orang mempunyai potensi untuk menyatakan pendapat dan untuk di dengar, sementara dari pihak pendengar ada kesedian untuk mendengar dengan rendah hati untuk merasa tidak selalu benar.

Selain ciri-ciri yang telah dikemukakan di atas, masyarakat Madani sebagai masyarakat yang ideal juga memiliki karakteristik,sebagai berikut :

a. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan social. Manusia secara universal mempunyai posisi yang sama menurut fitrah kebebasan dalam hidupnya,sehingga komitmen terhadap kehidupan social juga dilandasi oleh relativitas manusia di hadapan Tuhan. Landasan hukum Tuhan dalam kehidupan social itu lebih objektif dan adil, karena tidak ada kepentingan kelompok tertentu yang diutamakan dan tidak ada kelompok lain yang diabaikan .

b. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. Kelompok social mayoritas hidup berdampingan dengan kelompok minoritas sehingga tidak muncul kecemburuan social. Kelompokyang kuat tidak menganiaya kelompok yang lemah, sehingga tirani kelompok minoritas dan anarki mayoritas dapat dihindari.

c. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Prinsip tolong menolong antar anggota masyarakat didasarkan pada aspek kemanusiaan karena kesulitan hidup yang dihadapi oleh sebagian anggota masyarakat tertentu, sedangkan pihak lain memiliki kemampuan membantu untuk meringankan kesulitan hidup tersebut.

d. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh ALLAH sebagia kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas orang lain yang berbeda tersebut. Masalah yang menonjol dari sikap toleran ini adalah sikap keagamaan, dimana setiap manusia memiliki kebebasan dalam beragama tidak dapat dipaksakan. Akal dan pengalaman hidup keagamaan manusia mampu menentukan sendiri agama yang dianggap benar.

e. Keseimbangan antara hak dan kewajiban social. Setiap anggota masyarakat memiiki hak dan kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing. Keseimbangan hak dan kewajiban itu berlaku pada seluruh aspek kehidupan social, sehingga tidak ada kelompok social tertentu yang diistimewakan dari kelompok social yang lain sekedar karna ia mayoritas.

f. Berperadapan tinggi, artinya, masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Ilmu pengetahuan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Ilmu pengetahuan memberi kemudahan umat manusia. Ilmu pengetahuan memberi kemudahan dan meningkatkan harkat martabat manusia, disamping memberikan kesadaran akan posisinya sebagai khalifah ALLAH. Namun,disisi lain ilmu pengetahuan juga bisa menjadi ancaman yang membahayakan kehidupan manusia, bahkan membahayakan lingkungan hidup bila pemanfaatannya tidak disertai dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

g. Berakhlak mulia, sekalipun pembentukan akhlak masyarakat dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan semata, tetapi realitivitas manusia dapat menyebabkan terjebaknya konsep akhlak yang relative.sifat subjectife manusia sering sukar dihindarkan. Oleh karena itu, konsep akhlak tidak boleh dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan,sehingga substansi dan aplikasinya tidak terjadi penyimpangan. Aspek ketuhanan dalam aplikasi akhlak memotivasi manusia untuk berbuat tanpa menggantungkan reaksi serupa dari pihak lain.

Oleh karna itu, masyarakat Madani haruslah masyarakat yang demokratis yang terbangun dengan menegakkan musyawarah. Musyawarah pada hakikatnya menginterpretasi berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan mengakui adanya kewajiban untuk mendengarkan pendapat orang lain.

Umat islam adalah umat yang diberikan kelebihan oleh ALLAH di antara umat manusia yang lain. Umat Islam mempunyai aturan hidup yang sempurna dan sesuai dengan fitrah kehidupannya. Aturan hidup itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Ia bersifat universal, mengatur segala aspek kehidupan manusia, terutama bagi kehidupan, islam memberi arahan yang signifikan agar kehidupan manusia selamat dari segala bencana dan azab–Nya. Bagi umat islam, hukum ALLAH telah jelas. Al-qur’an dan sunnah memiliki prioritas utama sebagai sumber rujukan bagi banguan sistem kehidupan yang islami.

Masyarakat Madani merupakan masyarakat harapan bagi umat islam, bukan sekedar masyarakat yang lebih banyak mengeksploitasi symbol-simbol islam, melainkan masyarakat yang mampu membawakan substansi islam dalam setiap gerak kehidupan masyarakat. Untuk itu masyarakat islam dituntut ikut berperan dalam rangka mewujudkan masyarakat Madani tersebut.

Masyarakat Madani memerlukan adanya pribadi-pribadi yang tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan jiwa itu hanya terwujud jika orang tersebut beriman dan menaruh kepercayaan terhadap ALLAH. Ketulusan tadi juga akan mendatangkan sikap diri yang menyadari bahwa diri sendiri tidak selamanya benar. Dengan demikian lahir sikap tulus mengahargai sesame manusia, memiliki kesedian memandang orang lain dengan penghargaa, walau betapa pun besarnya perbedaan ang ada, tidak ada saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.

Masyarakat Madani akan terwujud jika umat islam bergerak serempak, saling menghormati dan melindungi,saling membantu dan mendukung, bukan menyerang dan menghancurkan.
Sungguh kiita semua merindukan keadaan peradaban dunia Islam sebagaimana yang telah ada pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di kota madinah.

Umat islam telah memperkenalkan onsep masyarakat peradaban, masyarakat madani adalah Nabi Muhammad, Rasullullah SAW yang memberikan teladan kearah pembentukan masyarakat peradaban tersebut. Setelah perjuangan di kota mekah tidak menunjukan hasil yang berarti, allah telah menunjuk kota kecil, yang selanjutnya kita kenal dengan Madinah, untuk dijadikan basis perjuangan menuju masyarakat peradaban yang dicita-citakan. Dikota itu nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat madani yaitu kebebasan. Untuk meraih kebebasan, khususnya di bidang agama, ekonomi, social dan politik. Nabi diijinkan untuk memperkuat diri dengan membangun kekuatan bersenjata untuk melawan musuh peradaban. Hasil dai proses itu dalam sepuluh tahun, beliau berhasil membangun sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan, terbuka dan demokratis dengan dilandasi ketaqwaan dan ketaatan kepada ajaran islam.

Lalu cita-cita masyarakat Madani yang di tahun begitu diagung-agungkan di Indonesia, pergi kemana? atau telah lupa?
Bercermin Pada Langkah Politik Nabi Muhammad Saw

Menurut Z.A. Rahawarin dalam artikelnya berjudul Bercermin Pada Langkah Politik Nabi Muhammad Saw, menjelaskan selengkapnya sebagai berikut.
Bagi umat Islam, Nabi Muhammad saw. adalah suri teladan dalam segala bidang kehidupan. Tidak hanya dalam masalah-masalah agama yang terkait dengan hubungan dengan Tuhan, Sang Khalik, tetapi juga dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan hubungan dengan sesama Makhluk. Muhammad adalah pribadi yang komplit. Ia adalah seorang Nabi, juru dakwah yang berhasil mengubah bangsa Arab yang polyteis menjadi penganut agama Islam yang mentauhidkan Allah. Ia juga adalah seorang panglima perang yang rela terjung langsung ke medan perang memimpin pasukan Muslim menghadapi musuh. Di sisi lain, ia juga adalah seorang politikus yang mampu mempersatukan bangsa Arab dari berbagai suku dan klan dalam satu komunitas baru, kaum muslimin. Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh pemimpin Arab sebelumnya.
Keberhasilan Muhammad itu tidak diraih dengan mudah, tetapi melalui perjuangan yang sangat keras dan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Dari catatan sejarah yang dapat ditelusuri, perjuangan Muhammad ditempuh dalam dua periode, Mekah dan Madinah. Jika pada periode Mekah, peran Muhammad lebih ditekankan pada bagaimana mengajak orang-orang musyrik Mekah untuk mengenal Allah dan mentauhidkannya, serta membentuk fondasi bagi terbentuknya komunitas baru, maka pada periode Medinah, peran Nabi lebih pada bagaimana menata masyarakat yang baru, yaitu masyarakat Madinah yang heterogen dan plural, baik dari segi suku, asal-usul, maupun agama.
Seruan dakwah Muhammad saat di Mekah tidak langsung membuahkan hasil positif. Sebaliknya respons yang muncul dari masyarakat justru sangat menyakitkan. Kebanyakan warga dari masyarakat Quraisy saat itu membalas ajakan Rasulullah dengan intimadasi, sabotase, isolasi, dan kekerasan untuk menghalang-halangi meluasnya ajaran Islam. Namun Nabi tidak frustrasi, justru terpicu untuk berpikir keras untuk mencari alternatif lain dalam mendakwahkan Islam. Hingga sampai pada keputusan untuk memindahkan objek dakwah Islam kepada masyarakat di luar Makkah.
Oleh karena itulah Nabi bersama para sahabatnya melakukan Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah merupakan babak awal kebangkitan Islam. Hijrah menandai lahirnya sebuah negara baru, nagara Madinah di mana Muhammad menjadi pemimpinnya. Dari sini kemudian Islam berhasil dipancarkan ke seantero jagad. Karena itu, model negara Madinah menjadi inspirasi dan ilham untuk mencari bentuk pengelolaan kehidupan modern sekarang ini, tidak saja bagi umat Islam, tetapi juga umat-umat lainnya.
Maluku yang hingga kini masih dalam tahap menata kembali masyarakatnya menuju “Maluku Baru” setelah dilanda kerusuhan sosial selama kurang lebih empat tahun terakhir, tidak salah jika mencoba melihat, mempelajari dan mengambil hikmah dari sejarah hidup Nabi Muhammad saw. dan langkah-langkah politik yang apa saja yang dilakukaknnya dalam menata masyarakatnya baik di Mekah maupun di Medinah. Tentu saja tidak seluruh kebijakan Nabi di Madinah saat itu harus ditiru sepenuhnya pada masa sekarang. Sebab bagaimanapun, contoh Nabi di Madinah sangat dikondisikan oleh konteks sosial dan sejarah yang spesifik pada saat itu.
Langkah-langkah Politik Muhammad.
Hijrah merupakan momen yang paling menetukan dalam perjalanan karier Nabi Muhammad di masa-masa selanjutnya. Bagi umat Islam, hijrah mengandung arti kelahiran kembali agama bebas dan baru, Islam yang tak lama sesudah itu memulai derap kemajuannya yang tak tertahankan melintasi jazirah Arab dan sebagian besar dunia. Seperti yang kita saksikan perubahan-perubahan besar yang dialami Nabi dan sahabat-sahaabatnya justru terjadi setelah hijrah. Di Madinahlah Islam mulai menandai era kebangkitan pertamanya.
Dari segi konsep, hijrah memiliki beberapa makna di antaranya. Pertama, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. “Dan berbuat dosa tinggalkanlah.” Sebuah hadis Nabi menyebutkan, orang yang hijrah itu ialah orang yang meninggalkan larangan Allah . Kedua, menjauhi hal-hal yang tidak baik dan merusak termasuk pergaulan yang jelak. Tidak mempedulikan ocehan dan hinaan dari mereka yang membenci Islam, harus berusaha menghindari benturan-benturan sosial tanpa melahirkan diri dan mengucilkan diri dari komunitas soial, namun tetap melakukan dakwah dengan aktif dan persuasif. Ketiga, berpindah tempat.
Tidak mungkin untuk menjelaskan keseluruhan nilai penting yang ada dalam peristiwa hijrahnya Nabi saw. Namun begitu, patut dicamkan bahwa Islam mengemukakan persoalan hijrah dengan kesadaran ilmiah yang mendalam tentang pengaruhnya yang sangat mengagumkan dalam membentuk tokoh-tokoh dan peradaban-peradaban besar. Nabi Ibrahim, Musa, Budha dan sebagainya adalah sekian dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah umat manusia yang pernah melakukan hijrah.
Hijrah juga tidak harus selalu diartikan sebagai perpindahan seorang tokoh dari suatu tempat ke tempat lain, sebab pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. adalah sebuah strategi memindahkan pusat perjuangan (ibukota)nya dari Mekah ke Medinah. Mekah saat itu adalah pusat perdagangan yang sangat ramai dikunjungi oleh para saudagar dari luar Arabia, sedangkan Medinah (saat itu bernama Yatsrib) adalah kota terpencil yang kurang begitu dikenal. Muhammad menganggap bahwa Mekah tidak lagi kondusif bagi usaha dakwah yang dilaksanakannya, karena itu, setelah melalui pertimbangan yang matang dan setelah melakukan percobaan pada beberapa daerah lainnya, seperti Thaif, akhirnya ia memilih Medinah sebagai tempat hijrahnya.
Di masa modern, hijrah semacam itu sesungguhnya juga dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno yang pernah mempunyai istana kepresidenan di Bogor, juga negara Australia yang memindahkan ibukota dari Sidney ke Camberra dan Jerman yang memindahkan ibukota dari Bonn ke Berlin.
Dengan demikian, perpindandahan sebuah ibukota negara atau provinsi adalah hal yang lumrah jika didasari pada pehitungan yang matang, dan itu seharusnya juga dipahami sebagai sebuah bentuk hijrah. Kepadatan penduduk dengan pemukiman yang sempit dan tidak ada lagi lahan bagi pengembangan ke depan, penataan kota yang sembrawut dan tidak terencana dengan baik, sehingga pusat-pusat ekonomi dan perdagangan atau pusat dan kantor-kantor pemerintahan hanya terpusat di suatu daerah tertentu, adalah berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pemindahan ibukota tersebut. Sebab, faktor-faktor tersebut sangat rawan menimbulkan kecemburuan sosial yang akan berakibat pada munculnya komflik horizontal di antara sesama penduduk.
Di Medinah, ada beberapa langkah politis yang ditempuh oleh Nabi pasca hijrah ke Medinah. Ada dua langkah politis yang patut dicatat sebagai usaha spektakuler Nabi dalam rangka meletakkan dasar-dasar syari’at Islam, yaitu :
1. Menjalin ikatan persaudaraan antara orang-orang yang berhijrah dari Mekah (disebut al-Muhajirin) dengan orang-orang yang menolong dari Madinah (Anshar).
Di satu sisi persaudaraan ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah para pengungsi dan orang-orang terlantar (Muhajirin), sedangkan di sisi lain untuk mempererat persaudaraan di antara mereka. Nabi menganjurkan agar orang-orang Ansar sudi membagikan harta miliknya untuk mengurangi beban saudaranya Muhajirin dan masing-masing kaum Muhajirin dianjurkan agar mengangkat dan mengambil saudara dari kaum Ansar, dan sebaliknya.
Langkah Nabi ini merupakan strategi yang sangat jitu yang patut diteladani. Nabi menyadari bahwa persoalan pengungsi dan penanganan orang-orang terlantar serta mempersaudarakan di antara penduduk asli dengan “para pendatang” itu adalah masalah yang sangat krusial, karena itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum persoalan lainnya.
Dibalik anjuran Nabi saw tentang persaudaraan Muhajirin dan Ansar tersimpan sebuah strategi yang jitu. Beliau mengantisipasi propaganda “provokator”, dalam hal ini kaum Yahudi Medinah yang berniat memporak porandakan persatuan umat Islam di Madinah khususnya antara kaum Muhajirin dan Ansar, yang memang secara sosial dan suku memilki banyak perbedaan.
Adapun penamaan Muhajirin bagi orang-orang yang berhijrah bersama Nabi, dan Anshar (orang-orang yang menolong dari Madinah) sama sekali bukan berarti dikotomi atau disklasifikasi penduduk berdasarkan asal-usul mereka. Sebab dalam perkembangannya, ketika persaudaraan di antara mereka telah terwujud, penamaan itu telah hilang dengan sendirinya. Terlebih tidak ada satu aturan pun yang dibuat oleh Nabi saw. yang hanya dikhususkan kepada salah satu di antara kedua kelompok tersebut, sehingga di dalam Islam tidak dikenal istilah “warga kelas dua” ataupun “warga kelas satu”.
2. Piagam Madinah
Salah satu kebijakan politik yang sering dianggap sebagai ‘kejeniusan Muhammad’ (‘Abqariyyat Muhammad), adalah ketika dia memprakarsai suatu ‘kontrak politik’ antara umat Islam dan kelompok-kelompok sosial lain di Madinah saat itu. Dokumen kontrak ini, dalam sejarah Islam, dikenal sebagai ‘Mitsaq al-Madinah’ atau Perjanjian Madinah, atau Piagam Madinah.
Piagam Madinah merupakan bukti legitimasi warga Madinah atas kepemimpinan Muhammad, terutama dari orang-orang Yahudi di Medinah, setelah sebelumnya legitimasi serupa diperoleh dari suku Aus dan Khazraj, penduduk asli Medinah yang telah masuk Islam melalui baiat al-Aqabah.
Piagam itu sendiri merupakan dokumen politik yang menjamin kebebasan iman, kebebasan pendapat, perlindungan atas negara, hak hidup, hak milik, dan pelarangan kejahatan. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam itu sesungguhnya dapat dikatakan sangat modern untuk ukuran zaman itu bahkan masih relevan untuk dewasa ini lantaran nilai-nilainya yang bersifat universal.
Menurut Suyuthi Pulungan piagam Madinah mengandung beberapa prinsip yang meliputi prinsip kesatuan umat manusia baik bagi muslim maupun nonmuslim, persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, tolong menolong dan membela yang teraniaya, hidup bertetangga, keadilan, musyawarah, pelaksanaan hukum dan sanksi hukum, kebebasan beragama dan hubungan antara pemeluk agama (hubungan antar bangsa/internasional), pertahanan dan perdamaian, amar ma’ruf nahi mungkar, kepemimpinan, tanggung jawab pribadi dan kelompok dan prinsip ketakwaan dan ketaatan (disiplin).
Sementara itu, Zubaedi mengatakan konstitusi itu termasuk salah satu bukti yang menunjukkan kapabilitas Muhammad dilihat dari perspektif legislasi, di samping pengetahuannya yang memadai tentang berbagai aspek kehidupan sosial. Penulisan konstitusi dalam waktu yang tidak begitu lama setelah hijrah menunjukkan negara Islam sesungguhnya telah dirancang sebelum hijrah. Lebih jauh ia menjelaskan Dalam konstitusi itu ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomodasi berbagai hak dan kewajiban para warga. Piagam itu memuat hak-hak golongan minoritas, di antaranya mengakui kebebasan beragama, yakni sebuah kebebasan yang menghormati keanekaragaman agama dan menjamin para pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Konstitusi itu juga memandang segala bentuk gangguan dan ancaman terhadap sekelompok orang Islam sebagai ancaman terhadap semua orang Islam dan melarang orang-orang Islam untuk melindungi pembuat kekacauan yang akan menciptakan instabilitas kehidupan sosial. Konstitusi Madinah itu juga mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak-hak sipil dan hak hidup, serta memperkenalkan ide nasionalisme dan negara dalam arti luas, toleran, dan humanis. Prinsip itu menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap individu, tanpa membedakan ras, bahasa, ataupun kepercayaan.
Tidak mengherankan jika masyarakat Madinah yang dibangun Nabi itu mengundang decak kagum Robert N Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka. Ia menyebut masyarakat Madinah sebagai masyarakat yang sangat modern saat itu, bahkan terlalu modern sehingga setelah Nabi wafat, sistem itu tak bertahan lama.
Legitimasi masyarakat terhadap seorang pemimpin merupakan suatu keniscayaan. Jika tidak, maka dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin akan terus menerus mendapat rongrongan dari masyarakatnya. Saat ini, masalah legitimasi seorang pemimpin boleh jadi tidak lagi merupakan isu penting, terutama setelah diterapkannya undang-undang otonomi daerah. Di mana para pemimpin seperti Gubernur, Bupati dan/atau Walikota telah dipilih secara langsung oleh rakyat. Hanya saja, isu-isu money politic, pengerahan massa, penggunaan ijazah palsu dan isu-isu negatif lainnya, masih saja mengiringi pemilihan langsung tersebut. Hal ini merupakan kontraproduktif terhadap legitimasi yang diharapkan, sebab masyarakat bukannya akan mendukung, melainkan akan terus merongrong kepemimpinan yang diraihnya.
Kelanggengan legitimasi rakyat terhadap seorang pemimpin juga sangat tergantung pada legislasi yang dibuat pada masa pemerintahannya. Peraturan-peraturan yang dihasilkan harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya memihak golongan, etnis atau agama tertentu saja.
Selama sepuluh tahun kehidupan Nabi Muhammad saw. sebagai kepala negara di Madinah, Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pemantapan fondasi sosial ekonomi politik warga Madinah. Saat itu, kaum Yahudilah yang menguasai roda perekonomiaan. Orang-orang Yahudi tersebar di berbagai kantong daerah ekonomi di Madinah dan berprofesi sebagai pelaku ekonomi. Bani Qainuqa, misalnya, adalah kelompok Yahudi yang paling terlibat aktif dalam perdagangan di Madinah. Adapun Banu Nadhir dan Quraizha menguasai pertanian kurma yang subur di selatan kota Madinah.
Setting sosial seperti ini tidak mendukung stabilitas politik negara Madinah pada saat itu. Karena itu turunnya perintah mengeluarkan zakat dan sedekah sebagai bagian dari syariat Islam merupakan solusi yang tepat bagi proses pemerataan ekonomi umat Islam. Di samping itu pada periode Madinah ini al-Qur’an melarang secara tegas praktek riba. Larangan riba ini membawa implikasi baik secara ekonomi maupun politik bagi praktek riba kaum Yahudi
Atas dasar itu pula dapat dipahami mengapa kaum Yahudi Madinah lebih memihak kafir Quraisy Mekah dan menghianati piagam Madinah. Pertama, karena Yahudi Madinah memandang bahwa klehadiran Islam di Madinah dengan serangkaian ajaran moralnya mengancam posisi mereka sebagai elit ekonomi Madinah. Kedua Yahudi Madinah melihat bahwa kehancuran ekonomi Mekah akan menimbulkan ekses bagi perdagangan mereka di Hijaz, khususnya di Thaif, di mana mereka memiliki pusat perdagangan Yahudi yang aktif di sana. Meski Nabi saw sendiri melihat bahwa menghancurkan potensi perdagangan Mekah berarti malah memperkuat jaringan ekonomi Yahudi.
Alasan terakhir ini tampak agak paradoks memang, akan tetapi kekhawatiran Muhammad saw ternyata lebih beralasan. Setelah kekuatan kaum Quraisy beserta sekutunya telah dipropagandakan pada perang Khandaq (tahun 5 H), mereka bukanlah lagi musuh yang tangguh bagi kaum muslimin. Nabi saw amat menyadari bahwa penaklukan Mekah adalah soal waktu saja. Akan tetapi beliau sendiri sadar betul akan potensi perdagangan Mekah berikut skill warganya dalam berniaga. Sehingga tatkala Muhammad saw. beserta kaum Muslimin memasuki Mekah (Fath Makkah) pada tahun ke 8 H, beliau tak ingin menaklukkannya dengan kekerasan agar dapat memulihkan kembali kota perdagangan yang telah berantakan itu dan memanfaatkan kemampuan warganya.
Penutup.
Sebagai catatan akhir, penulis perlu menyampaikan beberapa kesimpulan dari uraian di atas. Pertama, Nabi Muhammad saw menjadi kepala negara di Madinah dengan memperoleh legitimasi kekuasaan politik dari akumulasi beberapa peristiwa politik seperti bai’at Aqabah dan kedudukan beliau sebagai abritrator dalam piagam Madinah. Di samping itu, fakta historis menunjukan bahwa beliau selama sepuluh tahun di kota Madinah berada di posisi puncak kepemimpinan politik negara Madinah, sebagai konsekuensi logis dari kemenangan diplomatis maupun militer. Kedua starategi dan kebijakan pemerintahan yang beliau jalankan di Madinah lebih beriorentasi pada poembangunan sosial ekonomi politik. Pembangunan di sektor tersebut berhasil mempersiapkan Madinah sebagai pusat kekuasaan yang meluaskan ekspansi dakwah Islam ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan lebih dari itu menjadi embrio bagi lahirnya imperium dan peradaban Islam pada beberapa abad mendatang.
Kejeniusan Rasulullah SAW Menata Politik Negara

Dr. Muhammad Widus Sempo, MA. Dalam tulisannya berjudul Kejeniusan Rasulullah SAW Menata Politik Negara, menulis sebagai berikut.
Tulisan ini bukan jawaban dari pertanyaan sebagian kalangan yang mengatakan: “Apakah Rasulullah Saw seorang politik ulung? Apakah kota Madinah terhitung negara Islam pertama yang memiliki kedaulatan dilihat dari keberhasilan manuver-manuver politik Rasulullah Saw dalam menata pemerintahan?” Ia hadir bukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang demikian itu karena kejeniusan Rasulullah Saw dalam memerankan politik Negara Islam telah terbukti dan diamini kebenarannya oleh para ahli tahkik dan pemerhati politik dunia Islam. Di samping itu, kepemimpinannya tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan kepemimpinan siapa pun dari mereka yang ditakdirkan jadi pemimpin, corak dan naskah kepemimpinan tunggal yang hanya sekali terjadi dan tidak akan pernah terulang. Yang demikian itu karena kepemimpinannya selalu terkait dengan masalah keimanan. Rasulullah Saw tidak melakukan manuver-manuver politik, jihad, perjanjian damai, kecuali dengan dasar iman yang menjadi penggerak utama perbuatannya, iman yang menjadi tema sentral dari ajaran yang diembannya. Olehnya itu, ia senantiasa dimonitoring oleh wahyu samawi dalam menjalankan kepemimpinannya.

Abbas Aqqad berkata:

“Hakikat yang dilihat oleh mereka yang jernih menghukumi setiap masalah, muslim atau non-muslim, sesungguhnya invasi Muhammad invasi keimanan dan kekuatan Muhammad kekuatan iman. Tidak ada tanda yang paling mendasar dari setiap usahanya kecuali tanda ini, dan tidak ada alasan lain dari semua itu selain alasan ini. Dia tidak goyah dalam menanamkan nilai-nilai keimanan yang mengesakan Allah meski godaan-godaan duniawi datang menghampirinya, fitnah duniawi yang tidak akan pernah ditemukan di mana pun dan kepada siapa pun kecuali Rasulullah Saw.

Beliau didatangi Atabah bin Rabiah, pemuka kaum Quraisy, di hari-hari pertama dakwah Islam menyinari sudut-sudut kota Mekah. Atabah dengan lembut dan penuh kesopanan menggoda Rasulullah Saw dengan godaan-godaan duniawi supaya ia meninggalkan tugas sucinya setelah mereka putus asa mengintimidasinya: “Wahai putra saudaraku, Anda itu dari kami, Anda yang paling terbaik dari kami dilihat dari nasab dan strata sosial. Tetapi, Anda mendatangi kaum Anda sendiri dengan perkara besar yang telah memecah jamaah mereka, bukan hanya itu, Anda pun memudarkan mimpi-mimpi mereka, memandang hina tuhan-tuhan dan agama mereka, mengkafirkan nenek moyang mereka. Wahai putra saudaraku, dengarkanlah aku! Saya memberikan Anda beberapa pilihan, semoga Anda menerima salah satunya.” Rasulullah Saw menjawab: “Katakanlah wahai Abu al-Walid!” Jawabnya: Wahai putra saudaraku! Jika engkau menginginkan harta dari perkara (Islam) yang engkau datangkan, kami siap mengumpulkan untukmu dari harta-harta kami sehingga Anda yang terkaya, dan jika Anda ingin kemuliaan, kami pun siap menobatkan Anda tuan terhadap kami sehingga kami tidak memutuskan sebuah perkara kecuali denganmu, dan jika Anda ingin kekuasaan, kami juga siap mengukuhkanmu sebagai raja kami, dan jika yang mendatangimu itu pengaruh jin yang sulit ditepis, kami akan mencari obatnya dan menafkahkan harta kami demi kesembuhanmu.” Rasulullah Saw menjawab: “Apakah ucapan Anda selesai wahai Abu al-Walid? Jawabnya: “Ya.” Rasulullah Saw pun membacakan kepadanya Q.S Fussilat [41]: 2-4, jawaban kuat tidak terbantah bahwa mustahil baginya meninggalkan misi kenabian suci ini hanya dengan fitnah duniawi yang murah.”

Selanjutnya, Anda diajak melihat hakikat lain, arti kedaulatan negara. Baik Allah SWT atau pun hamba-Nya punya hak dari negara yang berdaulat. Umat ingin jiwa, agama, harta, kehormatan, dan kreasi-kreasi daya pikir mereka terlindungi. Tentunya, hak-hak tersebut mustahil tercapai tanpa berdirinya negara yang punya kedaulatan. Di lain sisi, umat yang negaranya tidak memiliki kedaulatan senantiasa dirongrong ketakutan dan dihantui kemusnahan. Jika mereka takut dan musnah, wajah dunia murung ditinggal pergi syiar-syiar agama dengan perginya hamba-hamba abid yang musnah tidak terlindungi oleh kekuatan negara yang berdaulat. Kebutuhan mereka terhadapnya di atas segala kebutuhan fisik, kebutuhan yang telah menjadi hak umum setiap orang. Olehnya itu, tegaknya kedaulatan negara kewajiban bersama demi tercapainya hak-hak Allah SWT dan umat.

Prof. Dr. Muhammad Imarah berkata:

“Bukanlah hal berlebihan jika kita melihat negara khilafah yang kedaulatannya dijaga oleh para sahabat dari ancaman orang-orang murtad dan memposisikannya sebagai perangkat utama dari tegaknya syiar-syiar Islam, tujuannya jauh lebih tinggi dari sekadar menegakkan kewajiban zakat yang diingkari mereka yang murtad. Olehnya itu, negara -dilihat dari sisi ini- telah berperan aktif menyebarkan Islam di luar semenanjung Arab dengan kembali mengobarkan panji Islam memerangi kemurtadan orang-orang Arab.

Seandainya saja negara khilafah ini tidak ada, Islam senantiasa terancam bahaya yang setiap saat siap menerkam. Tanpanya, Islam mungkin sebatas nama saja yang dikenang sejarah, seperti agama-agama lain, atau sekadar agama yang dianut sebagian kecil umat manusia. Sesungguhnya negara ini telah menjadi alat bantu utama dalam mewujudkan janji Allah menjaga Al-Quran dari tangan-tangan kotor yang ingin mencoreng kesuciannya sebagai kitab suci umat Islam seperti yang difirmankan Q.S. Al-Hijr [15]: 9:
Hakikat lain yang sepatutnya Anda ketahui juga sebelum Anda diajak mengenal sebagian dari keberhasilan politik Rasulullah Saw, hakikat Sunnah yang telah menjadi pegangan utama politik Islam. Hakikat yang mengajak Anda untuk peka mengkategorikan segala perilaku Rasulullah Saw dan menempatkannya di icon yang tepat dan benar. Apakah Nabi saw berperilaku sebagai seorang rasul yang bertugas menyampaikan wahyu, atau selaku mufti (pemberi fatwa), atau sebagai hakim yang menyelesaikan apa yang dipersengketakan manusia, atau ia diposisikan sebagai pemimpin negara yang sedang menangani urusan-urusan politik?

Salah melihat denah Sunnah hijab tersendiri terhadap makna-makna yang mungkin saja dapat teraba dan terbaca jika seandainya ia terlihat dengan kaca mata pendekatan yang benar. Namun, tidak berarti bahwa jika Anda mengabaikan ini Anda tidak punya kesempatan memahami dan menuai petunjuk hidup Sunnah. Yang demikian itu karena dari sudut mana pun Anda melihatnya, Anda akan mendapatkan percikan cahaya kesuciannya, seperti Al-Quran yang makna-maknanya senantiasa mengalir tidak henti-hentinya mengisi kekosongan jiwa dan menyejukkan kalbu para pemerhati dan perindunya sesuai tingkat kesiapan masing-masing. Dari sudut pandang apa pun Anda mendekatinya, Anda tidak akan dibiarkan pulang dengan tangan kosong, jika bukan mutiara makna-maknanya, maka keagungan dan kebersahajaan ayat-ayatnya sebagai kalam ilahi yang terjaga sepanjang zaman dari kejahilan mereka yang tidak bertanggung jawab. Seperti Al-Quran punya kunci-kunci ma’nawi dalam memeras sari pati maknanya, Sunnah pun seperti itu, dan apa yang dikenalkan kepada Anda di atas terhitung salah satu kunci utama dalam memberikan pendekatan makna. Inilah yang diyakini penulis kebenarannya.

Olehnya itu, kadang kita menjumpai sahabat menanyakan Rasulullah Saw dari sebagian perilakunya: “Apakah ini wahyu samawi yang tidak mengenal tawar-menawar, ataukah ini ijtihad Anda wahai Rasulullah Saw?” Seperti yang dilontarkan Hubab bin al-Mundzir yang menyarankan Rasulullah Saw menyusun strategi perang di bawah sumur yang ada di bukit Badr.

Pendekatan seperti ini dapat dijumpai di tulisan para ulama, di antaranya Imam Qarafi (w 684 H/1285 M). Di sini beliau melihat bahwa kelompok pertama dan kedua –perilaku Nabi Saw dalam keadaan ia diposisikan selaku rasul (penyampai wahyu) dan mufti (pemberi fatwa)-, keduanya bagian dari agama yang disyariatkan. Sementara itu, kelompok ketiga dan keempat –perilakunya dalam keadaan ia ditempatkan sebagai hakim dan imam (pemimpin negara), keduanya bukanlah bagian mendasar agama yang absolut pelaksanaannya, seperti shalat dan puasa. Tetapi, keduanya merupakan ijtihad yang memperhatikan objek ijtihad yang kondisional, yang tidak lepas dari pengaruh waktu dan situasi yang senantiasa berubah. Di sini, Rasulullah Saw sebagai Imam (pemimpin negara) punya peran yang cukup luas, berperan sebagai hakim dan mufti. Olehnya itu, ia berhak melakukan sesuatu dengan mengatasnamakan dirinya hakim dan imam, seperti: menata strategi perang dan menyiapkan bala tentara, membagi hasil perang (ganimah), menyepakati dan menandatangani perjanjian damai, mengatur keuangan negara, menata perangkat-perangkat negara dengan memberi jabatan tertentu kepada yang layak menyandangnya dari sebagian sahabat, seperti: panglima perang, wali (gubernur di bahasa penulis), hakim, dan buruh kerja.

Setelah imam Qarafi, Anda dapat menjumpai Waliyullah ad-Dahlawi yang pernyataannya tidak jauh beda dengan di atas. Dia menulis bagan Sunnah dan memecahkannya ke dalam dua anak panah:

Anak panah pertama: Apa yang datang dari wahyu yang wajib disampaikan Rasulullah Saw. Di bagian ini termasuk ilmu-ilmu akhirat, keajaiban-keajaiban alam gaib, tata cara pelaksanaan ibadah dan hukum-hukumnya. Sebagian ilmu-ilmu ini datang dari wahyu dan sebagian lainnya datang dari pemahaman Rasulullah Saw terhadap tujuan-tujuan penetapan syariat (Maqashid Syariah) yang diposisikan juga bagian dari wahyu.

Ini telah digarisbawahi Q.S. Al-Hasyr [59]: 7
قَالَ تَعَالَى: )وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(.

Anak panah kedua: Apa yang di luar dari kategori wahyu yang wajib disampaikan, seperti pendapat dan ijtihad Rasulullah Saw di masalah tertentu yang telah digarisbawahi sabdanya berikut ini:

Dan sabdanya di kisah pohon kurma yang pengawinan dan pembuahannya sepenuhnya dikembalikan kepada alam dan hukumnya tanpa ada campur tangan manusia:

Yang termasuk juga dalam kategori bidikan anak panah kedua ini ilmu-ilmu dunia, seperti: kedokteran, pertanian, kerajinan tangan, dan semua yang bertumpu pada keahlian dan percobaan, serta segala hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik pemimpin negara di peperangan dan pembagian hasil perang (ganimah), demikian pula dengan masalah-masalah pengadilan.

Di samping itu, ada hakikat lain yang tidak kalah pentingnya dengan apa yang telah mengorek perhatian Anda, sekularisme yang menguliti agama dari perannya, mengenyampingkan ajaran-ajaran agama dalam menahkodai kehidupan duniawi, sekularisme yang memetakan peran agama dan membatasi gerak langkah dan jangkauannya. Agama yang diinginkan mereka agama yang hanya mementingkan kehidupan ukhrawi semata, agama yang hanya diperdengarkan di tempat-tempat ibadah saja, yang mereka inginkan apa yang digemakan dengan begitu kuatnya oleh para pengikut sejati mereka: “Bagi kaisar urusan duniawi, dan bagi gereja urusan ukhrawi, jangan pernah mencampuradukkan kedua tatanan kehidupan ini!”

Mereka terpukul oleh apa yang menghantui mereka dari penindasan gereja yang mengatasnamakan agama di zaman kegelapan. Mereka seperti baru saja tersadar dari mimpi buruk pengadilan-pengadilan gereja yang tidak mengenal belas kasih bagi mereka yang menyalahi keyakinan dan kehendak gereja yang memberikan dirinya hak mutlak menilai, menentukan, dan menjatuhkan hukum kepada siapa saja yang dianggapnya menentang ajaran gereja. Zaman pengekangan yang membelenggu daya kreasi pikir yang tidak berdaya melahirkan teori-teori ilmiah dan filsafat yang dapat mendongkrak kemajuan peradaban Eropa.

Yang terimbas dari aliran pemikiran yang sakit dan menyakitkan seperti di atas, matanya seperti dimasuki debu yang menghalanginya melihat dengan begitu jelas keberhasilan Rasulullah Saw sebagai kepala negara dalam menahkodai tata negara Islam di Madinah.

Yang menjadi pertanyaan: “Apa yang menyebabkan peradaban Barat maju di era sekularisme yang begitu kuatnya menancapkan gigi-gigi taringnya di seluruh sendi kehidupan mereka? Apakah umat Islam sepatutnya menanggalkan pakaian agama mereka dalam kehidupan dunia seperti umat Eropa dan Amerika yang meraih kemajuan duniawi yang jauh dari campur tangan agama?

Tentu tidak, yang diyakini bersama, kejayaan umat Islam dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadits. Semakin jauh kita melangkahkan kaki dari kedua sumber hidup ini, semakin jauh kita tertinggal di gerbong paling belakang kereta peradaban. Sementara itu, kemajuan umat-umat Barat dengan mengamini apa yang diejakan sekularisme mereka. Semakin kuat pegangan mereka terhadapnya, semakin dekat bagi mereka keberhasilan dan kejayaan duniawi. Tetapi, mereka lupa bahwa pohon kejayaan mereka itu rapuh, tidak kuat menghadapi badai, buahnya yang indah tidak mampu memenuhi kekosongan jiwa mereka yang rindu kepada ketenangan jiwa, ketenangan yang hanya ditemukan bagi mereka yang mempercayai kehidupan ukhrawi yang dituturkan agama. Di samping itu, kitab suci mereka yang telah disentuh perubahan dan pemalsuan tangan-tangan jahil mereka sendiri tidak layak lagi menjadi pegangan hidup dalam tingkatan dunia-akhirat, sehingga dengan sendirinya mereka mencari penopang dan sandaran kehidupan duniawi lain, dan mereka pun menemukannya di jabaran-jabaran sekularisme.

Olehnya itu, sekularisme bagi mereka obat penawar ampuh dari pahitnya zaman kegelapan Eropa yang menayangkan kegelapan dan kemunduran dari pelbagai aspek kehidupan. Sementara itu, sekularisme bagi kita, umat Islam, racun mematikan yang ingin melucuti pribadi Islam kita dari ajaran-ajaran agama, sehingga kita dengan mudahnya menafikan agama dari sendi-sendi kehidupan.

Jadi, apa lagi yang menyebabkan kita mengimpor produk asing ini, mengadopsi, dan menelannya mentah-mentah, kecuali taklid bodoh yang membabi buta meniru produk-produk mereka yang jauh dari nilai-nilai agama. Apa yang menyebabkan kita alergi dari segala yang islami dan lebih tamak kepada apa yang kebarat-baratan, kecuali gengsi dan angkuh atas nama modernitas yang diberkahi sekularisme dan westernisasi.

Bukankah sekularisme dengan segala corak, filsafat, dan kerusakannya yang berusaha keras menjauhkan agama dari negara dan mendesain kehidupan dengan desain hawa nafsu, undang-undang buatan manusia, dan kesalahan-kesalahan mereka, bukankah paham seperti ini menyalahi syariat?

Jika mereka ingin melihat Islam hanya sebatas agama tanpa penghayatan dan penerapan hidup, bukankah keinginan seperti ini menyalahi tujuan kedatangan Islam, kedatangannya yang ingin mengibarkan panji syariat di muka bumi?

Yah, Islam itu bukanlah seperti teori arsitek atau cara kerja mesin yang tidak menuntut apa-apa dari seseorang kecuali meyakini dan menyebutkan dalil-dalil kebenarannya, ia pun bukan seperti filsafat akal yang dengan membacanya seseorang akan terhibur, atau ia hanya dipegang dan dibaca oleh para pemerhatinya jika timbul dalam diri mereka keinginan yang mendorong mereka untuk membaca dan mengamati. Islam bukan seperti ini dan itu, tetapi Islam metode hidup yang meliputi seluruh bentuk pembelajaran, baik rohani, praktek, atau yang bersifat ilmiah, ia pun menyuguhkan kaidah-kaidah yang jelas dalam mencapai kemaslahatan umum yang erat kaitannya dengan masalah-masalah pribadi, lingkungan, negara, dan umat.

Itulah Islam yang ingin dipudarkan bahkan ditutup cahayanya oleh mereka, tetapi, bagaimana mungkin mereka melakukannya, Islam metode kehidupan sempurna dunia-akhirat yang diridhai Allah, pemilik matahari kehidupan.
Kini, penulis yakin bahwa Anda dengan penuh percaya diri mengamini apa yang telah dikatakan oleh kebanyakan para ahli tahkik dan pemerhati sejarah politik Islam bahwa Rasulullah Saw pemimpin negara Islam pertama di Madinah yang menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya demi menjaga kedaulatan Islam dari rongrongan kafir Mekah dan Yahudi di Madinah.

Sekarang, Anda diajak berikutnya melihat beberapa bentuk keberhasilan manuver-manuver politik Rasulullah Saw yang di antaranya:

Pertama: Kemampuannya menyatukan kaum Aus dan Khasraj

Yang diketahui bersama, Rasulullah Saw tidak hijrah ke Madinah sebelum kota ini layak menerima kedatangannya.

Yang diketahui juga, kota Madinah, sebelum Rasulullah Saw hijrah ke sana, kota yang penuh hiruk-pikuk perselisihan kaum Aus dan Khazraj yang dipicu oleh fitnah-fitnah busuk orang-orang Yahudi. ([10]) Api kebencian di antara mereka senantiasa berkobar dan mustahil dipadamkan meski menghabiskan yang kecil dan besar, yang hina dan mulia dari perbendaharaan alam. Kebencian ini mewariskan dendam membara di hati mereka yang memicu terjadinya perang Buats yang kekal dikenang sejarah. Kenyataan ini telah diukir abadi Q.S. Al-Anfal [8]: 63, namun, dengan kehendak Allah SWT Rasulullah Saw berhasil memadamkan kobaran api kebencian itu dengan persaudaraan Islam yang menyejukkan hati mereka.

Apa yang Rasulullah Saw lakukan sehingga ia berhasil mendamaikan mereka?

Seperti adat kaum Arab di musim ibadah, mereka berbondong-bondong menuju kota Mekah untuk beribadah di Ka’bah. Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja Rasulullah Saw, tetapi ia memanfaatkannya dengan mendatangi mereka memaparkan dirinya dan agama yang ia emban. Di tahun itu, secercah harapan terbit dari kejauhan sana. Rasulullah Saw mendatangi kaum Khazraj pada bulan Rajab –seperti yang disepakati kebanyakan ahli sejarah- mengajak mereka masuk Islam setelah memaparkan kebenaran dan keindahannya.

Mereka pun dengan antusias mendengarkan dakwah Rasulullah Saw tersebut, mengingat masalah besar yang mereka tinggalkan di Madinah, perpecahan yang disebabkan oleh orang-orang Yahudi di antara mereka, Aus dan Khasraj. Di lain sisi, mereka pun menakuti ancaman orang-orang Yahudi yang selalu mengintimidasi mereka dengan kedatangan seorang Rasul yang akan memimpin orang-orang Yahudi membasmi mereka.

Kedua faktor ini sebab utama yang menarik perhatian mereka mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah Saw.

Mereka pun sejenak termenung merenungkan perihal buruk mereka di kota Madinah dan sifat-sifat kenabian Rasulullah Saw seperti yang diberitakan oleh ahli kitab orang-orang Yahudi, dan tidak lama kemudian setelah mereka bermusyawarah, mereka dengan tekad bulat yang didasari mufakat mengumumkan keislaman mereka.

Rasulullah Saw melakukan hal serupa terhadap kaum Aus. Namun, sejarah mencatat bahwa kaum Khazraj lebih cepat menerima dan mempercayai kebenaran kenabian dan kerasulannya dari kaum Aus. Mereka inilah yang menyebarkan Islam secara diam-diam di rumah-rumah mereka, jauh dari pengetahuan orang-orang Yahudi, sehingga kota Madinah sudah layak menjadi kota hijrah Rasulullah Saw.

Setibanya di Madinah, yang pertama kali dilakukan Rasulullah Saw sebagai kepala negara membangun masjid, rumah Allah yang tidak mengenal kata perbedaan di antara manusia, tempat ibadah yang kondusif menangani masalah-masalah kenegaraan yang membutuhkan keteduhan dan kejernihan berpikir. Di sini masjid Rasulullah Saw memainkan peranan tersebut dengan baiknya.

Kemudian, Rasulullah Saw sebagai pemimpin negara mengajak orang-orang Yahudi menyepakati sebuah perjanjian suci, perjanjian yang mewajibkan mereka untuk hidup damai berdampingan dengan orang-orang mukmin, Muhajirin dan Anshar, dan mempertahankan kedaulatan negara Madinah dari rongrongan orang-orang kafir yang sewaktu-waktu dapat mengancam stabilitas negara. Tetapi, Yahudi Madinah melanggar perjanjian tersebut dan tidak menepatinya, bahkan bersekutu dengan kafir Mekah mengepung bala tentara Islam yang dipimpin langsung Rasulullah Saw di perang Khandaq. Olehnya itu, wajar jika mereka diusir Rasulullah Saw dari kota Madinah karena telah melanggar piagam suci perdamaian tersebut.

Keberhasilan yang cemerlang ini bukti nyata kepiawaian Rasulullah Saw dan ketajaman analisa politiknya dalam menangani masalah-masalah kenegaraan yang menuntut ketepatan dan ketangkasan khusus.

Kedua: Perjanjian Hudaibiyyah

Di perjanjian Hudaibiyyah, Rasulullah Saw beserta 1.300 muslim keluar menuju kota Mekah dengan maksud ziarah, dan bukan menginginkan perang. Setelah berita ini didengar orang-orang musyrik, mereka pun menghalang orang-orang mukmin di Hudaibiyyah sebelum memasuki kota Mekah. Situasi ini menyebabkan ketegangan urat saraf di antara kedua belah pihak yang berujung perjanjian damai yang bersyarat. Mereka mensyaratkan orang-orang Islam mengurungkan niat menziarahi kota Mekah tahun ini, dan dibolehkan mengunjunginya tahun depan. Di samping itu, mereka pun menambahkan syarat yang tidak kalah kerasnya dengan di atas, mereka meminta pihak Islam mengembalikan siapa pun dari mereka yang ditemukan mendatangi Madinah dalam keadaan beriman atau tidak, dan mereka tidak diwajibkan memulangkan seseorang dari pihak muslim jika ditemukan mendatangi kota Mekah.

Syarat yang secara lahiriah telah mencoreng kehormatan mereka dan kedaulatan negara Islam, syarat yang sulit diterima oleh sebagian sahabat. Yang demikian itu karena yang mereka yakini kemampuan mereka meraih kemenangan jika terjadi peperangan dengan kafir Mekah. Mereka tidak peka melihat apa yang mendasari Rasulullah Saw menerima perjanjian tersebut, pandangan singkat mereka tidak mampu melihat sudut pandang Rasulullah Saw yang jauh meneropong kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang.

Dengan perjanjian ini kota Mekah dan Madinah diselimuti sejuknya kedamaian dan perasaan aman, terbentang benang pertemuan dan perjumpaan antara kedua belah pihak, sehingga orang-orang Islam dengan leluasa memperdengarkan mereka Al-Quran dan melakukan debat tentang kebenaran ajaran Islam. Kejadian-kejadian seperti ini tidak pernah dijumpai sebelum terjadinya perjanjian damai di Hudaibiyyah. Olehnya itu, banyak dari mereka yang memeluk Islam.

Kenyataan ini seperti arus deras yang terpancar kuat menerpa dan mengangkat keraguan sebagian dari mereka yang enggan menerima kecemerlangan Rasulullah Saw dalam menjalankan politik negara.

Di penghujung tulisan ini saya mengajak pemerhati Sunnah Rasulullah Saw dan tatanan politik Islam menyuarakan kesimpulan berikut ini:

“Peka terhadap pemetaan Sunnah Rasulullah Saw langkah pertama dan yang terpenting dalam memeras kekayaan khazanah makna-makna kenabian dan kerasulan, buta terhadap pemetaan ini boleh jadi menjadi hijab tersendiri terhadap khazanah tersebut. Keberhasilan manuver-manuver politik Rasulullah Saw dalam menjaga stabilitas negara Islam pertama di Madinah tidak dapat dipungkiri lagi. Yang mengingkarinya seperti menutup cahaya matahari dari muka bumi dengan kedua telapak tangannya. Islam tidak dapat dipisahkan dari tatanan hukum negara. Yang menanggalkannya dari organ-organ tubuh negara seperti menggali kuburan sendiri, mereka yang menginginkan kebebasan yang didasari nafsu hewani dan dekadensi moral yang meruntuhkan. Kenakakan gaun Islam Anda dan lambaikan tangan perpisahan meninggalkan corak-corak sekularisme yang mengaburkan dan membutakan pandangan hidup Anda! Sekarang, negara Islam yang berdaulat perangkat utama dalam menegakkan ajaran dan hikmah syariat.”

Menata Negara yang Berwibawa
• Memperbaiki konstitusi
• pemerintah yang bersih dan berwibawa
• menjadi pemimpin dan rakyat yang baik
• birokrat aparat negara
• hubungan yang kokoh dengan negara tetangga
• tegas terhadap pemberontak
• mengelola kekayaan negeri
Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi

Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H ., salah seorang pakar Hukum Tata Negara Indonesia, menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan. Hal itu berpijak pada masalah dasar yang dihadapkan kepada kita adalah “dapatkah generasi yang hidup sekarang ini mengikat generasi yang akan datang ?” Perkataan “sekarang” dalam kalimat di atas dapat pula diubah menjadi “yang lalu’, sehingga persoalannya akan berbunyi “dapatkah generasi yang lalu mengikat generasi yang hidup sekarang ini?”
Bila persoalan dimaksud diterapkan pada konstitusi atau undang-undang dasar, akan timbul pertanyaan apakah “konstitusi yang disusun oleh para pendahulu kita dapat di ubah?”. Dalam suasana yang tidak memungkinkan bagi para penyelenggara negara melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 945, pada tahun 1978, Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H. (selanjutnya disebut dengan Penulis) telah mempunyai keberanian untuk melakukan penelitian tentang kemungkinan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berupa constitutional amandemen.
Hampir dua puluh delapan tahun kemudian, perubahan UUD 1945 secara formal dilakukan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Tahun 1999. Hal ini menunjukkan kepakaran Penulis dan kemampuanya berpikir jauh ke depan. Guna mempelajari pola dan landasan pikir Penulis, penyusun mencoba mengupas buku Penulis yang berjudul “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi” berdasarkan pengetahuan Penyusun yang didapat dari sumber referensi dan bahan bacan lain.
Khusus pada bagian ini, penyusun mencoba menyarikan pemikiran-pemikiran Penulis yang dituangkan dalam buku dimaksud.

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal. Menurut sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemedekaan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945, atau hanya dalam waktu 49 (empat puluh sembilan) hari kerja. Karena disusun dalam waktu yang singkat dan dalam suasana yang kurang memungkinkan, oleh penyusunnya UUD 1945 dikatakan sebagai UUD kilat.
Hal ini seperti dinyatakan oleh Soekarno sebagai ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 : “.. bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan : ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna..”
Sebagai undang-undang dasar atau konstitusi sebagai dokumen, pada saat ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara 1945 dikenal juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Proklamasi :
a. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
b. berisi pandangan tokok-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
c. mengandung atau berisi suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Satu hal yang belum tercakup yang biasanya terdapat dalam konstitusi adalah “tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa”, karena belum memungkinkan untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Pada umumnya, undang-undang dasar atau konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu :
1. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini diantaranya terdapat pada Pasal 27, Pasl 28, Pasal 29, Pasal 31,dan pasal 37.
2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifaf fundamental. Untuk mencapai tujuan negara, sidang BUPK telah sepakat untuk menetapkan adanya enam lembaga dalam Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 juga ditetapkan bentuk pemerintahan, yaitu Republik. Materi ini diatur dalam Pasal 1, 2, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 23, dan 24.
3. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas serta wewenang ketatanegaraan terdapat dalam pasal 3, 5, 10, 11, 23, 32, 34, 37.

Ahli-ahli hukum tata negara dan atau hukum konstitusi mengklasifikasikan kosntitusi dalam beberapa golongan. Berdasarkan klasifikasi itu, Penulis menggolongkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam sebuah dokumen (writen or documentary constitution), konstitusi derajat tinggi (supreme constitution), konstitusi kesatuan, karena Negara Republik Indonesia berbentuk Negara Kesatuan, dan konstitusinya menganut sistem pemerintahan campuran. Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat disebut juga dengan hukum dasar (fundamental law) juga digolongkan Penulis dalam konstitusi yang ‘rigid’ (halaman 88), yang mempunyai ciri-ciri pokok :
a. mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain
b. hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa

Prosedur Serta Sistem Perubahan Undang-Undang Dasar
Apabila prosedur perubahan konstitusi-konstitusi yang termasuk rijid digolong-golongkan, diperoleh empat macam cara perubahan :
a. perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
b. perubahan konstitusi dilakukan oleh rakyat melelui referandum
c. perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian.
d. perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga-negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir
Dari pasal tersebut, Penulis mengemukakan bahwa: pertama, bahwa wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar berada di tangan MPR. MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan Daerah Tingkat 1, utusan partai politik, utusan golongan karya ABRI dan Bukan ABRI. Melihat susunan MPR tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga negara tersebut merupakan penjelmaan rakyat Indonesia.
Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa menetapkan serta mengubah Undang-Undang Dasar berada di tangan satu lembaga-negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga-negara ini menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diberi kekuasaan melaksanakan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat ini dilakukan hanya dan oleh satu badan atau lembaga-negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah sebabnya, oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tentang Sistem Pemerintahan Negara dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut merupakan penjelmaan rakyat Indonesia.
Kedua, menurut sistem ketatanegaraan seperti dianut Undang-Undang Dasar, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai tugas serta wewenang tertentu. Salah satu wewenangnya seperti dinyatakan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah Undang-Undang Dasar, disamping terdapat kewenangan yang lain yang tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar 1945. Menurut pendapat Penulis, wewenang ini merupakan tambahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. (halaman 146)
Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukan dan derajatnya berada dibawah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa tidak tepat apabila prosedur penetapan UUD tersebut diatur dalam ketetapan MPR.
Ketiga, mengenai prosedur pengambilan keputusan tentang perubahan UUD yang tidak melalui Pasal 37 UUD. Dalam Pasal 37 UUD diatur bahwa perubahan Undang-Undang Dasar sah apabila diterima oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Namun, di dalam Ketatapan MPR-RI Nomor I/MPR/1983 juga menentukan bahwa pengambilan keputusan secara lain, yaitu mufakat disamping dengan suara terbanyak. Penulis mengemukakan bahwa suara terbanyak yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 merupakan lex genaralis, sedangkan Pasal 37 merupakan lex specialis.
Mengenai arti “perubahan” dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, Penulis mengemukakan bahwa “perubahan” yang juga disebut dengan “amandemen” tidak saja berarti “menjadi lain isi serta bunyi” ketentuan dalam undang-undang dasar, tetapi juga “mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya”. (halaman 172)
Penulis juga mengemukakan bahwa wewenang MPR untuk mengubah Undang-Undang dasar termasuk dalam lingkup Hukum Tata Negara Indonesia dan atau Hukum Konstitusi Indonesia. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar adalah masalah hukum. Namun, MPR sebagai pelaksana kekuasaan (dalam) negara dapat memaksa pihak lain untuk mematuhi keputusan-keputusannya. Dengan demikian, kekuasaan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar juga merupakan bidng studi ilmu politik. Jadi, wewenang mengubah Undang-Undang Dasar adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik. (halaman 179)
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan tentang pembatasan dalam mengubah undang-undang dasarnya. Namun demikian, sulit dinyatakan bahwa tanpa adanya perturan tentang pembatasan, berarti semua bagian dari konstitusi dapat diubah. Hal itu juga belum berarti dapat diubahnya bagian-bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945. Ditinjau dari segi politik, dapat diubah atau tidaknya bagian-bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945 bergantung kepada baik kekuatan-kekuatan politik yang terdapat dalam masyarakat maupun yang terdapat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Andaikata MPR -yang anggota-anggotanya dipilih dalam pemilihan umum- dikuasai oleh kekuatan politik tertentu yang tidak menghendaki adanya perubahan terhadap bagian manapun dari Undang-Undang Dasar, kekuatan politik yang lain tidak akan berhasil dalam usahanya untuk mengubah Undang-Undang Dasar tersebut. Sebaliknya, andaikata lebih dari 2/3 jumlah anggota MPR terdiri dari anggota-anggota kekuatan politik yang menghendaki adanya perubahan terhadap bagian atau bagian-bagian tertentu Undang-Undang Dasar 1945, hal itu dapat saja dilakukan. (halaman 183)
Pada waktu tulisan ini diketengahkan pada tahun 1978, Penulis berpendapat adanya dua macam kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 :
1) Usul perubahan undang-undang dasar yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Apabila beberapa anggota DPR berpendapat perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, maka mereka dapat mengajukan usul perubahan dalam sidang-sidang DPR. Usulan tersebut dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila usulan diterima, usulan disampaikan dalam bentuk memorandum ke Majelias Permusyawaratan Rakyat untuk selanjutnya disiapkan oleh Badan Pekerja MPR, dengan membentuk Panitia Negara yang bertugas mempelajari dan mempersiapkan rancangan keputusan tentang perubahan, dan hasilnya silaporkan kembali ke Badan Pekerja MPR. Laporan yang diterima dari panitia tadi kemudian dipelajari dan dibahas oleh Badan Pekerja MPR. Badan Pekerja MPR dapat menolak atau menerima memorandum DPR.
Memorandum yang diterima oleh Badan Pekerja MPR disampaikan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPR, untuk selanjutnya dibahas. Perubahan UUD 1945 sah bila disetujui oleh ¾ dari peserta rapat majelis yang memenuhi kuorum.
2) Usul perubahan undang-undang dasar yang diajukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Anggota-anggota MPR (45 orang) mengajukan usul perubahan UUD ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apabila diterima, usulan diteruskan ke Badan Pekerja MPR untuk dipersiapkan. Badan Pekerja MPR membentuk Panitia Negara guna mempelajari dan mempersiapkan rancangan keputusan, dan hasilnya dilaporkan ke badan Pekerja MPR. Usulan perubahan disampaikan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPR, untuk selanjutnya dibahas. Perubahan UUD 1945 sah bila disetujui oleh ¾ dari peserta rapat majelis yang memenuhi kuorum.
Tugas untuk menetapkan UUD serta wewenang untuk mengubah UUD berada dalam satu lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Walaupun demkian, dengan dicantumkannya tugas untuk menetapkan UUD dalam satu pasal, dan bab tersendiri mempunyai arti bahwa penetapan Undang-Undang dasar hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali apabila Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku diganti dengan yang baru. Dengan demikian, MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dalam kedudukannya sebagai Konstituante atau Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar dan bukan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Pasal 37 dan Pasal 3 berisi dua kekuasaan MPR yang terpisah. Tugas MPR adalah untuk menetapkan UUD dan wewenang MPR untuk mengubah UUD. Menetapkan UUD dalam Pasal 3 tersebut berarti juga membuat Undang-Undang dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Dasar tidak mungkin diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa dalam Negara republik Indonesia hanya dimungkinkan adanya satu Undang-Undang Dasar. (halaman 234)
Di samping itu, perubahan undang-undang dasar tidak dapat dituangkan atau diatur dalam Ketetapan MPR karena Ketetapan MPR merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat/ditetapkan oleh MPR yang derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya, Penulis berpendapat agar perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan “lampiran” daripadanya. Dengan demikian, Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap seperti yang dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan undang-undang dasar yang tercantumsebagai”lampiran” merupakan satu kesatuan dengan pembukaan dan Undang-Undang Dasarnya dan tidak dapat dipisahkan.
Dikarenakan baik bentuk Undang-Undang Dasar maupun Ketetapan MPR tidak mungkin dipergunakan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk menuangkan perubahan Undag-Undang dasar, maka harus diciptakan ‘bentuk baru” atau “tidak diberi bentuk sama sekali”. Dalam hubungan ini dapat dipikirkan ‘bentuk baru’ dengan nama : Perubahan atau Amandeman. Dengan demikian, apabila Undang-Undang dasar 1945 diubah, maka perubahan tersebut merupakan ‘lampiran’ daripadanya dan dapat diberi nama Perubahan/Amandeman Pertama, Perubahan/Amandemen Kedua, Perubahan/Amandemen Ketiga, dan seterusnya. Dalam hubungan ini Penulis cenderaung menggunakan istilah amandeman.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur keharusan untuk mengumumkan keputusan-keputusan MPR, termasuk amandemen. Namun, agar keputusan-keputusan MPR dapat segera diketahui rakyat Indonedia, maka seharusnya amandeman setelah diumumkan dalam Lembaran Negara, secara serentak diumumkan melalui media masa. Karena belum ada atruannya, perlu diadakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. (halaman 252)
Sehubungan dengan pelaksanaan wewenang mengubah Undang-Undang Dasar, Penulis berpendapat bahwa pembicaraan tentang perubahan undang-undang dasar harus dilakukan dalam sidang-sidang dengan acara khusus untuk itu agar memberi kesempatan kepada para anggota MPR untuk mempelajari pikiran-pikiran yang hidup di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, segala hal yang dikemukakan dalam sidang-sidang MPR akan mempunyai landasan yang cukup kuat. (halaman 256). Sebaliknya, Keputusan MPR yang ditetapkan tanpa prosedur khusus dimaksud harus dinyatakan tidak sah karena usul perubahan undang-undang dasar tersebut tidak diberitahukan lebih dahulu kepada para anggota MPR sehingga tidak mendapat cukup kesempatan untuk mempelajari masak-masak usul tersebut.
Penetapan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia
Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 resmi disahkan berlaku sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan[1]. Padahal, apabila kita mengkaji asal-usul konstitusi, secara praktis konstitusi disusun dan diadopsi karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru, sejauh berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka[2]. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 pada pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk sesegera mungkin membentuk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 hanya ditempatkan sebagai alat kelengkapan suatu negara yang baru saja menyatakan kemerdekaanya, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 dikenal juga dengan Undang-Undang Dasar Proklamasi. Hal ini juga bisa terlihat dari pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai hasil perjuangann politik di masa lampau yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945.
Seperti telah sebutkan di atas, Penulis mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya memang dimaksudkan sebagai Undang-Undang sementara yang menurut istilah Ir. Soekarno, sebagai Ketua PPKI, merupakan ‘revolutie-grondwet’ atau Undang-Undang Dasar Kilat, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. Pernyataan “kesementaraan” ini juga dicantumkan pula dengan tegas dalam ketentuan asli Pasal I dan II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri yang berbunyi [3]:
(1) Dalam enam bulan sesudah ahirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini
(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.
Adanya ketentuan Pasal II Aturan Tambahan ini juga menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bersifat tetap barulah akan ada setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkannya secara resmi[4]. Akan tetapi, sampai Undang-Undang Dasar 1945 diubah pertama kali pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada berdasarkan Undag-Undang Dasar 1945 belum pernah sekalipun menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H., sebagai seorang guru besar hukum tata negara yang dikenal sangat kritis, terus menerus menyampaikan pendapatnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus lebih dulu ditetapkan menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, barulah kemudian diubah sesuai ketentuan Pasal 37[5].
Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H., dalam bukunya tersebut tidak mengemukakan prosedur untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum diadakan perubahan. Untuk permasalahan ini, Penyusun memilih berpendapat untuk setuju dengan pendapat Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H. dan pendapat di kalangan akademis yang menyatakan bahwa sebelum Undang-Undang Dasar 1945 dapat diadakan perubahan, terlebih dulu harus ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang 1945 Sebagai Konstitusi Yang Luwes
Setiap negara yang ada di dunia mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Apabila semua konstitusi-konsitusi semua negara diperbandingkan satu dengan yang lain, dapat dilakukan penggolongan atau klasifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ahli-ahli hukum tata negara dan atau hukum konstitusi berusaha mengadakan klasifikasi yang menurut anggapan mereka dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu metode pengklasifikasian konstitusi dimaksud adalah klasifikasi menurut metode yang dengannya konstitusi dapat diamandemen. Metode pengklasifikasian ini biasanya digambarkan sebagai pengklasifikasian ke dalam konstitusi yang fleksibel dan konstitusi yang kaku (rigid), sebuah pengklasifikasian yang berasal dari Lord Bryce dan dijelaskan dalam bukunya Studies in History of Jurisprudence. Ketika tidak ada proses khusus yang diperlukan untuk mengandemen Konstitusi, maka konstitusi itu disebut fleksibel, namun sebaliknya, apabila dalam mengandemen konstitusi diperlukan proses khusus maka konstitusi itu disebut kaku[6].
Berbeda dengan pendapat Penulis yang menggolongkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konstitusi yang rigid, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengemukakan bahwa secara teoritis dan normatif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi yang bersifat ‘fleksibel’ atau tidak ‘rigid’ [7]. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat ketentuan yang bersifat umum, maka kosntitusi itu kadang-kadang disebut ‘soepel’ dalam arti lentur dalam penafsirannya. Makin ringkas susunan suatu Undang-Undang Dasar, maka makin ‘soepel’ dan ‘fleksibel’ penafsiran Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar.
Dalam kaitan ini, Penyusun sependapat dengan pendapat terakhir. Empat perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang dilaksanakan ‘tanpa’ proses khusus menambah keyakinan Penyusun bahwa Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam klasifikasi konstitusi yang flexible atau tidak kaku (rigid).
Kelemahan Undang-Undang Dasar 1945
Terlepas dari persoalan apakah Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara ataukah dianggap sebagai Undang-Undang Dasar tetap, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki berbagai kelemahan yang melekat di dalamnya. Berbagai kelemahan itu menyebabkan kegagalan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjaga dasar pelaksanaan prisnsip demokrasi dan negara berdasar atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [8]:
a. Struktur Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden tidak hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan, tetapi juga menjalankan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, disamping hak konstitusioal khusus (hak prerogratif)
b. Struktur Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup memuat sistem check and balances antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak melampaui wewenang.
c. Terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi, misalnya tentang pemilihan kembali presiden, “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” yang dapat memandang Dewan Perwakilan Rakyat tidak melakukan kedaulatan rakyat, dan ketentuan lainnya.
d. Sruktur Undang-Undang Dasar 1945 banyak mengatur ketentuan organik (undang-undang organik) tanpa disertai arahan tertentu materi muatan yang harus dipedomani. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan-perbedaan antara undang-undang organik yang serupa atau obyek yang sama, meskipun sama-sama dibuat atas dasar Undang-Undang Dasar 1945.
e. Tidak ada kelaziman Undang-Udang Dasar memiliki penjelasan yang resmi. Apalagi kemudian, baik secara hukum atau kenyataan, Penjelasan diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Padahal, Penjelasan Undang-Undang 1945 bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (BPUPKI dan PPKI), melainkan hasil kerja pribadi Supomo.
Disamping itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dijumpai beberapa kekosongan : muatan tentang hak asasi manusia yang sangat terbatas, tidak ada ketentuan yang mengatur pembatasan kembali sebagai presiden, tidak ada aturan pembatasan waktu pengesahan RUU yang telah disetujuai DPR.
Sebagi akibat dari berbagai kelemahan tersebut, pengalaman praktis politik selama orde lama dan orde baru, Undang-Undang dasar 1945 telah menjadi instrumen politik yang ampuh untuk membenarkan berkembangnya otoritarianisme yang menyuburkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat Penulis menyusun buku berkenaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Kepada lembaga inilah presiden, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bertunduk dan bertanggung jawab. Dalam lembaga ini pula kedaulatan rakyat Indonesia telah terjelma seluruhnya, dan lembaga ini pula yang dianggap sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dari lembaga tertinggi MPR inilah, mandat kekuasaan kenegaraan dibagi-bagi kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya sesuai prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal.
Sekarang, dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan Kempat, Organ MPR juga tidak dapat lagi dipahami sebagai lembaga yang lebih tinggi kedudukannya daripada lembaga negara yang lain atau yang biasa dikenal dengan sebutan lembaga tertinggi negara[9]. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang sederajad levelnya dengan lembaga-lembaga lain seperti DPR, DPD, Priseden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan dalam fungsinya, organ MPR dapat dikatakan bukanlah organ yang yang pekerjaannya bersifat rutin. Meskipun di atas kertas, MPR sebagai lembaga negara memang harus ada, tetap dalam arti yang aktual atau nyata, organ MPR itu sendiri sebenarnya baru dapat dikatakan ada pada saat kewenangan atau fungsinya sedang dilaksanakan. Kewenangan itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, memberhentikan priseden atau wakil presiden untuk mengisi lowongan jabatan presiden, dan melantik presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai MPR dirumuskan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan demikian, MPR tidak dikatakan terdiri dari atas DPR dan DPD, melainkan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, MPR merupakan lembaga yang tidak terpisah dari institusi DPR dan DPD.[10]
Kewenangan MPR tersebut di atas tidak tercakup dan terkait dengan kewenangan DPR atau DPD, sehingga sidang MPR untuk mengambil menganai keempat hal tersebut sama sekali bukanlah sidang gabungan antara DPR dan DPD, melainkan sidang MPR sebagai lembaga tersendiri[11].
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Dari sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Hal ini membuktikan bahwa bangsa dan negara Indonesia, pada akhirnya, dapat menerima gagasan yang disuarakan oleh Penulis bahwa perubahan Undang-Undang Dasar merupakan suatu keniscayaan.
Faktor utama yang menentukan pembaharuan Undang-Undang Dasar adalah berbagai (pembaharuan) keadaan di masyarakat[12]. Dorongan demokratisasi, pelaksanaan paham negara kesejahteraan, perubahan pola dan sistem ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi pendorong utama pembaharuan Undang-Undang dasar. Demikian pula peranan Undang-Undang Dasar itu sendiri juga sangat tergantung pada masyarakatnya. Hanya masyarakat yang berkehendak dan mempunyai tradisi menghormati dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar (konstitusi pada umumnya), yang akan mennetukan Undang-Undang dasae tersebut akan dijalankan sebagaimana mestinya.
Pada dasarnya, perubahan konstitusi atau undang-undang dasar harus berlandaskan pada nilai-nilai paradigmatik yang timbul dari tuntutan perubahan itu sendiri[13]. Paradigma itu mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting yang mendasar atau jiwa perubahan konstitusi. Kemana perubahan Undang-Undang Dasar mau dibawa, sangat tergantung pada paragdima yang dominan saat itu.
Pembaharuan Undang-Undang Dasar dimanapaun di dunia ini terutama tidak ditentukan oleh tata cara resmi (formal) yang harus dilalui. Pembaharuan Undang-Undang Dasar dapat terjadi dengan berbagai cara, selain dengan tata cara formal, pembaharuan UUD dapat terjadi melalui hukum adat, konvensi, putusan hakim-atau peraturan perundang-undangan biasa, seperti ketetapan MPR atau undang-undang[14]. Tata cara resmi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 37.
Guru Besar Fakultas Hukum UII dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam acara yang membahas perubahan UUD 1945 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/4) menyampaikan bahwa jika ingin mengubah UUD 1945 secara komprehensif yang harus dilakukan adalah merubah pasal 37 UUD 1945. Menurut Mahfud dalam pasal 37 UUD 1945 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa perubahan hanya dilakukan pada pasal-pasal yang dianggap perlu diubah dan tidak secara satu paket yang komprehensif[15].
Selanjutnya, perubahan pasal 37 UUD 1945 dimaksud diarahkan pada dua alternatif yakni : pertama, perubahan UUD ditetapkan oleh MPR tetapi naskahnya disiapkan oleh sebuah komisi negara yang khusus dibentuk untuk menyiapkan rancangan UUD. MPR tinggal melakukan pemungutan suara tanpa membahas lagi rancangan yang telah disiapkan oleh komisi negara tersebut. Komisi negara ini, harus terdiri dari negarawan atau tokoh-tokoh yang integritasnya dikenal luas serta tidak partisan. Komisi negara dapat dibentuk oleh MPR yang anggotanya dapat diusulkan oleh presiden, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya
Kedua, perubahan UUD dapat dilakukan secara referendum atas rancangan perubahan yang disiapkan oleh komisi negara yang dibentuk oleh presidenm. MPR harus mengesahkan hasil referendum tanpa pemungutan suara lagi. Jika alternatif ini yang dipilih maka bersamaan dengan perubahan atas pasal 37 harus pula diubah ketentuan pasal 2 ayat (3) yang menentukan bahwa segala keputusan MPR ditetapkan berdasarkan suara yang terbanyak agar terbuka kemungkinan untuk MPR langsung menyetujui hasil referendum.

Generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang. Demikianlah masalah dasar yang merupakan titik tolak Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H. dalam melakukan penelitian dan pembahasan yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi” Dengan alasan itulah, sebuah konstitusi atau undang-undang dasar sebaiknya mencantumkan kententuan untuk memungkinkan perubahan atasnya di kemudian hari.
Demikian pula dengan Undang-Udang Dasar Tahun 1945. Perubahan terhadap UUD 1945 dimungkinkan berdasarkan Pasal 37 UUD itu sendiri. Dalam suasana yang tidak memungkinkan melakukan perubahan terhadap UUD 1945, Penulis telah berani untuk melakukan penelitian tentang kemungkinan perubahan terhadap UUD 1945. Dan terbukti, dua puluh tahun kemudian, pendapat Penulis dipakai dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Sejatinya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan undang-undang dasar yang oleh penyusunnya dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar Sementara, dengan harapan setelah suasana kenegaraan memungkinkan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, MPR segera menetapkan Undang-Undang yang definitif. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang dimaksud tidak pernah ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999.
Seiring dengan semangat reformasi, wacana untuk memperbaharui Undang-Undang Dasar pun bergulir. Undang-Undang Dasar 1945 dipandang mengandung berbagai kelemahan, disamping terdapat kekosongan hukum di dalamnya yang telah menjadi instrumen politik yang ampuh untuk membenarkan berkembangnya otoritarianisme yang menyuburkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akhirnya, sampai saat ini Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali menuju ke arah ketatanegaraan yang lebih baik.
Perubahan yang dilakukan dengan jalan memberikan naskah tambahan menurut sistem amandemen seperti halnya yang berlaku di negara Amerika Serikat. Bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Perubahan Undang-Undang Dasar yang mempunyai kedudukan sederajat dengan Undang-Undang Dasar.
Berdasarkan Perubahan Keempat UUD 1945, usulan perubahan Pasal-Pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR, dan putusannya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangya 50% ditambah satu dari seluruh anggota yang MPR dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Perubahan berdasarkan usulan dari anggota MPR ini bila dilihat ke belakang, sesuai dengan pendapat Penulis.
Pembatasan ini dimaksudkan agar Perubahan Undang-Undang dasar tidak dilakukan secara serampangan untuk kepentingan kelompok / golongan tertentu dan demi untuk menjaga kedudukannya sebagai hukum dasar.
Akhirnya, untuk lebih menjamin Perubahan Undang-Undang Dasar itu didasari oleh nilai-nilai paradigmatik kebangsaan dan kesejahteraan rakyat, perlu dibentuk sebuah komisi negara yang anggotanya terdiri dari negarawan atau tokoh-tokoh yang integritasnya dikenal luas serta tidak partisan untuk mempelajari dan mengupas secara mendalam setiap usulan Perubahan Undang-Undang Dasar disinergikan dengan mekanisme perubahan Undang-Undang secara formal oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Perubahan Konstitusi
Pada perkuliahan Teori Hukum Konstitusi , kita telah mengetahui fungsi konstitusi pada suatu Negara sangat penting. Kontitusi merupakan sumber hukum yang menjadi pokok aturan dan dasar jalannya pemerintahan suatu Negara. Bukan hanya di Negara kita, di Negara yang sudah berdaulat pasti memiliki konstitusi. Reformasi politik dan ekonomi yang bersifat menyeluruh tidak mungkin dilakukan tanpa diiringi oleh reformasi hukum. Namun reformasi hukum yang menyeluruh juga tidak mungkin dilakukan tanpa didasari oleh agenda reformasi ketatanegaraan yang mendasar, dan itu berarti diperlukan adanya constitutional reform yang tidak setengah hati.
Perubahan konstitusi dipengaruhi oleh seberapa besar badan yang diberikan otoritas melakukan perubahan memahami tuntutan perubahan dan seberapa jauh kemauan anggota badan itu melakukan perubahan. Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elite politik yang memengang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan harus berhasil membaca arah perubahan yang dikendaki oleh masyarakat yang diatur secara kenegaraan.
Perubahan konstitusi harus didasarkan pada paradigma perubahan agar perubahan terarah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Paradigma ini digali dari kelemahan sistem bangunan konstitusi lama, dan dengan argumentasi diciptakan landasan agar dapat menghasilkan sistem yang menjamin stabilitas pemerintahan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Paradigma ini mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting dan mendasar atau jiwa(gheist) perubahan konstitusi. Nilai dan prinsip itu dapat digunakan untuk menyusun telaah kritis terhadap konstitusi lama dan sekaligus menjadi dasar bagi perubahan konstitusi atau penyusunan konstitusi baru.
Di samping persoalan paradigma dalam perubahan konstitusi, juga perlu diperhatikan aspek teoritik dalam perubahan konstitusi yang akan mencakup masalah prosedur perubahan, mekanisme yang dilakukan, sistem perubahan yang dianut, dan substansi yang akan diubah. Setiap konstitusi tertulis lazimnya selalu memuat adanya klausul perubahan di dalam naskahnya, sebab betapapun selalu disadari akan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan manusia membuat dan menyusun UUD. Selain itu, konstitusi sebagai acuan utama dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu kontrak sosial yang merefleksikan hubungan-hubunganan kepentingan dari seluruh komponen bangsa dan sifatnya sangat dinamis. Dengan demikian, konstitusi memerlukan peremajaan secara periodik karena dinamika lingkungan global akan secara langsung atau tidak langsung menimbulkan pergeseran aspirasi masyarakat.
Perubahan Konstitusi Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi
1. UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD, namun sehari kemudian tepatnya, 18 Agustus 1945, Panitia Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusanya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945. Mengapa UUD 1945 tidak disahkan oleh MPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UUD 1945? sebab, saat itu MPR belum dibentuk.

Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasanya dimuat dalam Berita Rebuplik Indonesia No. 7 tahun II 1945 tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Perlu dikemukakan bahwa Batang Tubuh terdiri atas 16 bab yang terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Bagaimana sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 saat itu?
Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui antara lain tentang bentuk Negara, kedaulatan, dan sistem pemerintahan.

Mengenai bentuk Negara diatur dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk republik”. Sebagai Negara kesatuan, maka di Negara republik Indonesia hanya ada satu kekuasaan pemerintahan Negara, yaitu di tanggan pemerintah pusat. Di sini tidak ada pemerintah Negara bagian sebagiamana yang berlaku dinegara yang berbentuk serikat (federasi). Sebagai Negara yang berbentuk republik, maka kepala Negara dijabat oleh presiden. Presiden diangkat melalui suatu pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.
Mengenai kedaulatan diatur dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawatan Rakyat” atas dasar itu, maka Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) adalah sebagai lembaga tertinggi Negara. Kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara yang lain berada dibawah MPR.
Mengenai sistem pemerintahan Negara diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menunjukan bahwa sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri sebagai pelaksana tugas pemerintahan adalah pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden, bukan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Perlu kalian ketahui, lembaga tertinggi dalam lembaga-lembaga tinggi Negara menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah:
a. Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR)
b. Presiden
c. Dewan Perrtimbangan agung (DPA)
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949
Perjalanan Negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah-belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara “boneka” seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam Negara Republik Indonesia.

Bahkan Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi MIliter II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda denga Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari rebuplik Indonesia, BFO yaitu gabungan dari Negara-Negara boneka yang dibentuk oleh Belanda dan Belanda serta sebuah Komisi PBB untuk Indonesia.
KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu :
1. Didirikan Negara Republik Indonesia Serikat
2. Penyerahan kedaulatan kepada republik Indonesia serikat dan
3. Didirikan Uni antara RIS dengan Kerajaan Inggris
Perubaham bentuk Negara dari Negara kesatuan menjadi Negara serikat mengharuskan adanya pergantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Rebublik Indonesia Serikat. Rencangan UUD tersebut oleh gelegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar.
Seteleh kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai 27 desember 1949 diberlakuakan suatu UUND yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri diatas Mukadimah yang berisi 4 alenia, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.
Mengenal bentuk Negara dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah Negara hukum yang demokratis dan bentuk federasi”. Dengan berubah menjadi Negara serikat, maka di dalam RIS terdapat beberapa Negara bagian. Masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah Negara bagianya. Negara-Negara bagian itu adalah: Negara republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura, Sumatera Selatan. Selain itu terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.
Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tatap berlaku tetapi hanya untuk Negara Republik Indonesia. Wilayah Negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta.
Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem Parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa “Presiden tidak dapat diganggu gugat”. Artinya, presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala Negara, tetapi bukan kepala pemerintahan. Kalau demikian, siapakah yang menjalankan dan bertanggung jawab atas tugas pemerintah? pada pasal 118 ayat (2) ditegaskan bahwa “menteri-menteri bertangungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagianya sendiri-sendiri”. Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertangungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menteri-menteri. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Lalu, kepada siapakah pemerintah bertangungjawab kepada parlemen (DPR).
3. Periode Berlakunya UUDS 1950
Pada awal mei 1950 terjadinya penggabungan Negara-Negara bagian dalam Negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga Negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur dengan republik Indonesia untuk kembali kebentuk Kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah Negara serikat menjadi Negara kesatuan diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950 tentang Undang-Undang dasar sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak tabggal 17 agustur 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950. Dan terbentukalah kembali Negara Kesatuan republik Indonesia. Undang-Undang dasar sementara 1950 terdiri atas Mukadimah, batang tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.
Mengenai dianutnya bentuk Negara kesatuan dinyatakan dalam pasal 1 ayat (10 UUDS 1950 yang berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.
Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan Parlemanter. Dalam pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan, baik bersama- sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagianya sendiri-sendiri’. Hal ini berarti yang bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri menteri. Menteri menteri tersebut bertanggungjawab kepada parlemen (DPR).
Perlu kalian ketahui bahwa lembaga-lembaga Negara menurut UUDS 1950 adalah :
a. Presiden dan wakil Presiden
b. Menteri menteri
c. Dewan Perwakialan Rakyat
d. Mahkamah Agung
e. Dewan Perwakilan Keuangan
Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan bahwa “Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini”. Anggota Konstituante dipilh melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.
Sekalipun kostituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuan UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta badan-badan pemerintahan.
Pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali pada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan tiga kali pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran presiden tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir.
Atas dasar tersebut demi untuk menyelematkan bangsa dan negara, pada tanggal 05 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit presiden yang isinya adalah:
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPRS

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusiona dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.
4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959-19 Oktober 1999
Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959-19 Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai pergeseran bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi 2 periode yaitu periode orde lama (1959-1966), dan periode orde baru (1966-1999).
Pada masa pemerintahan orde lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan presiden.
Selain itu muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G-30-S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara.
Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir.Soekarno selaku presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa orde baru.
Semboyan orde baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan masa orde lama, sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden/Pemerintah.
Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada UUD 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan. Tuntutan untuk merubah dan menyempurnakan UUD 1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan orde baru bertekad untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.
5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999- Sekarang
Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa orde baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lengkap, yaitu: Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan Negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia. Setelah perubahan UUD 1945, ada beberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung. Misalnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/ Walikota). Hal-hal tersebut tentu lebih mempertegas prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Negara kita.
Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah:
a. Presiden
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah
e. Badan Pemeriksa Keuangan
f. Mahkamah Agung
g. Mahkamah Konstitusi
h. Komisi Yudisial
Metode Perubahan Konstitusi
Pembaharuan konstitusi dimanapun didunia ini terutama tidak ditentukan oleh tata catra resmi (formal) yang harus dilalui. Tata cara formal (fleksibel) tidak serta merta memudahkan terjadinya perubahan UUD. Begitu pula sebaliknya, tata cara formal yang dipersukar (rigid) tidak berarti perubahan UUD tidak akan atau akan jarang terjadi. Faktor utama yang menentukan perubahan UUD adalah berbagai (pembaharuan) keadaan dimasyarakat. Dorongan demokratisasi, pelaksanaan paham negara kesejahteraan (welfare state), perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kekuatan (forces) pendorong pembaharuan.
Jadi, masyarakatlah yang menjadi pendorong utama pembaharuan UUD. Demikian pula peranan UUD itu sendiri. Hanya masyarakat yang berkehendak dan mempunyai tradisi menghormati dan menjunjung tinggi UUD (konstitusi pada umumnya), yang akan menentukan UUD tersebut akan dijalankan sebagaimana mestinya. KC Wheare pernah mengingatkan, mengapa konstitusi perlu ditentukan pada kedudukan yang tinggi (supreme), supaya ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh sungguhan, dan pertimbangan yang mendalam.Sasaran yang ingin diraih dengan jalan mempersulit perubahan konstitusi antara lain:
a. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak sembarangan dengan sadar (dikehendaki);
b. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan.
UUD yang baik selalu menentukan sendiri prosedur perubahan atas dirinya sendiri. Perubahan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan itu bukanlah perubahan yang dapat dibenarkan secara hukum (verfassung anderung). Inilah prinsip negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini. Di luar itu, namanya bukan ‘rechtsstaat’, melainkan ‘machtsstaat’ yang hanya menjadikan perimbangan ‘revolusi politik’ sebagai landasan pembenar yang bersifat ‘post factum’ terhadap perubahan dan pemberlakuan suatu konstitusi.
Menurut Sri Soemantri, apabila dipelajari secara detail mengenai sistem perubahan konstitusi di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang, yaitu RENEWEL (Pembaharuan) dianut di negara-negara Eropa Kontinental dan AMANDEMENT (Perubahan) seperti dianut di negara-negara Anglo Saxon. Sistem yang pertama ialah, apabila suatu konstitusi dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini misalnya Belanda, Jerman, dan Prancis. Sistem yang kedua ialah, apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat.

Menurut Wheare, perubahan UUD akibat dorongan kekuatan (forces) yang terjadi dapat berbentuk; pertama, kekuatan-kekuatan yang kemudian melahirkan perubahan keadaan(circumstances) tanpa mengakibatkan perubahan bunyi yang tertulis dalam UUD, melainkan terjadi perubahan makna. Suatu ketentuan UUD diberi makna baru tanpa mengubah bunyinya. Kedua, kekuatan-kekuatan yang melahirkan keadaan baru itu mendorong perubahan atas ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal, putusan hakim, hukum adat, maupun konvensi.
Ada hal-hal prinsp yang harus diperhatikan dalam perubahan UUD. Menurut Bagir Manan, perubahan UUD berhubungan dengan perumusan kaidah konstitusi sebagai kaidah hukum negara tertinggi. Dalam hal ini, terlepas dari beberapa kebutuhan mendesak, perlu kehati-hatian, baik mengenai materi muatan maupun cara-cara perumusan. Memang benar penataan kembali UUD 1945 untuk menjamin pelaksanaan konstitusionalisme dan menampung dinamika baru di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Namun, jangan sekali-kali perubahan itu semata-mata dijadikan dasar dan tempat menampung berbagai realitas kekuatan politik yang berbeda dan sedan bersaing dalam SU MPR. Juga berhati-hati dengan cara-cara merumuskan kaidah UUD. Selain harus mudah dipahami(zakelijk), juga menghindari kompromi bahasa yang dapat menimbulkan multitafsir yang dapat disalahgunakan dikemudian hari.
Sri Soemantri menegaskan, dalam mengubah UUD harus ditetapkan dulu alasan dan tujuannya. Jika hal itu sudah disepakati, baru dapat dipikirkan langkah selanjutnya berdasarkan alasan dan tujuan perubahan itu. Misalnya, Selam ini UUD terkesan terlalu beriorentasi pada eksekutif. Oleh karena itu, ditentukanlah bahwa tujuan dari perubahan UUD adalah untuk membatasi eksekutif. Kemudian apa yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan eksekutif? Itu harus dipikirkan masak-masak. Misalnya, kontrol terhadap eksekutif hanya diperkuat. Itu berarti kedudukan legislatif mesti diperkuat. Jadi, kita harus kembali pada alasan dan tujuan dari perubahan itu. Misalnya, tujuannya adalah mewujudkan negara demokrasi, maka kita harus berbicara dengan mengenai sistem pemerintahan.
Menurut tradisi Amerika Serikat, perubahan dilakukan terhadap meteri tertentu dengan menetapkan naskah Amandemen yang terpisah dari naskah asli UUD, sedangkan menurut tradisi Eropa perubahan dilakukan langsung dalam teks UUD, jika perubahan itu menyangkut materi tertentu, tentulah naskah UUD asli itu tidak banyak mengalami perubahan. Akan tetapi, jika materi yang diubah terbilang banyak dan apalagi isinya sangat mendasar, biasanya naskah UUD itu disebut dengan nama baru sama sekali. Dalam hal demikian, perubahan identik dengan penggantian. Namun, dalam tradisi Amandemen Konstitusi Amerika Serikat, materi yang diubah biasanya selalu menyangkut satu “issue” tertentu.
Landasan teoritis melakukan perubahan UUD 1945 dalam bentuk putusan “Perubahan UUD” adalah menjadikan konstitusi bersifat normative-closed sehingga perubahan tidak lagi dilakukan oleh MPR dengan ketetapan MPR. MPR tidak dibenarkan mengembangkan kewenangannya melalui putusan nonamandemen, karena dengan demikian secara teoritis akan menempatkan konstitusi bersifat normative-open. Menjadikan UUD 1945 bersifatnormative-closed membawa implikasi terhadap eksistensi MPR, yaitu MPR harus patuh terhadap UUD 1945.Amandemn sebagai bentuk hukum perubahan UUD mempunyai kedudukan sederajat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD. Kebaikan bentuk hukum amandemen atau perubahan ada kesinambungan historis dengan UUD asli (sebelum perubahan). Amandemen atau perubahan merupakan suatu bentuk hukum, bukan sekedar prosedur. Inilah perubahan UUD 1945 yang disebut “perubahan pertama”. Tidak perlu semua anggota MPR menandatangani naskah perubahan. Cukup suatu berita acara yang menerangkan penyelanggaraan perubahan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UUD dan naskah perubahan disertakan pada berita acara, termasuk daftar hadir dan sebagainya.
Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa

“Manakala anak itu (Ismail) dewasa dan sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata : “Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu !” Ia menjawab : “Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” (QS. 37 : 102).
Menurut Ir. Abdul Hafid Paronda, MT. Suasana politik yang prodemokratif sangat didambakan dalam setiap elemen kehidupan rakyat. Hal ini dapat dimengerti dengan menyadari bahwa rakyat adalah komunitas manusia yang ingin menikmati kearifan kemanusiaan yang dipandu oleh hati nuraninya. Sementara itu keniscayaan eksistensi rakyat merupakan konsensus politik internasional bagi keabsahan berdirinya sebuah negara. Kendati proklamasi kemerdekaan dimaklumi sebagai deklarasi kedaulatan dan pemerintahan sebagai perangkat pengayoman rakyat, sebuah negara tidak akan pernah diakui dunia kecuali karena pengakuan dan dukungan rakyat. Oleh karenanya itu yang selalu terjadi adalah setiap pemimpin yang memperatasnamakan perjuangan bangsa pasti menyatu dengan rakyat, terutama untuk menyatakan kemerdekaan tersebut, sekalipun kemudian tidak sedikit rakyat yang diabaikan dalam negara yang pernah diproklamasikannya sendiri.
Ketika ketulusan kehidupan rakyat belum dirancukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak bertanggung jawab, suara rakyat betul-betul merekomendasikan nurani insani, realitas manusia bermartabat. Pengayoman nilai-nilai kemanusiaan merupakan program utama dengan melibatkan seluruh sektor kehidupan. Dalam kaitan inilah kemudian dikatakan bahwa “suara rakyat adalah suara Tuhan” (vox populi vox dei). Dan, untuk memperkuat komitmen kepedulian terhadap rakyat, maka Abraham Lincoln – Presiden Amerika Serikat ke-16 – menyatakan peran pemerintahannya sebagai yang : bersumber dari, digerakkan oleh dan diabdikan demi rakyat (from the people, by the people, for the people).
Salah satu khazanah kepemimpinan dunia sepanjang sejarah adalah sikap demokrasi Nabi Ibrahim as dalam mengayomi Ismail sebagai orang yang dipimpin. Ibrahim as tidak segera memberlakukan amanat konstitusi yang muatannya begitu gamblang sebelum mempersilakan Ismail mengemukakan pendapat, pertimbangan dan menjalankan hak jawabnya. Sikap ini justru dikedepankan Ibrahim dalam kesadarannya yang kental sebagai mandataris setia dan terpercaya. Oleh karena itu, sehubungan dengan kepemimpinan dan demokrasi, ayat 102 surat Ash-Shaffat memberikan penekanan bukan pada dieksekusinya Ismail sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan, tetapi lebih merupakan sikap demokrat sang pemimpin sebagai konsekuensi kebenaran konstitusi yang dirujuknya. Ibrahim sebagai simbol pemegang otoritas tak terbantah justru harus mengayomi Ismail sebagai simbol rakyat yang dipimpin, dengan penuh kearifan, keterbukaan, dan persuasi komunikasi yang mencerminkan demokrasi berkualitas tinggi. Hanya dengan begitu, maka kesinambungan kerjasama dan usaha bersama antara kedua pihak akan terpelihara.
Dalam konteks yang dikedepankan tersebut, tampak jelas bahwa pemimpin (Ibrahim) dan rakyat (Ismail) sama-sama memegang peran sentral secara seimbang (koeksistensial). Sekalipun dipahami bahwa suasana seperti itu tidak mungkin terwujud kecuali karena kearifan sang pemimpin (yang bersedia memberikan peluang kepada rakyatnya untuk mewujudkan hak-hak asasinya – tanpa harus merasa kehilangan sebagian kekuasaannya); karena bagaimanapun dialah pemegang otoritas tertinggi secara formal dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan. Pada saat yang sama pun seyogyanya dimaklumi bahwa pengayoman rakyat dan kearifan demokrasi seperti itu hanya dapat diperankan oleh manusia yang memenuhi stereotipe keibrahiman.
Suatu hal yang tak terbantah bahwa Ibrahim kemudian bersikap demokrat dan sangat peduli rakyat (Ismail) setelah (pertama) ia mampu menetralisir segala egoisme kebapakannya yang boleh jadi akan memberlakukan Ismail – anaknya, sebagai bagian dari pertanggungjawaban keluarga dan rumah tangganya sendiri. Bahkan, Ibrahim (pemimpin) menyikap Ismail (rakyat) dengan sangat proporsional – sebagai orang yang sudah dewasa, sehingga memenuhi kriteria keabsahan berpendapat dan pengungkapan suara politiknya. Kedua, dalam skala makro, perjalanan Ibrahim hingga mencapai tampuk kekuasaan kepemimpinan sama sekali terbebas dari spekulasi dan rumor politik suksesi. Dukungan rakyat bermuara kepada kepemimpinan Ibrahim antara lain setelah Ibrahim membuktikan keunggulan prestisiusnya dalam forum dialog yang mematahkan logika ideologi politik kekuasaan rejim Namrudz yang tiranik (QS. 2 : 258).
Ketiga, Ibrahim memiliki modal pencerahan intelektual yang sangat handal – khususnya tentang nilai-nilai kebenaran universal dan keutuhan manusia – sehingga ia sangat sulit dijebak dalam spekulasi informasi yang sengaja dijadikan perangkap oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ibrahim memiliki integritas yang begitu tinggi karena pencarian kebenarannya yang pantang menyerah (QS. 6 : 74 – 84).
Ketiga hal itu merupakan kontribusi yang membuat Ibrahim dihormati sebagai pemimpin yang berwibawa. Sedangkan pemerintahan yang bersih (clean government) ditegakkannya dengan kerelaan berkorban demi kebenaran konstitusi yang dimandatkan kepadanya. Hal ini dibuktikan bukan hanya dengan menerima konsekuensi perbedaan pendirian dengan ‘ayah’ (?) kandungnya, melainkan ia pun bersedia tanpa ‘tedeng aling-aling’ mengeksekusi anak kandungnya sendiri.
Ibrahim memangku amanat kepemimpinan sebagai panggilan tanggung jawab sosial demi penyelamatan rakyat dari berbagai intimidasi rejim (Namrudz) serta untuk membimbing manusia kepada masa depan cerah tanpa diskriminasi sedikitpun. Itulah sebabnya tipe manusia yang sarat dengan nilai keibrahiman sangat diidamkan manusia sejagat, terutama untuk mengemban misi kepemimpinan universal. Bahwa Ibrahim mengambil alih tongkat kepemimpinan bukanlah sebagai instrumen untuk mempraktikkan nepotisme kekuasaan sudah cukup dimengerti dengan menafikan pendirian ‘ayah’ (?) dan mengeksekusi anak kandungnya sendiri. Dan sebagai pejuang hak asasi manusia universal, maka kehadiran Ibrahim tidak terikat pada kelompok manusia dengan agama formal tertentu (termasuk umat Islam), tetapi ia hadir untuk memandu siapapun kepada konsistensi kemanusiaan universal yang ditandai dengan ketaatan dan ketundukan sejati kepada aturan yang menyelamatkan manusia dalam kehidupannya.
Hal ini dapat dilihat dalam untaian ungkapan berikut : “Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang konsisten pada kebenaran (hanif) lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik” (QS. 6 : 67).
Nilai-nilai keibrahiman adalah suatu agenda kepribadian yang niscaya bagi tegaknya sebuah kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena itu, dengan Iedul Qurban (termasuk penyembelihan hewan kurban) bukan hanya seseorang semakin mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah secara spiritual, tetapi sikap bersih diri dan kualitas kehidupan demokrasi secara sosial dalam dimensi politik – konstitusional pun diharapkan kian berpeluang untuk ditumbuhkembangkan – seperti halnya yang dilakukan oleh Ibrahim.
Konsep Good Governance Menurut UNESCAP

Selain itu, kembali menurut UNESCAP, Konsep Good Governance (pemerintahan yang bersih dan berwibawa) mempunyai 8 ciri-ciri umum , antara lain
1. Partisipasi (Participation)
Partisipasi oleh pria dan wanita adalah pedoman kunci good governance. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan- perwakilan atau institusi- institusi perantara yang sah. Penting untuk ditunjukkan bahwa dalam demokrasi perwakilan tidak selalu berarti kekuatiran pihak- pihak yang paling lemah dalam masyarakat akan selalu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi perlu untuk disebar luaskan pada masyarakat dan di organisasi masyarakat. Ini berarti kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat pada satu sisi dan masyarakat sipil pada sisi yang lain.
2. Tegaknya hukum (Rule of law)
Good governance memerlukan kerangka kerja hukum yang adil yang penegakan hukumnya dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak sepotong- sepotong. Hal tersebut juga memerlukan perlindungan penuh terhadap hak-hak asasi manusia, lebih khusus lagi kepada kaum minoritas. Penegakkan hukum yang menyeluruh memerlukan peradilan yang bebas dan kepolisian yang bebas dari korupsi.
3. Transparansi (Transparency)
Transparansi berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan- peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung oleh pihak- pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dan pelaksanaannya. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi yang cukup tersedia dan disediakan dalam bentuk dan media yang mudah untuk dipahami.
4. Sikap tanggap (Responsiveness)
Good governance memerlukan institusi- institusi dan proses- proses yang melayani semua pihak yang berkepentingan dalam kurun waktu yang masuk akal atau pantas.
5. Orientasi pada kesepakatan (Consensus oriented)
Terdapat beberapa pelaku dan sudut pandang dalam masyarakat. Good governance memerlukan mediasi kepentingan- kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang luas tentang apa yang menjadi kepentingan paling utama seluruh anggota masyarakat dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Hal tersebut juga memerlukan suatu perspektif jangka panjang yang luas tentang apa yang diperlukan dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan dan bagaimana mencapai tujuan- tujuan pembangunan tersebut. Kesepakatan tersebut hanya dapat dihasilkan dari pengertian dalam konteks historis, budaya dan sosial masyarakat atau komunitas.
6. Kesetaraan dan Inklusifitas (Equity and inclusiveness)
Suatu kestabilan masyarakat tergantung pada kemampuannya memastikan semua anggotanya merasa bahwa mereka mempunyai peranan didalamnya dan tidak merasa disisihkan dari arus utama kehidupan masyarakat. Hal tersebut mengharuskan semua anggota kelompok terutama golongan yang paling lemah mempunyai kesempatan- kesempatan untuk meningkatkan atau memelihara kestabilan.
7. Efektifitas dan efisiensi (Effectiveness and efficiency)
Good governance berarti bahwa proses- proses dan institusi- institusi menghasilkan hal yang memenuhi kebutuhan- kebutuhan masyarakat ketika menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara tepat guna. Konsep efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup penggunaan sumber- sumber daya alam secara bijaksana dan perlindungan lingkungan.
8. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas adalah kebutuhan kunci untuk (mewujudkan) good governance. Tidak hanya institusi- institusi pemerintah tetapi juga organisasi- organisasi sektor swasta dan masyarakat sipil harus akuntabel terhadap masyarakat dan para pemegang kepentingan dalam institusi mereka. ‘Siapa yang akuntabel terhadap siapa’, bervariasi tergantung pada apakah keputusan- keputusan atau tindakan- tindakan yang diambil termasuk internal atau eksternal pada suatu organisasi atau institusi. Secara umum suatu organisasi atau institusi (seharusnya) akuntabel pada siapa yang akan dipengaruhi oleh keputusan- keputusan atau tindakan- tindakannya. Akuntabilitas tidak dapat diterapkan tanpa transparansi dan tegaknya hukum.
Namun dalam pengertian tata pemerintahan yang baik menurut seminar tentang Otonomi daerah Indonesia 2001, terdapat dua poin lebih banyak dibanding faktor-faktor yang dikemukakan oleh UNESCAP diatas. Kedua faktor tersebut adalah pengawasan dan profesionalisme. Namun secara garis besar, pengertian dari kedua sumber diatas tidaklah berbeda.
9. Visi Strategis
Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yangakan dating. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clengovernance. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harusdiperhitungkan akibatnya untuk sepuluh atau duapuluh tahun ke depan
Good and Clean Governance dan Kontrol Sosial
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsippokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program:
1. penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan.
2. kemandirian lembaga peradian.
3. profesionalitas dan integritas aparatur pemerinrtah.
4. penguatan partisipasi masyarakat madani.
5. peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteran dapatdiwujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirianmasyarakat.
Good and Clean Governance dan Gerakan Anti korupsi
Korupsi merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan pembangunannasional. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatnguna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara secara spesifik.Korupsi menyebabkan ekonomi menjadi labil, politik yang tidak sehat, dan kemerosotanmoral bangsa yang terus menerus merosot.
Jeremy Pope mengemukakan bahwa korupsi terjadi jika peluang dan keinginanberada dalam waktu yang bersamaan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakanperubahan secara sistematis. Sedangkan keinginan dapat dikurangi denagn caramembalikkan siasat “laba tinggi, resiko rendah” menjadi “laba rendah, resiko tinggi”: dengan cara menegakkan hukum dan menakuti secara efektif, dan menegakkan mekanismeakuntabilitas.Penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. adanya political will dan political action dari pejabat negara dan pimpinan lembagapemerintahan pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi.
2. penegakan hukum secara tegas dan berat ( mis. Eksekusi mati bagi para koruptor)
3. membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.
4. membangun mekanisme penyelenggaran pemerintahan yang menjaminterlaksankannya praktik good and clean governance.
5. memberikan pendidikan antikorupsi, baik dari pendidikan formal atau informal
6. gerakan agama anti korupsi yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan danmengembangkan spiritual antikorupsi.
Good and Clean Governance dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik
Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat,dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/ atau kepentinganmasyarakat.Beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia.
Good and Clean Governance Dalam Islam
Dalam system pemerintahan islam, Imam (Khalifah) Mempunyai kawajiban mensejahtrakan rakyatnya dengan segala cara yang di atur oleh syariat, salah satunya adalah dengan memberikan subsidi atau pemberian yang meringankan beban hidup rakyat, subsidi secara umum terbagi dua macam.
1. Pemberian, Yaitu harta yang di berikan oleh imam dari baitul mal kepada orang-orang yang memiliki hak yang di berikan setiap tahunnya.
2. Rizki, Yaitu harta yang di berikan oleh imam dari baitul mal kepada orang-orang yang memiliki hak yang di berikan setiap bulannya.
Mewujudkan “Clean Governance and Good Governmet”

Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) adalah idaman. Istilah yang semakin populer dalam dua dekade ini, semakin menjadi tuntutan, dalam kondisi ketika korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) lainnya begitu menggejala di berbagai belahan dunia. Kekecewaan terhadap performance pemerintahan di berbagai negara, baik di negara dunia ketiga maupun di negara maju, telah mendorong berkembangnya tuntutan akan kehadiran pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance). pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (clean government) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan clean government, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi, serta check and balances. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip clean government dalam ketiadaan partisipasi.

Bisakah pemerintahan yang bersih dan baik dibangun saat ini, ketika sistem hukum, moral aparat, kemiskinan akibat kesalahan sistem dan kebangkrutan birokrasi di semua lini dan tingkatan, dibangun ? Tulisan ringkas ini, mencoba memotret kondisi birokrasi, Indonesia khususnya, serta menggagas solusi membangun birokrasi, sebagai upaya mewujudkan clean and good governance. Mudah-mudahan tulisan sederhana ini bisa memancing diskusi yang lebih intens, guna mencari solusi total atas kebangkrutan birokrasi yang sedemikian parah saat ini.

Realitas Birokrasi Dalam Pemerintahan Dewasa Ini

Birokrasi yang Buruk

pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari performance birokrasinya. Pengalaman dan kinerja birokrasi di berbagai negara telah melahirkan dua pandangan yang saling bertentangan terhadap birokrasi. Pandangan pertama melihat birokrasi sebagai kebutuhan, yang akan mengefisienkan dan mengefektifkan pekerjaan pemerintahan. Pandangan kedua, melihat birokrasi sebagai “musuh” bersama, yang kerjanya hanya mempersulit hidup rakyat, sarangnya korupsi, tidak melayani, cenderung kaku dan formalistis, penuh dengan arogansi (yang bersembunyi di balik hukum), dan sebagainya.

Padahal, secara konseptual, birokrasi, sebagai sebuah organisasi pelaksana pemerintahan, adalah sebuah badan yang netral. Faktor di luar birokrasilah yang akan menentukan wajah birokrasi menjadi baik ataupun jahat, yaitu manusia yang menjalankan birokrasi dan sistem yang dipakai, tempat birokrasi itu hidup dan bekerja. Artinya, bila sistem (politik, pemerintahan, dan sosial budaya) yang dipakai oleh suatu negara adalah baik dan para pejabat birokrasi juga orang-orang yang baik, maka birokrasi menjadi sebuah badan yang baik, lagi efektif. Sebaliknya, bila birokrasi itu hidup di dalam sebuah sistem yang jelek, hukumnya lemah, serta ditunggangi oleh para pejabat yang tidak jujur, maka birokrasi akan menjadi buruk dan menakutkan bagi rakyatnya.

Indikator buruknya kerja birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional antikorupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania, dan Nigeria. (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat di muka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001). Juga, di tahun 2002, hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dikuntit India dan Vietnam (Teten Masduki, Korupsi dan Reformasi “Good Governance”, Kompas, 15/04/2002).

Survei Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa hampir setengahnya (48%) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktik korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka, hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan kesucian dirinya, di lingkungan yang demikian kotor. Dengan begitu, ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis di mulut tanpa political will yang memadai.

Praktik korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan saja terjadi pada dua-tiga dekade terakhir. Di era pemerintahan Soekarno, misalnya, Bung Hatta sudah mulai berteriak bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Malah, pada tahun 1950-an, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah korupsi. Pada era Soekarno itulah kita kenal bahwa salah satu departemen yang kotor, justru Departemen Agama dengan skandal kain kafan. Saat itu, kain untuk membungkus mayat (kain kaci), masih harus diimpor. Peran departemen ini sangat dominan untuk urusan tersebut (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001).

Dewasa ini, spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan aset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adalah budaya kita. Karena merupakan budaya, maka sulit untuk diubah, demikianlah kesimpulan sementara orang. Oleh karena itu, gerakan anti korupsi dipandang usaha yang sia-sia. Urusan korupsi, hanya dapat kita serahkan pada “kebaikan hati” rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa.

Kebangkrutan birokrasi, sebagai akibat korupsi terjadi di mana-mana, baik di negara maju maupun negara terbelakang. David Osborne dan Ted Gaebler (Mewirausahakan Birokrasi, Pustaka Binaman Pressindo, 1995) mensinyalir, bagaimana birokrasi di amerika, yang 100 tahun lalu dipandang positif, kini semakin dirasakan lamban, tidak lincah, tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Birokrasi kota-kota di amerika menjadi demikian gemuk dan korup, sehingga tidak bisa diharapkan lagi. Di Nigeria, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga tumbuh subur. Presiden Nigeria Shehu Shagari di tahun 1982 menyatakan, “Hal yang paling merisaukan saya lebih dari apa pun juga adalah soal kemerosotan akhlak di negeri kami. Ada masalah suap, korupsi, kurangnya ketaatan akan tugas, ketidakjujuran, dan segala cacat semacam itu” (Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, 1998). Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Presiden Meksiko Jose Lopez Portillo, diakhir masa jabatannya, “Rakyat Meksiko secara tidak halal telah mengeruk lebih banyak uang keluar dari Meksiko selama dua tahun terakhir ini daripada yang pernah dijarah kaum imperialis selama seluruh sejarah negeri kita” (Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, 1998).

Buruknya kinerja birokrasi bukan saja menggerogoti uang negara. Birokrasi yang buruk juga akan menyebabkan pelayanan yang jelek, sehingga menimbulkan high cost economy di semua lini kehidupan. Harga BBM yang terus menerus naik, bukan saja disebabkan oleh harga minyak di pasaran dunia, tapi juga disebabkan oleh tidak efisiennya kerja Pertamina. Drs. Gandhi, (Tenaga Ahli BPK) dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh CIDES bekerja sama dengan HU Republika pada tanggal 26 Maret 1998 memberi catatan beberapa contoh korupsi yang ditemui dalam pemeriksaan BPK.

1. Korupsi yang Dilakukan oleh Pemegang Kebijakan; misalnya:

a. menentukan dibangunnya suatu proyek yang sebenarnya tidak perlu atau mungkin perlu, tapi ditempat lain. Akibatnya, proyek yang dibangun mubazir atau penggunaannya tidak optimal;

b. menentukan kepada siapa proyek harus jatuh. Akibatnya, harga proyek menjadi lebih tinggi dengan kualitas yang rendah;

c. menentukan jenis investasi, misalnya memutuskan agar suatu BUMN membeli saham perusahaan tertentu. Perusahaan yang dibeli sahamnya itu sebenarnya sudah hampir bangkrut atau sudah tidak layak usaha karena tidak ekonomis. Perusahaan yang hampir bangkrut ini adalah milik pejabat sendiri, saudaranya, atau kawannya. Akibatnya, uang negara menjadi hilang karena perusahaan tidak pernah untung, bahkan benar-benar ambruk;

d. mengharuskan BUMN bekerja sama dengan perusahaan swasta tertentu tanpa memperhatikan faktor ekonomis. Korupsi jenis ini mudah dideteksi, tetapi karena pemegang kebijakan biasanya berkedudukan tinggi, tidak pernah ada tindakan. Akibatnya, BUMN terus menerus memikul kerugian dari kerja sama tersebut.

2. Korupsi pada Pengelolaan uang Negara;

a. uang yang belum/sementara tidak dipakai sering diinvestasikan dalam bentuk deposito. Di samping bunga yang resmi (yang tercantum dalam sertifikat deposito atau surat perjanjian lainnya), bank biasanya memberikan premi (bunga ekstra). Bunga ekstra ini sebenarnya merupakan jasa uang negara yang didepositokan itu, sehingga seharusnya menambah penerimaan investasi dalam bentuk deposito tadi. Akan tetapi, sering dalam kenyataannya, bunga ekstra ini tidak tampak dalam pembukuan instansi yang mendepositokannya. Bunga ekstra ini bisa lebih besar apabila uang negara itu disimpan dalam bentuk giro. Ke mana perginya bunga ekstra ini dapat diperkirakan.

b. BUMN pengelola uang pensiunan atau asuransi harus menginvestasikan uangnya agar dapat membayar pensiun dan kewajiban asuransinya pada yang berhak. Di samping investasi dalam bentuk deposito, bisa juga diinvestasikan dalam perusahaan-perusahaan swasta. Sering terjadi investasi dilakukan pada perusahaan milik pribadi atau grup dari pejabat BUMN yang bersangkutan. Biasanya investasi pada perusahaan tersebut hanya memberikan hasil yang sangat kecil atau bahkan sama sekali tidak memberikan keuntungan.

3. Korupsi pada Pengadaan;

a. membeli barang yang sebenarnya tidak perlu. Pembelian hanya dilakukan untuk menghabiskan anggaran, untuk memperoleh komisi, untuk menghabiskan barang persediaan perusahaan pribadi atau grupnya yang kadang-kadang telah out of date;

b. membeli dengan harga lebih tinggi dengan jalan mengatur tender, yaitu yang mengikuti tender hanyalah perusahaan-perusahaan grupnya atau yang bisa diatur olehnya. Dengan demikian, yang menang adalah perusahaan pribadi, grupnya, atau perusahaan yang memberikan komisi yang lebih besar dan perusahaan yang sesuai dengan petunjuk pejabat pemegang kebijakan tersebut atau perusahaan yang dititipkan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan;

c. membeli barang dengan kualitas dan harga tertentu, tetapi barang yang diterima kualitasnya lebih rendah. Sebagian atau seluruh selisih harga diterima oleh pejabat yang bersangkutan;

d. barang dan jasa yang dibeli tidak diterima seluruhnya. Sebagian atau seluruh harga barang dan jasa yang tidak diserahkan, diterima oleh pejabat.

4. Korupsi pada Penjualan Barang dan Jasa;

a. Barang/jasa dijual dengan harga lebih rendah dari harga yang wajar. Pejabat mendapat komisi atau sebenarnya pejabat sendiri yang membelinya dengan nama orang lain.

b. Transaksi penjualan yang “ngetrend” akhir-akhir ini adalah “ruislag”, yaitu suatu aset negara yang diserahkan kepada pihak ketiga, sedangkan negara menerima aset lain dari pihak ketiga tersebut. Kerugian negara dapat berupa: aset negara dinilai terlalu rendah (murah), aset yang diterima negara dinilai terlalu tinggi, atau kombinasi keduanya.

c. Aset diserahkan kepada pihak ketiga lebih banyak dari yang diperjanjikan. Pejabat mendapat keuntungan dari transaksi ini.

5. Korupsi pada Pengeluaran;

a. Bentuk pengeluaran uang harus dilandasi dengan berita acara prestasi, yaitu suatu keterangan barang/jasa telah diterima dalam kualitas dan kuantitas yang diperjanjikan. Sering terjadi sebenarnya barang/jasa tidak pernah diterima, tetapi dalam berita acara disebutkan bahwa barang/jasa telah diterima lengkap (berita acara fiktif), sehingga dilakukan pembayaran. Seluruh atau sebagian uang pembayaran diterima oleh pejabat. berita acara fiktif ini banyak dilakukan dalam penyerahan jasa.

b. Pada biaya perjalanan dinas sering juga terjadi yang berjalan hanyalah Surat Perintah Perjalanan Dinas, yaitu untuk ditandatangani oleh pejabat di tempat tujuan. Pejabatnya sendiri tidak berjalan, ia hanya menerima uang biaya perjalanan dinas. Korupsi ini memang kecil-kecilan, tetapi karena banyak orang yang melakukan secara agregat jumlahnya besar.

6. Korupsi pada Penerimaan.

a. Pembayar pajak sering membayar pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. Dari pemeriksaan petugas pajak dapat diketahui besarnya kekurangan pajak yang kekurangan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Petugas pajak tidak melaporkan adanya kekurangan pajak tersebut kepada atasannya, tetapi merundingkan dengan wajib pajak. Petugas pajak akan menetapkan jumlah setoran tambahan yang lebih kecil dari yang seharusnya, apabila sebagian dari selisihnya dibayarkan kepadanya.

b. Petugas bea dan cukai kadang-kadang mengetahui bahwa suatu Pemberitahuan Barang Masuk tidak sesuai dengan kenyataannya, tetapi ia tidak mengadakan koreksi seperti yang seharusnya, tetapi ia menerima sogokan sejumlah uang dari pemilik barang untuk meloloskan barang tersebut. Tidak jarang terjadi, seorang petugas bea dan cukai memperlambat pemeriksaan barang dengan jalan mengada-ada masalah. Walaupun pemilik barang telah melaporkan apa adanya, ia terpaksa memberikan sogokan kepada petugas agar barangnya dapat segera keluar dari pelabuhan.

c. Petugas penerima pendapatan bukan pajak tidak membukukan dan menyetorkan seluruh penerimaan negara. Sebagian masuk ke kantong sendiri. (Drs. Gandhi, Membentuk Aparatur pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, makalah Seri Dialog Pembangunan CIDES-Republika, 26 Maret 1998)

Faktor Penyebab Kerusakan Birokrasi

Apakah yang menyebabkan rusaknya birokrasi? Bila korupsi merupakan penyakit utama birokrasi, maka dapat ditelusuri sebab-sebabnya. Bagi mereka yang berpandangan bahwa korupsi adalah sebuah budaya, dan budaya adalah sesuatu yang sulit diubah, maka sikap yang dilahirkan adalah menerima korupsi sebagai sebuah keharusan. Pandangan seperti ini sangat dipengaruhi oleh paham paternalistis, ketika pemberian hadiah dan upeti dari rakyat kepada pemimpin (pemerintah) adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu, bagi mereka praktik korupsi tidak dipandang sebagai hal negatif yang harus dimusnahkan. Korupsi dengan berbagai istilah dan spesifikasinya adalah bentuk penghormatan, rasa terima kasih, minta perlindungan, dan kasih sayang kepada penguasa atau pejabat negara. Pada masyarakat yang seperti ini, korupsi, dengan istilah lain “hadiah” atau “buah tangan”, adalah sebuah instrumen yang menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem. Masalahnya, apakah budaya itu merupakan sesuatu yang hadir secara tiba-tiba dan harus diterima begitu saja, atau justru merupakan buah dari dipakainya sebuah sistem? Melihat kenyataan, banyaknya negara yang berubah semakin tidak korup, maka dapat dikatakan bahwa budaya itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan demikian, pada dasarnya sistemlah yang akan membentuk budaya.

Tentu permasalahannya tidak sesederhana itu. Faktor penyebab suburnya korupsi bukan faktor tunggal, dia merupakan multifaktor yang kompleks dan saling bertautan. Syed Hussein Alatas (Sosiologi Korupsi, LP3ES, 1986) mencoba mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan suburnya korupsi sebagai berikut.

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memerikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.

3. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

4. Kurangnya pendidikan.

5. Kemiskinan.

6. Tiadanya tindak hukuman yang keras.

7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.

Paling tidak ada dua faktor utama penyebab korupsi,yaitu:

1. Faktor Individu

Orientasi dan pemahaman manusia tentang kebahagiaan mengalami pergeseran paradigma yang kemudian menentukan perubahan sikap. Pergeseran ini bukanlah sesuatu yang alamiah, tetapi merupakan sebuah perubahan yang terjadi akibat dari perubahan ideologi yang dianut bangsa tersebut. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi materialisme, maka kebahagiaan diukur dari berapa banyak materi (uang) yang dapat dikumpulkan dan dimiliki. Dalam masyarakat seperti ini, segala sesuatu diukur dengan uang. Maka kebahagiaan, kehormatan, status sosial, intelektualitas, kesejahteraan, dan segala nilai kebaikan, diukur dengan materi (uang). Karena itu, segala cara dihalalkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tidak terlalu penting, apakah uang itu diperoleh dengan cara yang halal atau haram.

Meluasnya paham materialisme ini, juga mempengaruhi karakter individu masyarakat, bukan saja pejabat pemerintah. Mereka tidak lagi mempunyai rasa malu, rasa bersalah sekaligus pengendalian diri, menghadapi fenomena korupsi. Bahkan, pada tingkatan tertentu, korupsi dipandang cara yang sah untuk “bagi-bagi” rezeki, menjaga stabilitas masyarakat, serta alat untuk mengendalikan dukungan dan kesetiaan (politik).

Pola rekrutmen pejabat negara (PNS) akan menentukan kualitas aparat birokrasi. Kondisi, tempat birokrasi diserahi tugas untuk menyediakan lapangan kerja, sebagai salah satu bentuk memperluas dukungan politik bagi penguasa, maka rekrutmen PNS tidak dijalankan dengan mengedepankan kapabilitas profesional. Tindakan KKN juga memperburuk kualitas aparat birokrasi. Dengan demikian, yang paling mungkin menjadi PNS adalah anak pejabat, kerabatnya pimpinan pemerintahan, atau orang-orang yang mempunyai cukup banyak uang untuk memuluskan jalannya menjadi PNS. Kualitas SDM yang jelek, kemudian menyebabkan birokrasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Lihatlah, betapa banyak petugas penyuluh lapangan (pertanian, perikanan, dan kehutanan) yang tidak mempunyai kemampuan dasar penyuluh, misalnya berpidato di depan massa (komunikasi massa). Karena itu, tanpa kemampuan dasar tersebut, maka tugas utama mereka, memberi penyuluhan kepada masyarakat, tidak bisa dijalankan.

Tentu saja sumbangan faktor individu dalam kerusakan birokrasi, tidaklah berdiri sendiri. Karena pada saat kita menfokuskan perhatian pada aspek individu, pada dasarnya kita sedang berbicara “buah” dari sebuah sistem. Sebuah sistem secara sistematis merancang pembangunan karakter pribadi individual masyarakatnya. Dalam masyarakat kapitalis, yang menjunjung tinggi individualisme, memang “seolah-olah”, karakter pribadi dari warganya, seperti tidak dibangun secara formal. Namun, pola pendidikan, tata nilai (sosial, kemasyarakatan, keluarga), sistem ekonomi, serta sistem sosial yang dipakai secara sistematis akan membentuk individu-individu yang mengagungkan kebebasan individu sebagai puncak kebahagiaan. Maka dari itu, lahirlah sebuah masyarakat yang individualistis sekaligus materialistis. Dalam masyarakat yang materialistis ini sekarang kita hidup, sehingga sangat wajar bila kemudian kita menghadapi kenyataan, tingginya tingkat korupsi.

2. Faktor sistem

sistem yang dimaksud meliputi segenap sistem kenegaraan, pemerintahan, hukum, birokrasi, dan sosial. Secara internal, birokrasi membentuk sistemnya sendiri. Namun, kinerja birokrasi tidak ditentukan oleh faktor tunggal, dia sangat dipengaruhi oleh sistem-sistem lain yang dipakai di negara bersangkutan. Mohtar Mas’oed (Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, 1997) mengatakan. Pertama, birokrasi tidak pernah beroperasi dalam “ruang-hampa politik” dan bukan aktor netral dalam politik. Kedua, negara-negara dunia ketiga lebih sering dipengaruhi oleh sistem internasional, daripada sebaliknya. Artinya, birokrasi, dalam hidupnya dipengaruhi dan mempengaruhi sistem-sistem lain yang ada di lingkungannya, bahkan termasuk lingkungan internasional.

Besar kecilnya birokrasi dan wewenangnya, ditentukan oleh fungsi pemerintahan yang didefinisikan oleh sistem politik dan pemerintahan yang dipakai negara tersebut. Sebuah negara, yang menempatkan fungsi pembangunan sebagai salah satu tugas utama pemerintah (agent of development), seperti Indonesia, akan membentuk sebuah birokrasi yang besar. Birokrasi yang demikian, kemudian juga akan memiliki wewenang yang super-besar dan pengelolaan anggaran yang besar juga. Hampir semua sektor kehidupan akan dirambah oleh birokrasi pembangunan itu. Sejalan dengan wewenang dan anggaran yang besar, maka peluang untuk terjadinya korupsi juga membesar. Birokrasi yang gemuk seperti itu juga tidak akan bisa bergerak cepat dan lincah, walau hanya sekadar mengikuti perubahan tuntutan kebutuhan masyarakatnya. Fenomena maraknya korupsi di birokrasi Indonesia yang super-gemuk itu (4-5 juta PNS) juga dapat kita telusuri dari penggunaan istilah departemen/direktorat/ bagian/unit “basah”, terutama di departemen keuangan, dirjen pajak, bea cukai, bagian keuangan, dinas pendapatan, badan perencanaan, dan lain-lain.

sistem hukum yang lemah. sistem hukum yang kita pakai bukan saja tidak bisa menjalankan fungsinya guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan lainnya. Namun, juga tidak mampu menjadi pembuat jera bagi penjahat berdasi yang dihukuminya. Ironisnya lagi, begitu banyak kasus korupsi yang tidak bisa dihukumi dengan sistem hukum yang ada. sistem hukum yang ada juga tidak mampu menyediakan aparat penegak hukum yang andal. Para hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum lebih tunduk pada tekanan politik dan publik daripada menaati aturan hukum baku yang ditetapkan. Penasihat hukum yang diduga kuat melakukan “penyuapan” terhadap saksi kasus korupsi dan pembunuhan, tidak bisa digugat hanya karena ketidakjelasan hukum. Yang terjadi kemudian perdebatan di antara aparat penegak hukum dalam menafsirkan sebuah ketentuan hukum.

Penegakan hukum yang setengah hati atas kasus-kasus korupsi bukan saja tidak membuat para koruptor takut, tapi juga sekaligus membuat penghormatan terhadap hukum menjadi sangat rendah. Hukum, kalaupun terpaksa tidak bisa dihindari, masih bisa dibeli. Bahkan, kalaupun putusan hakim telah dijatuhkan, masih tersedia instrumen lain (banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali [PK]) yang bisa juga dibeli dari hasil korupsi. Kalaupun para koruptor itu tetap saja kalah dan dijebloskan ke “hotel prodeo”, maka masih ada banyak kesempatan untuk melenggang keluar, menikmati kebebasan, dan menghabiskan dana korupsi yang masih tetap dikuasai. Cukup dengan uang ratusan ribu rupiah, sang terpidana bisa menikmati week end bersama keluarga di rumah. Atau, kalau mau keluar selamanya, bayar saja petugas penjara yang berpenghasilan kecil itu, sejuta atau dua juta cukup untuk membuat pintu penjara terbuka lebar.

sistem Penggajian yang rendah. Sudah menjadi argumentasi yang diterima secara umum, bahwa korupsi terjadi didorong oleh rendahnya gaji yang diberikan negara kepada PNS. Walaupun, dari fakta yang kita saksikan, korupsi itu lebih besar dan intens dilakukan oleh pejabat tinggi, yang notabene menerima gaji dan penghasilan lebih tinggi, tapi tetap saja rendahnya gaji menjadi alasan pembenaran terjadinya korupsi di semua lini pemerintahan.

Rendahnya gaji PNS disebabkan oleh besarnya jumlah PNS yang harus dihidupi oleh negara. Pada masa Orde Baru, termasuk sampai kini, birokrasi dijadikan salah satu pihak yang bertugas menyediakan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan besarnya jumlah PNS. Rendahnya gaji PNS juga disebabkan oleh tingkat perkembangan ekonomi negara yang tidak terlalu menggembirakan. Kalaupun Indonesia pernah dijagokan sebagai salah satu Macan Asia dalam pembangunan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak dipacu oleh utang luar negeri yang masuk. Kalaupun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetap saja kekayaan itu tidak terdistribusikan secara baik, sehingga yang terjadi kemudian adalah angka kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, tingkat kemampuan negara menggaji PNS ditentukan oleh sistem ekonomi yang dipakai. Negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sangat produktif dan pola distribusi kekayaan yang baik, niscaya akan mampu mengumpulkan dana yang cukup untuk menggaji PNS-nya secara layak. Begitu pula sistem politik yang tidak membebani birokrasi dengan tugas menampung limpahan tenaga kerja, niscaya akan membentuk birokrasi yang ramping dengan jumlah PNS yang rasional, sehingga dana yang dimiliki negara untuk gaji akan proporsional dengan jumlah PNS.

sistem Sosial. Bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa kerusakan birokrasi sangat ditentukan oleh perilaku aparat yang korup. Namun, perilaku yang korup itu tidak mungkin akan subur, bila sistem sosial yang dipakai di masyarakat tidak kondusif untuk itu. Dalam masyarakat yang menghormati kejujuran, kebenaran dan keamanahan, korupsi adalah tindakan yang paling dibenci dan dicaci. Perbuatan korupsi akan dihindari sebisa mungkin. Kalaupun terjadi, maka para pejabat akan berusaha menutup-nutupinya. Dalam masyarakat seperti itu, para koruptor tidak akan dihormati, mereka akan dihinakan, tidak digauli, bahkan mungkin juga diasingkan dari masyarakatnya.

Sebaliknya, di masyarakat yang sangat mengagungkan materi, sekaligus tidak terlalu peduli dari mana materi diperoleh, korupsi justru terjadi dengan dukungan dan kerja sama dengan masyarakat. Seorang koruptor yang “baik hati”, yang suka melakukan kegiatan sosial, memberi sumbangan bagi pembangunan rumah ibadah, menyantuni panti jompo, adalah “malaikat” yang dipuja-puja. Bahkan, koruptor yang rajin membantu pesantren, akan lebih dihormati daripada pemimpin pesantrennya sendiri. Dalam masyarakat yang tidak peduli seperti itu, jangan harap terjadi proses kontrol sosial. Apa yang disebut dengan amar makruf nahi munkar pun tinggal di kitab-kitab kuning yang dihapalkan para santri. Sementara itu, sang Kyai lebih asyik masyuk bercengkerama dengan para koruptor yang baik hati, daripada menasihati atau malah memperingatkan sang koruptor.

Dampak Buruk Kerusakan Birokrasi

Birokrasi yang korup mempunyai dampak negatif yang sangat luas, bukan saja merusak birokrasi itu sendiri, tapi juga menjadi sebab dari tidak efisiennya sektor bisnis, high cost economy, merendahkan minat untuk berinvestasi, menjadi sebab dari ketimpangan dan kemiskinan, merusak kualitas pribadi masyarakat, merusak tatanan luhur dalam masyarakat, memperburuk pelayanan kesehatan, pendidikan, serta sekaligus merusak kehormatan pemerintah dan hukum.

Birokrasi yang korup jelas tidak efisien dan tidak bisa bekerja secara efektif. Birokrasi yang seperti ini, lebih banyak mengurus dirinya sendiri, daripada menjalankan fungsinya untuk melayani dan menfasilitasi masyarakat, serta menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat. Anggaran yang besar, lebih banyak digunakan untuk mengurus aparat birokrasi, daripada meningkatkan kinerja birokrasi. Birokrasi yang korup dalam waktu yang panjang akan melahirkan budaya korup di lingkungan birokrasi. Dalam lingkungan yang seperti ini, profesionalisme tinggal slogan. Yang terpenting bukan menjadi aparat yang produktif dan efektif, tapi yang penting adalah bagaimana bisa menyesuaikan diri atau bahkan sekaligus terlibat aktif dalam praktik korupsi yang menggurita itu. Dalam lingkungan yang demikian, tidak ada tempat bagi mereka yang ‘sok suci’, menolak korupsi. Orang-orang jujur menjadi teralienasi di lingkungannya, mereka menjadi orang yang aneh, tidak gaul dan mungkin seperti ‘pesakitan’ yang patut dikasihani.

Salah satu dampak wabah korupsi yang adalah High Cost Economy. Korupsi yang meluas di semua sektor publik, telah menaikkan ongkos produksi. Biaya perizinan yang membengkak mendorong tingginya biaya produksi. Akibatnya, rakyat biasa yang menjadi konsumen akhir suatu produk, yang harus membayar mahal. Tingginya korupsi dari proyek-proyek pemerintah, mengakibatkan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya cepat rusak dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Bila dugaan begawan ekonomi Indonesia Soemitro Djojohadikusumo, bahwa korupsi di Indonesia, menggerogoti 30% anggaran, maka dapat dibayangkan kualitas proyek yang dijalankan. Karena itu, wajar saja bila sebagian besar anggaran pembangunan, termasuk pinjaman luar negeri, dialokasikan guna merehabilitasi dan me-maintenance fasilitas publik dan kantor-kantor pemerintahan. Artinya, biaya yang seyogyanya bisa digunakan untuk menambah fasilitas, tapi justru hanya dihabiskan guna merawat fasilitas yang tidak berkualitas. Belum lagi, proyek perawatan itu juga sangat rentan untuk dikorupsi.

Korupsi juga merendahkan minat orang untuk berinvestasi. Para pemilik modal malas berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan mahal. Padahal, usaha yang dijalankan belum tentu menguntungkan, tapi mereka telah lebih dulu dipungli. Akibatnya, para investor lebih memilih menginvestasikan dananya di bank dalam bentuk tabungan atau deposito yang tidak berisiko dan tidak harus berhadapan dengan pejabat yang korup. “Kira-kira 35% dari usaha bisnis melaporkan alasan utama untuk tidak berinvestasi adalah karena biaya tinggi berkaitan dengan korupsi” (Media Indonesia, 19/11/2001)

Angka kemiskinan yang begitu tinggi disinyalir turut diperparah oleh praktik birokrasi. Birokrasi yang korup, bukan saja tidak mendorong kondisi yang sehat untuk bisnis dan perputaran ekonomi, tapi juga telah menyedot sebagian besar kapital dan didistribusikan di lingkungannya. Dengan demikian, kemiskinan itu terjadi akibat dikuasainya sebagian besar kapital oleh segelintir orang, yaitu penguasa dan pengusaha yang berkolusi dengan penguasa. Rendahnya investasi, akibat langsung dari maraknya korupsi, menyebabkan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia, pengangguran meningkat, dan itu artinya, semakin banyak orang yang miskin.

Korupsi yang demikian meluas dan membudaya juga berakibat pada rusaknya karakter kepribadian aparat dan masyarakat. Nilai-nilai kebaikan berupa penghormatan yang tinggi pada kejujuran, kebenaran, amanah, dan keikhlasan tidak lagi digunakan. Yang dihormati adalah kedudukan, pangkat, dan materi yang banyak. Semakin kaya seseorang, maka semakin dihormati orang tersebut. Kepribadian yang luhur dan baik tidak lagi menjadi anutan. Para pejabat yang korup, dan bisa menyembunyikan perilakunya di mata publik, menjadi anutan. Dalam kondisi parah seperti ini, masyarakat tidak lagi ingin menjadi orang baik (yang miskin), mereka ingin menjadi orang kaya yang serba “wah”, tidak penting apakah dia korup, penipu, dan maling berdasi.

Oleh karena hukum tidak mampu mengendalikan korupsi, bahkan juga terlibat dalam praktik korupsi, maka hukum tidak lagi menjadi institusi yang dihormati. Rendahnya penghormatan terhadap hukum, sekaligus menghilangkan harapan masyarakat untuk mencari keadilan di depan hukum. Hilangnya kepercayaan terhadap hukum, juga telah mendorong perilaku main hakim sendiri. Maraknya perilaku anarkis dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa hukum tidak mampu menjalankan fungsinya. Maling ayam yang tertangkap tangan oleh massa, biasanya tidak diserahkan kepada polisi, tapi langsung diinterogasi, dipukuli, dan dibakar beramai-ramai oleh masyarakat. Begitu pula pengemudi kendaraan yang mengalami kecelakaan, menabrak seorang anak kecil yang bermain di jalan, juga harus merenggang nyawa, disirami bensin dan dibakar bersama mobilnya.

Korupsi yang merambah sektor pendidikan dan kesehatan tidak kalah hebatnya. SD Inpres yang baru dibangun, ambruk diterjang angin. anak-anak harus bersekolah ditempat penampungan sementara. Pendidikan yang baik, menjadi sangat mahal. Bisnis pendidikan sudah kehilangan hati nurani dan idealismenya. Kualitas pendidikan menjadi sangat rendah, dan lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi pada peningkatan kualitas manusia, tapi lebih menjadi sebuah lembaga bisnis yang rakus. Sektor kesehatan demikian pula. Korupsi tidak saja membuat kualitas fasilitas kesehatan masyarakat buruk, tapi juga merusak perilaku pelayanan aparat birokrasi kesehatan. Rumah sakit milik pemerintah, dikelola seadanya, tidak mempunyai jiwa melayani, tidak ramah dan sekaligus mahal. Rakyat miskin, yang seyogyanya mendapat pelayanan kesehatan gratis, justru harus membayar mahal untuk pelayanan yang buruk itu. Wajar, bila kemudian kualitas kesehatan masyarakat dari hari ke hari makin buruk.

Solusi Islam Dalam Mengatasi Kebobrokan Birokrasi

pemerintahan yang bersih dan baik, dengan kata lain, birokrasi yang bersih dan baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus-menerus. Pola pikir yang dikotomis, yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik, ibarat memilih telur atau ayam yang harus didahulukan. Pola pikir yang demikian ini tidaklah tepat, karena memang tidak bisa memisahkan antara kedua sisi ini. Individu yang baik tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan oleh orang-orang yang korup. Yang harus dilakukan adalah membina masyarakat secara terus-menerus agar menjadi individu yang baik, yang menyadari bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat dibangun oleh orang yang baik dan sistem yang baik. Masyarakat juga terus-menerus disadarkan, bahwa hanya sistem terbaiklah, yang bisa memberi harapan bagi mereka, menjamin keadilan, serta melayani dengan keikhlasan dan melindungi rakyatnya. Rakyat juga harus disadarkan, bahwa para pemimpin haruslah orang yang baik, jujur, amanah, cerdas, profesional, serta pembela kebenaran dan keadilan. Masyarakat juga perlu didasarkan bahwa sistem yang baik dan pemimpin yang baik tidak bisa dibiarkan menjalankan pemerintahan sendiri, mereka harus terus dijaga, dinasihati, dan diingatkan dengan cara yang baik.

1. Kesempurnaan sistem.

Kesempurnaan sistem Islam terlihat dari aturan yang jelas tentang penggajian, larangan suap-menyuap, kewajiban menghitung dan melaporkan kekayaan, kewajiban pemimpin untuk menjadi teladan, serta sistem hukum yang sempurna. sistem penggajian yang layak adalah keharusan. Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya.

Untuk menjamin profesionalitas aparat negara, maka mereka sesudah diberi penghasilan yang cukup, sekaligus dilarang untuk mengambil kekayaan negara yang lain. Guna mencegah terjadinya abuse of power, khalifah Umar bin Khattab misalnya, melarang para pejabat berdagang. Umar memerintahkan kepada semua pejabat agar berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, dan sekaligus menjamin seluruh kebutuhan hidup aparat negara dan keluarganya.

sistem Islam juga melarang aparat negara menerima suap dan hadiah/hibah. Suap adalah harta yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau aparat pemerintah lainnya dengan maksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang semestinya wajib diputuskan olehnya tanpa pembayaran dalam bentuk apa pun. Setiap bentuk suap, berapa pun nilainya dan dengan jalan apa pun diberikannya atau menerimanya, haram hukumnya. Allah Swt. berfirman:

“Janganlah ada sebagian kalian makan harta benda sebagian yang lain dengan jalan batil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan (untuk menyuap) para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui (hal itu)” (QS al-Baqarah [2]: 188).

Rasulullah saw. juga melarang praktik suap ini.

“Rasulullah saw. melaknat penyuap, penerima suap, dan orang yang menyaksikan penyuapan” (HR Ahmad, Thabrani, al-Bazzar, dan al-Hakim).

Adakalanya suap diberikan dengan maksud agar pejabat yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Suap jenis ini pun amat dihindari oleh para sahabat Nabi saw. Rasulullah saw. pernah mengutus Abdullah bin Rawahah ke daerah Khaibar (daerah Yahudi yang baru ditaklukkan kaum muslim) untuk menaksir hasil panen kebun kurma daerah itu. Sesuai dengan perjanjian, hasil panen akan dibagi dua dengan orang-orang Yahudi Khaibar. Tatkala Abdullah bin Rawahah tengah bertugas, datang orang-orang Yahudi kepadanya dengan membawa perhiasan yang mereka kumpulkan dari istri-istri mereka, seraya berkata, “Perhiasan itu untuk anda, tetapi ringankanlah kami dan berikan kepada kami bagian lebih dari separuh”. Abdullah bin Rawahah menjawab, “Hai kaum Yahudi, demi Allah, kalian memang manusia-manusia hamba Allah yang paling kubenci. Apa yang kalian lakukan ini justru mendorong diriku lebih merendahkan kalian. Suap yang kalian tawarkan itu adalah barang haram dan kaum muslim tidak memakannya!” Mendengar jawaban itu mereka serentak menyahut, “Karena itulah langit dan bumi tetap tegak”

Hadiah atau hibah adalah harta yang diberikan kepada penguasa atau aparatnya sebagi pemberian. Perbedaannya dengan suap, bahwa hadiah itu diberikan bukan sebagai imbalan atas suatu kepentingan, karena si pemberi hadiah telah terpenuhi keinginannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Hadiah atau hibah diberikan atas dasar pamrih tertentu, agar pada suatu ketika ia dapat memperoleh kepentingannya dari penerima hadiah/hibah. Hadiah semacam ini diharamkan dalam sistem Islam. Rasulullah saw. bersabda:

“Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad).

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Amma ba’du, aku telah mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah Swt. kepadaku. Kemudian, salah seorang dari mereka itu datang dan berkata, “Ini kuserahkan kepada Anda, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku.” Jika apa yang dikatakannya itu benar, apakah tidak lebih baik kalau ia duduk saja di rumah ayah atau ibunya sampai hadiah itu datang kepadanya? Demi Allah, siapa pun di antara kalian yang mengambil sesuatu dari zakat itu tanpa haq, maka pada hari kiamat kelak akan menghadap Allah sambil membawa apa yang diambilnya itu”. Hadis ini menunjukan, bahwa hadiah pada umumnya diberikan orang kepada pejabat tertentu karena jabatannya. Seandainya ia tidak menduduki jabatan itu, tentulah hadiah itu tidak akan datang kepadanya.

Penghitungan kekayaan. Untuk menjaga dari perbuatan curang, khalifah Umar menghitung kekayaan seseorang di awal jabatannya sebagai pejabat negara, kemudian menghitung ulang di akhir jabatan. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, Umar memerintahkan agar menyerahkan kelebihan itu kepada Baitul mal, atau membagi dua kekayaan tersebut, separo untuk Baitul Mal dan sisanya diserahkan kepada yang bersangkutan. Muhammad bin Maslamah ditugasi khalifah Umar membagi dua kekayaan penguasa Bahrain, Abu Hurairah; penguasa Mesir, Amr bin Ash; penguasa Kufah, Saad bin Abi Waqqash. Jadi, Umar telah berhasil mengatasi secara mendasar sebab-sebab yang menimbulkan kerusakan mental para birokrat. Upaya penghitungan kekayaan tidaklah sulit dilakukan bila semua sistem mendukung, apalagi bila masyarakat turut berperan mengawasi perilaku birokrat.

Keteladanan pemimpin adalah langkah selanjutnya yang diharuskan sistem Islam. Dalam sistem Islam, kemunculan seorang pemimpin mengikuti proses seleksi yang sangat ketat dan panjang. Seseorang, tidak mungkin menjadi pemimpin di sebuah provinsi, tanpa melalui proses seleksi alamiah di tingkat bawahnya. Pola dasar yang memunculkan seorang pemimpin mengikuti pola penentuan seorang imam shalat. Seorang imam shalat adalah orang yang paling berilmu, saleh, paling baik bacaan shalatnya, serta paling bijaksana. Seorang imam shalat adalah orang terbaik di lingkungan jamaahnya. Dari sinilah, sumber kepemimpinan itu berasal. Pola ini secara alamiah, sadar atau tidak sadar, akan diikuti dalam penentuan kepemimpinan tingkat atasnya. Seorang khalifah (kepala negara) tentulah bersumber dari imam-imam terbaik yang ada di negara tersebut. Oleh karena setiap pemimpin merupakan orang terbaik di lingkungannya, maka dapat dipastikan mereka adalah orang yang kuat keimanannya, tinggi kapabilitas dan sekaligus akseptabilitasnya. Pemimpin seperti inilah yang akan menjadi teladan, baik bagi para birokrat bawahannya, maupun bagi rakyatnya.

Penegakan hukum merupakan aspek penting lainnya yang harus dijalankan dalam sistem Islam. Hukuman dalam Islam mempunyai fungsi sebagai pencegah. Para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Para koruptor kelas kakap, yang dengan tindakannya itu bisa mengganggu perekonomian negara, apalagi bisa memperbesar angka kemiskinan, dapat diancam dengan hukuman mati, di samping hukuman kurungan. Dengan begitu, para koruptor atau calon koruptor akan berpikir berulang kali untuk melakukan aksinya. Apalagi, dalam Islam, seorang koruptor dapat dihukum tasyir, yaitu berupa pewartaan atas diri koruptor. Pada zaman dahulu mereka diarak keliling kota, tapi pada masa kini bisa menggunakan media massa.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia.

sistem Islam menanamkan iman kepada seluruh warga negara, terutama para pejabat negara. Dengan iman, setiap pegawai merasa wajib untuk taat pada aturan Allah Swt. Orang beriman sadar akan konsekuensi dari ketaatan atau pelanggaran yang dilakukannya karena tidak ada satu pun perbuatan manusia yang tidak akan dihisab. Segenap anggota atau bagian tubuh akan bersaksi atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Allah Swt. berfirman:

“Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pedengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan” (QS Fushshilat [41]: 20).

Manusia memang menyangka bahwa Allah Swt. tidak tahu apa yang mereka lakukan, termasuk tindakan korupsi yang disembunyikan. Hanya orang yang beriman saja yang yakin bahwa perbuatan seperti itu diketahui Allah Swt. dan disaksikan oleh anggota/bagian tubuh kita yang akan melaporkannya kepada-Nya. Inilah pengawasan melekat yang sungguh-sungguh melekat.

“Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan, kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Adapun yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi” (QS Fushshilat [41]: 22-23)

Dengan iman akan tercipta mekanisme pengendalian diri yang andal. Dengan iman pula para birokrat, juga semua rakyat, akan berusaha keras mencari rezeki secara halal dan memanfaatkannya hanya di jalan yang diridhai Allah Swt. Rasulullah saw. menegaskan, bahwa manusia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dimanfaatkan, tentang masa mudanya ke mana dilewatkan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa, serta tentang ilmunya untuk apa digunakan. Bagi birokrat sejati, lebih baik memakan tanah daripada menikmati rezeki haram.

motivasi positif ini kemudian akan mendorong mereka untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalitasnya. Karena hanya dengan kemampuan yang semakin tinggilah, mereka bisa semakin mengoptimalkan pelaksanaan tugas mulianya sebagai aparat pemerintah. Mereka menyadari bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat. Wajib atas mereka melaksanakan amanah itu dengan jujur, adil, ikhlas, dan taat kepada aturan negara, yang tidak lain adalah syariat Islam.

3. sistem Kontrol yang Kuat.

Kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontrol ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di bawahnya, dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya. Dalam sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat, bagaimana khalifah Umar bin Kattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. khalifah Umar di awal kepemimpinannya berkata, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang”. Lalu, seorang laki-laki menyambut dengan lantang, “Kalau begitu, demi Allah, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini.” Melihat itu Umar bergembira, bukan menangkap atau menuduhnya menghina kepala negara.

Pengawasan oleh masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam sebuah sistem yang menempatkan aktivitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktivitas wajib lagi mulia. Melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah wajib. Ketaatan kepada penguasa tidak berarti harus mendiamkan mereka. “Allah Swt. telah mewajibkan kepada kaum muslim untuk melakukan koreksi kepada penguasa mereka. Perintah kepada mereka agar mengubah para penguasa tersebut bersifat tegas; apabila mereka merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Swt”. (Taqiyyuddin An-Nabhani; sistem pemerintahan Islam, Al-Izzah, 1996)

Allah Swt. berfirman:

“Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kemakrufan dan mencegah dari kemunkaran” (QS Ali Imran [3]: 104).

Dari Abi Sa’id al-Khudri yang menyatakan, Rasulullah saw. bersabda:

“Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman” (HR muslim).

Dari Ummu ‘Atiyah dari Abi Sa’id yang menyatakan, Rasululah saw. bersabda:

“Sebaik-baik jihad adalah (menyatakan) kata-kata yang haq di depan penguasa yang zalim” (HR Ahmad).

“Penghulu para syuhada adalah Hamzah, serta orang yang berdiri di hadapan seorang penguasa yang zalim, lalu memerintahkannya (berbuat makruf) dan mencegahnya (berbuat munkar), lalu penguasa itu membunuhnya” (HR Hakim dari Jabir).

Hadis ini merupakan bentuk pengungkapan yang paling tegas, yang mendorong agar berani menanggung semua risiko, sekalipun risiko mati, dalam rangka melakukan koreksi terhadap para penguasa, serta menentang mereka yang zalim itu.

Sistem Administrasi Negara

Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan ri’ayatu asy-syu’un, sedangkan ri’ayatu asy-syu’un itu adalah semata-mata wewenang khalifah, maka seorang khalifah memiliki hak untuk mengadopsi teknis administrasi (uslub idari) yang dia kehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. khalifah juga memiliki hak diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (nidzam idari), lalu mewajibkan atas seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Dalam hubungan ini, semuanya itu merupakan kegiatan-kegiatan substansi. khalifah juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu di antaranya, kemudian hal menjadi mengikat semua orang untuk melaksanakan aturan tersebut, tidak dengan aturan yang lain. Dengan demikian, pada saat itu hukum menaatinya menjadi wajib. Hal ini merupakan kewajiban untuk menaati salah satu hukum yang ditetapkan oleh khalifah.

Dalam hal ini, artinya khalifah telah menetapkan suatu hukum (tabanniy) terhadap suatu perkara yang telah dijadikan oleh syara’ sebagai haknya. Artinya, khalifah telah melakukan hal-hal yang diangap perlu untuk memudahkannya dalam menjalankan tugasnya, yaitu ri’ayatu asy-syu’un. Oleh karena itu, ketika dia menetapkan suatu hukum berkaitan dengan sistem administrasi, rakyat wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkannya tersebut dan perkara ini termasuk dalam hal ketaatan terhadap ulil amri. Hal tersebut merupakan kegiatan administrasi negara dilihat dari sisi penanganannya, sedangkan dalam kaitannya mengenai perincian kegiatan administrasi, dapat diambil dari fakta kegiatan administrasi itu sendiri.

Dengan meneliti faktanya, akan tampak bahwa di sana terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh khalifah sendiri atau oleh para pembantunya (mu’awin). Baik berupa kegiatan pemerintahan, yaitu menerapkan hukum syara’, maupun kegiatan administrasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang bersifat substansi, dari kegiatan penerapan hukum syara’, bagi semua orang, dalam konteks hal ini memerlukan cara dan sarana tertentu. Oleh karena itu, harus ada aparat khusus yang dimiliki khalifah dalam rangka mengurusi urusan rakyat sebagai tangung jawab kekhilafahan tersebut. Di samping itu, ada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi. Maka dari itu, dibutuhkan adanya instansi yang secara khusus bertugas memenuhi kepentingan rakyat, dan ini adalah suatu keharusan, berdasarkan kaidah:

“Apabila suatu kewajiban tidak sempurna ditunaikan, kecuali dengan adanya suatu perkara, maka mewujudkan perkata tersebut adalah wajib”

Instansi tersebut terdiri dari departemen, jawatan, dan unit-unit tertentu. Departemen antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perhubungan, Penerangan, Pertanahan, dan lain sebagainya. Semua departeman mengurusi departemennya sendiri, beserta jawatan dan unit-unit di bawahnya. Adapun jawatan adalah instansi yang mengurusi jawatannya dan unit-unit di bawahnya. Adapun unit-unit tersebut mengurusi urusan unit itu sendiri, beserta bagian-bagian dan subbagian di bawahnya. Semuanya di bentuk untuk menjalankan urusan-urusan administrasi negara, serta memenuhi kepentingan-kepentingan rakyat. Pada tingkat yang paling atas diangkat pejabat yang bertanggung jawab kepada khalifah dan secara langsung mengurusi urusan departemen tersebut, berikut para aparat di tingkat ke bawahnya hingga sub-subbagian di dalam departemen tersebut.

Inilah penjelasn fakta sistem administrasi negara, yang merupakan perangkat umum bagi semua rakyat, termasuk siapa pun yang hidup di dalam naungan Negara Islam. Instansi-instansi tersebut biasanya disebut “Diwan” atau “Diwannud daulah”.(An Nabhanni, Nidzamul Hukmi Fil Islam, terj. Hlm. 280).

Sifat Administrasi Negara Islam

Administrasi Negara dalam Islam dibangun berdasarkan falsafah: wa-in kaana dzu ‘usratin fanadhiratun ila maysarah (Jika ada orang yang mempunyai kesulitan, maka hendaknya dilihat bagaimana memudahkannya). Dengan demikian, ia bersifat untuk memudahkan urusan dan bukan untuk menekan, apalagi memeras orang yang menghendaki kemaslahatannya dipenuhi atau ditunaikan. Adapun strategi yang di jalankan dalam rangka mengurusi maslah administrasi ini adalah dilandasi dengan suatu kaidah: Sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan. Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna (memuaskan).

Rasulullah saw. bersabda:

“Seseungguhnya Allah memerintahkan kesempurnaan dalam segala hal. Karena itu, apabila kalian membunuh (dalam hukuman qishas), sempurnakanlah pembunuhannya. Apabila kalian, menyembelih, maka sempurnakanlah sembelihannya” (HR Imam muslim)

Karena itu, kesempurnaan dalam menunaikan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara’. Agar tercapai kesempurnaan dalam menunaikan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi tiga kriteria tersebut, 1) sederhana dalam peraturan, karena dengan kesederhanaan itu akan menyebabkan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja,atau berbelit-belit Sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan yang menyebabkan para pencari kemaslahatan menjadi susah dan jengkel. 2) cepat dalam pelayanan, karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai kebutuhan terhadap sesuatu untuk meperolehnya, dan 3) pekerjaan itu ditangani oleh orang yang ahli (profesional). Dengan demikian, semuanya mengharuskan kesempurnaan kerja, sebagaimana yang dituntut oleh hasil kerja itu sendiri.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip kemudahan ini pula, sistem administrasi dalam Islam tidak bersifat sentralistis, yang ditentukan semuanya oleh pusat, sebaliknya bersifat desentralisasi, atau diserahkan kepada setiap desa, kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi. Dengan demikian, kemaslahatan yang akan diselesaikan dapat ditunaikan dengan cepat dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tanpa harus menunggu disposisi, keputusan dari atas atau pusat.

Karena perkara ini adalah bagian dari uslub yang mempunyai sifat fleksibel dan temporal. Artinya, dengan fleksibilitasnya, masalah administrasi akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang hendak dipecahkan atau diselesaikan. Dengan sifatnya yang temporal, administrasi negara bisa berubah sewaktu-waktu, jika dipandang tidak lagi sesuai atau tidak cocok lagi dengan kemaslahatan yang dituntut untuk dipenuhi.

Membangun pemerintahan yang bersih dan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal itu akan menggerakkan segenap aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Juga membutuhkan dukungan dari segenap aparat pemerintahan, masyarakat, dan sistem yang baik. Hanya dengan pemilihan akan sistem yang terbaiklah, maka upaya membangun pemerintahan yang baik itu akan menemukan jalan yang jelas.

Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar atas visi dan misi pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan utama atas ideologi apa yang akan dijadikan landasan pembangunan pemerintahan, akan menentukan terbuka atau tidaknya harapan, bagi upaya penciptaan pemerintahan yang baik itu. pemerintahan yang baik hanya bisa dicapai, bila ideologi yang menjadi pilihan adalah ideologi yang paling benar. Di atas ideologi yang paling benar itulah, akan dibangun sistem yang baik dan individu-individu yang tangguh.

sistem Islam (syariat Islam) telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kemampuannya bertahan hidup dalam rentang waktu yang demikian panjang (lebih 12 abad), dengan berbagai macam penyimpangan dan pengkhianatan oleh para penyelenggaranya, telah menegaskan kapabilitas sistem yang belum ada tandingannya sampai saat ini, bahkan hingga akhir zaman. Dengan demikian, jawaban atas kebutuhan akan hadirnya pemerintahan yang baik itu adalah dengan menjadikan Islam sebagai ideologi, serta syariat Islam sebagai aturan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dengan syariat Islam itulah, kita membangun pemerintahan yang bersih dan baik, sekaligus mencetak aparat pemerintahan yang andal.

Politik Luar Negeri Daulah Khilafah Islam

Peristiwa ledakan bom di gedung WTC, 11 September 2001 yang lalu cukup memberikan pengaruh pada situasi politik internasional belakangan ini . Ditandai dengan serangan besar-besaran oleh amerika Serikat terhadap Afghanistan yang pada akhirnya menumbangkan pemerintahan Taliban. Tidak berhenti sampai di sana amerika Serikat mencanangkan Perang Salib melawan terorisme yang disebutnya sebagai setan-setan. Negeri Paman Sam itu, kemudian memberikan dua pilihan kepada dunia: ikut AS melawan terorisme atau (kalau tidak) menjadi pendukung terorisme.Menyusul setelah ledakan WTC ini Presiden AS berpidato: “America and our friends and allies join with all those who want peace and security in this word, and we stand together to win the war againts terrorism”(amerika dan sahabat berikut aliansi kami akan bergabung dengan semua pihak yang menginginkan perdamaian dan keamanan di dunia ini dan kita akan bersama-sama berdiri melawan dan memenangkan peperangan terhadap terorisme). Urusan mengganyang terorisme ini kemudian menjadi urusan bersama dunia. Tak pelak lagi, hampir seluruh pemimpin seluruh dunia tunduk kepada tuntutan amerika Serikat, termasuk penguasa di negeri-negeri Islam. Perang melawan terorisme ini telah menjadi kebijakan politik luar negeri AS yang dominan sekarang ini.

‘Perang’ melawan terorisme ala amerika ini menjadi lebih dramatis dan seru, karena AS dan sekutu-sekutu Baratnya mengampanyekan perang ini sebagai perang peradaban. Perang terhadap segala pihak yang ingin menghancurkan peradaban Barat (kapitalisme) yang demokratis, menghargai kebebasan, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, 10 Nopember tahun lalu, Bush berkata,’This is a current in history and it runs toward freedom”. Nyanyian yang sama dilagukan oleh Perdana Menteri Inggris, Blair pada 14 September 2002, yang berkata, “Our belief are very opposite of the fanatics. We believe reason, democracy and tolerance. These beliefs are the foundation of our civilised world” (Keyakinan kita sangat bertentangan dengan orang-orang fanatik. Kita memercayai akal sehat, demokrasi, dan toleransi. Kepercayaan ini adalah fondasi dari peradaban dunia kita). Pada 20 September, Blair juga berkata, “This is a struggle that consern us all, the whole of democratic and civilized and free world” (Ini merupakan perjuangan yang merupakan perhatian kita semua, demokrasi, peradaban, dan dunia bebas).

Ironisnya, ketika presiden AS George W. Bush mengatakan dengan nada mengancam kepada seluruh pemimpin dunia, “Either you are with us or you are with the terrorist”(Apakah anda berada di belakang kami, atau anda bersama para teroris), maka itu berarti politik luar negeri AS telah membagi dunia ke dalam dua blok, yaitu blok amerika dan blok teroris. Saat itu, tidak mengherankan kalau sikap para penguasa muslim di dunia Islam berbondong-bondong membela dan berada di belakang komando/perintah amerika Serikat.

Sungguh, negeri-negeri Islam pada saat ini mengalami kemunduran yang luar biasa dalam peran politik luar negerinya. Penyebab utamanya adalah mereka tidak lagi menjadikan akidah Islam dan syariat Islam sebagai dasar dan asas yang mengatur politik luar negerinya. Dengan demikian, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan politik luar negeri tidak lagi tampak pada saat ini. Para penguasa muslim telah berlaku sebagai penjaga-penjaga setia peradaban Barat. Keagungan Islam tidak lagi tampak dalam diri mereka, mereka telah menghamba kepada ideologi-ideologi dan peraturan-peraturan buatan manusia yang dipaksakan musuh-musuh Islam atas negeri-negeri Islam.

Para penguasa muslim tidak dapat memainkan peran politik internasionalnya di tengah-tengah negara-negera lain. Bahkan, mereka tidak dapat membela dirinya sendiri dari propaganda-propaganda menyesatkan negara-negara besar. Tindakan mereka laksana kacung-kacung yang menaati perintah dan permintaan apa pun dari tuan-tuannya, negera-negara besar. Hanya ketidakberdayaan dan kehinaan yang dipertontonkan mereka di tengah-tengah peradaban manusia saat ini. Mereka lebih menaati manusia daripada menaati perintah Allah Swt. Juga, mereka lebih suka menjalankan dan membela mati-matian sistem kufur yang zalim dari pada sistem hukum yang berasal dari Allah Swt. dan Rasul-Nya yang mulia.

Padahal, setiap negara di dunia ini pastilah memiliki politik luar negeri tersendiri. Negara tersebut pastilah melakukan interaksi dengan negera-negara lain. Politik luar negeri sebuah negara tentunya sangat memengaruhi keberadaan (eksistensi ) negara tersebut dan juga mempengaruhi politik dalam negeri negara tersebut. Terutama bagi sebuah negara ideologis, politik luar negeri berperan penting dalam penyebarluasan ideologinya dan membuat ideologinya unggul. Sekaligus hal tersebut akan memengaruhi keberadaan negara tersebut. Karena itu, negara-negara yang ideologis akan sungguh-sungguh memperhatikan politik luar negerinya.

Dalam literatur Hubungan Internasional perspektif Barat, dikatakan politik luar negeri pastilah ditujukan mencapai kepentingan suatu negara. Karena itu, tujuan nasional sebuah negara adalah perkara yang sangat penting. Politik luar negeri pada dasarnya merupakan semua sikap dan aktivitas ketika sebuah negara mencoba untuk menanggulangi masalah serta memetik keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan ekternalnya. Menurut Hosti, salah satu bentuk tujuan negara itu adalah nilai dari kepentingan inti yang melibatkan setiap eksistensi (keberadaan) pemerintah dan bangsa yang harus dilindungi dan diperluas ( Hosti, Politik Internasional Kerangka untuk Analisis, hlm. 137). Lebih jauh Hosti menjelaskan, tujuan kepentingan dan nilai inti ini dapat digambarkan sebagai jenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan inti ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat.

Oleh karena itu, ideologi sangatlah penting sebagai dasar interaksi sebuah negara dengan negara lain. Berdasarkan peta ideologi ini, di dunia ada tiga ideologi besar yang melakukan pertarungan, yakni kapitalisme, Sosialisme-Komunis, dan Islam. Negara-negara berbasis ideologi Sosialisme-Komunis pernah berpengaruh dalam era perang dingin (cold war). Namun, setelah Rusia runtuh dan mengganti ideologinya menjadi Kapitalis, perannya semakin menyusut. Tinggallah saat ini dunia didominasi oleh ideologi kapitalisme yang dipimpin oleh amerika Serikat dan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Prancis. Adapun Islam sejak dibubarkannya Khilafah Islam, peran politik luar negerinya tidak ada sama sekali. Negeri-negeri Islam selama ini didominasi oleh negara-negara dengan basis ideologi Kapitalis atau Sosialis. Setelah perang dingin, total negeri-negeri Islam menginduk kepada amerika Serikat atau negara-negara Eropa.

Dalam kondisi seperti ini cara satu-satunya bagi umat Islam untuk kembali memainkan perannya secara ideologis sekarang ini adalah kembali menegakkan Khilafah Islam. Negara Khilafah Islam ini adalah negara yang didasarkan pada Islam, menerapkan hukum-hukum Islam, dan mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia. Negara Khilafah Islam akan menjalankan politik luar negerinya berdasarkan Islam. Karena itu, mengkaji kembali bagaimana politik luar negeri Islam di bawah Negara Khilafah Islam adalah sangat penting, untuk memberikan gambaran kepada siapa saja tentang ketinggian Islam. Di samping itu, hal ini juga penting untuk memberikan solusi kongkret bagi berbagai krisis di dunia Islam saat ini, seperti krisis Palestina, Afghanistan, Khasmir, tuduhan terorisme dan imperialisme AS.

akidah Islam Sebagai Asas Negara Khilafah Islam

akidah Islam telah menjadi asas bagi seluruh bentuk hubungan yang dijalankan oleh kaum muslim, menjadi pandangan hidup yang khas, menjadi asas dalam menyingkirkan kezaliman dan menyelesaikan perselisihan, menjadi asas dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, menjadi asas bagi aktivitas dan kurikulum pendidikan, menjadi asas dalam membangun kekuatan militer, serta menjadi asas dalam politik dalam dan luar negeri.

Tidak hanya itu, Islam mewajibkan jihad fi sabilillah untuk menyebarluaskan Islam kepada seluruh umat manusia. Sabda Rasulullah saw.:

“Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Apabila mereka mengakuinya, maka darah dan harta mereka terpilihara dariku, kecuali dengan yang hak, jika melanggar syara’”.

Islam juga telah memosisikan keberlangsungan akidah Islam sebagai asas negara. Dengan demikian, Islam memerintahkan kaum muslim yang tengah hidup di dalam negera Khilafah Islam untuk mengangkat pedang (mengubah secara fisik) apabila muncul kekufuran secara terang-terangan dan terdapat upaya untuk mengubah asas negara dan kekuasaan dengan selain akidah Islam. Sabda Rasulullah saw.: “(Dan) hendaklah kita tidak merampas kekuasaan dari yang berhak, kecuali (sabda Rasulullah saw.) apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti (tentang kekufuran itu) dari sisi Allah” (HR Bukhari dan muslim).

Hal di atas menunjukkan bahwa Khilafah Islam adalah negara yang dibangun dan berdiri diatas landasan mabda (ideologi). Dijadikannya akidah Islam sebagai asas negara dan kekuasaan tidak sekadar formalitas atau simbol saja.Akan tetapi, harus tampak dalam seluruh bentuk interaksi masyrakat dan negaranya. Oleh kerena itu, negara Khilafah tidak membiarkan (menolerir) seluruh bentuk pemikiran ataupun hukum/perundang-undangan apa pun, kecuali terpancar dari akidah Islam.

Prinsip Politik Luar Negeri Islam: Menyebarluaskan Islam ke Seluruh Penjuru Dunia

akidah Islam ini menjadi dasar bagi mabda (ideologi) yang mengharuskan negara Khilafah Islam untuk menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Penyebarluasan dakwah Islam oleh negara Khilafah merupakan asas negara Khilafah dalam membangun hubungannya dengan negara-negara lain. Dengan kata lain, penyebarluasan dakwah Islam merupakan prinsip politik luar negeri negara Khilafah Islam dalam membangun hubungannya dengan negara-negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya, dan sebagainya. Pada semua bidang itu, dakwah Islam harus dijadikan asas bagi setiap tindakan dan kebijakan.

Perkara inilah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sejak diutus menjadi Rasul sampai berhasil membangun Negara Islam di Madinah, yakni menyampaikan dan menyebarluaskan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Rasulullah saw. telah menjadikan hubungan Beliau dengan seluruh Darul Kufur, seperti dengan Quraisy atau dengan kabilah-kabilah lainnya, berdasarkan pada prinsip mengemban dakwah, baik dalam hubungan peperangan, perdamaian, genjatan senjata, pertetanggaan, perdagangan, dan sebagainya.

Perkara ini pula yang diikuti oleh para khalifah sebagai kepala negara dari Negara Islam selama berabad-abad hingga risalah Islam dan penaklukan Islam (futuhat) mencapai negeri-negeri yang sangat jauh dan luas. Mulai dari Makkah, Madinah, Jazirah Arab, sampai ke Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara, dan kawasan Asia Tengah. Tidak berhenti sampai di sana, dakwah Islam masuk ke jantung Eropa, menaklukkan sebagian wilayah Prancis, sampai menyentuh gerbang kota Wina (Austria). Ke arah timur dakwah Islam sampai ke Asia Pasifik (Indonesia).

Adapun yang menjadi dalil bahwa dakwah Islam (penyebarluasan Islam) sebagai prinsip hubungan luar negeri adalah kenyataan bahwa Rasulullah saw. diutus untuk seluruh umat manusia. Allah Swt. berfirman:

”Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), selain kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan” (QS Saba'[34]:28).

Katakanlah, “Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua” (QS al-A’raaf [7]: 158).

Semua ini menunjukkan prinsip politik luar negeri Islam adalah mengemban dakwah Islam sehingga Islam tersebar luas ke seluruh dunia.

Konstelasi Internasional dalam Islam

Islam telah membagi dunia ini atas dua kategori, yaitu Darul Islam dan Darul Kufur atau Darul Harb. Darul Islam adalah wilayah atau negeri yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam dan keamanannya diberlakukan keamanan Islam. Sebaliknya, Darul Kufur adalah wilayah atau negeri yang di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur dan keamanannya bukan menggunakan sistem keamanan Islam, meskipun mayoritas penduduknya adalah muslim (Lihat kitab Mitsaqul Ummah).

Dasar pembagian ini adalah Hadis Rasulullah saw. Dalam hadis riwayat Sulaiman bin Buraidah disebutkan sabda Rasulullah saw.:

“Serulah mereka kepada Islam, apabila mereka menyambutnya, terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka; kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka (yang merupakan Darul Kufr) ke Darul Muhajirin (Darul Islam yang berpusat di Madinah); dan beritahulah pada mereka, bahwa apabila mereka telah melakukan semua itu, maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang di dapatkan oleh kaum Muhajirin, dan juga kewajiban yang sama, seperti halnya kewajiban Muhajirin”.

Hadis ini adalah sebuah nas yang mensyaratkan keharusan berpindah ke Darul Muhajirin, agar mereka memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban warga Darul Muhajirin. Darul Muhajirin adalah Darul Islam, sedangkan selainnya adalah Darul Harb. Karena itulah, orang-orang yang telah masuk Islam diminta berhijrah ke Darul Islam, agar diterapkan atas mereka hukum-hukum Darul Islam; dan apabila mereka tidak berpindah maka hukum-hukum Darul Islam tidak bisa diterapkan atas mereka, dengan kata lain yang diterapkan adalah hukum-hukum Darul Kufur.

Di samping itu, istilah Darul Kufur dan Darul Islam, kedua-duanya adalah istilah syara’. Sebab, kata ‘Daar’ tersebut disandarkan pada Islam dan Harb atau Kufur berarti bukan muslim dan kuffar. Penyandaran Daar kepada Islam berarti al-Hukm (pemerintah) dan al-Amaan (keamanan) pada sebuah negara. Dengan demikian, Darul Islam mengandung arti bahwa yang memerintah dalam sebuah negara adalah Islam. Jadi, jika agama yang memerintah dalam sebuah negara, berarti kekuasaan dan keamanan adalah dalam naungan agama. Semua ini menunjukkan bukti bahwa dunia secara keseluruhan hanya terdiri atas Darul Islam dan Darul Kufur.

Atas dasar itulah, politik luar negeri hanya bisa diartikan sebagai hubungan Negara Islam dengan Negara-negara yang dianggap Darul Kufur–baik mayoritas penduduknya adalah muslim maupun nonmuslim. Sementara itu, untuk negara-negara yang menerapkan hukum Islam dan keamanannya berada di bawah tangan Islam, maka tidak diberlakukan politik luar negeri, tetapi dianggap sebagai politik dalam negeri–sekalipun wilayahnya terpisah dari negara dan memiliki otonomi tersendiri.

Metode (Thariqah) Politik Luar Islam: Dakwah dan jihad

Negara Khilafah Islam menerapkan politik luar negeri berdasarkan metode (thariqah) tertentu yang tidak berubah, yakni dakwah dan jihad. Metode ini tidak berubah meskipun para penguasa Negara Islam berganti. Metode ini tidak berubah sejak Rasulullah saw. mendirikan Negara di Madinah, sampai keruntuhan Khilafah Islam. Saat Rasulullah di Madinah, beliau menyiapkan tentara dan memprakarsai jihad untuk menghilangkan berbagai bentuk halangan fisik yang mengganggu dakwah Islam. Kaum kafir Quraisy, adalah salah satu hambatan fisik yang menghalangi penyebarluasan Islam, sehingga harus diperangi. Rasulullah berhasil menyingkarkan hambatan fisik dari institusi pemerintahan kaum kafir Quraish dan kabilah-kabilah lain di Jazirah Arab, hingga Islam menyebar luas ke seluruh penjuru dunia.

Dengan menyingkirkan penguasa-penguasa zalim dan institusi pemerintahan yang menghalangi dakwah Islam, dakwah Islam dapat sampai pada masyarakat secara terbuka. Mereka juga melihat dan merasakan keadilan Islam secara langsung, merasa tenteram dan nyaman hidup di bawah kekuasaan Islam. Rakyat diajak memeluk Islam dengan cara sebaik-baiknya, tanpa paksaan dan tekanan. Dengan penerapan hukum Islam inilah, berjuta-juta manusia di dunia, tertarik dan memeluk agama Islam.

Salah satu tuduhan keji yang dilontarkan oleh Barat kepada Islam, adalah bahwa Islam disebarluaskan dengan darah dan peperangan. Mereka gambarkan pejuang-pejuang Islam dengan senjata di tangan kanan dan al-Quran di tangan kiri. Tuduhan keji ini juga mereka lontarkan terhadap Negara Khilafah Islam. Dalam hal ini tuduhan ini jelas palsu dan menipu. Memang metode penyebaran Islam adalah dengan cara jihad (perang). Namun, perang bukanlah langkah pertama yang dilakukan Negara Khilafah Islam. Negara Khilafah tidak pernah memulai peperangan menghadapi musuh-musuhnya, kecuali telah disampaikan kepada mereka tiga pilihan. Pilihan pertama, memeluk Islam. Kedua, membayar jizyah, artinya mereka tunduk kepada Negara Khilafah Islam berikut aturan-aturannya. Jika dua pilihan ini ditolak, langkah terakhir adalah dengan memerangi mereka.

Pilihan pertama yang disampaikan negara Khilafah kepada negara-negara Kafir adalah seruan untuk memeluk Islam. Jika mereka menerima dan memeluk Islam, maka mereka memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Hak dan kewajiban mereka sama dengan hak dan kewajiban kaum muslim lainnya, yakni sebagai warga negara Khilafah Islam. Darah (jiwa) dan kehormatan mereka terjaga. Apabila mereka menolak pilihan pertama, maka disampaikan kepada mereka pilihan kedua, yakni membayar jizyah yang berfungsi sebagai pengunci peperangan dan penjaga jiwa mereka. Mereka tunduk kepada aturan-aturan Islam. Namun, mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, berhak menjalankan ibadah agama mereka masing-masing. Kedudukan mereka sebagai warga negara negara Khilafah Islam sama. Artinya, Negara Khilafah Islam harus menjamin kebutuhan mereka dan keamanan mereka. Sebaliknya, kalau mereka menolak pilihan kedua ini, berarti mereka memilih berperang dengan negara Khilafah. Sabda Rasulullah saw. melalui Buraidah r.a. yang berkata:

‘Rasulullah saw., apabila memerintahkan komandan perangnya (berperang), beliau menasihatinya—terutama supaya bertakwa kepada Allah–semoga kaum muslim yang turut bersamanya dalam keadaan baik. Kemudian, beliau bersabda:’…Jika engkau berjumpa dengan kaum musyrik berikanlah kepada mereka tiga pilihan atau kesempatan–bila mereka menyambut, terimalah–dan cukuplah atas apa yang mereka lakukan, (yaitu) serulah mereka kepada Islam, jika mereka menyambutnya maka terimalah dan cukuplah dari yang mereka utarakan. Lalu, serulah mereka supaya berpindah ke negeri Muhajirin. Apabila mereka menolak pindah, beritahukan bahwa mereka–kedudukannya–seperti orang-orang Arab muslim yang berlaku juga hukum Allah sebagaimana terhadap orang-orang mukmin. Mereka tidak memperoleh ghanimah dan fa’I kecuali turut serta berjihad dengan kaum muslim. Namun, jika mereka menolak (pilihan pertama) ini maka pungutlah jizyah. Dan bila mereka menyambutnya, terimalah dan cukuplah dari yang mereka utarakan. Akan tetapi, jika mereka menolak juga (pilihan kedua), maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka” (HR muslim).

Bahwa sebelum perang, harus dilakukan dakwah terlebih dahulu, bisa dilihat dari berbagai hadis Rasulullah saw, antara lain:

Berkata Ibnu Abbas:

“Rasulullah saw. tidak pernah sekalipun memerangi suatu kaum, kecuali setelah Beliau menyampaikan dakwah kepada mereka”.

Dalam sebuah riwayat lainnya, Rasulullah bersabda kepada Farwah Ibnu Musaik:

“Janganlah engkau perangi mereka sebelum engkau mengajak mereka masuk Islam“.

Hadis Rasulullah ini menggambarkan bahwa peperangan merupakan alternatif terakhir. Rasulullah senantiasa mengirim utusan terlebih dahulu, mengajak mereka masuk Islam, berdialog untuk membuktikan kebatilan ajaran mereka. Bahkan, Rasulullah telah memilih jalan damai, meskipun disitu terdapat peluang besar untuk melanjutkan peperangan. Pada saat kaum muslim berhasil membuka kota Makkah dan orang-orang kafir berputus asa, Rasulullah saw. tidak melampiaskan dendam kepada mereka atau membinasakan dengan memerangi mereka. Rasulullah bersabda,”Pergilah kalian (ke mana saja kalian suka) karena kalian telah bebas”. Berdasarkan hal di atas perdamaian merupakan pilihan pertama dari hubungan internasional antara kaum muslim (Negara Khilafah Islam) dengan negeri-negeri yang lainnya.

jihad fi sabilillah dalam Islam bukanlah untuk menaklukkan manusia, menguras dan mengeksploitasi harta kekayaan negeri lain, apalagi memusnahkan sekelompok umat manusia dari muka bumi. Seruan dan pelaksanaan jihad fi sabilillah dalam Islam adalah dalam rangka mengagungkan kalimat Allah serta menyebarluaskan Islam. jihad ditujukan untuk menyingkirkan kesesatan, kekufuran, dan kezaliman di tengah-tengah manusia. jihad juga ditujukan untuk menyingkarakan berbagai penghalang fisik dan ideologi yang menghalangi manusia untuk mendapat kebenaran. Tentu saja jihad tidak sama dengan imprialisme yang dilakukan oleh Barat yang telah menyebabkan banyak penderitaan umat manusia.

Bentuk-bentuk Aktivitas Politik Luar Negeri dalam Islam

Dalam kitab Mitsaqul Ummah dijelaskan pelaksanaan politik luar negeri yang dibagi dalam dua bentuk:

Pertama, melaksanakan aktivitas secara proaktif untuk menyampaikan dakwah, antara lain perang dingin, menjalankan strategi dakwah, propaganda, dan tabligh.

Kedua, aktivitas politik dan diplomasi.

Kepergian Rasulullah saw. melaksanakan umrah pada peristiwa Hudaibiyah pada hakikatnya adalah bentuk perang dingin. Demikian pula propaganda dilakukan oleh Rasulullah berhubungan dengan ayat: “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar” (TQS al-Baqarah [2]: 217). Rasulullah juga mengirim sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Islam ke Nejd, ini merupakan contoh dari strategi dakwah. Adapun surat-surat ataupun utusan-utusan yang dikirim Rasulullah kepada negara-negara, seperti Romawi, Persia, dan Habsyah merupakan bentuk diplomasi. Rasulullah juga melakukan berbagai perjanjian dengan wilayah sekitar, seperti dengan penduduk Ailah di perbatasan Syam, dan ini merupakan bentuk aktivitas politik.

Dalam kitab Muqaddimah Dustur, dijelaskan secara lebih terperinci beberapa aktivitas penting yang dilakukan oleh Negara Khilafah antara lain:

mengadakan gerakan/monuver politik yang kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan perahasiaan tujuan. Perkara ini adalah perkara mubah yang diserahkan kepada pendapat atau ijtihad khalifah.

Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah pada akhir tahun pertama Hijrah dan awal tahun ke dua Hijrah, dengan mempersiapkan pasukan militer dan berbagai ekspedisi militer. Sepertinya, dengan pasukan ini Rasulullah ingin memerangi kafir Quraisy, tapi maksud sesungguhnya adalah untuk menakut-nakuti kafir Quraisy dan kabilah-kabilah lain, yang bermaksud memusuhi Negara Islam. Tindakan ini juga bertujuan membuat gentar kaum munafik dan Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pasukan yang dikirim sedikit, 60, 200, dan 300 orang. Tentu saja, jumlah yang sedikitnya tak cukup, kalau dimaksudkan untuk memerangi kafir Quraisy. Hasil yang diperoleh dari manuver politik ini adalah menyusupkan rasa takut pada musuh-musuh Islam, menghancurkan mental kafir Quraisy, serta untuk menimbulkan rasa takut di hati mereka. Dengan tindakan ini, Rasulullah berhasil ‘memaksa’ beberapa kabilah untuk melakukan perjanjian damai dengan beliau, seperti Bani Dhamrah, Bani Mudlij. Tentu saja, perjanjian damai dengan beberapa kabilah ini mencegah dan memecah koalisi kabilah-kabilah yang ingin menyerang Negara Islam.

Sama halnya saat Rasulullah melakukan manuver politik, dengan mengumumkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah Haji pada tahun ke 6 Hijrah, meskipun saat itu sedang terjadi perseteruan antara Negara Islam Madinah dengan kafir Quraisy yang menguasai Makkah. Maksud Rasulullah sebenarnya adalah untuk ‘mendorong’ kafir Quraisy melakukkan perdamaian dengan beliau sehingga Khaibar bisa diperangi. Hal ini disebabkan Rasulullah saw. mendengar bahwa kafir Quraisy dan Khaibar sedang membangun koalisi untuk memerangi Madinah. Untuk memecah belah koalisi ini, Rasulullah berupaya untuk mengajukan perdamaian (gencatan senjata) ke Quraisy. Dengan demikian, Rasulullah akan lebih leluasa memerang Khaibar. Bahwa, tindakan Rasulullah mengumumkan keinginan untuk berhaji ke Makkah ini merupakan manuver politik, bisa dilihat dari tidak jadinya Rasulullah berhaji setelah mencapai perdamaian dengan kafir Quraisy.

Rosulullah juga sengaja memilih bulan-bulan yang diharamkan (yang juga diakui oleh kafir Quraisy) untuk berperang, untuk memperlancar manuver politiknya. Rasulullah juga mengajak kabilah nonmuslim ikut bersamanya. Hal ini untuk membentuk opini umum, seandainya kafir Quraisy menghalangi atau menyerang rombongan yang tidak bersenjata ini. Tentu saja hal ini, menyulitkan kafir Quraisy untuk menyerang rombongan Rasulullah saw.

Mengungkapkan secara berani pelanggaran berbagai negara, menjelaskan bahaya politiknya yang penuh kepalsuan, serta membongkar persekongkolan jahat dan menjatuhkan martabat dari pemimpin yang sesat. Hal ini merupakan cara (uslub) yang paling penting dalam menjalankan politik.

Perkara ini merupakan cara (uslub) yang bisa ditempuh oleh kepala negara atau khalifah. Tindakan ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika terjadi perang propaganda menyangkut masalah tindakan ekspedisi Abdullah al-Jahsy yang ditugaskan Rasulullah untuk mengintai aktivitas kafir Quraisy. Namun, Abdullah al-Jahsy memerangi mereka, membunuh sebagiannya, menahan laki-laki, dan mengambil harta mereka. Padahal, peristiwa ini terjadi di bulan-bulan yang diharamkan. Peristiwa ini dimanfaat oleh kafir Quraisy untuk membuat propaganda yang menyudutkan dan menyerang, dan memberikan citra jelek Negara Islam Madinah. Saat itu, turun ayat Quran yang menyerang balik propanda orang kafir Quraisy dengan mengungkap kejahatan mereka. Firman Allah Swt.:

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, “Berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan membuat fitnah lebih besar dosanya dari pada membunuh…” (QS al-Baqarah [2]:217).

Ayat ini merupakan pukulan telak dari propaganda yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Al-Quran juga menyerang pemimpin-pemimpin kafir Quraisy, seperti Abu Lahab dengan mengungkapkan kejahatan dan sifat-sifatnya yang keji.

Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan individu, bangsa, dan negara di dunia, yang merupakan metode (thariqah) politik yang paling penting.

Perkara ini adalah perkara yang wajib bagi Negara Khilafah Islam untuk melaksanakannya. Wajib bagi Negara untuk menyampaikan dakwah Islam dengan cara yang menarik perhatian, disebabkan firman Allah Swt.:

“Tidaklah kewajiban Rasul, kecuali menyampaikan (amanat Allah) dengan terang” (QS an-Nuur [24]:25).

Kata ‘mubin’ (jelas, terang) menjadi pedoman dalam tabligh (menyampaikan) dakwah Islam. Untuk itu, dakwah harus disampaikan dengan cara yang menarik perhatian, yakni dengan mengungkapkan keagungan pemikiran-pemikiran Islam, seperti menunjukkan bagaimana cara bermuamalah Negara Islam terhadap nonmuslim ahlul dzimmah, orang yang dilindungi dan yang terikat perjanjian dengan Negara Islam; fungsi penguasa adalah mengurus rakyat dan menjalankan hukum syara’, bukan menguasai rakyat; rakyat dibolehkan melakukan koreksi kepada penguasa, meskipun mereka tetap harus taat (meskipun penguasanya zalim), namun ketaatannya ini bukan dalam perkara maksiat; juga diungkapkan bagaimana perselisihan penguasa dengan rakyat diselesaikan lewat mahkamah madzalim.

Beberapa Aturan dalam Hubungan Internasional antara Negara Khilafah Islam dan Negara-negara Lain

Secara umum hubungan negara Khilafah dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini terbagi menjadi empat macam:

dengan negara-negara di dunia Islam yang merupakan negeri-negeri Islam yang belum bergabung dengan Negara Khilafah Islam; Terhadap negeri-negeri itu Khilafah menganggapnya berada dalam satu wilayah negara. Dengan demikian, tidak termasuk dalam politik luar negeri. Negara Khilafah wajib menggabungkan negeri-negeri tersebut ke dalam satu wilayah yaitu Negara Khilafah Islam.

dengan negara-negara kafir yang memiliki perjanjian yang disebut negara kafir Mu’ahid; Perjanjian ini bisa dalam bentuk perjanjian perdagangan/ekonomi, bertetangga baik, sains dan teknologi, atau hubungan diplomatik (pembukaan kedutaan besar/konsulat). Terhadap negara kafir Mu’ahid ini, Khilafah memperlakukannya sesuai dengan butir-butir perjanjian yang telah disepakati.

dengan negara-negara kafir yang tidak terikat perjanjian apa pun; Negara kafir seperti ini dinamakan kafir harbi hukman. Terhadap mereka, negara Khilafah bersikap waspada dan tidak dibolehkan membina hubungan diplomatik. Penduduknya dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam, tapi harus membawa paspor dan visa khusus untuk setiap perjalanan. Contoh negara ini adalah Korea Utara, Korea Selatan, Kuba, dan lain-lain.

dengan negara-negara kafir yang melakukan konfrontasi dan peperangan dengan negara Khilafah atau negeri-negeri Islam; Negara-negara seperti ini dinamakan kafir harbi fi’lan. Terhadap mereka, negara Khilafah memperlakukannya sebagai kondisi dalam perang. Seluruh penduduknya tidak dibolehkan memasuki Negara Khilafah Islam, karena mereka dianggap musuh. Contoh negara seperti ini adalah amerika Serikat, Israel, dan Inggris.

Adapun perincian hubungan luar negeri Negara Khilafah dalam berbagai bidang antara lain:

Bidang ekonomi

Berdasarkan syariat Islam, hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri terkait dengan pelaku perdagangan luar negeri tersebut,yaitu pedagangnya. Karena itu, yang dijadikan fokus pembahasan adalah para pedagangnya, bukan barang dagangannya atau harta bendanya. Hal ini karena hukum syara’ berhubungan dengan aktivitas hamba-Nya. Barang dagangan terkait dengan dengan pemiliknya sehingga hukumnya mengikuti hukum hukum para pemiliknya (pedagang). Adapun beberapa pengaturannya adalah sebagai berikut:

dengan Negara-negara kafir Mu’ahid (yang terikat perjanjian dengan Negara Khilafah), diberlakukan hubungan perdagangan dengan mereka sesuai dengan butir-butir yang terdapat dalam teks perjanjian; Termasuk detail barang-barang yang bisa diekspor atau impor. Di luar barang-barang tersebut tidak dibolehkan. Demikian pula dengan barang-barang militer atau barang yang bisa menambah kekuatan negara lain, tidak dibolehkan, seperti menjual uranium, pipa baja khusus, radar, satelit militer, teknologi angkasa luar, dan sebagainya.

dengan Negara kafir harbi berlaku hukum sebagai berikut; Pertama, jika antara kita dengan mereka tengah berkecamuk perang, maka kita memperlakukan mereka (termasuk pedagangnya) sebagai musuh yang dapat ditawan atau dibunuh, tidak dapat diberikan pas keamanan (visa khusus), dan harta benda mereka halal untuk dirampas. Kedua, jika dalam tidak keadaan perang dan tidak ada perjanjian, maka mereka tidak dibolehkan memasuki wilayah Negara Khilafah, kecuali dengan izin khusus (visa khusus). Perlakuan terhadap pedagangnya sama dengan seperti mereka memperlakukan para pedagang kita. Terhadap barang dagangannya, setiap jenisnya harus ada surat izin khusus. Khilafah juga tidak membolehkan menjual kepada mereka barang-barang militer atau sesuatu yang bisa memperkuat mereka.

Pada dasarnya, prinsip perdagangan luar negeri adalah kemudahan. Jika para pedagang itu adalah warga negara Khilafah Islam, baik muslim maupun kafir dzimmi, maka tidak sama sekali dikenakan pungutan (cukai perbatasan) apa pun terhadap mereka. Sabda Rasulullah:

“Tidak masuk surga para pemungut cukai (perbatasan)”.

Adapun terhadap para pedagang yang menjadi warga negara kafir harbi hukman atau kafir harbi mu’ahid, perlakuan terhadap mereka akan sama seperti Negara mereka memperlakukan para pedagang kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Majlaz yang bertemu dengan Ibnu Humaid, yang berkata:

“Orang-orang bertanya kepada Umar: ‘Apakah kita memungut sesuatu terhadap (pedagang) kafir harbi jika mereka datang ke negeri kita?’ Dijawab, ‘Apakah mereka memungut sesuatu terhadap kita jika datang ke negeri mereka?’ Mereka menjawab,’Ya, ‘usyur (cukai sepersepuluh).’ Lalu, dijawab lagi (oleh Umar), ‘Jika begitu, demikian pula halnya kita memungut (cukai) dari mereka” (Abu Ubaid, al-Amwal hlm. 712).

Hubungan Kebudayaan (Tsaqafah)

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara ilmu pengetahuan (sains dan teknologi) dengan tsaqafah. Ilmu pengetahuan–termasuk sains dan teknologi—bersifat universal, tidak dimiliki dan dimonopoli oleh suatu bangsa tertentu. Siapa pun berhak mendapatkan dan mempelajarinya. Contohnya, adalah ilmu kimia, fisika, astronomi, anatomi, teknologi, dan sejenisnya. Adapun tsaqafah selalu terkait dengan pandangan hidup tertentu, seperti ilmu hukum, sistem ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu pemerintahan, dan sejenisnya.

Negara-negara yang memiliki basis pada ideologi, seperti negara-negara Sosialis-Komunis, senantiasa mengusung tsaqafahnya ke seluruh dunia, karena di dalamnya telah terbalut cara pandang hidup tertentu. Oleh karena itu, negara Khilafah-–sebagai negara yang bersifat ideologis—harus memelihara tsaqafah generasi-generasinya agar kaum muslim memiliki Kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyah) yang khas dan mulia. Dengan begitu, negara Khilafah mewajibkan seluruh sistem, program, dan kurikulum pendidikan yang berlaku di seluruh tempat pendidikan yang ada di bawah naungan Negara Khilafah Islam, merujuk pada sistem, serta program dan kurikulum negara Khilafah. Selain itu, negara harus menjamin bahwa sistem pendidikan yang berlangsung di negerinya bersih dari pengaruh ideologi ataupun pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan akidah Islam, dan bebas dari budaya asing.

Berdasarkan hal ini, maka negara Khilafah tidak pernah mengizinkan pembukaan sekolah-sekolah asing yang bersifat otonom di negara Khilafah. Begitu pula misi-misi kebudayaan, ataupun bantuan (supervisi) dari luar negeri yang menyangkut tsaqafah asing, tidak diberi peluang untuk dapat memasuki wilayah negara Khilafah. Akan tetapi, kerja sama ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dengan negara-negara kafir Mu’ahid diperbolehkan sesuai dengan bentuk kerja samanya dengan negara-negara tersebut. Kecuali dengan negara kafir harbi fi’lan ataupun yang tidak memiliki kerjasama/perjanjian.

Hubungan Politik (diplomatik)

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa tugas mendasar dari negara Khilafah adalah menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena itu, keberadaan para duta besar negara Khilafah di negara-negara kafir Mu’ahid tidak lepas dari tugas mendasar ini. Jadi, aktivitas para duta besar negara Khilafah di negara-negara lain adalah dakwah dan melakukan propaganda terhadap Islam.

Bukti nyata adalah apa yang dilakukan Rasulullah saw. dengan mengirimkan banyak utusan (semacam duta besar) ke berbagai negeri. Tugas mereka satu, yaitu menyerukan Islam. Kenyataan ini juga menunjukkan kebolehan membuka kedutaan besar di negara-negara tetangga. Tentu saja kompensasinya adalah membolehkan pula negara-negara tersebut untuk membuka kedutaan besarnya di wilayah negara Khilafah. Namun, dengan syarat tidak mempropagandakan tsaqafah asing ataupun propaganda politik/ideologis. Kebolehan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, serta adanya kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh para duta besar asing, tercantum dalam sabda Rasulullah saw.:

“Sesungguhnya aku tidak pernah mengkhianati perjanjian, dan tidak pernah menahan para utusan (duta besar)” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i).

Juga sabda Rasulullah saw. melalui Abdullah bin Mas’ud:

“Telah datang Ibnu Nuwahah dan Ibnu Afak, dua orang utusan dari Musailamah kepada Nabi saw. Kepada kedua utusan tersebut Rasulullah berkata, ‘Apakah engkau berdua bersaksi bahwasanya aku ini Rasulullah?’ Keduanya menjawab, ‘Kami bersaksi bahwa Musailamah itu adalah Rasulullah.’ Kemudian, berkata Rasulullah, ‘Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Seandainya–tidak terdapat kebiasaan untuk tidak membunuh utusan–maka aku pasti akan membunuh dua orang utusan ini. Namun, telah berlangsung kebiasaan (umum) bahwa para utusan (duta besar) itu tidak boleh dibunuh” (HR Baihaqi, juga lihat Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, jld. V/51).

Tentu saja faktor lain yang menentukan dibuka atau tidaknya kedutaan besar negara Khilafah adalah kepentingannya untuk kemaslahatan kaum muslim. Jika tidak ada manfaatnya, seperti terhadap negara-negara kafir harbi yang tidak memiliki perjanjian apa pun dengan Negara Islam, maka hubungan diplomatik itu tidak ada gunanya. Adanya hubungan diplomatik dengan negara-negara lain ini berarti, terdapat perjanjian (‘ahd) antara negara Khilafah dengan negara-negara kafir. Baik perjanjian itu, berupa perjanjian dalam bidang perdagangan/ekonomi, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, bertetangga baik, maupun yang sejenisnya. Karena itu, negara-negara tersebut dinamakan negara kafir Mu’ahid.

Hubungan militer

Seluruh bentuk kerja sama militer, antara negara Khilafah Islam dengan negara-negara kafir, tergolong dalam bentuk kerja sama yang tidak dibolehkan secara mutlak oleh syara’. Bentuk hubungan militer yang dilarang itu antara lain:

Larangan pakta pertahanan bersama atau aliansi militer strategis.

Hadits Nabi,”Janganlah kalian meminta bantuan pada api orang musyrik” (HR Ahmad dan Nasa’i).

Api di sini merupakan kinayah terhadap peperangan (al-harb), sebagaimana firman Allah Swt:

“Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah Swt. memadamkannya” (QS al- Maa-idah [5]:64).

Begitu pula dalam hadis-hadis lain, Rasulullah saw. menolak bantuan dan keikutsertaan orang-orang kafir (yang membawa bendera mereka) dalam perang Badar ataupun Uhud, seraya mengajak mereka untuk memeluk Islam terlebih dahulu.

Larangan kerja sama atau perjanjian militer dalam rangka memusnahkan atau mengurangi senjata nuklir ataupun senjata sejenis, seperti traktat PBB tentang non-proliferasi nuklir. Kerja sama ini diharamkan secara mutlak karena akan menghilangkan kesempatan bagi Negara Khilafah Islam untuk memiliki dan mengembangkan senjata-senjata nuklir. Padahal, Allah Swt. berfirman:

“Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya” (QS al-Anfal [6]:60).

Larangan kerja sama militer dalam bentuk patroli perbatasan ataupun latihan perang bersama dengan dalih untuk latihan atau mencegah infiltrasi musuh. Sebab, hal ini berarti membatasi negeri-negeri muslim dalam batas geografis tertentu yang bersifat fixed. Demikian pula akan membawa implikasi sulitnya kaum muslim untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Padahal, Allah Swt. telah mewajibkan kaum muslim untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

“jihad itu berlangsung hingga hari kiamat” (HR al-Bukhari, muslim, Ahmad, dan Ibn Majah).

Larangan kerja sama militer dalam bentuk penyewaan fasilitas militer ataupun sipil, seperti pangkalan udara, pelabuhan laut, gudang, dan kamp militer. Sebab, hal itu berarti memberikan jalan ataupun peluang kepada negara-negara kafir untuk menguasai negeri-negeri Islam. Allah Swt. berfirman:

“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai dan) memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS an-Nisa [4]:141).

Hubungan dengan Organisasi Internasional

Perjanjian-perjanjian dan traktat-traktat yang dibuat oleh aparatur pelaksana negara sebelumnya dengan lembaga-lembaga internasional ataupun regional, maka perjanjian-perjanjian semacam ini harus segera dihapus. Sebab, kaum muslim tidak boleh bergabung dengan lembaga-lembaga internasional ataupun regional, PBB, Bank Dunia, IMF, IBRD, dan lain-lain. Sebab, lembaga-lembaga ini berdiri di atas asas yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, lembaga-lembaga ini merupakan alat politik negara besar, khususnya AS. AS telah memanfaatkan lembaga-lembaga ini untuk meraih kepentingan-kepentingan khusus mereka. Lembaga-lembaga ini merupakan media untuk menciptakan dominasi kaum kafir atas kaum muslim dan negara muslim. Oleh karena itu, secara syar’i hal ini tidak diperbolehkan sebab “al-wasiilatu ila al-harami haramun”.

Demikian pula kaum muslim tidak boleh bergabung dalam lembaga-lembaga persekutuan-persekutuan regional, semacam Liga Arab, OKI, dan Pakta Pertahanan Multi Nasional. Sebab, lembaga-lembaga semacam ini berdiri di atas asas yang bertentangan dengan Islam. Selain itu, lembaga-lembaga ini telah memecah belah negeri-negeri kaum muslim berdasarkan konsep negara bangsa (nation state) yang diharamkan oleh Islam.

Langkah Praktis Negara Khilafah dalam Krisis Dunia Islam

Dunia Islam saat sekarang ini mengalami kemunduran yang luar biasa. Dominasi amerika Serikat dan negara-negara Eropa begitu kuat di dunia Islam. Berbagai penderitaan saat ini dialami oleh negeri-negeri Islam hampir pada seluruh aspek kehidupan. Secara politik, dunia Islam terpecah menjadi negeri-negeri kecil yang tidak berdaya menghadapi penjajahan Barat. Ide Nasionalisme yang dicangkokkan oleh Barat ke dunia Islam nyata-nyata telah memecah belah dunia Islam. Tidak hanya itu, karena dorongan nasionalisme dan patriotisme ini, negeri-negeri Islam saling berperang satu dengan yang lain. Irak-Iran hampir 8 tahun bertempur mengorbankan ribuan nyawa saudaranya sendiri. Irak menyerbu Kuwait, yang kemudian mengundang invasi amerika secara langsung di Timur Tengah.

Ide Nasionalisme ini juga telah menghalangi bersatunya kaum muslim, bahkan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya seiman yang diancam kematian. Sangat jelas terlihat bagaimana negara-negara Arab mandul menghadapi Israel. Padahal, di depan mereka, negara zionis Israel membantai dan membunuh kaum muslim. Alasannya, kepentingan nasional (national interest). Pakistan rela membiarkan amerika Serikat melakukan pembantaian di Afghanistan, bahkan memberikan fasilitas bagi tentara amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Alasan Pakistan juga sama, yakni untuk kepentingan nasional Pakistan.

Upaya lain yang dilakukan oleh Barat adalah merancang berbagai konflik di internal negeri Islam ataupun antar-negeri Islam. Secara internal berbagai chaos (kerusuhan) diciptakan sehingga memberi peluang bagi intervensi asing, seperti yang terjadi di Indonesia. Kerusuhan di Aceh, Ambon, dan Poso disinyalir tidak bisa dilepaskan dari campur tangan asing. Secara internal Barat membuat konflik dengan isu sengketa wilayah negara. Apa yang terjadi antara Irak-Kuwait, Iran-Irak, Indonesia-Malaysia, Kosovo,Khasmir, Siprus, Eriteria-Etopia, banyak disebabkan oleh persengketaan perbatasan. Sengketa wilayah ini telah digunakan oleh Barat untuk melakukan proses destabilisasi, sehingga negeri-negeri Islam melemah. Mereka kemudian melakukan intervensi dengan membuat rezim pemerintahan boneka. Apa yang terjadi di Afghanistan adalah contoh yang sangat jelas.

Tidak hanya itu, lewat sistem negara sekuler yang dibuat oleh Barat, penjajah berhasil menanamkan dan memelihara kepentingan serakah mereka. AS dan Eropa, membentuk pemerintahan boneka, yang tunduk kepada mereka. Jadilah, hampir seluruh negeri Islam dipimpin oleh penguasa-penguasa yang menjadi budak amerika Serikat. penguasa-penguasa itu melakukan apa saja yang diperintahkan oleh AS dan Eropa, meskipun itu memiskinkan, bahkan membunuh rakyat mereka sendiri. Lihat saja bagaimana lemahnya penguasa-penguasa Arab menghadapi AS. Sampai-sampai mereka mendukung dan berdamai dengan Israel. Padahal, negara zionis itu telah membantai kaum muslim.

Tidak hanya di bidang politik, secara ekonomi sebagian negeri-negeri Islam mengalami kemiskinan yang luar biasa. Walaupun negeri-negeri Islam adalah negeri yang kaya, sebagian besar penduduk mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kesejahteraan mereka tidak layak, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sebagai manusia. Imperialisme Barat lewat sistem ekonomi kapitalisme secara sistematis memiskinkan dunia Islam. IMF, World Bank, utang Luar negeri, mata uang dolar, dan pasar bebas, telah menjadi sarana-sarana Barat untuk memiskinkan dunia Islam.

Penyebab berbagai persoalan di tengah kaum muslim adalah satu, yakni penjajahan yang dilakukan oleh Barat dan sekutu-sekutunya. Hal itu tidak selalu dalam bentuk penjajahan militer, seperti di Afghanistan, Irak, dan Palestina. Namun, juga dalam bentuk ekonomi dan sistem pemerintahan kapitalis. Barat juga merusak pandangan hidup kaum muslim dan tingkah laku mereka, lewat penjajahan tsaqafah (kebudayaan). Penjajahan ini terjadi terutama setelah keruntuhan Negara Khilafah Islam, yang selama ini menjadi pelindung umat. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Khilafah Islam untuk menyelesaikan persoalan ini:

Membangun Negara Khilafah Ideologis Menjadi Negara Adidaya yang Berpengaruh

Kekuatan sebuah negara terletak pada ideologinya. Artinya, sebuah negara akan kuat kalau dibangun oleh dasar ideologi yang kuat pula. Sebaliknya, negera akan bangkrut kalau ideologinya bangkrut. amerika Serikat dan sekutunya menjadi imperialis dunia, karena mereka adalah negara yang didasarkan pada ideologi Kapitalis. Demikian pula Rusia, menjadi negara yang kuat saat ideologi Sosialisme dan Komunisme mereka masih kuat. Sebaliknya, Rusia semakin mundur setelah ideologinya ambruk. Tidak jauh berbeda dengan negeri-negeri Islam, kelemahan mereka disebabkan Islam tidak lagi menjadi ideologi bagi sistem kehidupan mereka. Dengan kehadiran Negara Khilafah Islam, umat Islam akan kembali memiliki negara yang ideologis. Negara Khilafah Islam akan mememerintah dan memimpin umat Islam serta mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia.

Mempersatukan negeri-negeri Islam

Terpecahbelahnya umat Islam selama ini, telah digunakan oleh Barat untuk melestarikan penjajahan mereka. Berbagai konflik mereka rancang, baik internal maupun eksternal. Selama ini konflik-konflik tersebut telah menjadi alat penjajahan Barat. Semua ini berpangkal dari diadopsinya ide Nasionalisme dan Patriotisme oleh negeri-negeri Islam. Keberadaan Negara Khilafah akan menghilangkan segala bentuk keterpecahbelahan itu. Negara Khilafah Islam akan menyatukan negeri-negeri Islam di bawah satu kepemimpinan, yakni seorang khalifah. Berbagai krisis akibat Nasionalisme dan persengketaan wilayah tidak akan muncul, karena seluruh negeri Islam dianggap merupakan negeri yang satu. Setiap muslim yang menjadi warga negara Negara Khilafah Islam bisa berpindah ke mana saja dalam wilayah Negara Khilafah Islam, tanpa memerlukan paspor atau visa. Tidak ada perbedaan tanah Sudan dengan Qatar, Irak dengan Kuwait, Irak dengan Iran, Malaysia dengan Indonesia, semuanya adalah tanah kaum muslim. Kesetiaan kaum muslim juga bukan pada wilayah mereka masing-masing, tapi kepada Islam.

Dengan menyatukan seluruh negeri Islam, kekuatan Negara Khilafah Islam akan sangat luar biasa. Dari potensi ekonomi, dari segi kekayaan alam negeri-negeri Islam merupakan negeri yang sangat kaya. Dunia Islam mengendalikan 60 % cadangan minyak dunia, Boron (40%), Fosfat (50%), Perlite (60%), Tin (22%), dan bahan alam penting lainnya seperti Uranium. Negeri-negeri Islam secara geografis menempati posisi yang strategis di dunia, terutama jalur laut. Kaum muslim menguasai daerah-daerah lalu lintas dunia yang penting, seperti Gibraltar di Mediterania barat, Terusan Suez di Mediterania Timur, selat Balb al-Mandab di Laut Merah, selat Dardanelles dan Bosphourus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, menguasai selat Hormuz di Teluk. Di timur terdapat selat Malaka yang merupakan lokasi strategis di Timur Jauh. Selama ini Baratlah yang menguasai daerah-daerah strategis tersebut dengan berbagai alasan.

Dengan penyatuan dunia Islam, kekuatan bersenjata Negara Khilafah Islam akan sangat luar biasa. Dengan jumlah umat Islam di dunia yang lebih dari satu miliar, militer Negara Khilafah akan menjadi angkatan bersenjata yang sangat kuat. Seandainya satu persen saja direkrut jumlah tentara Islam lebih dari 10 juta. Tentu saja tidak hanya jumlah, Negara Khilafah Islamiyah akan berpikir keras untuk mengembangkan teknologi militer yang canggih. Dari segi sumber daya, kaum muslim memiliki pakar-pakar, ahli sains, serta ahli teknologi yang sangat banyak dan berkualitas. Turki dan Mesir saja memiliki lebih dari 560 ribu ilmuwan dan teknisi. Masalahnya selama ini potensi SDM yang luar biasa ini tidak digunakan untuk kepentingan Islam. Hal ini disebabkan negeri-negeri Islam tidak memanfaatkan mereka secara optimal. Negara Khilafah Islam tentu akan sangat serius untuk mengembangkan SDM ataupun sains dan teknologinya. Kekuatan sains dan teknologi tentu saja merupakan suatu perkara yang harus secara serius dipersiapkan untuk menaklukkan amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Membebaskan penjajahan ekonomi dengan penerapan politik ekonomi Islam

Negara Khilafah Islam akan membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan ekonomi Kapitalis. Selama ini penerapan ekononomi Kapitalis secara sistematis telah memiskinkan dunia ketiga, termasuk dunia Islam. ekonomi Kapitalis banyak bicara tentang produksi, tapi melupakan pendistribusian. Yang terjadi adalah kesenjangan dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Lewat mata uang dolar misalnya, Barat menguasai keuangan dunia. Bahkan, bisa menggoyang dan mengambrukkan perekonomian sebuah negera. Seperti yang terjadi di Indonesia, krisis ekonomi bermula dari krisis moneter. Ketergantungan pada dolar juga menyebabkan negeri-negeri Islam senantiasa dihantui oleh inflasi yang bisa membuat ambruk ekonominya. Utang luar negeri juga telah menjadi senjata bagi Barat untuk memiskinkan dan menimbulkan ketergantungan dunia Islam. IMF juga telah menjadi monster yang menakutkan. Dengan alasan investasi dan privitisasi telah terjadi perampokan terhadap negeri-negeri Islam. Negara Khilafah Islam akan menyelesaikan segala persoalan ini.

Politik ekonomi terpenting yang dilakukan oleh Negara Khilafah Islam adalah memenuhi kebutuhan dasar dari setiap warga negara, seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Distribusi menjadi perhatian utama dalam persoalan ekonomi. Dilakukan juga pemisahan yang jelas antara pemilikan individu, negara, dan umum. Dengan demikian, pemilikan umum yang seharusnya digunakan untuk rakyat, tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang kuat. Beberapa langkah pokok akan dilakukan oleh Negara Khilafah Islam antara lain:

memenuhi kebutuhan pokok rakyat, seperti makanan, pakaian dan perumahan;

memberikan fasilitas gratis untuk pendidikan dan kesehatan;

menolak utang luar negeri dari negara-negara Imperialis, seperti AS karena telah nyata-nyata digunakan untuk menguasai kaum muslim;

membangun kemandirian dalam bidang pertanian, industri, dan pengembangan militer. Hal ini akan melepaskan ketergantungan dari Barat;

membangun sistem moneter yang kokoh berdasarkan mata uang emas dan perak; serta

melarang praktik-praktik ekonomi kotor, seperti monopoli, bunga (riba), suap menyuap, dan pemerasan.

Tindakan Negara Khilafah Islam ini akan membebaskan negeri-negeri Islam dari ketergantungan ekonomi dan politik terhadap Barat. Negara Khilafah yang mandiri akan menjadi Negara adidaya yang disegani di dunia internasional.

Membangun opini umum di masyarakat internasional.

Pembentukan opini internasional adalah sangat penting. Opini umum sering dianggap merupakan suatu kehendak masyarakat internasional. Kemampuan sebuah negara untuk membentuk opini akan mempengaruhi dukungan negara lain terhadap setiap kebijakannya. Sebaliknya, opini umum masyarakat internasional bisa sebagai alat penekan terhadap kebijakan suatu negara.

amerika Serikat adalah negara yang selama ini paling berhasil membangun opini internasional. Seruannya untuk memerangi terorisme internasional disambut dan mendapat dukungan di mana-mana. Pada gilirannya, setiap tindakannya terhadap negara lain yang mengatasnamakan memerangi terorisme internasional kemudian dianggap legal dan wajar. Jadi, berkat kekuatan opini internasional, meskipun AS membantai ribuan muslim di Afghanistan, mengintervensi banyak negara, sepertinya negara-negara lain memakluminya. Sama halnya yang dilakukan oleh Israel. Kemampuan negara itu membangun opini membuat tindakan Israel membunuh dan menghancurkan palestina dianggap sah. Dalihnya adalah memberantas terorisme. Sebaliknya, tindakan pejuang Islam dianggap sebagai tindakan teroris. Jadi, opini umum sangat strategis dalam masyarakat internasional.

Dalam hal ini tugas Negara Khilafah Islam adalah membangun opini umum yang benar tentang Islam dan Negara Islam itu sendiri dalam masyarakat internasional. Langkah ini dilakukan dengan mengirim utusan dakwah ke berbagai negera-negara di dunia yang menjelaskan tentang Islam dan posisi Negara Khilafah Islam yang akan membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Target pertama, jelas adalah negeri-negeri Islam. Negara Khilafah Islam mengajak negeri-negeri Islam untuk bersatu di bawah naungan Negara Khilafah Islam. Menyakinkan negeri-negeri itu tentang kewajiban dan pentingnya bersatu. Berikutnya, adalah negara-negara yang memungkinkan bagi Negara Khilafah Islam untuk menjalin hubungan ekonomi dan persahabatan dengan mereka. Negara-negara seperti ini diserukan untuk bergabung dengan Negara Khilafah Islam atau menjalin perjanjian untuk mendukung Negara Khilafah Islam.

Target ketiga adalah negara-negara kafir imperialis, seperti amerika Serikat, Prancis, atau Inggris. Negara Khilafah berupaya untuk menyeru negara-negara di dunia untuk melawan penjajahan imperialisme mereka. Membongkar strategi dan rencana-rencana busuk mereka terhadap negara-negara lain. Menunjukkan kebobrokan dan kepalsuan ideologi mereka. Pada gilirannya, negara-negara lain di dunia ini akan bergabung dengan Negara Khilafah Islam, atau paling tidak mendukung Negara Khilafah Islam. Dalam kondisi seperti ini tidak ada legitimasi masyarakat internasional lagi terhadap tindakan-tindakan imperialisme mereka, termasuk dukungan mereka terhadap Israel.

Membebaskan negeri-negeri Islam yang tertindas

Setelah Negara Khilafah Islam mampu membangun negaranya menjadi negara adidaya yang kuat, lalu menggabungkan negeri-negeri Islam dengan segala potensi SDM dan ketinggian sains dan teknologinya. Negara Khilafah Islam akan melakukan pembebasan terhadap negeri-negeri Islam yang ditindas. Negara Khilafah Islam menyerukan jihad bagi seluruh rakyat untuk bersama-sama membebaskan saudara-saudaranya di Palestina, Khasmir, Bosnia, Afghanistan, dan negeri-negeri Islam lain dari penjajah imperialisme. Tindakan Negara Khilafah ini semakin kuat karena didukung oleh opini internasional yang telah dibangun sebelumnya tentang kebengisan negara-negara imperialis. Negara Khilafah Islam juga akan menjadi pelindung seluruh negeri-negeri Islam dari serangan musuh-musuh Islam. Dalam kondisi seperti ini Negara Khilafah Islam bisa jadi dalam posisi perang terbuka dengan negara-negara imperialis.

Kesimpulan

Negara Khilafah belumlah berdiri. Akan tetapi, kita melihat bahwa dalam waktu yang sangat dekat Negara Khilafah pasti akan berdiri. Pernyataan ini bukan berarti mendahului “ketetapan ghaib”, tetapi ini merupakan hasil pengkajian terhadap realitas tempat kita hidup. Sesungguhnya, negara-negara besar mulai melemah. Ide Sosialisme tinggal sisa-sisanya saja. kapitalisme yang selalu melakukan perubahan bentuk, mengalami kekeroposan dari dalam. Tak ubahnya rayap yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman a.s. Kebusukan kapitalisme pun telah tersebar ke mana-mana. Begitu juga negara-negara yang berdiri di negeri-negeri kaum muslim, kerusakannya telah tersingkap, cacat cela mereka telah terkuak dengan lebar. Akibatnya, umat berlepas tangan dari kekuasaan mereka. Umat telah mengetahui penyakitnya, sekaligus mereka juga mengetahui bahwa obatnya hanya ada di dalam Islam. Tidak hanya itu, Rasulullah saw. telah menyampaikan kabar gembira kepada kita, bahwa kita akan memerangi orang-orang Yahudi atas nama Islam. Sungguh, waktu dan tahunnya sudah sangat dekat. Orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia telah bermigrasi ke bumi Palestina agar kaum muslim mudah untuk menumpas mereka di bumi Isra’ dan Mi’raj itu.

Umat juga sudah tidak percaya lagi dengan agama lain, selain agamanya. Umat juga sudah berani mendepak dan menghinakan para penguasanya. Mereka juga sudah muak dengan institusi-institusi pemerintahannya, malah menghinakannya. Tidak ada lain lagi, kecuali mereka ingin berhukum dengan Islam, menegakkan dan mengibarkan bendera La Ilaha Illa al-Allah. Adalah para pemuda Islam, mereka berjuang siang dan malam untuk melangsungkan kehidupan Islam dan menegakkan Negara Khilafah Islam ar-Rasyidah. Sungguh, Allah bersama mereka, menjadi Penyokong dan Penolong mereka. Allah Swt. berfirman:

“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”(QS al-Hajj [22]: 40).

Allah juga berfirman:

“Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat)” (QS al-Mu’min [40]: 51).

Atas dasar hal-hal di atas, maka kita melihat bahwa Negara Khilafah akan segera berdiri. Jarak waktu antara kita dengan berdirinya Negara Khilafah tak ubahnya seperti kita menunggu dari shalat fajar hingga terbitnya fajar, dan dikumandangkannya pekikan, “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar”, Allah telah menolong hambaNya, memenangkan tentara-Nya dan menghancurkan musuh-musuh-Nya. Sungguh Allah tidak pernah ingkar janji.

Imam Ahmad dalam Musnadnya telah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Atas kehendak Allah, akan datang kepada kalian masa kenabian. Dan sungguh masa itu akan datang. Lalu, Allah mencabutnya, jika Ia telah berkehendak mencabutnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘Ala Minhaj al-Nubuwwah. Kemudian, atas kehendak Allah datanglah masa itu. Lalu, Allah mencabutnya, jika Allah berkehendak mencabutnya. Kemudian, datanglah masa “raja yang menggigit”. Maka datanglah masa itu atas kehendak Allah. Kemudian, masa itu dicabut jika Allah telah berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian, datanglah masa “raja pemaksa”. Dan sungguh, masa itu akan datang atas kehendak Allah. Kemudian, Allah mencabut masa itu jika Dia telah berkehendak mencabutNya. Kemudian, datanglah, masa Khilafah ‘Ala Minhaj Nubuwwah, kemudian beliau saw. diam.”
Mengeluarkan Umat Manusia dari Kegelapan Sistem Kufur Menuju Cahaya Islam

Hubungan antar Negara Berdasarkan syariah Islam

Tidak bisa disangkal, meski secara teoritis politik luar negeri Indonesia dilakukan dengan prinsip bebas dan aktif serta turut serta menciptakan perdamaian dunia , tapi selama beberapa dekade terakhir politik luar negeri Indonesia senantiasa tunduk kepada kepentingan amerika Serikat. Semua itu dilakukan dengan mengorbankan kepentingan rakyat, khususnya umat Islam. Padahal, yang dipakai oleh pemerintah untuk melayani kepentingan AS adalah sumberdaya milik rakyat.

daulah Khilafah akan mengakhiri politik luar negeri yang penuh nuansa kelemahan dan ketertundukan ini, diganti dengan pola baru dengan dasar Islam. Berdasarkan syariah Islam, Khilafah akan membangun hubungan dengan negara-negara lain baik di bidang ekonomi, politik, budaya atau pendidikan. Dalam seluruh urusan luar negeri, Khilafah akan memastikan bahwa dakwah Islam bisa disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan cara yang terbaik. Adapun hubungan daulah Khilafah dengan negara-negara lain akan dibangun dengan pola sebagai berikut:

a. Hubungan dengan penguasa negeri-negeri muslim

Negeri muslim adalah wilayah Islam yang dikuasai oleh penjajah pasca kehancuran Khilafah Utsmaniyah. Dalam pandangan Islam, menyatukan negeri-negeri muslim dalam satu kepemimpinan merupakan sebuah kewajiban. Inilah mengapa Khilafah tidak menganggap hubungan dengan negeri-negeri muslim tersebut sebagai bagian dari politik luar negeri. Khilafah akan melakukan berbagai upaya keras untuk menyatukan kembali negeri-negeri ini menjadi sebuah negara di bawah bendera daulah Khilafah.

b. Hubungan dengan negara-negara Kafir

Pertama, negara yang menduduki wilayah Islam, atau negara yang terlibat secara aktif memerangi umat Islam seperti amerika Serikat, Inggris, Israel, dan India. Hubungan dengan negara-negara ini ditetapkan berdasarkan kebijakan Harbi Fi’lan (perang riil). Tidak boleh ada hubungan diplomatik maupun ekonomi antara Khilafah dengan negara-negara musuh ini. Warga negara mereka tidak diizinkan memasuki wilayah daulah Khilafah. Meski tengah terjadi gencatan senjata yang bersifat temporer, negara-negara itu tetap diperlakukan sebagai harbi fi’lan. Hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara tersebut tetap tidak dilakukan.

Kedua, negara-negara Kafir yang tidak menduduki wilayah Islam, atau tidak sedang memerangi umat Islam, akan tetapi mereka mempunyai niat menduduki wilayah Islam. Khilafah tidak menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Kafir seperti ini. Tapi warga negara-negara tersebut diizinkan memasuki wilayah daulah Khilafah dengan visa sekali jalan (single entry).

Ketiga, negara-negara Kafir selain kedua kategori di atas. Terhadap negara-negara seperti ini, Khilafah diizinkan membuat perjanjian. Sambil terus mengamati skenario politik internasional, Khilafah diperbolehkan menerima atau menolak perjanjian demi kepentingan dakwah Islam. Di samping itu, perjanjian diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Kafir jenis ini harus dilakukan sesuai dengan syariah Islam. daulah Khilafah yang menguasai sumberdaya minyak, gas dan aneka mineral yang melimpah serta memiliki kekuatan militer yang tangguh, kedudukan yang strategis di dunia, visi politik yang cemerlang, pemahaman tentang situasi politik internasional yang mendalam serta umat yang dinamis, akan mampu menghindari isolasi politik internasional dan terus berupaya meraih kedudukan sebagai negara terkemuka di dunia.

Khilafah Akan Menyebarkan Islam ke Seluruh Dunia dengan Dakwah dan jihad Makna jihad adalah bersungguh-sungguh meninggikan Islam sebagai agama yang paling tinggi dengan jalan ikut serta dalam peperangan atau membantu pelaksanaan peperangan secara langsung, baik dengan harta maupun ucapan. jihad merupakan metode praktis untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Saat ini, di tengah ketiadaan daulah Khilafah dan jihad, Islam telah menyusut menjadi sekadar sekumpulan teori yang indah. Tapi teori indah ini tidak ditemukan implementasinya secara nyata di tengah kehidupan masyarakat. Bagi kalangan non-muslim, dakwah Islam akan memberi mereka sebuah kesempatan untuk merasakan kehidupan di dalam sebuah masyarakat Islam, sehingga mereka bisa memahami bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan yang akan memberikan kebaikan atau rahmat juga kepada mereka. Maka, Islam wajib diterapkan oleh sebuah negara, kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan jihad. Inilah metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Khulafa’ ur-Rasyidin sesudahnya.

Tanggung Jawab Umat Islam untuk Membebaskan Umat Manusia dari Penindasan

Allah SWT mengutus Rasulullah Muhammad saw ke dunia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maknanya, syariah Islam yang dibawa Rasulullah saw merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi, syariah Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tapi juga non-muslim. Adalah tanggung jawab umat Islam untuk membebaskan seluruh umat manusia dari penindasan akibat sistem, perundang-undangan dan tradisi sekuler menuju kerahmatan Islam.

Banyak contohnya. Bila kaum sudra, sebuah kasta paling rendah dalam masyarakat Hindu, dianggap lebih buruk daripada hewan, maka tentu saja sistem seperti ini tidak bisa ditoleransi lagi karena merendahkan martabat manusia sebagai makhluk Allah SWT. Contoh lain, penindasan yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional amerika Serikat, yang mengeksploitasi harta dan darah warga negara AS untuk berperang dengan berbagai alasan, padahal yang sebenarnya adalah demi kepentingan bisnis mereka. Penindasan-penindasan semacam itu dilegalisasi dengan keputusan politik, regulasi, dan opini. Begitulah, ketika umat manusia diatur dengan sistem, perundang-undangan dan tradisi yang tidak berasal dari Allah SWT, maka penindasan demi penindasan terus terjadi. Allah SWT. berfirman:

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. al-Maaidah [5]: 44)

Khilafah tidak hanya akan membebaskan umat Islam tetapi juga seluruh umat manusia dari segala bentuk penindasan. Berbagai rintangan fisik yang menghalangi orang-orang yang tertindas itu dari rahmat Islam akan disingkirkan melalui kekuatan jihad.

Politik ”Minimum Deterrence” Bertentangan dengan Islam: Khilafah Akan Mengupayakan Kekuatan militer Secara Penuh

Kebijakan militer Indonesia ditetapkan berdasarkan prinsip pertahanan defensif, dan karena itu berkembanglah wacana tentang politik “minimum deterrence”, yaitu kebijakan pengurangan kekuatan militer sampai pada tingkatan yang sekadar cukup untuk pertahanan. Politik “minimum deterrence” merupakan salah satu produk ideologi kapitalisme yang tidak bisa dipisahkan dari ide negara bangsa. Ide tersebut memandang, bahwa tiap bangsa hendaknya tetap mempertahankan kedudukan mereka di dalam batas-batas teritorialnya, dan tidak berusaha memperluas wilayahnya dengan mencaplok wilayah negara lain atas nama slogan “hidup bersama dalam damai”.

Negara-negara Barat mengatakan, bahwa konsep tersebut harus dijunjung tinggi untuk menjamin terwujudnya kerjasama dan keadilan antar bangsa-bangsa di dunia. Tetapi, faktanya menunjukkan bahwa Barat memanfaatkan ide tersebut untuk mempertahankan kedudukannya sebagai negara terkemuka dan melanggengkan hegemoninya atas negara-negara lain dalam pentas politik internasional. Maka, secara praktis mereka bisa terus mempertahankan pengaruhnya di dunia melalui superioritas kekuatan militernya. Jadi, konsep “minimum deterrence” hanya diperuntukkan bagi negara-negara lain, bukan amerika Serikat. Mereka menipu dunia dengan menamakan kantor urusan militer dengan sebutan “Departemen Pertahanan” atau “Kementerian Pertahan-an”, meski realitasnya adalah “Departemen Perang” atau “Kementerian Perang”, di mana mereka mengembangkan kekuatan militer secara maksimal untuk terus menyerang, menindas, dan menjajah negara lain. Apa yang kini terjadi di Irak dan Afghanistan adalah bukti nyata.

Karena itu, Khilafah tidak akan mengadopsi politik “minimum deterrence” karena bertentangan dengan firman Allah SWT:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (Qs. al-Anfaal [8]: 60)

Ayat ini memerintahkan kepada umat Islam untuk mewujudkan kekuatan militer yang tangguh dan menggunakannya secara penuh dalam berbagai kesempatan, yang tidak hanya membuat umat Islam mampu menghadapi negara-negara adidaya, tetapi juga mampu menjadi negara adidaya di dunia.

Khilafah Tidak Akan Menandatangani Perjanjian CTBT, NPT, dan Perjanjian Lain yang Semisal

Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), Non-Preliferation Treaty (NPT), dan perjanjian-perjanjian yang sejenis sesungguhnya sengaja disiapkan oleh negara-negara kolonialis untuk membatasi kekuatan (militer) negara-negara lain, termasuk Indonesia. Negara-negara besar yang memiliki teknologi senjata nuklir tidak menghendaki adanya negara-negara lain yang berpotensi menantang dominasi mereka. Khilafah tidak akan tunduk pada perjanjian-perjanjian seperti itu. Khilafah akan mengambil kebijakan untuk terus mengembangkan kekuatan militer secara penuh agar dapat memenuhi kewajiban jihad dengan sebaik-baiknya.

Khilafah Akan Membatalkan Perjanjian-perjanjian militer yang Menguntungkan Kepentingan Asing

Indonesia telah mengadakan perjanjian-perjanjian militer dan politik dengan amerika Serikat dan negara-negara kolonialis lainnya. Konsekuensinya, kekuatan intelejen, militer dan kepolisian Indonesia, juga negara muslim lain yang memilik perjanjian serupa, justru dimanfaatkan oleh amerika Serikat untuk melemahkan dan menindas kekuatan umat yang berpotensi mengancam kepentingan AS. Karenanya, Islam melarang pakta atau kerjasama militer dan segala macam perjanjian dan kerjasama apa pun yang memberi peluang kepada orang-orang Kafir untuk menguasai umat Islam dan mengancam keamanan daulah Khilafah. Allah SWT telah menyatakan dalam Al Quran:

`“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Qs. an-Nisaa’ [4]:141)

Diplomat Negara Asing Tidak Boleh Bertemu dengan Pejabat Khilafah

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia sekarang ini, terjadi campur tangan yang sangat luas dan sangat mendalam dari negara-negara kolonialis, terutama amerika Serikat dan Inggris terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Hal ini terjadi karena para duta besar dari negara-negara kolonialis berikut staf-staf mereka bisa bebas bertemu langsung dengan siapapun dari pejabat tinggi negara. Mereka bebas bertemu dengan Ketua KPU, Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua MPR atau DPR, para ketua partai, bahkan juga bebas bertemu dengan para pimpinan organisasi dan kelompok Islam. Kebebasan seperti ini tentu dengan mudah disalah gunakan untuk memperlancar misi rahasia mereka di negeri ini.

Dalam daulah Khilafah, tanggung jawab negara adalah mengurusi kepentingan umat. Peran umat dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri sesungguhnya terbatas pada upaya meminta pertanggungjawaban khalifah, yakni seberapa jauh khalifah telah melaksanakan tugas-tugasnya. Maka, para diplomat asing berikut staf mereka tidak diizinkan menemui para politisi dan para pimpinan partai politik. Hanya pejabat dari departemen luar negeri Khilafah saja yang diizinkan melakukan kontak-kontak dengan para diplomat asing dan para stafnya itu. Dengan cara inilah Khilafah bisa membendung upaya negara-negara kafir untuk mengintervensi urusan dalam negeri dan menutup peluang untuk mendapatkan agen bagi kepentingan mereka yang berasal dari dalam lingkaran kekuasaan serta menciptakan suasana kacau di dalam negeri.

Khilafah Tidak Akan Meminta Bantuan AS, Inggris, ataupun Negara-negara Kolonialis Lainnya untuk Menyelesaikan Masalah Umat Islam

Saat ini sudah menjadi kebiasaan penguasa di negeri-negari muslim, termasuk Indonesia, kerap meminta bantuan negara-negara imperialis seperti AS dan negera Barat lain untuk menyelesaikan persoalan di negara itu, sebagaimana dalam kasus Timor Timur, Aceh, Papua, Kashmir, dan Palestina. Padahal, negara-negara kolonialis tersebut nyata-nyata memusuhi umat Islam dan terus berusaha untuk menguasai negeri-negeri muslim. Selain itu, hampir seluruh persoalan yang mendera negeri-negeri Islam saat ini sesungguhnya adalah persoalan yang sengaja diciptakan oleh negera-negara kolonialis. Para penguasa itu meminta bantuan negara-negara kolonialis sesungguhnya juga demi untuk terus memelihara dukungan negara itu untuk kekuasaannya, karena mereka paham tanpa dukungan negara-negara itu kekuasaan mereka akan mudah roboh.

Karena itu, Khilafah tidak akan pernah meminta bantuan kepada negara-negara kolonialis yang memusuhi dan memerangi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan umat Islam. Allah SWT. berfirman:

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut. Padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 60)

Rasulullah saw. juga bersabda:

“Janganlah kalian mencari penerangan dengan api kaum Musyrik.” (Hr. an-Nasa’i)

Khilafah Tidak akan Berpartisipasi dalam Lembaga-lembaga yang Menjadi Alat Penjajahan Seperti PBB, Bank Dunia dan IMF

Telah nyata bahwa PBB dan organisasi-organisasi internasional lain seperti Bank Dunia dan IMF adalah alat yang digunakan negara-negara kolonialis untuk melancarkan kepentingan hegemoni mereka di bidang politik maupun ekonomi. Negara Barat mendorong lepasnya Timor Timur dari Indonesia melalui mandat PBB, sementara resolusi-resolusi PBB yang mengutuk serangan India ke Kashmir atau serangan Israel ke Palestina tidak pernah sungguh-sungguh diperhatikan. Semua resolusi itu tak lebih sekadar lips-service yang tak berguna. Negara-negara Barat menginjak-injak Piagam PBB ketika menyerang Afghanistan dan Irak, sebagaimana yang selalu dilakukan Israel. Atas semua tindakan itu, PBB diam seribu basa, tak berkutik. Meski begitu, masih saja para penguasa negeri-negeri muslim percaya kepada PBB dan menganggap piagam PBB lebih penting dan lebih mulia daripada wahyu Allah SWT.

Adapun lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, selalu digunakan negara-negara kolonialis untuk mengokohkan cengkraman ekonomi Barat atas negeri-negeri muslim. Dengan mengikat leher negeri-negeri muslim ke lembaga-lembaga keuangan tersebut, Barat dapat dengan mudah mengintervensi dan mempertahankan dominasinya atas negeri-negeri muslim. Allah SWT. mengharamkan ketundukan umat Islam dalam lembaga dan organisasi penjajah ini:

`“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 141)

Di samping itu, isi piagam dan undang-undang yang menjadi landasan berdirinya lembaga-lembaga tersebut sepenuhnya bertentangan dengan syariah Islam. Karena itu, haram bagi Khilafah untuk berpartisipasi dalam lembaga dan organisasi seperti itu. Sebaliknya, Khilafah akan melancarkan kampanye yang kuat untuk mengungkap wajah asli dari lembaga dan organisasi tersebut dan mengakhiri hegemoninya agar dunia bisa diselamatkan dari kejahatan mereka.

syariah Islam Menentukan Kepentingan-kepentingan daulah Khilafah

Politik luar negeri daulah Khilafah semata berdasarkan kepada syariah Islam. Sedangkan pelaksanaan syariah Islam dengan sebaik-baiknya merupakan kepentingan umat Islam. Karena itu, kalau ada kebijakan luar negeri yang tidak berlandaskan Islam, maka tentu saja kebijakan tersebut tidak termasuk kepentingan umat Islam. daulah Khilafah tidak akan mengadopsi konsep “kepentingan nasional” yang akhirnya bermuara pada penyerahan kepentingan umat Islam ke tangan orang-orang Kafir, dengan jalan menyediakan pangkalan militer, dukungan logistik, dan jaringan intelejen yang ada kepada mereka. Khilafah akan mendayagunakan seluruh sumberdaya umat Islam yang ada untuk memenuhi tuntutan syariah, yaitu mewujudkan kepemimpinan Islam di seluruh dunia.

Saat Ini Umat Membutuhkan Politik Luar Negeri yang Berlandaskan Islam

Saat ini urusan masyarakat internasional didominasi oleh kekuatan-kekuatan kolonialis, yaitu negara-negara Kapitalis yang terus-menerus memperkuat cengkeramannya dan menciptakan konflik di berbagai belahan dunia. Negara-negara kolonialis memicu terjadinya peperangan demi kepentingan eksploitasi sumberdaya dunia dan memperbudak bangsa-bangsa di dunia. Adapun, kebijakan luar negeri daulah Khilafah tidak berorientasi pada kepentingan materi, tetapi kepentingan dakwah, yakni misi untuk mengeluarkan seluruh umat manusia dari gelapnya kekufuran menuju terangnya cahaya Islam. Allah SWT. Berfirman:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Qs. al-Anbiya [21]: 107)
Sistem Pemerintahan Islam adalah Sistem Khilafah Bukan Sistem Lainnya

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem Khilafah yang Telah Diwajibkan oleh Rabb Semesata Alam, Bukan sistem Republik, demokrasi, Kerajaan, Imperium ataupun Federasi .
Apa yang terjadi di Suria sejak lebih dari satu setengah tahun lalu memiliki tema yang sama. Yaitu bahwa rezim Ba’ats penjahat dan negara-negara besar di dunia berkonspirasi melawan rakyat kita di Suria supaya Suria tidak keluar dari kontrol mereka. Yaitu supaya Suria tetap sebagaimana adanya sebagai negara yang tunduk, mengekor dan menjaga perbatasan negara Yahudi. Negara-negara itu mulai menetapkan berbagai syarat dan karakteristik untuk Suria pasca Asad. Maka dari mimbar-mimbar TV channel upahan dan melalui mulut oposisi yang berjuang dari hotel bintang lima diumumkanlah bahwa masa depan Suria akan menjadi negara demokrasi sipil dan bahwa masalah di Suria adalah masalah menjatuhkan atau mengusir kepala rezim dan membentuk pemerintahan yang tidak menindas siapa pun dan mereka klaim secara dusta sebagai tuntutan masyarakat. Akan tetapi warga kita tetap tegar menghadapi alat-alat pembunuhan dan penghancuran dan tidak memandang selain Islam dan pemerintahan menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT sebagai masa depan untuk Suria. Mereka mengungkapkan hal itu dalam berbagai demonstrasi yang dilupakan oleh media-media massa. Hal itu tampak jelas pada nama-nama kesatuan pasukan, panji dan slogan-slogan.
Kami di Hizbut Tahrir menjelaskan kepada kaum Muslimin di Suria dan di seluruh negeri kaum Muslimin tentang bentuk pemerintahan Islam agar permasalahannya bertransformasi dari slogan-slogan yang mereka harapkan kembalinya menjadi fakta riil dan jelas di dalam benak mereka, tertanam kuat di dalam pikiran mereka dan mereka curahkan semua daya upaya untuk menancapkan dan merealisasinya. Atas dasar itu maka harus dijelaskan point-point berikut:
sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem Khilafah: Khilafah secara syar’i adalah kepemimpiman umum bagi kaum Muslimin seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara’ islami dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Khilafah adalah imamah itu sendiri. Khilafah adalah bentuk pemerintahan yang dinyatakan oleh hukum-hukum syara’ agar menjadi daulah Islam sebagaimana yang didirikan oleh Rasulullah saw di Madinah al-Munawarah, dan sebagaimana yang ditempuh oleh para sahabat yang mulia setelah beliau. Pandangan ini dibawa oleh dalil-dalil al-Quran, as-sunnah dan yang menjadi kesepakatan ijmak sahabat. Tidak ada yang menyelisihinya di dalam umat ini seluruhnya kecuali orang yang dididik berdasarkan tsaqafah kafir imperialis yang telah menghancurkan daulah Khilafah dan memecah belah negeri kaum Muslimin.
Sistem pemerintahan dalam Islam bukanlah republik dan juga bukan demokrasi: sistem republik demokrasi adalah sistem buatan manusia yang tegak di atas asas pemisahan agama dari kehidupan dan menetapkan kedaulatan sebagai milik rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki hak menetapkan hukum dan syariat. Rakyat yang memiliki hak mendatangkan penguasa dan mencopotnya. Rakyat pula yang memiliki hak menetapkan konstitusi dan undang-undang. Sementara sistem pemerintahan Islam itu berdiri di atas asas akidah islamiyah dan berdasarkan hukum-hukum syara’. Kedaulatan dalam sistem pemerintahan Islam adalah milik syara’ bukan milik rakyat. Umat maupun khalifah tidak memiliki hak membuat hukum. Yang menetapkan hukum adalah Allah SWT. Akan tetapi Islam menetapkan kekuasaan dan pemerintahan menjadi milik umat. Umat lah yang memilih orang yang memerintah umat dengan Islam dan mereka baiat untuk menjalankan hal itu. Selama khalifah menegakkan syariah, dan menerapkan hukum-hukum Islam maka dia tetap menjadi khlaifah berapapun lamanya masa jabatan khilafahnya. Dan kapan saja ia tidak menerapkan hukum Islam maka masa pemerintahannya berakhir meski baru satu hari atau satu bulan, dan ia wajib dicopot. Dari situ kita memandang bahwa ada kontradiksi yang besar antara kedua sistem (Republik demokrasi dengan Khilafah) dalam hal asas dan bentuk masing-masingnya. Atas dasar itu, maka tidak boleh sama sekali dikatakan bahwa sistem Islam adalah sistem republik, atau bahwa Islam menyetujui demokrasi.
Sistem pemerintahan Islam bukan kerajaan (monarkhi): sistem pemerintahan Islam tidak mengakui sistem kerajaan (monarkhi) dan tidak menyerupai sistem monarkhi. sistem monarkhi, pemerintahannya bersifat turun temurun, diwarisi anak dari bapaknya sebagaimana anak mewarisi harta peninggalan bapak. sistem monarkhi memberi Raja keistimewaan dan hak-hak khusus, yang tidak boleh disentuh. Sementara sistem Islam tidak mengkhususkan khalifah atau imam dengan suatu keistimewaan atau hak-hak khusus. khalifah tidak memiliki sesuatu kecuali sama seperti yang dimiliki oleh individu-individu umat. sistem pemrintahan Islam tidak diwariskan. khalifah bukan seorang raja, melainkan dia adalah wakil dari umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umat dengan keridhaan untuk menerapkan syariah Allah kepada umat. khalifah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan dan pemeliharaannya terhadap urusan dan kemaslahatan umat terikat dengan hukum-hukum syara’.
Sistem pemerintahan dalam Islam bukan imperium: sistem imperium sangat jauh dari Islam. Sebab sistem imperium tidak menyamakan diantara golongan masyarakat di wilayah-wilayah imperium dalam hukum. Sebaliknya imperium menetapkan keistimewaan untuk pusat imperium dalam hal pemerintahan, keuangan dan perekonomian. Metode Islam dalam pemerintahan adalah menyamakan antara semua rakyat yang diperintah di seluruh bagian daulah, mengingkari sektarianisme rasial, memberi kepada non muslim yang menjadi warga negara seluruh hak-hak dan kewajiban syar’i mereka, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh kaum muslimin secara adil. Maka dengan persamaan ini sistem pemerintahan Islam berbeda dari imperium. Dengan sistem ini, sistem pemerintahan Islam tidak menjadikan daerah-daerah sebagai jajahan. Sumber daya tidak dikumpulkan di pusat untuk manfaat pusat saja. Sebaliknya seluruh bagian daulah dijadikan sebagai satu kesatuan betapapun jauh jaraknya dan betapapun beragam suku dan bangsanya. Setiap daerah dinilai sebagai bagian integral dari tubuh daulah. Penduduknya memiliki seluruh hak yang dimiliki oleh penduduk pusat, atau daerah lain manapun. kekuasaan pemerintahan, sistem dan hukumnya adalah sama untuk seluruh daerah.
Sistem pemerintahan Islam bukan federasi: daerah-daerahnya terpisah dengan kemerdekaan sendiri, dan menyatu dalam pemeritahan umum (federal). Akan tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan, di dalamnya berbagai daerah dan propinsi dinilai sebagai bagian dari satu negara yang sama. Keuangan daerah-daerah semuanya dinilai sebagai satu keuangan dan satu neraca (anggaran) yang dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. sistem pemerintahan Islam merupakan satu kesatuan yang sempurna, dimana kekuasaan tertinggi dibatasi hanya di pusat umum dan ditetapkan memiliki kontrol dan kekuasaan terhadap semua bagian daulah kecil ataupun besar. Tidak diperkenankan adanya kemerdekaan untuk bagian manapun dari bagian daulah sehingga bagian-bagian daulah tidak tercerai berai.
Walhasil, sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem Khilafah. Ijmak sahabat telah menyepakati kesatuan Khilafah, kesatuan daulah dan ketidakbolehan baiat kecuali kepada seorang khalifah. Seluruh imam madzhab, para mujtahid dan fukaha sepakat dengan hal itu.

Konsepsi Pemerintahan dalam Islam

Menurut Irfan Saputra

Menyingkap tabir pengaburan bentuk pemerintahan Islam

Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan dijelaskan Sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu’amalah maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera.

Sengaja ataupun tidak pengaburan mengenai konsep pemerintahan Islam telah terjadi dan semakin meluas. Sebagai contoh sekitar dua tahun silam terbitnya buku yang berjudul “ilusi negara Islam”, telah menggambarkan setiap gerakan yang berusaha mewujudkan penerapan syariat pada setiap pribadi muslim hingga pada tingkat masyarakat luas, seperti ikhwanul muslimin, HTI dan salafi sebagai sumber inspirasi dari terjadinya berbagai kekerasan di negeri ini. Hal seperti ini membuat paradigma seolah Islam adalah sumber dari segala tindak kekerasan. Sehingga konsep pemerintahan yang berasaskan Islam harus segera ditolak, karena hanya akan memunculkan sistem “totalitarisme” yang pasti akan menuju kepada kediktatoran.(Pendapat seperti ini muncul karena melihat beberapa corak pemerintahan yang ada pada negara timur tengah, namun perlu kita perjelas bahwa walau negara-negara timur tengah menyatakan islam sebagai agama negara. akan tetapi sistem pemerintahan yang ada di sana belumlah bisa dikatakan sebagai pemerintahan Islam.)
Maka mari kita tegaskan bersama, bahwasanya hal tersebut adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata. Sesungguhnya apa yang digambarkan oleh orang-orang semacam yang menerbitkan buku tersebut, hanyalah manifestasi dari pada imajinasi ketakutan mereka terhadap penerapan syariat.

Kewajiban kita adalah untuk senantiasa taat kepada Allah, barangsiapa terdapat keimanan dihatinya sungguh ia tidak akan menyanggah hal ini. Termasuk kepadanya tuntutan dari iman adalah menerima serta ikhlas dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah, dalam hal ini menjalankan syariat menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan. Oleh karenanya perlulah dipertanyakan keimanan pribadi yang enggan menerapkan syariat dalam kehidupannya.

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur’an, yakni pada surat An-Nisaa’ ayat 58-59. Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Taat kepada yang memegang kekuasaan di antara umat dan mengambalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.

Perihal ketentuan pemerintahan dalam syariat yang berupa nash, ia tidak menjelaskan seluruh permasalahan secara terperinci, akan tetapi yang disebutkan adalah pokok-pokok ataupun kerangka sebagai pondasi dasar dan aturan main yang jelas. Dan dalam hal terperinci tersebut dilakukanlah proses ijtihad yang tidak keluar dalam kerangka syariat. Hal ini menunjukan keluasan hukum syariat yang memang mampu untuk diterapkan dalam setiap masa. Kenapa seperti itu! Karena permasalahan politik dan negara adalah permasalahan yang selalu berkembang dari masa-kemasa bahkan setiap hari persoalan baru dalam pemerintahan bisa selalu muncul. Pemerintahan yang ideal selalu bisa beradaptasi dalam artian menyesuaikan setiap permasalahan tanpa mengganggu konstistusi serta tatanan kenegaraan. Maka bisa dikatakan bahwa pemerintahan Islam selalu memperhatikan kondisi aktual dan mampu menerapkan kebijakannya selaras dengan perkembangan jaman.

Hal ini penah ditunjukan pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana kita ketahui bahwa ke empat masa pemerintahan khalifah ini, adalah pemerintahan yang melukiskan dan bentuk representasi dari pemerintahan Islam. Jika kita pelajari bahwa kebijakan-kebijakan dalam setiap masa khalifah ini memiliki beberapa perbedaan yang dipengaruhi perkembangan kondisi negeri. Sebagai contoh, adalah kebijakan khalifah Umar bin Khattab yang tidak memberikan tanah hasil rampasan perang (ghanimah) kepada para tentara, akan tetapi seluruh tanah tersebut diserahkan dan dikelola pemerintah. Sebagai gantinya para prajurit mendapat penghasilan tetap dari pemerintah. Karena sebelumnya sejak masa Nabi tanah kekuasaan hasil perang, dibagi persekian persen untuk para prajurit -sahabat yang turut berperang – dan sisanya baru diserahkan kepada pemerintahan. Kebijakan ini diambil salah satunya karena alasan daerah kekuasaan Islam yang sudah semakin luas karena penaklukan negeri-negeri, sehingga tidak mungkin seluruh tanah tersebut diserahkan kepada para prajurit. Serta kebutuhan pemerintahan akan pertahanan dari pihak luar, sehingga dibentuklah prajurit professional yang dibrikan tunjangan oleh pemerintah.

Pemerintahan Islam dan Pemerintahan Sekuler

Pemerintahan Islam jauh berbeda dengan pemahaman yang berkembang di Barat. Maka penggunaan teori maupun istilah Barat, seperti demokrasi, sosialis, liberal dan semacamnya tidak akan mampu menggambarkan konsep pemerintahan Islam secara sempurna. Namun anehnya, tidak jarang kita dapatkan di dalam tulisan-tulisan sosok yang mengaku sebagai cendekiawan Islam modern, memberikan pernyataan bahwa “pemerintahan Islam itu adalah suatu pemerintahan yang demokratis”, atau malahan ada yang berkata bahwa pemerintahan Islam bertujuan menegakan suatu masyarakat “sosialis”. Hal seperti ini dapat mengakibatkan distorsi pemahaman tentang konsep pemerintahan Islam yang sebenarnya.

Sekulerisme itu adalah asas yang bertolak belakang dengan Islam. Akan tetapi terdapat beberapa orang di negeri ini yang berupaya memperjuangkan asas sekulerisme ini. Selalu saja bagi mereka asas sekulerisme (keduniaan) yang secara otomatis diidentifikasi sebagai kemajuan (progress). Maka setiap anjuran untuk memandang politik praktis dan perencanaan sosial ekonomi dalam sudut pandang keagamaan, dituding sebagai suatu sikap reaksioner, atau setidak-tidaknya sebagai “idealisme yang tidak praktis”. Tampaknya, saat ini tidak sedikit pula cendikiawan muslim mempunyai pendapat serupa. Dan dalam hal ini kentara sekali pengaruh dari pemikiran Barat.

Sesungguhnya berkembangnya pemahaman sekuler ini di Barat, disebabkan oleh hal-hal di dalam lingkungan mereka sendiri, bangsa-bangsa Barat telah dikecewakan oleh agama (agama mereka). Sehingga wajar saja jika mereka berupaya sedemikian rupa untuk memisahkan agama dengan urusan pemerintahan. Upaya untuk meniru sistem Barat ini, dengan menganggap segala yang berasal dari Barat adalah “up to date” adalah bentuk dari kelemahan dan kebodohan. Suatu kesalahan jika berupaya menerapkan asas tersebut kepada negeri kita, karena bangsa kita tidak pernah mengalami apa yang dahulu dialami oleh bangsa Barat.

Kemudian dalam pemerintahan sekuler, segala keputusan dan ketentuan tidak berlandaskan atau paling tidak memperhaitkan pada hukum moral atau akhlak. Tetapi berlandaskan dan hanya melihat berdasarkan kepentingannya sendiri (expediency) sebagai satu-satunya kewajiban yang di bawahnya pemerintahan harus ditundukan. Dan suatu kepastian bahwa pendapat apa yang menjadi kepentingan sendiri itu pasti berbeda-beda pada tiap kelompok, partai, bangsa dan masyarakat. Maka pastilah terjadi kepentingan yang membingungkan dalam perkara politik (nasional maupun internasional). Sebab telah jelas, apa yang dinilai sebagai kepentingan sendiri oleh suatu kelompok atau bangsa, tidak selamanya sama dan sebangun dengan kepentingan kelompok atau bangsa lain.

Pemerintahan sekuler inilah yang tidak menundukan dirinya pada tuntutan moral yang obyektif. Akan tetapi semua berupaya memperjuangkan kepentingan masing-masing yang sudah pasti berbenturan antara satu sama lain. Sehingga makin genjar pertentangan ide terjadi antara mereka tantang apa yang benar dan apa yang salah di dalam hubungan manusia, dikarenakan kacamata berfikir mereka adalah tercapainya kepentingan itu. Pendeknya, di dalam pemerintahan sekuler yang modern pada saat ini: tidak terdapat norma yang kokoh yang mampu digunakan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang benar dan yang salah. Inilah yang ungkapan yang dijelaskan oleh Muhammad Assad.

Jadi satu-satunya kriteria yang mungkin adalah “kepentingan bangsa”. Tetapi karena tidak ada satu ukuran yang obyektif dalam nilai-nilai kesusilaan, maka berbagai kelompok manusia – bahkan di dalam suatu bangsa – mungkin dan biasanya memiliki pandangan yang berlainan tentang apa yang merupakan kepentingan utama suatu bangsa. Seorang kapitalis dengan amat tulusnya percaya, bahwa peradaban manusia akan hancur jika liberalisme ekonomi digantikan oleh sosialisme. Sementara, seorang sosialis dengan amat tulusnya pula berpendapat, bahwa peradaban itu dapat dipelihara hanya dengan kapitalisme telah diganti dengan sosialisme. Mereka masing-masing memiliki pandangan kesusilaannya sendiri, yakni konsep tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan terhadap orang lain. Dan pandangan kesusilaan ini tergantung hanya pada pandangan ekonominya semata. Akibatnya: kekacauan di dalam hubungan timbal balik antar mereka.

Dengan kata lain pemerintahan sekuler adalah pemerintahan yang rapuh dari dalam, karena tidak adanya kesatuan yang mampu mengikat mereka. Berlainan dengan pemerintahan Islam yang mampu mempersatukan setiap diri umat dengan risalah yang tidak terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan yang bersifat fisik serta mampu menyatukan visi dan misi dalam pemahaman yang jelas.

Sistem Pemerintahan Islam Bukanlah Demokrasi Liberal

Ada yang mengatakan bahwasanya demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Adapula yang berpendapat demokrasi adalah bentuk kekufuran dan bertentangan dengan Islam. Oleh karenanya, sebelum kita mengkaji lebih lanjut. Alangkah lebih baik kita melihat kembali seperti apa pemahaman demokrasi menurut negeri asal lahirnya demokrasi ini.

Karena, apabila orang Eropa atau Amerika berbicara tentang “demokrasi”, “liberalisme”, “sosialisme”, “teokrasi”, pemerintahan parlementer, dan lain-lain. Ia mempergunakan istilah-istilah di dalam lingkungan pengalaman sejarah Barat. Di dalam lingkungan ini istilah-istilah itu dapat segera menimbulkan gambaran di dalam pikiran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi atau mungkin akan terjadi di dalam perkembangan sejarah Barat, dan karena itu dapat melewati perubaha-perubahan yang ditimpakan oleh jaman ke atas semua konsep yang di buat oleh manusia.

Bahkan lebih dari itu, pemahaman konsep tersebut berubah-ubah – yakni kenyataan bahwa banyak istilah politik yang dipakai kini mengandung makna yang berlainan dengan makna yang diberikan orang pada awalnya – , sehingga terdapat urgensi karena peristilahan politik ini adalah suatu hal yang memerlukan peninjauan kembali dan penyesuaian kembali.

Namun pengertian yang bersifat dapat berubah-ubah ini menjadi “lenyap”, karena suatu konsep politik yang sudah jadi itu dipinjam oleh bangsa lain yang memiliki suatu peradaban yang berlainan, dan telah melewati pengalaman-pengalaman sejarah yang berbeda pula. Bagi bangsa tersebut, istilah atau sistem politik itu mempunyai makna yang mutlak dan tidak berubah-ubah dan karena itu tidak dipertimbangkan kenyataan evolusinya di dalam sejarah. Sebagai akibatnya, paham politik menjadi beku dan kaku.Untuk lebih mudah memahaminya, maka kita akan lihat bagaimana Barat memahami demokrasi tersebut.

Di sebagian besar dunia Barat, meski tidak seluruhnya, sampai saat ini istilah demokrasi digunakan dalam arti yang melekat pada Revolusi Prancis, yaitu: asas persamaan sosial politik bagi semua warga negara, dan asas persamaan oleh seluruh penduduk yang dewasa dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih mereka, berdasarkan “seorang punya satu suara” (one man one vote).

Dalam artian lain, istilah ini meliputi hak rakyat yang tak terbatas untuk membuat undang-undang dengan suara terbanyak mengenai semua hal yang menyangkut kehidupan bersama. Jadi, “kemauan rakyat”, setidak-tidaknyanya di dalam teori sebagai sesuatu yang bebas dari semua tekanan pihak luar, yang berdaulat sendiri dan bertanggung jawab kepada diri sendiri.

Jelaslah bahwa konsep demokrasi ini jauh sekali berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pencipta istilah itu, yakni bangsa Yunani Kuno. Bagi mereka “pemerintahan dari atau oleh rakyat” (yang dimaksud oleh kata demokrasi) mengandung arti suatu pemerintahan yang sangat oligarkis bentuknya. Di dalam “negara-kota” mereka, istilah rakyat sama artinya dengan “warga negara”, yaitu penduduk negara yang dilahirkan bebas, yang jarang sekali melebihi sepersepuluh dari jumlah penduduk. Selebihnya adalah budak dan sahaya yang tidak dibolehkan melakukan lain dari pekerjaan tangan, meskipun mereka kerap kali diwajibkan untuk dinas militer, mereka tidak mempunyai hak-hak sebagai warga negara sama sekali. Hanya lapisan paling atas dan tipis dari penduduk – yang disebut warga negara – yang mempunyai hak pilh aktif dan pasif. Dengan demikian semua kekuasaan politik terpusat di tangan mereka.

Maka bila dipandang dari pespektif sejarah, demokrasi seperti yang dipahami oleh bangsa Barat modern sebenarnya lebih dekat kepada konsep Islam tentang kebebasan dari pada konsep Yunani Kuno. Islam menegaskan bahwa manusia sama dan karena itu harus diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya. Disamping itu, Islam juga mewajibkan kaum muslimin menundukan keputusan-keputusan mereka berdasarkan tuntunan Hukum Allah yang diwahyukan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Suatu kewajiban yang memberi batas-batas tertentu bagi hak masyarkat dalam membuat undang-undang serta tidak memberikan kekuasaan absolut bagi “kemauan rakyat”, yang telah merupakan suatu bagian yang integral dan konsep Barat mengenai demokrasi.

Jelaslah bahwa sistem pemerintahan Islam bukanlah demokrasi, demokrasi sendiri bisa dikatakan suatu pemahaman yang abstrak. Karena dengan membaca uraian diatas bagaimana istilah demokrasi tentang kebebasan digunakan dengan makna yang amat berlainan. Maka penerapannya pada politik Islam pasti akan menimbulkan suasana kesamar-samaran dan kecenderungan seperti “aksi tipuan sulap” dengan kata-kata indah namun tidak tepat sasaran. Berbeda sekali dengan konsep Islam yang jelas.

Sistem Pemerintahan Islam Bukanlah Teokrasi

Terdapat tudingan bahwasanya jika sistem Islam yang mengatur, maka akan tercipta pemerintahan dengan sistem teokrasi. Jika ada seorang yang menyoalkan pendapat tersebut maka jawabannya bisa “ya” dan bisa juga “tidak”, tergantung dengan teokrasi apa yang dimaksud.

Jawaban bisa “ya” jika dengan teokrasi itu yang kita maksud adalah suatu sistem masyarakat yang di dalamnya semua undang-undang di dunia ini, pada tingkat terakhir, berasal dari apa yang dipandang oleh masyarakat sebagai Hukum Tuhan (Syariat). Namun kita jawab dengan tegas “tidak” jika orang mengidentifikasikan teokrasi itu dengan usaha – yang sudah dikenal baik di dalam sejarah Eropa pada jaman pertengahan – untuk menyerahkan kekuasaan politik tertinggi ke tangan kaum pendeta. Alasannya karena di dalam Islam tidak dikenal kekuasaan ulama atau kaum agamawan, dan tidak ada lembaga yang sama seperti terdapat di dalam Gereja Kristen (suatu himpunan doktrin dan fungsi-fungsi sacramental yang terorganisasi).

Karena setiap muslim dewasa memiliki hak untuk menjalankan fungsi keagamaan, maka tidak ada orang atau kelompok yang dianggap sah mempunyai suatu kesucian khusus berkat fungsi-fungsi keagamaan yang diserahkan kepada mereka. Demikianlah, istilah “teokrasi” sebagaimana biasa difahami dunia Barat, sama sekali tidak kita temui di dalam lingkungan Islam. Sehingga jelas sistem pemerintahan Islam bukanlah teokrasi yang di pahami oleh Barat.

Sisterm Pemerintahan Islam Bukanlah Sosialis

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa terdapat pendapat yang menyatakan Islam mempunyai kecenderungan “sosialis”, dengan alasan pemerintahan Islam bertujuan membentuk suatu susunan masyarakat, yang akan menjamin bagi semua rakyat kesempatan yang sama, keamanan ekonomis, dan suatu pembagian kekayaan nasional yang adil.

Tetapi di lain sisi dengan sama tegasnya orang dapat pula menyatakan, bahwa Islam menentang sosialisme, jika ia berarti (seperti dilakukan oleh sosialisme Marxisme) suatu pengaturan yang keras terhadap seluruh kehidupan masyarakat, menempatkan ekonomi lebih berkuasa daripada kesusilaan, dan merendahkan martabat manusia hingga berstatus tidak lebih dari suatu faktor ekonomi saja. Karena istilah sosialis banyak dipahami sebagai bagian dari paham komunis Marxisme. Maka jelas sistem pemerintahan Islam bukanlah sosialisme, Karena pandangan Islam mengenai rakyat bukanlah sebatas faktor dalam keuntungan bangsa, akan tetapi ia adalah bagian utama dari sasaran keadilan dan kesejahteraan.

Sebagai kesimpulan, adalah sangat menyesatkan apabila kita menerapakan istilah-istilah non-Islam pada konsep pemerintahan Islam. Karena konsep Islam memiliki sebuah orientasi kemasyarakatan yang khusus bagi dirinya sendiri dan berbeda banyak hal dengan orientasi kemasyarakatan Barat modern. Islam sendiri hanya dapat ditafsirkan secara baik jika dilakukan di dalam lingkungannya sendiri dan dengan menggunakan terminologinya sendiri.

Walau demikian, bukan berarti Islam menolak segala hal dari kebaikan yang berada dari konsep Barat modern. Kita diperbolehkan mengambil pelajaran dari beberapa hal yang ada pada konsep Barat. Hanya saja, menyesatkan apabila mengatakan bahwa konsep Barat modern yang ada kini telah mewakili konsep Islam secara utuh.
Hubungan Antara Rakyat dan Pemerintah Dalam Pandangan Islam

Menurut Al-Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi

anusia terfitrah sebagai makhluk sosial. Hidup mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wata’ala menciptakan mereka dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lantas menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang lakilaki dan perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kalian saling mengenal.” (al-Hujurat: 13)

Manakala menjalani kehidupannya dengan berbangsa-bangsa dan bersukusuku, secara sunnatullah manusia membutuhkan pemimpin yang dapat mengurusi berbagai problem yang mereka hadapi. Itulah manusia, makhluk Allah Subhanahu wata’ala yang mendapatkan kepercayaan dari-Nya untuk memakmurkan bumi ini. Allah Subhanahu wata’ala mengaruniakan berbagai fasilitas kehidupan untuk mereka. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami mengangkut mereka di daratan dan di lautan, Kami memberi mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan.” (al-Isra’: 70)

“Atau siapakah yang mengabulkan (doa) orang yang dalam kesulitan ketika dia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kalian (manusia) sebagai penguasa di bumi? Adakah selainAllahsembahan yang lain?! Amat sedikitlah kalian dalam mengingat(Nya).” (an- Naml: 62)

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tak membiarkan manusia hidup begitu saja. Berbagai aturan hidup dan jalan yang terang pun Dia Subhanahu wata’ala berikan kepada merekasupaya berbahagia di dunia dan di akhirat. Termasuk dalam hal hubungan antara rakyat dan pemerintahnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

“Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (al-Maidah: 48)

Rakyat dan Pemerintah, Kesatuan yang Tak Bisa Dipisahkan

Dalam Islam, rakyat selaku anggota masyarakat dan pemerintah selaku penguasa yang mengurusi berbagai problem rakyatnya adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah tak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan sambutan ketaatan dari rakyat. Berbagai problem yang dihadapi oleh rakyat juga tak akan usai tanpa kepedulian dari pemerintah. Gayung bersambut antara pemerintah dan rakyatnya menjadi satu ketetapan yang harus dipertahankan.

Ka’b al-Akhbar rahimahumallah berkata, “Perumpamaan antara Islam, pemerintah, dan rakyat laksana kemah, tiang, dan tali pengikat berikut pasaknya. Kemah adalah Islam, tiang adalah pemerintah, sedangkan tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Tidaklah mungkin masingmasing dapat berdiri sendiri tanpa yang lainnya.” (Uyunul Akhbar karya al-Imam Ibnu Qutaibah 1/2)

Maka dari itu, hubungan yang baik antara rakyat dan pemerintahnya, dengan saling bekerja sama di atas Islam dan saling menunaikan hak serta kewajiban masing-masing, akan menciptakan kehidupan yang tenteram, aman, dan sentosa. Betapa indahnya bimbingan Islam dalam masalah ini. Sebuah aturan hidup dan jalan yang terang bagi manusia. Namun, ada pihak-pihak yang tak rela dengan semua itu. Salah satunya adalah Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir (HT). Dia menyatakan, “Oleh karena itu, menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antaranggota masyarakat dalam rangka memengaruhi masyarakat tidaklah cukup, kecuali dengan menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dan rakyatnya, harus digoyang dengan kekuatan penuh, dengan cara diserang sekuat-kuatnya dengan penuh keberanian.” (Mengenal HT, hlm. 24 dan Terjun ke Masyarakat, hlm. 7)

Lebih dari itu, dia mengungkapkan, “Keberhasilan gerakan diukur dengan kemampuannya untuk membangkitkan rasa ketidakpuasan (kemarahan) rakyat dan kemampuannya untuk mendorong mereka menampakkan kemarahannya itu setiap kali mereka melihat penguasa atau rezim yang ada menyinggung ideologi, atau mempermainkan ideologi itu sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu penguasa.” (Pembentukan Partai Politik Islam, hlm. 35—36)

Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Barang siapa menaatiku, ia telah menaati Allah Subhanahu wata’ala. Barang siapa menentangku, ia telah menentang Allah l. Barang siapa menaati pemimpin (umat)ku, ia telah menaatiku; dan barang siapa menentang pemimpin (umat)ku, ia telah menentangku.” (HR. al-Bukhari no. 7137 dan Muslim no. 1835, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumallah berkata, “Di dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang kewajiban menaati penguasa dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan. Hikmahnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan (umat). Sebab, perpecahan mengandung kerusakan.” (Fathul Bari 13/120)

Jika Pemerintah Melakukan Kemaksiatan

Bagaimanakah jika pemerintah melakukan kemaksiatan, bahkan memerintahkannya? Apakah rakyat melepaskan ketaatan kepadanya secara total dan memberontaknya? Pemerintah adalah manusia biasa yang terkadang jatuh pada dosa. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, bahkan memerintahkannya, setiap pribadi muslim harus membenci perbuatan maksiat tersebut dan tidak boleh menaatinya dalam hal itu. Akan tetapi, ia tetap berkewajiban mendengar dan menaatinya dalam hal yang ma’ruf (kebajikan), serta tidak boleh memberontak karenanya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumallah berkata, “Maka dari itu, umat Islam wajib menaati pemerintah dalam hal yang ma’ruf (kebaikan), tidak dalam hal kemaksiatan. Jika mereka memerintahkan kemaksiatan, tidak boleh ditaati. Akan tetapi, mereka tetap tidak boleh memberontak karenanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam,

“Ingatlah, barang siapa mempunyai seorang penguasa lalu melihatnya berbuat kemaksiatan, hendaknya ia membenci perbuatan maksiat yang dilakukannya itu, namun jangan sekali-kali melepaskan ketaatan (secara total) kepadanya.” (HR. Muslim no. 1855, Ahmad 4/24, dan ad-Darimi no. 2797, dari Auf bin Malik al-Asyja’i radhiyallahu ‘anhu)

“Barang siapa keluar dari ketaatan (terhadap pemerintah) dan memisahkan diri dari al-jamaah lalu mati, niscaya matinya dalam keadaan jahiliah (di atas kesesatan, tidak punya pemimpin yang ditaati, pen.).” (HR. Muslim no. 1848, an-Nasa’i no. 4114, Ibnu Majah no. 3948, dan Ahmad 2/296, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

“Setiap pribadi muslim wajib mendengar dan menaati (pemerintahnya) dalam hal yang dia sukai dan yang tidak disukai, kecuali jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintah untuk melakukan kemaksiatan, tidak ada mendengar dan ketaatan kepadanya (dalam hal itu, pen.).” (HR. al-Bukhari no. 7144, Muslim no. 1839, at-Tirmidzi no. 1707, Abu Dawud no. 2626, Ibnu Majah no. 2864, dan Ahmad 2/142, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu) (Majmu’ Fatawa asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz 8/201—203)

Asy-Syaikh Abdus Salam Barjas rahimahumallah berkata, “Hadits ini tidak memaksudkan tidak menaati pemerintah secara total ketika mereka memerintahkan kemaksiatan. Akan tetapi, yang dimaksud adalah wajib menaati pemerintah secara total selain dalam hal kemaksiatan. Ketika demikian, tidak boleh didengar dan ditaati.” (Mu’amalatul Hukkam, hlm. 117)

Al-Imam al-Mubarakfuri rahimahumallah berkata, “Hadits ini mengandung faedah bahwa jika seorang penguasa memerintahkan sesuatu yang bersifat sunnah atau mubah, wajib ditaati.” (Tuhfatul Ahwadzi 5/365)

Jika Pemerintah Mementingkan Diri Sendiri

Bagaimanakah jika pemerintah mementingkan dirinya sendiri? Misalnya, memperkaya diri, korupsi, tidak memedulikan kesejahteraan rakyat, bahkan berbuat zalim? Menyikapi hal ini, setiap pribadi muslim hendaknya bersabar dan tetap menunaikan hak-hak pemerintah yang harus ditunaikan. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wata’ala haknya yang tidak dipedulikan oleh pemerintah dan tidak memberontak kepadanya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Akan ada perbuatan mementingkan diri sendiri (mengumpulkan harta dan tidak memedulikan kesejahteraan rakyat) pada pemerintah dan hal lain yang kalian ingkari.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami (jika mendapati kondisi tersebut, pen.)?”

Beliau bersabda, “Hendaknya kalian menunaikan hak (pemerintah) yang wajib kalian tunaikan, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wata’ala hak kalian.” (HR. al-Bukhari no. 3603 dan Muslim no. 1843, dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu)

“Akan ada sepeninggalku para penguasa yang tidak berpegang dengan petunjukku dan tidak mengikuti cara/ jalanku. Akan ada pula di antara para penguasa tersebut orang-orang yang berhati setan dalam jasad manusia.” Hudzaifah z berkata, “Apa yang aku perbuat bila mendapatinya?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Hendaknya engkau mendengar dan menaati penguasa tersebut! Walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas, (tetap) dengarkanlah (perintahnya) dan taatilah (dia).” (HR. Muslim no. 1847, dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ‘anhu)

Apabila berbagai bimbingan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam di atas dicermati, semuanya menunjukkan bahwa rakyat dan pemerintah adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Dengan penuh hikmah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan bimbingan bahwa berbagai penentangan dan pemberontakan terhadap pemerintah bukanlah solusi untuk mendapatkan hak atau memperkecil ruang lingkup kejelekan yang dilakukan oleh pemerintah.

Solusinya justru sebaliknya. Bersabar dengan berbagai kejelekan itu, menaati mereka dalam hal yang ma’ruf (kebajikan) dan tidak menaati mereka dalam hal kemaksiatan, menunaikan hak mereka dan memohon kepada Allah Subhanahu wata’ala hak yang tidak dipedulikan oleh pemerintah, serta tidak menentang dan tidak memberontak terhadap mereka.

Berbagai bimbingan itu beliau n sampaikan agar hubungan (kesatuan) antara rakyat dan pemerintahnya senantiasa utuh, tak terkoyak, dan tercerai-berai. Sebab, manakala hubungan (kesatuan) itu terkoyak dan terceraiberai, kerusakan dan musibah besarlah yang terjadi.

Al-Imam Ibnu Abil ‘Iz al-Hanafi rahimahumallah berkata, “Kewajiban menaati pemerintah tetap berlaku walaupun mereka berbuat jahat. Sebab, menentang (tidak menaati) mereka dalam hal yang ma’ruf (kebaikan) akan mengakibatkan kerusakan yang jauh lebih besar dari kejahatan yang mereka lakukan. Bersabar terhadap kejahatan mereka justru mendatangkan ampunan dari segala dosa dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wata’ala.” (Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah, hlm. 368)

Al-Imam al-Barbahari rahimahumallah berkata, “Ketahuilah, kejahatan penguasa tidaklah menghapuskan kewajiban (menaati mereka, -pen.) yang Allah Subhanahu wata’ala wajibkan melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wasallam. Kejahatannya akan kembali kepada dirinya sendiri, sedangkan kebaikan-kebaikan yang engkau kerjakan bersamanya mendapat pahala yang sempurna, insya Allah. Kerjakanlah shalat berjamaah, shalat Jum’at, dan jihad bersama mereka. Berperan sertalah bersamanya pada seluruh jenis ketaatan (yang dipimpinnya).” (Thabaqat al-Hanabilah karya al-Imam Ibnu Abi Ya’la rahimahumallah 2/36, dinukil dari Qa’idah Mukhtasharah, hlm.14)

Merajut Hubungan Antara Rakyat dan Pemerintah

Gesekan antara rakyat dan pemerintah merupakan fenomena yang sering terjadi. Penyebabnya terkadang dari pihak rakyat dan terkadang dari pihak pemerintah. Demikianlah manusia, tak ada yang sempurna. Kelalaian sering kali menghinggapinya walaupun telah berilmu tinggi dan berkedudukan mulia. Menurut Islam, hubungan yang baik antara rakyat dan pemerintah merupakan satu kemuliaan. Karena itu, gesekan yang terjadi di antara mereka pun termasuk sesuatu yang tercela dan harus segera diselesaikan.

Tak mengherankan apabila banyak ayat al-Qur’an dan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang menjelaskan seputar masalah ini. Para ulama yang mulia pun tiada henti mengingatkannya. Petuah dan bimbingan mereka terukir dalam kitab-kitab yang terkenal. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.” (an-Nisa’: 58—59)

Ayat pertama di atas berkaitan dengan pemerintah agar menjalankan amanat kepemimpinan yang diemban dengan sebaik-baiknya. Adapun ayat yang kedua berkaitan dengan rakyat agar mereka taat kepada pemerintahnya. Dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban oleh setiap pihak, akan terajut hubungan yang baik di antara mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallah berkata, “Menurut para ulama, ayat pertama (dari dua ayat di atas) turun berkaitan dengan pemerintah (ulil amri), agar mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil.

Adapun ayat yang kedua turun berkaitan dengan rakyat, baik dari kalangan militer maupun sipil, supaya senantiasa menaati pemerintahnya dalam hal pembagian (jatah), keputusan/ kebijakan, komando perang, dan lainnya. Berbeda halnya jika mereka memerintahkan kemaksiatan, rakyat tidak boleh menaati makhluk (pemerintah tersebut) dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq (Allah Subhanahu wata’ala). Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan rakyatnya dalam suatu perkara, hendaknya semua pihak merujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Namun, jika pemerintah tidak mau menempuh jalan tersebut, rakyat masih berkewajiban menaatinya dalam hal yang tergolong ketaatan kepada Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya. Sebab, ketaatan kepada pemerintah dalam hal ketaatan adalah bagian dari ketaatan kepada AllahSubhanahu wata’ala dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wasallam. Demikian pula hak mereka (pemerintah), tetap harus dipenuhi (oleh rakyatnya), sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul- Nya. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

‘Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya’ (al-Maidah: 2).” (Majmu’ Fatawa 28/245—246)

Di antara hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar hubungan mereka dengan rakyat senantiasa terajut dengan baik ialah berlaku adil dan memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebab, semua itu adalah amanat yang kelak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wata’ala. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Setiap kalian adalah pemimpin, yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin manusia (rakyat) adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka.” ( HR. al-Bukhari no. 2554, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu)

“Tidaklah seorang hamba diberi amanat sebuah kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wata’ala, lalu meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wata’ala mengharamkan baginya surga.” (HR. Muslim no. 227, dari Ma’qil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ‘anhu)

Apabila pemerintah berlaku adil dalam mengemban amanat kepemimpinan tersebut, Allah Subhanahu wata’ala akan menganugerahinya sebuah naungan di hari kiamat, hari ketika manusia sangat membutuhkan naungan dari terik matahari yang amat menyengat di Padang Mahsyar. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan (Arsy) Allah Subhanahu wata’ala pada hari kiamat, hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari-Nya; penguasa yang adil….” (HR. al-Bukhari no. 6806, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Adapun hal penting yang harus diperhatikan oleh rakyat agar hubungan mereka dengan pemerintah senantiasa terajut dengan baik adalah memuliakan pemerintah, menaati mereka dalam hal kebajikan, dan membangun kerja sama yang baik dengan mereka. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Barang siapa memuliakan penguasa (yang diberi amanat oleh) Allah Subhanahu wata’ala di dunia, niscaya Allah Subhanahu wata’ala akan memuliakannya di hari kiamat. Barang siapa menghinakan penguasa (yang diberi amanat oleh) Allah Subhanahu wata’ala di dunia, niscaya Allah Subhanahu wata’ala akan menghinakannya di hari kiamat.” (HR. Ahmad 5/42, 48—49, dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, dinyatakan hasan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah 5/376)

Al-Imam Sahl bin Abdullah at- Tustari rahimahumallah berkata, “Manusia (rakyat) akan senantiasa dalam kebaikan selama memuliakan pemerintah dan ulama. Jika mereka memuliakan keduanya, niscaya Allah Subhanahu wata’ala akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Namun, jika mereka menghinakan keduanya, sungguh Allah Subhanahu wata’ala akan menjadikan jelek urusan dunia dan akhirat mereka.” (Tafsir al-Qurthubi 5/260—261)

Kala pemerintah terjatuh dalam kesalahan dan kemungkaran, hendaknya diingatkan dengan cara yang terbaik. Tidak dengan cara demonstrasi, orasi di mimbar-mimbar, atau menghujatnya di media. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

Adapun hal penting yang harus diperhatikan oleh rakyat agar hubungan mereka dengan pemerintah senantiasa terajut dengan baik adalah memuliakan pemerintah, menaati mereka dalam hal kebajikan, dan membangun kerja sama yang baik dengan mereka.

“ Barang siapa hendak menasihati orang yang mempunyai kekuasaan (pemerintah), janganlah menyampaikannya secara terangterangan. Namun, dia mengambil tangannya dan menyampaikan nasihat tersebut secara pribadi. Jika (pemerintah itu) mau menerima nasihatnya, itu yangdiharapkan. Jika tidak, sungguh dia telah menyampaikan kewajiban yang ditanggungnya.” (HR. Ibnu Abi Ashim dalam as-Sunnah dari Iyadh bin Ghunm al-Fihri radhiyallahu ‘anhu, dinyatakan sahih oleh asy- Syaikh al-Albani dalam Zhilalul Jannah Fi Takhrijis Sunnah no. 1096)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumallah berkata, “Bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan kejelekan-kejelekan pemerintah dan menyampaikannya di mimbar/forum publik. Sebab, hal itu akan mengantarkan kepada kekacauan dan hilangnya ketaatan kepadanya dalam hal yang ma’ruf (kebajikan). Selain itu, tindakan tersebut akan mengantarkan kepada hal-hal yang membahayakan (rakyat) dan tidak ada manfaatnya. Adapun cara yang dijalani oleh as-salaf (pendahulu terbaik umat ini) adalah menyampaikan nasihat secara pribadi kepada pemerintah, menulisnya dalam bentuk surat, atau menyampaikannya kepada ulama agar bisa diteruskan kepada yang bersangkutan dengan cara yang terbaik.” (Majmu’ Fatawa asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz 8/210)

Termasuk hal penting yang harus diperhatikan oleh rakyat adalah tidak mengambil alih tugas yang menjadi kewenangan pemerintah, seperti mengingkari kemungkaran dengan kekuatan, sweeping kemaksiatan, penentuan awal Ramadhan dan hari raya, serta yang semisalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa ormas yang mengatasnamakan Islam. Wallahul musta’an.

Al-Imam Abu Abdillah bin al- Azraq rahimahumallah—ketika menyebutkan beberapa bentuk penentangan terhadap pemerintah—berkata, “Penentangan yang ketiga adalah menyempal dari pemerintah dengan cara mengambil alih tugas yang menjadi kewenangannya. Yang paling besar kerusakannya adalah mengingkari kemungkaran (dengan kekuatan, – pen.) yang tidak boleh dilakukan oleh selain pemerintah. Apabila perbuatan itu dibiarkan, niscaya hal ini akan berkembang dan justru dilakukan terhadap pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa termasuk dari siyasah (politik syar’i) adalah segera menangani orang yang gemar melakukan perbuatan menyempal itu.” (Bada’ius Sulk fi Thiba’il Mulk 2/45, dinukil dari Mu’amalatul Hukkam, hlm. 189)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumallah berkata, “Adapun dalam hal yang di luar kekuasaan dan kewenangannya, seseorang tidak boleh melakukan perbuatan mengubah kemungkaran dengan kekuatan. Sebab, jika dia mengubah kemungkaran dengan kekuatan terhadap pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan dan kewenangannya, akan muncul kejelekan yang lebih besar.

Selain itu, akan memunculkan problem besar antara dia dan orang lain, serta antara dia dan pemerintah.” (Majmu’ Fatawa asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz 8/208) Demikianlah catatan penting tentang hubungan rakyat dan pemerintah menurut pandangan Islam. Semoga hal ini menjadi titian emas bagi pemerintah dan rakyat untuk menuju kehidupan yang tenteram, aman, dan sentosa yang diberkahi oleh Allah.
10 Kriteria Pemimpin Menurut Islam

Setiap manusia yang terlahir dibumi dari yang pertama hingga yang terakhir adalah seorang pemimpin, setidaknya ia adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagus tidaknya seorang pemimpin pasti berimbas kepada apa yang dipimpin olehnya. Karena itu menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh pemimpin tersebut,karena kelak Allah akan meminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Dalam Islam sudah ada aturan-aturan yang berkaitan tentang pemimpin yang baik diantaranya :

1. Beriman dan Beramal Shaleh
Ini sudah pasti tentunya. Kita harus memilih pemimpin orang yang beriman, bertaqwa, selalu menjalankan perintah Allah dan rasulnya. Karena ini merupakan jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia dunia maupun akherat. Disamping itu juga harus yang mengamalkan keimanannya itu yaitu dalam bentuk amal soleh.

2. Niat yang Lurus
“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut”

Karena itu hendaklah menjadi seorang pemimpin hanya karena mencari keridhoan ALLAH saja dan sesungguhnya kepemimpinan atau jabatan adalah tanggung jawab dan beban, bukan kesempatan dan kemuliaan.

3. Laki-Laki
Dalam Al-qur’an surat An nisaa’ (4) :34 telah diterangkan bahwa laki laki adalah pemimpin dari kaum wanita.
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri (maksudnya tidak berlaku serong ataupun curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara “

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita.”(Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Hadits Abdur Rahman bin Abi Bakrah dari ayahnya).

4. Tidak Meminta Jabatan
Rasullullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah Radhiyallahu’anhu,
”Wahai Abdul Rahman bin samurah! Janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

5. Berpegang pada Hukum Allah
Ini salah satu kewajiban utama seorang pemimpin.
Allah berfirman,
”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (al-Maaidah:49).

6. Memutuskan Perkara Dengan Adil
Rasulullah bersabda,
”Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerusmuskan oleh kezhalimannya.” (Riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir).

7. Menasehati rakyat
Rasulullah bersabda,
”Tidaklah seorang pemimpin yang memegang urusan kaum Muslimin lalu ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasehati mereka, kecuali pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama mereka (rakyatnya).”

8. Tidak Menerima Hadiah
Seorang rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud tersembunyi, entah ingin mendekati atau mengambil hati.Oleh karena itu, hendaklah seorang pemimpin menolak pemberian hadiah dari rakyatnya. Rasulullah bersabda,
” Pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan.” (Riwayat Thabrani).

9. Tegas
ini merupakan sikap seorang pemimpin yang selalu di idam-idamkan oleh rakyatnya. Tegas bukan berarti otoriter, tapi tegas maksudnya adalah yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah serta melaksanakan aturan hukum yang sesuai dengan Allah, SWT dan rasulnya.

10. Lemah Lembut
Doa Rasullullah :
“Ya Allah, barangsiapa mengurus satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia, dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya”
Selain poin- poin yang ada di atas seorang pemimpin dapat dikatakan baik bila ia memiliki STAF. STAF disini bukanlah staf dari pemimpin, melainkan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tersebut. STAF yang dimaksud di sini adalah Sidiq(jujur), Tablig(menyampaikan), amanah(dapat dipercaya), fatonah(cerdas)
Sidiq itu berarti jujur.

Bila seorang pemimpin itu jujur maka tidak adalagi KPK karena tidak adalagi korupsi yang terjadi dan jujur itu membawa ketenangan, kitapun diperintahkan jujur walaupun itu menyakitkan.Tablig adalah menyampaikan, menyampaikan disini dapat berupa informasi juga yang lain. Selain menyampaikan seorang pemimpin juga tidak boleh menutup diri saat diperlukan rakyatnya karena Rasulullah bersabda,
”Tidaklah seorang pemimpin atau pemerintah yang menutup pintunya terhadap kebutuhan, hajat, dan kemiskinan kecuali Allah akan menutup pintu-pintu langit terhadap kebutuhan, hajat, dan kemiskinannya.” (Riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi).
Amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah bersabda,

” Jika seorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka.” (Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-hakim).
Karena itu seorang pemimpin harus ahli sehingga dapat dipercaya.Fatonah ialah cerdas. Seorang pemimpin tidak hanya perlu jujur, dapat dipercaya, dan dapat menyampaikan tetapi juga cerdas. Karena jika seorang pemimpin tidak cerdas maka ia tidak dapat menyelesaikan masalah rakyatnya dan ia tidak dapat memajukan apa yang dipimpinnya.
Petunjuk Al-Quran Dalam Memilih Pemimpin

Menurut Agus Saputera Pada zaman sekarang semakin ramai orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi hidup. Menurut mereka yang menganut paham atau prinsip ini, tidak lengkap rasanya selagi hayat dikandung badan, kalau tidak pernah (meski sekali) menjadi orang penting, dihormati dan dihargai masyarakat.

Jabatan baik formal maupun informal di negeri kita Indonesia dipandang sebagai sebuah “aset”, karena ia baik langsung maupun tidak langsung berkonsekwensi kepada keuntungan, kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan setumpuk keistimewaan lainnya. Maka tidaklah heran menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, anggota dewan, direktur dan sebagainya merupakan impian dan obsesi semua orang. Mulai dari kalangan politikus, purnawirawan, birokrat, saudagar, tokoh masyarakat, bahkan sampai kepada artis.

Mereka berebut mengejar jabatan tanpa mengetahui siapa sebenarnya dirinya, bagaimana kemampuannya, dan layakkah dirinya memegang jabatan (kepemimpinan) tersebut. Parahnya lagi, mereka kurang (tidak) memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri. Karena menganggap jabatan adalah keistimewaan, fasilitas, kewenangan tanpa batas, kebanggaan dan popularitas. Padahal jabatan adalah tanggung jawab, pengorbanan, pelayanan, dan keteladanan yang dilihat dan dinilai banyak orang.

Hakikat kepemimpinan
Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Menurut Shihab (2002) ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah swt. Lihat Q. S. Al-Baqarah (2): 124, “Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan (amanat), lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah berfirman: Sesungguhnya Aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ibrahim bertanya: Dan dari keturunanku juga (dijadikan pemimpin)? Allah swt menjawab: Janji (amanat)Ku ini tidak (berhak) diperoleh orang zalim”.

Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah swt, bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenang. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah swt di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia.

Karena itu pula, ketika sahabat Nabi SAW, Abu Dzarr, meminta suatu jabatan, Nabi saw bersabda: “Kamu lemah, dan ini adalah amanah sekaligus dapat menjadi sebab kenistaan dan penyesalan di hari kemudian (bila disia-siakan)”.(H. R. Muslim). Sikap yang sama juga ditunjukkan Nabi saw ketika seseorang meminta jabatan kepada beliau, dimana orang itu berkata: “Ya Rasulullah, berilah kepada kami jabatan pada salah satu bagian yang diberikan Allah kepadamu. “Maka jawab Rasulullah saw: “Demi Allah Kami tidak mengangkat seseorang pada suatu jabatan kepada orang yang menginginkan atau ambisi pada jabatan itu”.(H. R. Bukhari Muslim).

Kedua, kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Diantara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang. Lihat Q. S. Shad (38): 22, “Wahai Daud, Kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah putusan antara manusia dengan hak (adil) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu”.

Hal senada dikemukakan oleh Hafidhuddin (2003). Menurutnya ada dua pengertian pemimpin menurut Islam yang harus dipahami. Pertama, pemimpin berarti umara yang sering disebut juga dengan ulul amri. Lihat Q. S. An-Nisaâ 4): 5, “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu”. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ulil amri, umara atau penguasa adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin (yang sesungguhnya).

Kedua, pemimpin sering juga disebut khadimul ummah (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah swt untuk mengurus dan melayani umat/masyarakat.

Kriteria pemimpin

Para pakar telah lama menelusuri Al-Quran dan Hadits dan menyimpulkan minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para nabi/rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu: (1). Shidq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong. (2). Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah swt. Lawannya adalah khianat. (3) Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh. (4). Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Lawannya adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).

Di dalam Al-Quran juga dijumpai beberapa ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya terdapat dalam surat As-Sajdah (32): 24 dan Al-Anbiyaâ (21): 73. Sifat-sifat dimaksud adalah: (1). Kesabaran dan ketabahan. “Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka sabar/tabah”. Lihat Q. S. As-Sajdah (32): 24. Kesabaran dan ketabahan dijadikan pertimbangan dalam mengangkat seorang pemimpin. Sifat ini merupakan syarat pokok yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Sedangkan yang lain adalah sifat-sifat yang lahir kemudian akibat adanya sifat (kesabaran) tersebut. (2). Mampu menunjukkan jalan kebahagiaan kepada umatnya sesuai dengan petunjuk Allah swt. Lihat Q. S. Al-Anbiyaâ (21): 73, “Mereka memberi petunjuk dengan perintah Kami”. Pemimpin dituntut tidak hanya menunjukkan tetapi mengantar rakyat ke pintu gerbang kebahagiaan. Atau dengan kata lain tidak sekedar mengucapkan dan menganjurkan, tetapi hendaknya mampu mempraktekkan pada diri pribadi kemudian mensosialisasikannya di tengah masyarakat. Pemimpin sejati harus mempunyai kepekaan yang tinggi (sense of crisis), yaitu apabila rakyat menderita dia yang pertama sekali merasakan pedihnya dan apabila rakyat sejahtera cukup dia yang terakhir sekali menikmatinya. (3). Telah membudaya pada diri mereka kebajikan. Lihat Q. S. Al-Anbiyaâ (21): 73, “Dan Kami wahyukan kepada mereka (pemimpin) untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat”. Hal ini dapat tercapai (mengantarkan umat kepada kebahagiaan) apabila kebajikan telah mendarah daging dalam diri para pemimpin yang timbul dari keyakinan ilahiyah dan akidah yang mantap tertanam di dalam dada mereka.

Sifat-sifat pokok seorang pemimpin tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Mubarak seperti dikutip Hafidhuddin (2002), yakni ada empat syarat untuk menjadi pemimpin: Pertama, memiliki aqidah yang benar (aqidah salimah). Kedua, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas (`ilmun wasi`un). Ketiga, memiliki akhlak yang mulia (akhlaqulkarimah). Keempat, memiliki kecakapan manajerial dan administratif dalam mengatur urusan-urusan duniawi.

Memilih pemimpin

Dengan mengetahui hakikat kepemimpinan di dalam Islam serta kriteria dan sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kita wajib untuk memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadits.
Kaum muslimin yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah saw dilarang keras untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki kepedulian dengan urusan-urusan agama (akidahnya lemah) atau seseorang yang menjadikan agama sebagai bahan permainan/kepentingan tertentu. Sebab pertanggungjawaban atas pengangkatan seseorang pemimpin akan dikembalikan kepada siapa yang mengangkatnya (masyarakat tersebut). Dengan kata lain masyarakat harus selektif dalam memilih pemimpin dan hasil pilihan mereka adalah “cerminâ” siapa mereka. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw yang berbunyi: “Sebagaimana keadaan kalian, demikian terangkat pemimpin kalian”.

Sikap rakyat terhadap pemimpin

Dalam proses pengangkatan seseorang sebagai pemimpin terdapat keterlibatan pihak lain selain Allah, yaitu masyarakat. Karena yang memilih pemimpin adalah masyarakat. Konsekwensinya masyarakat harus mentaati pemimpin mereka, mencintai, menyenangi, atau sekurangnya tidak membenci. Sabda Rasulullah saw: “Barang siapa yang mengimami (memimpin) sekelompok manusia (walau) dalam sholat, sedangkan mereka tidak menyenanginya, maka sholatnya tidak melampaui kedua telinganya (tidak diterima Allah)”.

Di lain pihak pemimpin dituntut untuk memahami kehendak dan memperhatikan penderitaan rakyat. Sebab dalam sejarahnya para rasul tidak diutus kecuali yang mampu memahami bahasa (kehendak) kaumnya serta mengerti (kesusahan) mereka. Lihat Q. S. Ibrahim (14): 4, “Kami tidak pernah mengutus seorang Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya”. dan Q. S. At-Taubah (9): 129, “Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, terasa berat baginya penderitaanmu lagi sangat mengharapkan kebaikan bagi kamu, sangat penyantun dan penyayang kepada kaum mukmin.

Demikianlah Al-Quran dan Hadits menekankan bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi pemimpin. Sebab memilih pemimpin dengan baik dan benar adalah sama pentingnya dengan menjadi pemimpin yang baik dan benar

Kriteria Pemimpin yang Dijelaskan dalam Al-Qur’an

kriteria pemimpin

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan mengenai kriteria pemimpin yang baik. Allah SWT berfirman, “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka untuk senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu mengabdi,” (QS. Al-Anbiya’: 73).

Ayat ini berbicara pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan , seperti yang ada pada diri para nabi manusia pilihan Allah. Karena secara korelatif, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks menggambarkan para nabi yang memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat ke jalan yang mensejahterakan umat lahir dan bathin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun.

Pemimpin yang bisa bersikap adil. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Diantara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang. Lihat QS. Shad (38): 22, “Wahai Daud, Kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah putusan antara manusia dengan hak (adil) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.”

Pada surat al-Baqoroh ayat 124, nabi Ibrahim sebagai seorang Imam (pemimpin), ingin sekali meneruskan dan mewariskan kepemimpinannya kepada anak cucu. Itu dibuktikan dengan permohonannya kepada Alllah SWT dengan kalimat, “Dan saya mohon (juga) dari keturunanku.” Surat al-Furqon ayat 74 pun kelihatannya tidak jauh berbeda. Ayat itu berisi permohonan seseorang untuk melanggengkan kepemimpinannya kepada anak cucu dan golongannya sendiri. Hanya saja sistem monarki atau sumber dan pusat kepemimpinan yang selalu berkisar pada golongan tertentu, nampaknya diberi syarat oleh Allah dengan “Janjiku (ini) tidak mengenai orang-orang yang dzalim.” Ungkapan ini menunjukkan, bahwa sifat dzalim atau tidak dapat berbuat adil merupakan watak yang tidak dimaui oleh Allah dalam melestarikan, melanggengkan dan merebut tahta kepemimpinan.

Di dalam al-Qur’an juga dijumpai ayat yang berhubungan dengan sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang terdapat dalam surat As-Sajdah (32): 24. “Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka sabar/ tabah.” Kesabaran dan ketabahan dijadikan pertimbangan dalam mengangkat seorang pemimpin. Sifat ini merupakan syarat pokok yang harus ada dalam diri seorang pemimpin.
Laporkan iklan?

Salah satu sosok pemimpin yang disebutkan dalam al-Qur’an adalah Yusuf as. Dalam QS. Yusuf: 55, Allah SWT mengabadikan perkataan Yusuf as kepada Raja Mesir: “Yusuf berkata: ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”

Dari ayat diatas, kita mengetahui bahwa Yusuf as itu hafiizh (bisa menjaga) dan ‘alim (pintar, pandai). Inilah dua sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang “bekerja untuk negara.” Dua sifat tersebut adalah al-hifzh yang tidak lain berarti integritas, kredibiltas, moralitas, dan al-‘ilm yang tidak lain merupakan sebentuk kapabilitas, kemampuan, dan kecakapan.

Para pakar telah lama menelusuri al-Qur’an dan Hadits dan menyimpulkan minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para nabi/ rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu:

(1) Shidiq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong.

(2) Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah khianat.

(3) Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh.

(4) Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Lawannya adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).
Menjadi Rakyat atau Pemimpin yang baik Menurut Islam (Hadits)

Berikut ini adalah tuntunan atau ajaran Rasulullah SAW kepada umat Islam dalam menyikapi setiap pemerintah. Sebagai rakyat yang beragama Islam tentu harus patuh kepada tuntunan Rasulullah dalam menyikapi pemerintah dari masa ke masa. Kepada pemerintah atau pemimpin yang baik maupun yang zalim. Berikut hadits dari shahih Imam Muslim:

dan petuh kepada pemerintah atau pemimpin hanya dalam hal kebaikan.
Diriwayatkan dari ‘Ali r.a.: Rasulullah SAW pernah mengutus sepasukan tentara yang pimpinannya dipercayakan kepada seorang laki laki. Lalu komandannya memerintahkan untuk membuat api unggun. Setelah menyala, dia berkata kepada anak buahnya, “Masuklah kalian ke dalam api itu.”
Banyak diantara anak buahnya ini tadinya akan menceburkan diri ke dalam api unggun, tetapi sebagian yang lain berkata, “Sesungguhnya, kita ini telah lari dari api (tidak usah mematuhi perintah komandan).”

Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepada orang orang yang mau menceburkan diri dalam api tersebut, “Andaikan kamu benar benar menceburkan diri ke dalam api itu, kamu tetap akan berada di dalamnya sampai hari kiamat nanti.”
Lalu beliau memberi pujian kepada kelompok yang tidak mengindahkan perintah komandannya untuk menceburkan diri ke dalam api itu, beliau bersabda, “Tidak boleh taat dalam hal perbuatan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal kebaikan.” (HR. Muslim)

Durhaka kepada pemerintahan Islam yang sah, sama saja durhaka kepada Rasulullah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW: Beliau bersabda, “Barang siapa mematuhiku, berarti mematuhi Allah. Barang siapa mendurhakaiku, berarti mendurhakai Allah. Barang siapa mematuhi aparatur pemerintahanku, berarti mematuhiku. Dan barang siapa mendurhakai aparatur pemerintahanku, berarti mendurhakaiku.” (HR. Muslim)

Taat dan patuh kepada negara dan pemimpin yang bertakwa.

Diriwayatkan dari Yahya bin Hushain, dari neneknya, Ummul Hushain: Aku pernah mendengar nenekku berkata, “Aku pergi naik haji bersama Rasulullah SAW pada waktu haji Wada’. Rasulullah SAW berpidato dengan panjang lebar, yang antara lain, sabdanya, ‘Andaikan kalian diperintah oleh seorang budak kudung (perumpamaan budak hitam sekalipun), yang memerintah kamu dengan Kitabullah Ta’ala, kamu wajib mematuhinya dan setia kepadanya.'” (HR. Muslim)

Tidak mematuhi pemimpin atau pemerintah dalam hal kemaksiatan.

Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a. dari Nabi SAW: Beliau bersabda, “Seorang Muslim wajib patuh dan setia terhadap pimpinannya, dalam hal yang disukai maupun tidak disukai, kecuali dia diperintah untuk melakukan perkara maksiat. Jika diperintah untuk melakukan maksiat, dia tidak boleh patuh dan taat kepadanya.” (HR. Muslim)

Tetap patuh kepada pemerintah meskipun hak kita belum diberikan.

Diriwayatkan dari Wa’il Al Hadhrami: Salamah bin Yazid Al Ju’fi bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, “Wahai Nabi Allah, bagaimanakah pendapat engkau, jika kami diperintah oleh penguasa yang hanya menuntut hak mereka, sedangkan hak kami tidak diberikan? Perintah apakah yang akan engkau berikan kepada kami?”
Lalu beliau berpaling dari Salamah. Lalu Salamah bertanya lagi, lalu beliau berpaling lagi. Setelah dia bertanya yang kedua kali atau ketiga kalinya, Asyi’ats bin Qais menariknya, lalu beliau bersabda, “Patuhilah dan setialah (kepada mereka). Sesungguhnya, kewajiban mereka adalah yang dibebankan kepada mereka, dan kewajiban kamu adalah semata mata yang dibebankan kepada kamu.” (HR. Muslim)

Tidak memerangi atau melawan pemimpin yang zalim selagi dia masih melaksanakan shalat bersama.

Diriwayatkan dari ‘Auf bin Malik r.a., dari Rasulullah SAW: Beliau bersabda, “Sebaik baik pemimpin kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan sejelek jelek pemimpin kalian ialah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian.”
Beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami perangi mereka dengan pedang kami?”
Beliau menjawab, “Tidak boleh, selagi mereka mengerjakan shalat bersama kalian. Apabila kalian mengetahui suatu perbuatan yang tidak kalian sukai dari pemimpin pemimpin kalian, bencilah terhadap perbuatan itu, dan janganlah kalian mencabut baiat kalian.” (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a., istri Nabi SAW: Nabi SAW bersabda, “Nanti akan diangkatlah beberapa pemimpin, lalu kamu mengetahui mereka berlaku baik dan jahat. Maka, barang siapa membencinya, lepaslah dia. Dan barang siapa membantah yang tidak baik itu, selamatlah dia. Akan tetapi, barang siapa rela mematuhinya, berdosalah dia.”
Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami perangi mereka?”
Jawab beliau, “Tidak boleh, selagi mereka melakukan shalat.” Maksudnya, barang siapa membencinya dengan hatinya, dia membantah dengan hatinya pula.
(HR. Muslim)

Pejabat akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW: Beliau bersabda, “Pemimpin adalah benteng pertahanan dari serangan musuh dan tempat berlindung diri. Jika dia menyuruh bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, dia mendapatkan pahalanya, dan jika dia menyuruh selain hal takwa, dia mendapatkan dosa yang dipertanggungkan kepadanya.” (HR. Muslim)

Pemimpin adil akan mendapat kemuliaan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a.: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya, orang orang yang berlaku adil, nanti (hari kiamat) akan berada diatas mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi Allah; di kanan Tuhan Yang Maha Pemurah, dan kedua tangan Allah adalah kanan (baik dan tinggi kedudukannya). Mereka ialah orang orang yang berlaku adil terhadap keluarganya, dan berlaku adil dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya.” (HR. Muslim)

Tidak boleh melawan kepada pemerintah kecuali karena kekafiran.

Diriwayatkan dari Junadah bin Abi Umayyah: Kami pernah mengunjungi Ubadah bin Shamit pada waktu sakitnya, lalu kami berkata, “Semoga Allah menyembuhkan engkau, sudikah engkau menceritakan hadis yang dengannya Allah akan memberikan kemanfaatan (kepada kami) yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW?”

Dia berkata, “Rasulullah SAW pernah memanggil kami, lalu kami berjanji setia kepada beliau. Diantara perjanjian yang wajib kami pegang ialah, kami berjanji setia untuk patuh dan setia dalam segala hal, baik yang kami senangi maupun tidak kami senangi, dalam kesulitan maupun kelapangan, dan juga dalam hal yang dipandang merugikan kami, dan kami tidak boleh menentang kepada seorang pemimpin. Beliau bersabda, ‘Kecuali kalian melihat kekufuran yang jelas, menurut bukti yang dapat kalian pertanggungkan di sisi Allah.'”(HR. Muslim)

Dalam hal patuh, sesuai dengan kemampuan kita masing masing.

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a.: Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW, untuk patuh dan setia. Beliau bersabda, “Sesuai dengan kemampuanmu.” (HR. Muslim)

Perangi atau lawan, pemimpin yang memecah belah umat.

Diriwayatkan dari ‘Arfajah r.a.: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh, akan terjadi beberapa bencana dan kerusuhan. Oleh karena itu, barang siapa hendak memecah belah umat yang bersatu padu, penggallah dia dengan pedang, tidak memandang siapapun dia.”(HR. Muslim)

Patuh dan taat kepada pemimpin yang pertama jika ada dua baiat.

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudri r.a.: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila telah dilantik dua orang khalifah, bunuhlah yang dibaiat belakangan itu.” (HR. Muslim)

Setiap permasalahan kembalikak kepada ajaran Islam.

Diriwayatkan dari Tamin Al Dari r.a.: Nabi SAW bersabda, “Agama itu nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin pemimpin Islam, dan orang orang Islam pada umumnya.” (HR. Muslim)

Pemimpin yang menipu rakyat tidak akan masuk surga.

Diriwayatkan dari Al Hasan: Ubaidillah bin Ziyad pernah menjenguk Ma’qil bin Yasar Al Muzanni pada waktu sakit menjelang wafatnya. Lalu Ma’qil berkata, “Aku akan menceritakan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Kalau aku tahu bahwa aku masih akan hidup, tentu aku tidak mau menceritakannya kepadamu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Seseorang yang diberi amanat oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu mati ketika sedang menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan baginya surga.”‘ (HR. Muslim)

Jadilah pemimpin yang lemah lembut dan jangan mempersulit urusan orang lain.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syumasah: Aku pernah mendatangi Aisyah untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Kemudian dia berkata, “Dari bangsa apa kamu berasal?”
Aku menjawab, “Aku seorang penduduk Mesir.”

Aisyah bertanya, “Bagaimana sikap sahabatmu dalam peperangan ini terhadapmu?”
Aku menjawab, “Kami tidak mendendamnya sedikitpun. Jika di antara kami ada yang mati untanya, dia diberi unta. Jika yang mati budaknya, dia diberi budak, dan jika dia memerlukan nafkah saja, diberilah dia nafkah.”

Lalu Aisyah berkata, “Sungguh, apa yang dilakukan terhadap saudaraku, Muhammad bin Abi Bakar, tidaklah menjadi penghalang untuk menyampaikan hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW di rumahku ini kepadamu, yaitu ‘Wahai Allah, barang siapa mengurusi suatu urusan umatku, lalu dia mempersulit mereka, persulitlah dia. Dan barang siapa mengurusi suatu urusan umatku, lalu dia berlaku lembut terhadap mereka, berlaku lembutlah Engkau kepadanya.'”(HR. Muslim)

Jangan sampai mati dalam keadaan tidak patuh kepada pemerintah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW: Beliau bersabda, “Barang siapa tidak mematuhi pimpinannya dan keluar dari persatuan umat, lalu dia mati, maka dia mati jahiliyah. Barang siapa mati terbunuh di bawah panji panji kefanatikan, yaitu bermusuhan karena kefanatikan, mengajak fanatik atau membela kefanatikan suku, lalu dia terbunuh karenanya, maka matinya adalah mati jahiliyah. Barang siapa menyerang umatku, membunuh orang yang baik dan yang jahat, tanpa mempedulikan apakah dia orang Mukmin atau bukan orang Mukmin, dan tanpa memperhatikan apakah dia seseorang yang mempunyai ikatan janji dengan umatku atau tidak, maka orang itu bukan dari golonganku dan aku juga bukan dari golongannya.”(HR. Muslim)

Pemimpin Dan Rakyatnya

Menurut Abu Khalid Resa Gunarsa, Lc . Pemimpin yang baik hanyalah untuk rakyat yang baik. Dan pemimpin yang buruk hanyalah untuk rakyat yang buruk.

pemimpin

Seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah mendengar perkataan buruk rakyatnya tentang khilafah yang dipimpinnya. Karena hal itu, sang khalifah mengundang dan mengumpulkan para tokoh dan orang-orang yang berpengaruh dari rakyatnya. Dalam pertemuan itu khalifah berkata, “Wahai rakyatku sekalian! apakah kalian ingin aku menjadi khalifah seperti Abu Bakar dan Umar?. Mereka pun menjawab, “ya”. Kemudian khalifah berkata lagi, “Jika kalian menginginkan hal itu, maka jadilah kalian seperti rakyatnya Abu bakar dan Umar! karena Allah Subhanahu wa ta’ala yang maha bijaksana akan memberikan pemimpin pada suatu kaum sesuai dengan amal-amal yang dikerjakannya. Jika amal mereka buruk, maka pemimpinnya pun akan buruk. Dan jika amal mereka baik, maka pemimpinnya pun akan baik. (Syarh Riyadh Al-Shalihin, Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin)

Sepenggal kisah diatas adalah peristiwa yang terjadi dalam lingkaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang didalamnya terdapat dua komponen penting, yaitu rakyat dan pemimpinnya. Pemimpin, sekaligus pemerintahannya memiliki kewajiban mengayomi dan melindungi rakyatnya, sekaligus wewenang untuk bertindak tegas demi terciptanya keberlangsungan hidup yang tertib, teratur dan aman. Sedangkan rakyat berkewajiban mentaati setiap peraturan dan kebijakan pemimpinnya.

Setiap rakyat akan selalu mendambakan pemimpin ideal yang bertanggungjawab melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan memenuhi setiap hak rakyat. Akan tetapi pemimpin yang didambakan tersebut bukan sesuatu yang ada begitu saja. Pemimpin ternyata juga sangat tergantung kepada seperti apa kualitas rakyat yang dipimpinnya. Kisah diatas merupakan penjelasan atas kenyataan ini. Yaitu kenyataan bahwa pemimpin yang baik hanyalah untuk rakyat yang baik. Dan pemimpin yang buruk hanyalah untuk rakyat yang buruk. Firman Allah ta’ala (yang artinya),

“Dan begitulah kami jadikan pemimpin sebagian orang-orang yang dzalim bagi sebagian lagi, disebabkan apa-apa yang mereka usahakan”. (QS. Al-An’am: 29)

Allah Subhanahu wa ta’aala terkadang menjadikan apa yang menimpa hamba-Nya adalah balasan bagi amalan yang diperbuatnya. Pemimpin yang buruk, yang memerintah dengan dzalim, yang menggunakan kekuasaannya untuk merampas hak rakyat dan berbuat semena-mena boleh jadi adalah balasan yang Allah segerakan didunia bagi bangsa yang selalu berbuat dosa. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda,

“Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan akan menyegerakan balasan (bagi keburukannya) di dunia.” (HR Tirmidzi)

Semua perkara yang terjadi di dunia ini merupakan ketentuan yang Allah tetapkan dengan kebijaksaan dan keadilannya. Allah subhanahu wa ta’ala tidak akan pernah berbuat dzalim dan aniaya terhadap hamba-hamba-Nya. Dalam al-Quran Allah ta’ala berfirman (yang artinya),

“Dan bahwasannya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya. (QS. Ali Imran: 182).

Dan dalam hadits qudsi Allah Ta’ala berfirman,

“Wahai hambaku! sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku.” (HR. Muslim).

Allah Subhanahu wa ta’ala menghendaki setiap ketentuannya menjadi bahan pelajaran dan renungan bagi hamba-hamba-Nya. Menjadi peringatan yang menyadarkan manusia kepada kewajibannya sebagai hamba, juga kepada kebesaran Allah yang maha berhak atas setiap urusan seluruh makhluk-Nya. Kesadaran ini sejatinya mendorong setiap manusia mengerti hakikat peran hidupnya di dunia. Termasuk kesadaran sebagai rakyat, bahwa pemimpin yang adil dan amanah adalah barang mahal yang harus ditebus dengan ketaatan, moralitas, dan semua nilai baik rakyatnya.
Islam Dan Politik Birokrasi (Respon Pemikir/ Aktivis Islam terhadap Politik Birokrasi)

Menurut Dr. Rusydi Sulaiman

Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, birokrasi selain merupakan organisasi administrasi negara, juga diharapkan mendorong proses demokratisasi dan pembangunan politik menuju ke arah yang lebih kondusif. Artinya birokrasi juga bersifat politis dan terkait erat dengan masalah kekuasaan, dan birokrasi memiliki peranan vital dalam kehidupan sosial politik masyarakat dan negara. Maka terma umum yang kemudian seringkali digunakan adalah Politik birokrasi.

Politik birokrasi adalah dua kata yang sangat kuat mencirikan dinamika wacana politik Orde Baru di Indonesia, bahkan sejak tahun 1957, ketika peranan Bung Karno mendominasi kancah perpolitikan. Debat-debat publik antar para analis dan kalangan tertentu tentang strategi pembangunan, yang tentunya berkaitan langsung dengan birokrasi pemerintahan berlangsung agak intens dua dekade pasca kemerdekaan, yaitu pada awal 1970-an. Politik birokrasi yang digulirkan pada masa Orde baru tersebut pada akhirnya membatasi ruang gerak banyak pihak terutama lawan politik. Tidak banyak yang mengambil sikap anti atau secara terang-terangan berseberangan/ opposisi, kecuali harus mengatakan “ya” atau sikap pro terhadap setiap kebijakan politik.

Hal yang paling krusial menjadi objek kajian kala itu adalah mengenai kontroversi peran kaum intelektual terhadap politik birokrasi. Pasalnya adalah munculnya rumor yang menuding para guru besar di beberapa universitas telah menghianati panggilan tugas mereka sebagai kaum intelektual dimana mereka memandang sebagai teknik yang didasarkan kepada keyakinan bahwa keberhasilan rezim Orde Baru hanya dapat diperoleh dengan cara bekerja sama dengan dan dari dalam pemerintah atau birokrasi, bukan dengan cara menentang lembaga-lembaga politiknya. Fenomena ini juga muncul dan dihadapkan kepada sebagian pesantren yang diasumsi sedikit banyak telah bergeser dari idealisme awal pendiriannya sebagai lembaga pendidikan tradisional di Indonesia..

Berikut ini akan dikemukakn beberapa persoalan politik brokrasi rezim Orde Baru dan dampaknya terhadap perkembangan politik, serta lebih detail dibahas tentang respon para pemikir/ aktivis baru termasuk kalangan pesantren terhadap politik birokrasi Orde baru tersebut.

Politisasi Birokrasi di Indonesia

Birokrasi sebagai alat pemerintah pada dasarnya bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Publik Service). Birokrasi pula dapat dipandang ssebagai suatu mata rantai hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam posisi demikian, tugas birokrasi adalah merealisasikan kebijakan-keabijakan pemerintah dalama rangka pencapaian kepentingan masyarakat. Ini berarti dalam menjalankan tugasnya, birokrasi menerjemahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kebijakan tersebut dapat dioperasionalisasikan.

Birokrasi sekali lagi bukanlah semata-mata persoalan administratif, tapi juga bersifat politis dan berkaitan dengan masalah kekuasaan. Karena adanya anggapan bahwa birokrasi sebagai bagian dari eksekutif, merupakan satu-satunya wadah yang mampu memformulasikan tujuan-tujuan yang jelas secara politis maupun administratif.

Ide birokrasi di Indonesia muncul ketika Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet Ali Sastromojoyo (PIN) pada pertengahan tahun 1953, kemudian digantikan Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) pada tahun 1955. Kabinet Ali ditandai dengan penempatan unsur-unsur partai ke dalam birokrasi tersebut. Tindakan ini kemudian diikuti kabinet-kabinet sesudahnya. Maka secara formal sejak itu birokrasi praktis menjadi arena bagi kepentingan partai politik.

Ketergantungan birokrasi kepada pemerintah terus beerlanjut, baik pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, kendatipun terdapat beberapa perbedaan cukup prinsip. Pada masa Demokrasi Terpimpin, meskipun tingkat politisasi terhadap birokrasi sangat ditekankan, namun biraokrasi tak sepenuhnya dapat dikuasai. Pada masa kedua (Demokrasi Pancasila), birokrasi cukup berhasil dikendalikan sehingga benar-benar menjadi alat pemerintah.

Konsep monoloyalitas yang dikembangkan pemerintah menjelang Pemilu 1971 telah menghapus pengaruh partai-partai politik dari birokrasi. Pemerintah merestrukturisasi aturan main pemilihan umum, dan melakukan pemaksaan dan intimidasi terhadap lawan-lawan politik dari balik layar. Agaknya praktik politik inilah yang mengakibatkan Golkar sebagai representasi pemerintah, menang terus dalam lima kali pemilihan umum dari 1971 hingga 1992. Dua partai non pemerintah, seperti PPP dan PDI tidak diizinkan membuka cabang di tingkat lokal (kecamatan dan kelurahan).

Lebih jauh para pemimpin partai dan calon legislataif harus dilitsus (diteliti secara khusus mengenai ideologi). DPR dan MPR yang bertugas memilih presiden dan wakil presiden setiap lima tahun sekali hanya menjadi stempel karet yang dikendalikan oleh presiden dengan dukungan militer.. Loyalitas birokrasi semakin dipeerkuat, terutama setelah dibentuknya KORPRI; organisasi inilah yang menyalurkan kesetiaan kaum birokrat pada pemerintah melalui Golkar. Akan tetapi sekalipun tingkat politisasi dalam birokrasi cukup tinggi, prinsip-prinsip birokrasi pada umumnya tetap dipelihara, bahkan birokrasi menjadi semakin kompleks keberadaannya.

Pada masa orde baru ini, birokrasi dijadikan mobil politik yang ampuh di tangan pemerintah. Kondisi yang demikian tercipta, dimana ketika DPR dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya tidak berfungsi secara efektif. Birokrasi juga diarahkan sedemikian rupa oleh rezim berkuasa, seperti pemerintah menjadikan Golkar sebagai salah satu basis kekuatan politik (selain ABRI) guna berhadapan dengan oposan politiknya, yaitu PPP dan PDI., dimana masing-masing memiliki basis massa secara tradisional.

Format politik Orde Baru ditandai oleh militer sebagai kekuatan politik dominan. Kemudian, karena prioritas diletakkan pada pembangunan ekonomi, maka militer melakukan aliansi dengan para tehnokrat. Di tingkat elit, ia bersifat pluralis, dengan Presiden Suharto sangat dominan dan berfungsi sebagai pengimbang diantara kelompok-kelompok elit di bawahnya untuk memperoleh basis massa bagi legitimasi rezim Orde Baru yang intens menggunakan Golkar melalui rekayasa-rekayasa politik.

Birokrasi di Indonesia tidak lagi netral posisinya dalam kehidupan politik negara. Ini dikarenakan terjadinya politisasi birokrasi dan depolitisasi massa di lain pihak. Pada perkembangan selanjutnya birokrasi tidak hanya berperan dalam mempertahankan status quo, tetapi juga telah berperan sebagai agen pemekaran rezim berkuasa. Seabagi fakta, struktur formal pemerintah dari tingkat Menteri Dalam Negeri sampai dengan tingkat Desa menjalankan peran ganda, yaitu di samping menjalankan urusan administrasi, juga sebagai kader Golkar di pihak lain.

Hal ini terjadi karena proses rekrutmen birokrasi yang menempatkan elit politik dan kader politik dalam struktur pemerintahan melepaskan diri dari politik partainya, bahkan mereka diklaim bersikap over politis dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Namun yang menjadi penyebab utama politisasi birokrasi di Indonesia adalah faktor sejarah Orde Baru, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Golkar hanya mengandalkan ABRI. Sebagai penguasa rezim Orde Baru, Golkar tidak memiliki basis massa yang kuat secara tradisional seperti halnya PPP dan PDI. Maka diambillah langkah menggunakan birokrasi sebagai penopang utama kekuatannya di luar ABRI. Langkah ini dilakukan karena birokrasi dianggap memiliki kedudukan yang cukup strategis dalam negara.

Kedudukan strategis tersebut dimanfaatkan oleh penguasa rezim Orde Baru untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan politiknya kepada masyarakat luas. Langkah tersebut memang berhasil, karena dengan konsep “Floating Mass” (Massa Mengambang) praktis hanya dapat dilakukan lewat birokrasi, dan langkah ini tidak mampu dilakukan oleh PPP dan PDI. Tentunya dengan kenyataan ini telah melahirkan sosok birokrasi yang monolitik dan cenderung kepada regulasi politik bagi legitimasi kepentingan politik rezim penguasa. Sekali lagi bahwa pengelompokan beberapa partai politik ke dalam satu partai politik telah hanya memindahkan wilayah konflik antar unsur, konsep massa mengambang tersebut telah menimbulkan gejala elit mengambang (floating –elites), dan format monopolitik telah mengakibatkan gerakan Islam kehilangan jalur hubungan ke kelompok strategis, seperti guru, petani, nelayan, buruh, atau pedagang.

Walaupun tidak begitu signifikan perubahannya, birokrasi di era reformasi—pasca Orde Baru—cenderung lebih akomodatif dan bersahabat, bahkan belakangan pemerintah membuka diri untuk berjalan secara kompromis dengan pemikir/ aktivis baru Islam dan juga kalangan pesantren. Fenomena multi-partai di era reformasi ini merupakan indikator sikap antusiasme mereka terhadap pembaharuan politik dan birokrasi di Indonesia.

Dampaknya Terhadap Perkembangan Politik

Politisasi birokrasi kenyataannya menyebabkan perkembangan politik di indonesia tidak berjalan dengan baik karena rezim penguasa telah secara tidak adil menempatkan birokrasi sebagai penopang kekuasaannya. Dengan menguatnya peranan politik yang dimainkan, birokrasi akan melemahkan kekuatan dan fungsi partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai ilustrasi, Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pembina politik di tingkat pusat, sementara Gubernur di tingkat propinsi dan Bupati di kabupaten. Menteri, Gubernur dan Bupati sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi terhadap partai politik lain, sehingga status quo di Indonesia tetap dipertahankan. Itu saja merupakan suatu hal yang negatif bagi perkembangan politik, karena partai politik opposan tidak akan pernah secara maksimal menjalankan fungsi dan peranannya secara bebas dan independen dalam mensosialisasikan kepentingan politiknya kepada masyarakat.

Adapun dampak lain dari politisasi birokrasi tersebut adalah bahwa masyarakat terutama yang tinggal di daerah akan tetap termarjinalisasikan terhadap berbagai persoalan politik karena ada depolitisasi massa, dan masyarakat hanya mendapat sentuhan politik dari satu pihak saja yaitu partai berkuasa. Begitu buruknya dampak dari politisasi birokrasi terhadap perkembangan politik di Indonesia, sehingga bila hal ini dipertahankan, akan mendorong terbentuknya pemerintahan yang totaliter, dimana rezim berkuasa tidak dapat dikontrol lagi. Ini artinya, proses pembangunan politik selama ini masih perlu dibenahi kembali..

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh politisasi birokrasi, baik positif maupun negatif. Dampak positif tampak pada terciptanya stabilitas politik dan keamanan, Sedangkan dampak negatifnya terhadap perkembangan politik sebagai berikut:

1. Terciptanya Iklim Politik Yang Tidak Sehat.

Keberpihakan birokrasi kepada salah satu kekuatan politik yang ada merupakan tindakan yang tidak adil dan jelas merugikan pihak lain, karena posisi birokrasi sangat strategis dalam konstelasi politik. Sekali lagi jaringan birokrasi menjangkau setiap wilayah di indonesia melalui perangkat-perangkat yang ada di pusat dan daerah, sehingga praktis hanya Golkar yang dapat mensosialisasikan kebijakan politiknya. Sedangkan partai oposan hanya dapat menempatkan perwakilan di tingkat daerah, berarti jangkauan sosialisasi politiknya sangat terbatas. Kenyataan inilah yang disebut dengan penciptaan iklim politik yang tidak sehat oleh rezim berkuasa.

Kebijakan politik yang dijalankan Orde Baru bukan saja memperkuat posisi para penguasa dan membuat lemah pihak lain, tapi juga membuka peluang penguasa tersebut melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Akibatnya, selain terampas hak-hak politiknya, rakyat juga tidak punya kesempatan untuk mengembangkan setiap aktivitasnya secara bebas dan merdeka. Sektor-sektor penting ternyata dikuasai oleh penguasa dan para kroninya.[ix] Kebijakan depolitisasi masyarakat dan marjinalisasi politik selain membawa beberapa implikasi negatif, pada sisi lain memunculkan kembali peluang bagi kebangkitan kembali kekuatan politik lain termasuk revivalisme politik Islam

2.Melemahnya Kekuatan Politik DPR dan Partai Politik

Fungsi birokrasi yang cukup sentral dengan peran gandanya sebagai pelaksana, juga pembuat kebijakan politik politik berimplikasi terhadap melemahnya DPR yang semestinya lebih dominan dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Komposisi keanggotaan Golkar yang mayoritas menyebabkan fungsi DPR hanya sebagai pe-legitimasi berbagai kebijakan yang diusulkan oleh birokrasi. Sementara kekuatan politik oleh partai politik semakin melemah, karena penguasa melalui alat birokrasinya seringkali melakukan intervensi ke dalam partai oposan lain,PPP atau pun PDI. Hal itu sangat mungkin terjadi, karena para pejabat birokrasi yang juga kader politik selalu menjaga eksistensi kekuasaan Golkar. Seperti sudah menjadi pendapat umum, rekayasa politik Orde Baru by design bertujuan untuk depolitisasi masyarakat melalui penyederhanaan sistem kepartaian, pengembangan konsep massa mengambang, dan format monopolitik dalam kehidupan sosial politik yang diringi melemahnya peran dan fungsi DPR sebagai legislatif.

Sebenarnya sebagai lembaga yang memiliki peran strategis, DPR tetap menjaga integritas kelembagaannya di hadapan pemerintah dan di mata rakyat. Selanjutnya lembaga ini harus memaksimalkan fungsi kontrolnya terhadap pihak eksekutif/ pelaksana birokrasi, tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan tertentu. Anggota DPR yang tidak memiliki reputasi baik dan tidak “integrated” sebagaimana yang dicontohkan di Era Orde Baru, tentu akan merugikan partai pengusungnya dan berdampak buruk terhadap masa depan bangsa dan negara.

3. Terhambatnya Partisipasi Politik Rakyat

Pada masa Orde Baru, rakyat hanya mendapatkan sentuhan politik dari satu arah, yaitu dari rezim berkuasa melalui politisasi birokrasinya. Semestinya sentuhan tersebut juga dapat diterima dari partai politik lain secara berimbang, sehingga kemudian menentukan sendiri pilihan politiknya secara sukarela. Adanya politisasi birokrasi Orde Baru bukanlah melibatkan partisipasi politik rakyat, melainkan terjadinya mobilisasi massa yang semakin intens dan terus menerus versus pemerintah.

Rakyat yang semula sangat antusias terhadap politik dan berpartisipasi aktif dalam birokrasi pemerintah, akhirnya bergeser. Ini disebabkan oleh kebijakan politik yang tidak sehat dan tidak mencerminkan sikap politik yang santun dan memberikan sentuhan positif terhadap masyarakat. Langkah-langkah dan kebijakan politiknya hanya menguntungkan partai politik tertentu.

Respon Pemikir /Aktivis Politik Islam

Politik yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengusahakan terlaksananya program pemerintah di seluruh wilayah negara agar berfungsi efektif dan fungsional serta tidak diselewengkan, mengharuskan menjadikan birokrasi itu sendiri sebagai penggerak utama program modernisasi dan pembangunan di semua sektor.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam memperbaiki birokrasi itu adalah: pertama, mengalihkan wewenang pemerintah ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi yaitu pemusatan proses pembuatan kebijakan pemerintahan. Kedua, menjadikan birokrasi efektif dan tanggap terhadap perintah pimpinan pusat. Ketiga, memperluas wewenang pemerintah dan mengendalikan daerah-daerah.[x] Selain langkah-langkah yang ditempuh, pemerintah Orde Baru juga menempatkan tehnokrat sipil maupun militer yang berorientasi moderen, dapat diawasi dan dikendalikan.

Dengan demikian birokrasi pemerintahan Orde Baru menjadi sangat kuat dan menjadi mesin politik tangguh dalam merekayasa kehidupan sosial politik masyarakat. Yang demikan itu terjadi, karena disamping berfungsi sebagai alat administrasi pemerintahan juga sebagai tempat bertumpunya kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan dan melaksanakan pergantian kepemimpinan yang dikehendaki rezim berkuasa pada saat itu.

Melihat realitas tersebut, dapat dipahami mengapa sebagian generasi pemikir kita pada tahun 70-an memilih gagasan untuk menyiapkan sebuah integrasi politik lewat partisipasi langsung dalam arus utama proses-proses politik dan birokrasi negara, dengan bergabung baik ke dalam Golkar maupun birokrasi negara.[xi] Sebagian diantara mereka adalah Berli Halim, Majid Ibrahim, Deliar Noer, Sularso, Bintoro Cokroaminoto, Bustanul Arifin, Saadillah Mursyid, Mar’i Muhammad dan sebagainya, mereka adalah mantan aktivis HMI. Kemenangan Golkar pada tahun 1971 memberikan kesempatan pihak penguasa untuk menggulirkan ide restrukturisasi partai-partai politik. Langkah awal sebagai implementasi gagasan tersebut adalah pengelompokan beberapa partai politik menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, material-spritual, kelompok yang mengembangkan bidang spritual, dan juga masih konsern terhadap bidang material. Kedua, bidang spritual material, kelompok yang mengembangkan bidang material, dan masih juga memberi perhatian terhadap bidang spritual. Ketiga, kelompok fungsional (Golkar).[xii] Secara tidak langsung, NU ketika bergabung ke PPP (1973-1984) juga tak lepas di bawah kendali Orde Baru. Sebagian tokoh Islam lain mengambil sikap kompromis bergabung ke Golkar dan PDI—sebuah sikap politik yang harus dilakukan saat itu.

Berbeda dengan PSII, dua pimpinannya, M.Ch. Ibrahim dan Bustman, SH. Mengeluarkan surat No. 193 tertanggal 18 oktober 1973 menyatakan penolakan partai tersebut terhadap ide tentang fusi partai-partai Islam di bawah bayang-bayang pemerintah Orde Baru. Spontan polemik pun terjadi di kalangan pimpinan partai. M.A. Ghani dan Gobel mengambil alih kepemimpinan partai dan membentuk formasi baru yang makhirnya engaklamasikan Anwar Tjokroaminoto sebagai ketua terpilih. Sejak itu PSII bergabung dengan NU Parmusi dan Perti, dan menerima fusi partai-partai Islam yang dideklarasikan pada tg. 5 januari 1973. Golkar dibiarkan saja berjalan secara natural, karena secara fingsional partai ini adalah tangan kanan pemerintah, dan dengan mudah mengawasi partai-partai Islam yang bergabung dalam satu wadah (receptacle).[xiii]

Mereka melihat tak ada gunanya memperjuangkan Islam politik yang akan membawa resiko besar dengan mempertentangkan Islam dan negara, sebagaimana Islam yang diperjuangkan lewat partai-partai Islam selama Orde Lama. Mereka tetap memperjuangkan berlangsungnya tatanan sosial politik negara sehingga umat islam dapat menjalankan ajaran-ajaran agama mereka secara bebas.

Selain kelompok pemikir sebagaimana telah disebut di atas, sebagian pemikir lebih muda merespon gejala politik birokrasi pada waktu itu dengan sikap yang berbeda. Mereka menganggap persoalan yang lebih urgen adalah mempersiapkan infrastruktur kegiatan politik umat Islam, serta membina struktur basis yang diperlukan untuk mendukung sistem politik yang demokratis. Kelompok pemikir yang lebih muda ini juga tertarik dengan kegiatan membangun masyarakat dan bergerak dalam bidang pemikiran dari terjun langsung kedalam percaturan politik atau masuk ke birokrasi.[xiv]

Sikap kelompok terakhir yaitu memilih berada di luar birokrasi, tampaknya dapat dipahami dan disadari sepenuhnya. Kalaupun mereka berada di dalam birokrasi yang telah dibangun oleh Orde Baru, maka mereka tidak dapat mengaktualisasikan idealisme mereka untuk menata struktur pemerintahan yang demokratis yang dapat menjamin hak-hak politik Umat islam khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Banyak diantara mereka yang justru bergumul dengan masalah-masalah sosial melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan bergabung ke lembaga-lembaga tersebut, mereka merasa dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan masyarakat yang demokratis.

Mengapa mereka tidak memilih aktif di partai yang secara simbolis adalah Islam? Nampaknya penilaian mereka terhadap partai oposan—partai-partai selain Golkar di era Orde Baru, tidak lain hanyalah partai-partai yang berfungsi sebagai ornamental. Mengapa demikian? Jawabannya, karena begitu kuatnya politik birokrasi yang dikendalikan Suharto yang sangat ditakuti. Meskipun kala itu bermunculan partai politik dengan simbol islamnya, kenyataannya tetap berada dalam pasungan penguasa, dan bahkan yang boleh memimpin partai-partai tersebut sebenarnya mereka orang-orang yang dapat dikendalikan penguasa.[xv] Partai politik Islam yang sesungguhnya baru muncul belakangan, apalagi ketika dibukanya kran era reformasi pada dekade 90-an.[xvi]

Para aktivis baru yang masuk kedalam birokrasi Orde Baru meski ada usaha-usaha islamisasi birokrasi, namun komunitas muslim tidak memberikan legitimasi terhadap kegiatan mereka yang diangggap tidak dapat mewakili aspirasi Islam mereka, sehingga islamisasi birokrasi kemudian dimaknai terbalik menjadi birokrasisasi Islam. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa adanya ketidakpercayaan komunitas muslim kepada aktivis baru tersebut. Mereka (aktivis baru) dianggap terlalu akomodatif kepada negara dan bahkan dipandang telah terbawa arus proses-proses politik dan birokrasi negara serta kehilangan sikap kritis mereka. Komunitas pesantren pun dimungkinkan akan kehilangan karakter kepesantrenannya ketika berhadapan dengan modernitas, dalm hal ini perkembangan politik dan birokrasi pemerintah. Sudah semestinya mereka harus mengambil sikap bijaksana dengan tetap memelihara prinsip konservasi dan akomodasi, yaitu “al-Muhafazhah ‘ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadidi al-Aslah”.

Namun demikian, proses panjang islamisasi terhadap birokrasi dan politik pemerintah oleh para pemikir/ aktivis politik Islam memberikan hasil yang berarti terhadap prospek politik Indonesia selanjutnya. Terbukti, tokoh-tokoh Islam tertentu dan bahkan kalangan pesantren memegang peranan penting dalam struktur poltik pemerintah pasca Orde Baru, baik sebagai eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Lebih dari itu, wujud konkret partisipasi pemikir/ aktivis Islam dalam kehidupan bangsa dan negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga jalur: legal formal, Islam substantivistik dan Islam transformatif.

Di jalur legal formal, seseorang masuk dan berperan langsung dalam birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/ kenegaraan (real Politics), apakah ia sebagai anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif sekalipun. Masuknya Gus Dur misalnya (Panggilan untuk KH Abdurrahman Wahid) ke dalam struktur politik birokrasi cukup memberi pengaruh besar terhadap dinamika politik di Indonesia, apalagi didukung oleh para intelektual aktivis muda.[xvii] Jejak langkah Gus Dur juga diikuti oleh pemikir yang berasal dari organisasi Islam lainnya, seperti Amin Rais, BJ Habibi, M.Din Syamsuddin dan Yusril Ihza Mahendra. Pada jalur kedua, seseorang memutuskan untuk berada jauh di luar birokrasi politik sebagai pemikir atau akademisi di perguruan tinggi, tetapi secara tidak langsung tetap memberikan kontribusi terhadap dinamika politik kenegaraan dan kebijakan pemerintah. Peran akademisi sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kebijakan politik pemerintah pada batas –batas tertentu agar tetap legitimate dan mendapat trust dari masyarakat.[xviii] Diantara para akademisi tersebut adalah Harun Nasution, Mukti Ali, dan dikuti oleh intelektual muda saat itu seperti Nurkholis Madjid dan Amin Abdullah. Apapun yang terjadi terhadap politik kenegaraan, maka mereka berusaha tetap konsisten di dunia pendidikan dan pengembangan keilmuan.

Adapun di jalur Islam transformatif, seseorang berusaha melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat juga kegiatan politik tidak langsung dengan perjuangan moral (moral-force) terhadap pemerintah yang sedang berkuasa untuk tujuan –tujuan yang lebih baik, yaitu membentuk masyarakat berperadaban (masyarakat madani). Gagasan yang bernada sosial-transformatif yang diprakarsai kaum intelektual muda bermula dari kelompok kajian dan pelatihan strategis yang relevan. Sebagian mereka juga disebut,”Tradisi Intelektual Kritis”, dimana bersikap kritis terhadap kemapanan sosial-politik menjadi titik tekan utamanya.[xix] Tidak sedikit yang berasal dari kalangan pesantren dan sentra-sentra pendidikan sebagai basis Islam tradisional.

Dalam konteks negara demokratis, keberadaan dan peran positif warga negara, dalam hal ini para pemikir/ aktivis politik Islam akan memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik kenegaraan semacam Orde Baru dan akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tersebut.

Penulis menyebutkan birokrasi Orde Baru secara keseluruhan dalam keadaan yang tidak berdaya. Disebutkan demikian, karena birokrasi dimaksud telah direkayasa dan diintervensi oleh rezim berkuasa. Salah satu solusi terhadap hal itu adalah berusaha memberdayakan birokrasi dengan menempatkannya kembali pada posisi yang seharusnya, netral dan independen.

Memberdayakan birokrasi memang bukan pekerjaan mudah, apalagi ia telah berada dalam nuansa “Highly Politized”. Nuansa tersebut mempengaruhi intervensi birokrasi di segala bidang kehidupan. Hal ini yang menjadikan birokrasi semakin tidak berdaya. Untuk itu bila disadari, niscaya keberadaan birokrasi tidak akan melemahkan kekuatan supra struktur dan infrastruktur seperti DPR.

Mungkin dengan memakai jalur konstitusional, birokrasi dapat diberdayakan sepenuhnya. Artinya birokrasi dapat dijadikan sebagai kekuatan sosial politik yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuatan sosial politik lain. Cara ini relatif lebih mudah dilakukan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, karena munculnya birokrasi ke permukaan merupakan agen pembaharu sebuah yang ingin melaksanakan cita-cita demokrasi. Semangat ini akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial politik dan selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip-prinsip Birokrasi Islam

Menurut Muhammad Nuzul Fuad Birokrasi Indonesia terus mendapat sorotan dunia. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin Jerman, telah melaporkan temuannya Indonesia merupakan negara terkorup keenam di dunia.

Pada tahun 2001, Transparansi Internasional kembali melaporkan temuannya Indonesia merupakan negara yang terkorup keempat dimuka bumi. Informasi tersebut merupakan sebuah identifikasi yang memalukan.

Pada tahun 2002, hasil survei Political and Economic Risk Consultancy menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Partnership for Governance Reform melaporkan 48 persen dari pejabat pemerintah menerima pembayaran tidak resmi.

Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktik korupsi. Belum lagi korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan di luar pekerjaan kantor, dan lain-lain

Korupsi bukan faktor tunggal, tetapi merupakan multi faktor yang kompleks dan saling bertautan. Syed Hussein Alatas mengemukakan penyebab korupsi karena kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran agama dan etika.

Birokrasi yang korup mempunyai dampak negatif yang sangat luas, bukan saja merusak birokrasi itu sendiri, tetapi juga menjadi sebab dari tidak efisiennya sektor bisnis, high cost economy, merendahkan minat untuk berinvestasi, ketimpangan dan kemiskinan, merusak kualitas pribadi, merusak tatanan luhur dalam masyarakat, memperburuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan sekaligus merusak kehormatan pemerintah dan hukum.

Birokrasi Islam

Birokrasi adalah uslub (tata cara) yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani kemaslahatan masyarakat. Birokrasi ini merupakan akumulasi dari uslub (tata cara) dan wasilah (sarana) yang dimanfaatkan untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut.

Birokrasi dalam sistem Islam menganut asas desentralisasi. Birokrasi diserahkan kepada masing-masing desa, kota, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Pada masing-masing level tersebut birokrasi mempunyai wewenang penuh untuk melayani masyarakat tanpa harus menunggu keputusan dari pusat atau daerah di tingkat atasnya.

Sebab, asas desentralisasi mengandung pengertian pejabat yang diangkat di suatu wilayah, daerah, atau kota tidak perlu merujuk kepada orang yang mengangkatnya dalam urusan administrasi. Pejabat bebas bertindak sesuai pendapatnya.

Birokrasi Islam mempunyai profil yang agung, yakni mekanisme yang sederhana, cepat dalam pelayanan dan penyelesaian, dan dikerjakan oleh orang yang profesional.

Ketiga prinsip tersebut dibangun berdasarkan realitas manusia yang memerlukan kemaslahatannya dipenuhi dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan selesai secara memuaskan.

Dalam sistem Islam, orang yang menjadi penyelenggara birokrasi harus memenuhi syarat-syarat melayani kemaslahatan umat. Syarat-syaratnya antara lain: Bertaqwa kepada Allah, ikhlas, amanah, mampu, dan profesional.

Dengan azas desentralisasi birokrasi tersebut, tidak berarti birokrasi ini berjalan sendiri tanpa proses dan prosedur akuntabilitas yang jelas. Khalifah (Pemimpin dalam Islam), Mua’win (Pembantu Khalifah), Wali (Gubernur), dan sebagainya wajib melakukan monitoring terhadap kegiatan yang berjalan di seluruh negara.

Sekalipun tidak dilakukan secara detail, monitoring secara umum saja sudah cukup agar amanah yang diemban para birokrat tersebut ditunaikan dengan baik.

Penyelenggara Birokrasi Islam

Keimanan modal pertama individu untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Adanya keyakinan segala aktivitas akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, merupakan konsekuensi siapapun penyelenggara negara, baik penguasa maupun pejabat birokrasi dalam menjalankan tugasnya.

Pejabat yang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan mudah untuk melakukan korupsi, menerima suap, mencuri, dan berkhianat terhadap rakyatnya.

Sebab, ia yakin bahwa Allah senantiasa mengawasinya dan kelak pada Hari Akhir pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Sebaliknya, sifat jujur, amanah, adil, dan penuh tanggung jawab akan sangat sulit lahir dari orang yang lemah dari aspek keimanannnya.

Rasulullah SAW pernah mengirim Abdullah bin Rawahah ke Khaibar (daerah Yahudi yang tunduk kepada kekuasaan Islam) untuk memungut kharaj dari hasil tanaman kurma mereka.

Rasulullah SAW telah memutuskan hasil bumi Khaibar dibagi dua; separuh untuk kaum Yahudi sendiri yang mengolahnya dan separuh lagi diserahkan kepada kaum Muslim.

Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugasnya, orang-orang Yahudi datang kepadanya. Mereka mengumpulkan perhiasan isteri-isteri mereka untuk menyuap Abdullah bin Rawahah.

Mereka berkata,”Ini untukmu dan ringankanlah pungutan yang menjadi beban kami. Bagilah kami lebih dari separuh”.

Abdullah bin Rawahah menjawab, ”Hai orang-orang Yahudi, dengarkanlah! Bagiku, kalian adalah makhluk yang paling dimurkai Allah. Aku tidak akan membawa perhiasan itu dengan harapan aku akan meringankan pungutan yang menjadi kewajiban kalian. Suap yang akan kalian berikan ini sesungguhnya merupakan ’suht’ (harta haram). Sungguh, kami tidak akan memakannnya.” Mereka kemudian berkomentar, ”karena sikap seperti inilah, langit dan bumi ini akan tetap tegak”.

Dalam fragmentasi sejarah yang lain, Khalifah Umar bin Khattab membuat keputusan yang mengharuskan para pejabat negara untuk diketahui dulu jumlah harta kekayannya tatkala memulai menjabat.

Pada akhir masa jabatan, harta kekayaan pejabat tersebut dihitung kembali. Jika terdapat selisih setelah dikurangi dengan gaji atau tunjangan selama kurun waktu jabatannya, maka Umar bin Khattab merampas paksa kelebihannya dan diserahkan harta kekayaan itu ke Baitul Mal. Khalifah Umar bin Khattab melarang seluruh pejabat negara untuk berbisnis dan sejenisnya.

Umar bin Khattab memerintahkan mereka mencurahkan seluruh kemampuan melayani masyarakat. Khalifah Umar bin Khattab merampas separuh keuntungan dari penjualan kambing gembalaan anaknya, Abdullah, dan menyerahkannya kepada Baitul Mal, karena dia telah mengembalakan kambingnya di padang gembalaan milik negara yang subur, sehingga kambingnya menjadi gemuk.

Dari pondasi inilah kemudian Islam membangun berbagai perangkat aturan praktis dan administratif menuntaskan masalah KKN. Ketegasan tindakan praktis ini menjadi ciri khas keseriusan Islam dalam menangani masalah administrasi.

Islam telah mampu menjadi solusi efektif menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Kaum Muslimin masa lalu menjadikan syariat Islam sebagai aturan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dengan syariat Islam itulah mereka bangun pemerintahan yang bersih dan baik, sekaligus mencetak aparat pemerintahan yang andal.

Pemberontakan dalam Islam

Menurut Salma Dalam jihad/bughot hendaknya kita punya ilmu lebih dahulu. Sebab amal tanpa ilmu ditolak. Bukannya masuk surga, malah masuk neraka. Kita harus paham Hukum tentang Bughot, Membunuh Muslim, Mengkafirkan Muslim, Bersekutu dengan Kafir membunuh Muslim, dsb. Hendaknya kita bertanya pada Ulama yg adil seperti Syekh Al Buti agar tidak tersesat.

Bughot itu haram bahkan thd Fir’aun sekalipun (Thaahaa 43-44) dan hukumannya adalah mati:

Arfajah Ibnu Syuraih Ra berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa datang kepadamu ketika keadaanmu bersatu, sedang ia ingin memecah belah persatuanmu, maka bunuhlah ia.” Riwayat Muslim.

Dari Abu Said al Khudriy bahwa Rasulullah saw bersabda,”Apabila ada baiat kepada dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR. Ahmad)

Terhadap seorang rakyat yang menghina dirinya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata:
“Aku tidak seburuk Fir’aun
Dan Kamu tidak sebaik Musa.
Apa firman Allah kepada Musa:
“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” [Thaahaa 43-44]

Ibrahim, Musa, Muhammad, dan Pemuda Ashabul Kahfi tidak bughot/berontak thd Raja Namrudz, Fir’aun, dan penguasa Kafir Mekkah. Saat Nabi terluka akibat dilempari penduduk Thaif yg menolak dakwah Nabi, Malaikat menawarkan kepada Nabi untuk menghancurkan penduduk Thaif dgn gunung-gunung di sekelilingnya. Namun Nabi menolak: Siapa tahu nanti keturunan mereka jadi Muslim. Dan memang benar. Kita lihat negeri-negeri yang dilalui para Nabi tsb seperti Jazirah Arab, Iraq, Suriah, Palestina, Mesir, dsb saat ini jadi negeri2 Muslim. Bayangkan jika para Nabi bughot. Tentu sebagian besar rakyat di negeri2 tsb juga hancur.

Peta Perjalanan Ibrahim

Membunuh sesama Muslim tempatnya neraka:

Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, “Itu untuk si pembunuh, lalu bagaimana tentang yang terbunuh?” Nabi Saw menjawab, “Yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya.” (HR. Bukhari)

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2012/02/07/larangan-mencaci-dan-membunuh-sesama-muslim/

Mengkafirkan orang yang mengucapkan Salam itu haram:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia…” [An Nisaa’ 94]

Haram bersekutu dengan Yahudi dan Nasrani untuk bughot membunuh sesama Muslim”

“Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani),..” [Al Maa-idah 52]

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2012/09/18/yahudi-dan-nasrani-adalah-musuh-islam-yang-utama/

Tanya kepada Ulama yang Adil seperti Syekh Al Buti kenapa beliau menentang bughot:

“…Bertanyalah kepada Ahli Zikir (Ulama) jika kamu tidak mengetahui” [An Nahl 43]

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2007/09/14/keutamaan-ilmu/

Hindari Da’i-da’i yang malah menyeru ke neraka. Karena mengajak kita mengkafirkan Muslim, Membunuh Muslim bahkan ulama, Bughot, dan bersekutu dengan Yahudi dan Nasrani memerangi Muslim. Sengaja atau tidak:

Hadits Hudzaifah: Nabi bersabda: “Ya”, Dai – dai yang mengajak ke pintu Neraka Jahanam. Barang siapa yang mengikutinya, maka akan dilemparkan ke dalamnya. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, berikan ciri-ciri mereka kepadaku. Beliau bersabda: “Mereka mempunyai kulit seperti kita dan berbahasa dengan bahasa kita”. Aku bertanya: Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menemuinya? Beliau bersabda: “Berpegang teguhlah pada Jama’ah Muslimin dan imamnya”. Aku bertanya: “Bagaimana jika tidak ada jama’ah maupun imamnya?” Beliau bersabda: “Hindarilah semua firqah itu, walaupun dengan menggigit pokok pohon hingga maut menjemputmu sedangkan engkau dalam keadaan seperti itu”. (Riwayat Bukhari VI615-616, XIII/35. Muslim XII/135-238 Baghawi dalam Syarh Sunnah XV/14. Ibnu Majah no. 3979, 3981. Hakim IV/432. Abu Dawud no. 4244-4247.Baghawi XV/8-10. Ahmad V/386-387 dan hal. 403-404, 406 dan hal. 391-399)

Bughot itu artinya memberontak terhadap pemerintah yang sah dengan senjata. Mengenai Bughot ini ada ulama yang membolehkan. Ada pula ulama yang mengharamkannya. Mari kita kaji Al Qur’an dan Hadits soal ini.

Allah Ta’ala berfirman: “Hai sekalian orang yang beriman, taatlah engkau semua kepada Allah dan taat pulalah kepada Rasulullah, juga kepada orang-orang yang memegang pemerintahan dari kalanganmu sendiri.” (an- Nisa’: 59)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dengan patuh serta mentaati, baik dalam hal yang ia senangi dan yang ia benci, melainkan jikalau ia diperintah untuk sesuatu kemaksiatan. Maka apabila ia diperintah -oleh penguasa pemerintahan- dengan sesuatu kemaksiatan, tidak bolehlah ia mendengarkan perintahnya itu dan tidak boleh pula mentaatinya.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Ibnu Umar r.a. pula, katanya: “Kita semua itu apabila berbai’at kepada Rasulullah s.a.w. untuk mendengar dengan patuh dan mentaati -apa-apa yang diperintahkan olehnya-, beliau s.a.w. selalu bersabda: “Dalam apa yang engkau semua kuasa melaksanakannya -yakni dengan sekuat tenaga yang ada padamu semua-.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Ibnu Umar r.a. pula, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa yang melepaskan tangan ketaatan -yakni keluar dari ketaatan terhadap penguasa pemerintah-, maka orang itu akan menemui Allah pada hari kiamat, sedang ia tidak mempunyai hujjah -alasan lagi untuk membela diri dari kesalahannya itu-. Adapun yang meninggal dunia sedang di lehernya tidak ada pembai’atan -untuk mentaati pada pemerintahan yang benar-, maka matilah ia dalam keadaan mati jahiliyah.” (Riwayat Muslim) Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan: “Dan barangsiapa yang mati dan ia menjadi orang yang memecah belah persatuan umat -kaum Muslimin-, maka sesungguhnya ia mati dalam keadaan mati jahiliyah.”

Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dengarlah olehmu semua dengan patuh dan taatlah pula, sekalipun yang digunakan -yakni yang diangkat sebagai pemegang pemerintahan- atasmu semua itu seorang hamba sahaya keturunan Habsyi -orang berkulit hitam-, yang di kepalanya itu seolah-olah ada bintik-bintik hitam kecil-kecil.” (Riwayat Bukhari)

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Wajiblah atasmu itu mendengar dengan patuh serta mentaati baik engkau dalam keadaan sukar ataupun lapang, juga baik engkau dalam keadaan rela menerima perintah itu ataupun dalam keadaan membencinya dan juga dalam hal yang mengalahkan kepentingan dirimu sendiri.” (Riwayat Muslim)

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Kita semua bersama Rasulullah s.a.w. dalam berpergian, kemudian kita turun berhenti di suatu tempat pemberhentian. Diantara kita ada yang memperbaiki pakaiannya, ada pula yang berlomba panah memanah dan ada pula yang menyampingi ternak-ternaknya. Tiba-tiba di kala itu berserulah penyeru Rasulullah s.a.w. mengatakan: “Shalat jamaah akan segera dimulai.” Kita semua lalu berkumpul ke tempat Rasulullah s.a.w., kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya tiada seorang Nabipun yang sebelum saya itu, melainkan adalah haknya untuk memberikan petunjuk kepada umatnya kepada apa-apa yang berupa kebaikan yang ia ketahui akan memberikan kemanfaatan kepada umatnya itu, juga menakut-nakuti dari keburukan apa-apa yang ia ketahui akan membahayakan mereka. Sesungguhnya umatmu semua ini keselamatannya diletakkan di bagian permulaannya dan kepada bagian penghabisannya akan mengenailah suatu bencana dan beberapa persoalan yang engkau semua mengingkarinya -tidak menyetujui karena berlawanan dengan syariat-. Selain itu akan datang pula beberapa fitnah yang sebagiannya akan menyebabkan ringannya bagian yang lainnya. Ada pula fitnah yang akan datang, kemudian orang mu’min berkata: “Inilah yang menyebabkan kerusakanku,” lalu fitnah itu lenyaplah akhirnya. Juga ada fitnah yang datang, kemudian orang mu’min berkata: “Ini, inilah yang terbesar -dari berbagai fitnah yang pernah ada-.

” Maka barangsiapa yang senang jikalau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, hendaklah ia sewaktu didatangi oleh kematiannya itu, ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, juga memperlakukan para manusia dengan sesuatu yang ia senang jika diperlakukan sedemikian itu oleh orang lain. Dan barangsiapa yang membai’at seorang imam -pemuka-, lalu ia telah memberikan tapak tangannya -dengan berjabatan tangan- dan memberikan pula buah hatinya -maksudnya keikhlasan-, maka hendaklah ia mentaatinya apabila ia kuasa demikian -yakni sekuat tenaga yang ada pada dirinya-. Selanjutnya jikalau ada orang lain yang hendak mencabut -merampas kekuasaan imam yang telah dibai’at tadi-, maka pukullah leher orang lain itu -yakni perangilah yang membangkang tersebut-. (Riwayat Muslim)

Sabdanya: yantadhilu artinya berlomba dengan permainan melemparkan panah atau berpanah-panahan. Aljasyaru dengan fathahnya jim dan syin mu’jamah dan dengan ra’, yaitu binatang-binatang yang sedang digembalakan dan bermalam di tempatnya itu pula. Sabdanya: yuraqqiqu ba’dhuha ba’dhan artinya yang sebagian membuat ringan pada yang sebagian lagi, sebab besarnya apa yang datang sesudah yang pertama itu. Jadi yang kedua menyebabkan dianggap ringannya yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa artinya ialah yang sebagian menggiring yakni menyebabkan timbulnya sebagian yang lain dengan memperbaguskan serta mengelokkannya, juga ada yang mengatakan bahwa artinya itu ialah menyerupai yang sebagian pada sebagian yang lainnya.

Dari Abu Hunaidah yaitu Wail bin Hujr r.a., katanya: “Salamah bin Yazid al-Ju’fi bertanya kepada Rasulullah s.a.w., lalu ia berkata: “Ya Nabiyullah, bagaimanakah pendapat Tuan, jikalau kita semua diperintah oleh beberapa orang penguasa, mereka selalu meminta hak mereka dan menghalang-halangi apa yang menjadi hak kita. Apakah yang Tuan perintahkan itu terjadi?” Beliau s.a.w. memalingkan diri dari pertanyaan itu -seolah-olah tidak mendengarnya-. Kemudian Salamah bertanya sekali lagi, kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dengarlah olehmu semua -apa yang diperintahkan- dan taatilah, sebab sesungguhnya atas tanggungan mereka sendirilah apa-apa yang dibebankan pada mereka -yakni bahwa mereka berdosa jikalau mereka menghalang-halangi hak orang-orang yang di bawah kekuasaannya- dan atas tanggunganmu sendiri pulalah apa yang dibebankan padamu semua -yakni engkau semua juga berdosa jikalau tidak mentaati pimpinan orang yang sudah sah dibai’at-.” (Riwayat Muslim)

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya saja akan datanglah sesudahku nanti suatu cara mementingkan diri sendiri -dari golongan penguasa negara sehingga tidak memperdulikan hak kaum Muslimin yang diperintah- serta beberapa perkara-perkara yang engkau semua mengingkarinya -tidak menyetujui karena menyalahi ketentuan-ketentuan syariat-.” Para sahabat lalu berkata: “Ya Rasulullah, kalau sudah demikian, maka apakah yang Tuan perintahkan kepada yang orang menemui keadaan semacam itu dari kita -kaum Muslimin-?” Beliau s.a.w. menjawab: “Engkau semua harus menunaikan hak orang yang harus menjadi tanggunganmu dan meminta kepada Allah hak yang harus engkau semua peroleh.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Abu Hurairah r.a., katanya; “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang taat kepadaku, maka ia telah mentaati Allah dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku, maka ia telah bermaksiat pula kepada Allah dan barangsiapa yang mentaati amir -pemegang pemerintahan-, maka ia benar-benar mentaati saya dan barangsiapa yang bermaksiat kepada amir, maka ia benar-benar bermaksiat kepada saya.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang membenci sesuatu tindakan dari amirnya -yang memegang pemerintahannya-, maka hendaklah ia bersabar, sebab sesungguhnya barangsiapa yang keluar -yakni membangkang- dari seorang sultan -penguasa negara- dalam jarak sejengkal, maka matilah ia dalam keadaan mati jahiliyah.” (Muttafaq ‘alaih)

bersabda:

“Sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang kalian mengetahui mereka namun kalian mengingkarinya. Maka barang siap yang membencinya ia telah bebas dan dan barang siapa yang mengingkarinya ia telah selamat, akan tetapi orang yang rela dan mengikuti.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rosululloh, apakah tidak kita perangi mereka?” Beliau menjawab:”Tidak, selama mereka masih sholat.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim

Dari Abu Bakrah r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang merendahkan seorang sultan -penguasa negara-, maka ia akan direndahkan oleh Allah.” Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan.

Dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari, bahwa Nabi telah bersabda, “Agama (Islam) itu adalah nasehat.” (beliau mengulanginya tiga kali), Kami bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, imam-imam kaum muslimin, dan kaum muslimin umumnya.” [HR Bukhari, Muslim, Ahmad]

Penjelasan hadits di atas di antaranya dilarang memberontak terhadap para pemimpin dan menasehati dengan cara yang baik terhadap sesama Muslim:

“Nasehat bagi para imam/pemimpin kaum muslimin”.
Artinya, membantu dan mentaati mereka di atas kebenaran. Memerintahkan dan mengingatkan mereka untuk berdiri di atas kebenaran dengan cara yang halus dan lembut. Mengabarkan kepada mereka ketika lalai dari menunaikan hak-hak kaum muslimin yang mungkin belum mereka ketahui, tidak memberontak terhadap mereka, dan melunakkan hati manusia agar mentaati mereka.

Imam al-Khaththabi menambahkan, “Dan termasuk dalam makna nasehat bagi mereka adalah shalat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, menyerahkan shadaqah-shadaqah kepada mereka, tidak memberontak dan mengangkat pedang (senjata) terhadap mereka –baik ketika mereka berlaku zhalim maupun adil-, tidak terpedaya dengan pujian dusta terhadap mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Semua itu dilakukan bila yang dimaksud dengan para imam adalah para khalifah atau para penguasa yang menangani urusan kaum muslimin, dan inilah yang masyhur”. Lalu beliau melanjutkan, “Dan bisa juga ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan para imam adalah para ulama, dan nasehat bagi mereka berarti menerima periwayatan mereka, mengikuti ketetapan hukum mereka (tentu selama mengikuti dalil), serta berbaik sangka (husnu zh-zhan) kepada mereka”. (Syarah Shahih Muslim (2/33-34), I’lam al-Hadits (1/192-193)).

“Nasehat bagi kaum muslimin umumnya”.
Artinya, membimbing mereka menuju kemaslahatan dunia dan akhirat, tidak menyakiti mereka, mengajarkan kepada mereka urusan agama yang belum mereka ketahui dan membantu mereka dalam hal itu baik dengan perkataan maupun perbuatan, menutup aib dan kekurangan mereka, menolak segala bahaya yang dapat mencelakakan mereka, mendatangkan manfaat bagi mereka, memerintahkan mereka melakukan perkara yang ma’ruf dan melarang mereka berbuat mungkar dengan penuh kelembutan dan ketulusan. Mengasihi mereka, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda dari mereka, diselingi dengan memberi peringatan yang baik (mau‘izhah hasanah), tidak menipu dan berlaku hasad (iri) kepada mereka, mencintai kebaikan dan membenci perkara yang tidak disukai untuk mereka sebagaimana untuk diri sendiri, membela (hak) harta, harga diri, dan hak-hak mereka yang lainnya baik dengan perkataan maupun perbuatan, menganjurkan mereka untuk berperilaku dengan semua macam nasehat di atas, mendorong mereka untuk melaksanakan ketaatan dan sebagainya (Syarh Shahih Muslim (II/34), I’lamul-Hadits (I/193)).

Diterangkan oleh Syaikh Abdul Qadir Audah dalam al-Tasyri’ al-Jina’

“Memang sikap adil merupakan salah satu syarat-syarat menjadi imam / pemimpin, hanya saja pendapat yang kuat dalam kalangan madzhab empat dan madzhab Syi’ah Zaidiyyah mengharamkan bertindak bughot/berontak terhadap imam yang fasik lagi curang walaupun bughot itu dengan dalih amar ma’ruf nahi munkar. Karena egar kepada imam biasanya akan mendatangkan suatu keadaan yang lebih munkar dari pada keadaan sekarang. Dan sebab alasan ini maka tidak diperbolehkan mencegah kemungkaran, karena persyaratan mencegah kemungkaran harus tidak mendatangkan fitnah, pembunuhan, meluasnya kerusakan, kekacauan negara, tersesatnya rakyat, lemah keamanan dan rusaknya stabilitas”.

Bagaimana bughot terhadap pemimpin yang kafir dan zholim? Boleh tidak?
Sesungguhnya sunnah dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan Pemuda Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa bughot terhadap pemimpin kafir dan zhalim pun dilarang. Khawatirnya membawa kerusakan.

Fir’aun itu adalah manusia yang paling kafir dan paling zalim. Fir’aun mengaku Tuhan dan membunuh bayi-bayi yang tak berdosa. Meski demikian, Nabi Musa tidak bughot terhadap Fir’aun.
Firman Allah:

“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” [Thaahaa 43-44]

Nabi Muhammad pun saat ditindas penguasa kafir Mekkah bahkan hendak dibunuh tidak bughot. Khawatirnya menimbulkan kerusakan. Padahal dengan pertolongan Allah, niscaya kedua Nabi itu pasti menang. Namun beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Begitu pula para pemuda Ashabul Kahfi yang melarikan diri ke gua.

Kenapa Bughot dilarang/diharamkan?
Karena menimbulkan kerusakan yang besar. Baik di pihak penguasa, mau pun di pihak pemberontak.

Para penguasa memiliki tentara dan senjata yang kuat serta sejumlah pengikut. Sementara pemberontak memiliki sedikit senjata. Walau pun pemberontak bisa meningkatkan kemampuannya, namun waktunya bisa lama. Peperangan pun jadi lama dan menimbulkan banyak korban. Rakyat pun menderita. Karena mereka terjebak di medan perang. Medan Perang ada di rumah mereka.
Kaidah Fiqih: Menghindari kerusakan lebih utama daripada mencari kebaikan.

Karena itulah banyak ulama menentang bughot karena kerusakan yang ditimbulkannya itu pasti. Sementara kebaikan berupa mendapat pemimpin yang adil, belum tentu didapat. Contohnya di Libya bukannya mendapat Khalifah yg adil dan menjalankan Syari’ah, malah didapat pemimpin boneka AS yg bersalaman dgn Hillary Clinton, wanita yg bukan muhrimnya dan menyerahkan minyak Libya ke AS.
Hillary dan Abdurrahim Al Kaib

“Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.” [Al Baqoroh 11-12]

Lihat korban Perang Saudara di Suriah yang berlangsung 2 tahun lebih. Meski Mujahidin mengaku berjaya, namun 70 ribu rakyat Suriah tewas, 5 juta orang terusir dari rumahnya karena kena bom dan 1 juta orang terpaksa mengungsi ke luar negeri (Al Jazeera). Dari 70 ribu korban yang tewas, 15 ribu dari pihak pemerintah, 14 ribu dari pemberontak, dan 41 ribu warga Sipil yang tewas akibat aksi pihak pemerintah dan pemberontak. Ini terjadi dari Maret 2011-April 2013. Padahal penduduk Suriah hanya 21 juta jiwa:
“Kalau dua golongan dari golongan orang-orang Mukmin mengadakan peperangan, maka damaikanlah antara keduanya. Kalau salah satunya berbuat menentang perdamaian kepada lainnya, maka perangilah orang-orang (golongan) yang menentang itu sehingga mereka kembali ke jalan Allah. Kalau mereka kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan memang harus berbuat adillah kamu sekalian. Sesungguhnya Allah itu mencintai pada orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujuraat: 9).
Jika pemimpinnya zhalim, pemimpin tsb dinasehati agar tidak zhalim dan memperbaiki sikapnya. Sebaliknya jika tidak zhalim, dan pemberontak bughot hanya karena nafsu untuk berkuasa menjadi pemimpin, pemberontak harus meletakkan senjata. Jika tidak mau, wajib diperangi:

Keterangan tentang persoalan ini dapat dijumpai dalam sepucuk surat yang dikirim oleh khalifah ali kepada kaum Bughat

Dari Abdullah bin Syaddad ia berkata, berkata Ali R.A. kepada kaum khawarij, “kamu boleh berbuat sekehendak hatimu dan antara kami dan antara kamu hendaklah ada perjanjian, yaitu supaya kamu jangan menumpahkan darah yang diharamkan (membunuh). Jangan merampok di jalan, jangan menganiaya seseorang. Jika kamu berbuat itu, penyerangan akan diteruskan terhadap kamu sekalian (HR. Ahmad dan Hakim)

Bagi pemberontak bersenjata yang sudah menumpahkan darah, hukumnya adalah mati. Kecuali jika mereka menyerah.

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengangkat senjata melawan kita, bukanlah termasuk golongan kita.” Muttafaq Alaihi.

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa keluar dari kepatuhan dan berpisah dari jama’ah, lalu ia mati, maka kematiannya adalah kamatian jahiliyyah.” Riwayat Muslim.

Dari Ibnu Umar Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apakah engkau tahu wahai anak Ummu Abd, bagaimana hukum Allah terhadap orang yang memberontak umat ini?”. Ia menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: “Tidak boleh dibunuh orang yang luka dan tawanannya, tidak boleh dikejar orang yang lari, dan tidak boleh dibagi hartanya yang dirampas.” Riwayat Al-Bazzar dan Hakim. Hakim menilainya hadits shahih

Arfajah Ibnu Syuraih Ra berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa datang kepadamu ketika keadaanmu bersatu, sedang ia ingin memecah belah persatuanmu, maka bunuhlah ia.” Riwayat Muslim.

Jadi seandainya 6 juta ummat Islam di AS berontak terhadap pemerintah AS yang jumlah penduduknya 300 juta jiwa. Itu haram. Bisa menimbulkan banyak korban. Alih-alih umat Islam “Merdeka”, malah bisa habis dibantai karena jumlah dan senjata tidak seimbang.

Peperangan hanya dibolehkan antar negara. Saat negara Islam Madinah sudah terbentuk, maka begitu “Negara” kafir Mekkah menyerang, Negara Islam berhak membela diri. Pertempuran hanya terjadi di Medan Perang. Rakyat aman di rumah mereka masing-masing. Musuh yang mundur dari medan perang pun aman. Sementara yang menyerah ditawan untuk kemudian dibebaskan setelah perang usai. Pada perang Badar, hanya 84 orang yang tewas. Pada Perang Uhud, hanya 102 orang yang tewas. Sementara pada Futuh Mekkah tidak ada korban yang tewas (Wikipedia). Itulah Islam yang sebenarnya. Menghindari Fitnah/Pembunuhan. Bukan “Mujahidin” yang harus darah apalagi sampai membunuh sesama Muslim yang mereka kafirkan terlebih dahulu.

Pada perang antar negara, umumnya perang berlangsung di perbatasan atau di medan perang. Sehingga rakyat punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri. Pada Bughot/pemberontakan, perang terjadi di dalam negeri. Di rumah-rumah rakyat. Sehingga rakyat jadi korban. Itulah sebabnya bughot itu haram.

Saat Futuh Mekkah, Negara Islam memberi ultimatum/pilihan sehingga musuh bisa menyerah dengan selamat. Tak ada korban dalam Futuh Mekkah. Pada saat mengepung Yerusalem pun sultan Shalahuddin Al Ayubi memberi ultimatum terlebih dahulu sehingga pihak musuh bisa menyerah dengan selamat. Itulah ajaran Islam.

Sebagaimana an- Nisa’: 59 henaknya kita taat kepada pemimpin. Sezalim apa pun selama mereka sholat, kita tidak boleh bughot.

Meski demikian, kita harus melihat APA YANG MEREKA PERINTAHKAN. Kalau perintahnya adalah maksiat kepada Allah, misalnya membunun manusia, kita tidak boleh mentaati mereka. Tidak ada ketaatan untuk maksiat kepada Allah meski kita tetap tidak boleh bughot:

Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. (Abu Ya’la)

Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. (HR. Bukhari)

Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). (HR. Ahmad dan Al Hakim)

Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Para sahabat bertanya, “Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?” Nabi Saw menjawab, “Jangan, selama mereka mendirikan shalat. Jika kamu lihat perkara-perkara yang tidak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka.” (HR. Muslim)

Di bawah kita saksikan berapa banyak korban tewas akibat Bughot / Perang Saudara. Ratusan ribu nyawa dan harta ribuan trilyun rupiah tak sebanding dengan kekuasaan yang akan diraih.

Saat PKI bughot di tahun 1965, tentara dan rakyat bergerak cepat. 1 juta orang tewas. Tapi pemberontakan padam hanya dalam 2 hari. Padahal jumlah penduduk Indonesia saat itu hanya 105 juta jiwa.

Dari situ kenapa kita paham kalau Bughot itu haram. Menimbulkan banyak korban jiwa dan juga kerusakan material.

Seluruh negara saat ada pemberontak bersenjata, termasuk AS yang katanya menjunjung HAM, pasti membasmi pemberontak dengan tegas. Tak peduli nyaris 2% dari penduduknya tewas. Begitu pula pemerintahan negara Islam. Karena itu tak pantas para Ulama Bughot menuduh penguasa Muslim seperti Qaddafi sebagai zhalim karena memenjara/menghukum mati para pelaku bughot. Lebih baik menghukum mati 100 orang pelaku Bughot daripada 100.000 orang mati karena bughot.

Bughot/Pemberontakan bersenjata itu jumhur ulama sepakat haram. Karena kerusakannya amat besar. Sementara kebaikan yg diharap tidak pasti.
Bagaimana cara menjatuhkan pemimpin yg zalim tanpa Bughot/Pemberontakan BERSENJATA? Dgn Demo Damai raksasa. Ini menurut Syekh Al Azhar Dr Ahmad Tayyib. Demo Damai sukses menjatuhkan Syah Iran di tahun 1978 dan juga menjatuhkan Husni Mubarak tahun 2011. DEMO DAMAI. Jangan memprovokasi/menyerang Militer yg ada. 8 juta dari 36 juta rakyat Iran yang demo dan mogok Nasional di tahun 1978 melumpuhkan Negara Mesir hingga Syah Iran Reza Pahlevi menyerah. Begitu pula Demo rakyat Mesir di tahun 2011 dan juga di 2013 yang diikuti 17-30 juta dari 84 juta rakyat Mesir, membuat Mursi jatuh.

Jika Bughot di Libya menewaskan 30 ribu dari 6 juta rakyat Libya dan di Suriah menewaskan 100 ribu dari 21 juta rakyat Suriah, Demo Damai di Iran dan Mesir menewaskan kurang dari 3000 orang. Meski ada kekerasan aparat, jumlah korban/kerusakan pada Demo Damai jauh lebih kecil daripada Bughot/Pemberontakan Bersenjata.
Bughat

Menurut Yahya Abdurrahman, salah satu istilah dalam siyasah syar’iyah yang penting untuk dipahami adalah istilah bughat. Istilah ini perlu dipahami kembali oleh kaum muslim . Hal itu penting agar kaum muslim tidak terjebak dalam upaya memanipulasi istilah bughat ini untuk mendukung rezim yang tidak Islami bahkan rezim yang tidak menerapkan hukum-hukum syariah dan sama sekali tidak peduli terhadap hukum-hukum syariah Islam. Hal itu seperti yang terjadi di sebagian negeri Islam.

Makna Bahasa Bughat

Bughât adalah bentuk jamak al-bâghi, berasal dari kata baghâ, yabghî, baghyan-bughyatan-bughâ`an. Kata baghâ maknanya antara lain thalaba (mencari, menuntut), zhalama (berbuat zalim), i’tadâ/tajâwaza al-had (melampaui batas), dan kadzaba (berbohong) (Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasith, 1972:64-65; Munawwir, Kamus al-Munawwir, 1984:65,106; Ali, 1998:341). Jadi, secara bahasa, al-bâghi (dengan bentuk jamaknya al-bughât), artinya azh-zhâlim (orang yang berbuat zalim), al-mu’tadî (orang yang melampaui batas), atau azh-zhâlim al-musta’lî (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri) (Attabik Ali, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 1998:295, Ibrahim Anis, al-Mu’jam al-Wasith, 1972: 65).

Makna Syar’i Bughat

Para ulama beragam dalam mendefinisikan bughât, kadang mendefinisikan bughat secara langsung, kadang mendefinisikan tindakannya, yaitu al-baghy[u] /pemberontakan (Abdul Qadir Audah, 1996 at-Tasyrî’ al-Jinâ`i al-Islami :673-674; Syekh Ali Belhaj, 1984, Fashl al-Kalâm fî Muwâjahah Zhulm al-Hukkâm :242-243).

Menurut ulama Hanafiyah al-Baghy[u] adalah keluar dari ketaatan kepada imam (khalifah) yang haq (sah) dengan tanpa [alasan] haq. Dan al-bâghi adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq dengan tanpa haq (Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Ibnu Abidin, III/426; Muhammad bin Abdul Wahid as-Siyuwasi, Syarhu Fathul Qadir, IV/48).

Ulama Malikiyah menjelaskan al-Baghy[u] adalah mencegah diri untuk menaati imam (khalifah) yang sah dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (mughalabah) sekalipun karena alasan ta`wil (penafsiran agama). Dan bughat adalah kelompok (firqah) dari kaum muslimin yang menyalahi imam a’zham (khalifah) atau wakilnya, untuk mencegah hak (imam) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menurunkannya (A-Zarqani, Hasyiyah Az-Zarqani wa Hasyiyah Asy-Syaibani, hal. 60).

ulama Syafi’iyah mengartikan bughât adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang yang wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (syaukah), ta`wil, dan pemimpin yang ditaati (muthâ’) dalam kelompok tersebut (Nihayatul Muhtaj, VIII/382; asy-Syayrazi, Al-Muhadzdzab, II/217; Taqiyuddin al-Husaini, Kifayatul Akhyar, II/197-198; Zakariya al-Anshari, Fathul Wahhab, II/153).

Bughat juga diartikan sebagai orang-orang yang keluar dari ketaatan dengan ta`wil yang fasid (keliru), yang tidak bisa dipastikan kefasidannya, jika mereka mempunyai kekuatan (syaukah), karena jumlahnya yang banyak atau adanya kekuatan, dan di antara mereka ada pemimpin yang ditaati (Asna al-Mathalib, IV/111).

Jadi menurut ulama Syafi’iyah, bughât adalah pemberontakan sekelompok orang (jama’ah), yang mempunyai kekuatan (syaukah) dan pemimpin yang ditaati (muthâ’), dengan ta`wil yang fasid (Abdul Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jina’iy, II/674).

Menurut ulama Hanabilah Bughat adalah orang-orang yang memberontak kepada imam –walaupun ia bukan imam yang adil– dengan suatu ta`wil yang diperbolehkan (ta`wil sa`igh), mempunyai kekuatan (syaukah), meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka (Syarah al-Muntaha ma’a Kasysyaf al-Qana’, IV/114).

Ibn Hazm mendefinisikan Bughât adalah mereka yang menentang imam yang adil dalam kekuasaannya, lalu mereka mengambil harta zakat dan menjalankan hudud (Ibnu Hazm, Al-Muhalla, XII/520). Al-Baghyu adalah memberontak kepada imam yang haq dengan suatu ta`wil yang salah dalam agama, atau memberontak untuk mencari dunia (Ibnu Hazm, Al-Muhalla, XI/97-98).

Sedangkan menurut ulama Syiah Zaidiyah, Bughat adalah orang yang menampakkan diri bahwa mereka adalah kelompok yang haq sedang imam adalah orang yang batil, mereka memerangi imam tersebut, atau menyita hartanya, mereka mempunyai kelompok dan senjata, serta melaksanakan sesuatu yang sebenarnya hak imam (ar-Rawdh an-Nadhir, IV/331).

Definisi Yang Rajih

Perbedaan definisi yang ada disebabkan perbedaan syarat yang harus terpenuhi agar sebuah kelompok itu dapat disebut bughat (‘Audah, ibid, 1996:674). Sedangkan syarat merupakan hukum syara’ (bagian hukum wadh’i), yang wajib bersandar kepada dalil syar’i, sehingga syarat yang sah adalah syarat syar’iyah, bukan syarat aqliyah (syarat menurut akal) atau syarat ‘âdiyah (syarat menurut adat) (Asy-Syatibi, al-Muwafaqat, I/186). Oleh karenanya tentang syarat bughât kita harus merujuk kepada dalil-dalil syar’i. Dalil tentang bughât adalah QS Al-Hujurat ayat 9 (Abdurrahman Al-Maliki, 1990:79), hadits-hadits Nabi SAW tentang pemberontakan kepada imam (khalifah). (Ash-Shan’ani, Subulus Salam III bab Qitâl Ahl Al-Baghî hal. 257-261; Abdul Qadir Audah, 1992, at-Tasyri’ al-Jina’iy, hal 671-672) dan ijma’ shahabat, mengenai wajibnya memerangi bughat (Zakariya Al-Anshari, Fathul Wahhab, t.t. :153; Taqiyuddin Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, t.t.:197).

Dengan mengkaji nash-nash syara’ tersebut, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) syarat yang harus ada secara bersamaan pada sebuah kelompok yang dinamakan bughat, yaitu (Abdurrahman Al-Maliki, Nizhâm al-‘Uqubat, 1990:79; Muhammad Khayr Haikal, al-jihad wal Qital fi as-Siyasah asy-Syar’iyyah, 1996: 63):

1) Pemberontakan kepada khalifah/imam (al-khuruj ‘ala al-khalifah);

2) Adanya kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan untuk mendominasi (saytharah); dan

3) Mengggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya.

Syarat pertama, adanya pemberontakan kepada khalifah (imam) (al-khuruuj ‘ala al-imam). Misalnya dengan ketidaktaatan mereka kepada khalifah atau menolak hak khalifah yang mestinya mereka tunaikan kepadanya, semisal membayar zakat. Syarat pertama ini, memang tidak secara sharih (jelas) disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 9 :

“Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya (zalim) maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.” (TQS Al-Hujurat [49]:9)

Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari (w.925 H) dalam Fathul Wahhab (II/153) mengatakan,”Dalam ayat ini memang tidak disebut ‘memberontak kepada imam’ secara sharih, akan tetapi ayat tersebut telah mencakupnya berdasarkan keumuman ayatnya, atau karena ayat tersebut menuntutnya. Sebab jika perang dituntut karena kezaliman satu golongan atas golongan lain, maka kezaliman satu golongan atas imam tentu lebih dituntut lagi.”

Syarat ini ditunjukkan secara jelas oleh hadits yang menjelaskan tercelanya tindakan memberontak kepada imam (al-khuruj ‘an tha’at al-imam). Misalnya sabda Nabi SAW :

مَنْ خَرَجَ عَن الطَّاعَةِ وَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَ مَاتَ فَمَيْتَتُهُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa yang keluar dari ketaatan (kepada khalifah) dan memisahkan diri dari jamaah dan mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah, Subulus Salam III/258).

Mengenai yang dimaksud dengan imam, Abdul Qadir Audah menegaskan, “[Yang dimaksud] Imam, adalah pemimpin tertinggi (kepala) dari Negara Islam (ra`is ad-dawlah al-islamiyah al-a’la), atau orang yang mewakilinya…” (Abdul Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jina’iy, II hal. 676).

Hal tersebut didasarkan dari kenyataan bahwa ayat tentang bughat (QS Al-Hujurat : 9) adalah ayat madaniyah yang berarti turun sesudah hijrah (As Suyuthi, 1991:370). Berarti ayat ini turun dalam konteks sistem negara Islam (daulah Islamiyah), bukan dalam sistem yang lain.

Hadits-hadits Nabi SAW dalam masalah bughat, juga demikian halnya, yaitu berbicara dalam konteks pemberontakan kepada khalifah, bukan yang lain (Lihat ash-Shan’ani, Subulus Salam, III/257-261). Demikian juga, pemberontakan dalam Perang Shiffin yang dipimpin Muawiyah (golongan bughat) melawan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah, jelas dalam konteks daulah Islamiyah (Lihat Al-Manawi, Faidh al-Qadir, II/336).

Dengan demikian, pemberontakan kepada kepala negara yang bukan khalifah, misalnya kepada presiden dalam sistem republik, tidak dapat disebut bughat, dari segi mana pun, menurut pengertian syar’i yang sahih.

Syarat kedua, mempunyai kekuatan yang memungkinkan kelompok bughat untuk mendominasi. Kekuatan ini haruslah sedemikian rupa, sehingga untuk mengajak golongan bughat ini kembali mentaati khalifah, khalifah harus mengerahkan segala kesanggupannya, misalnya mengeluarkan dana besar, menyiapkan pasukan, dan mempersiapkan perang (Taqiyuddin al-Husaini, Kifayatul Akhyar, II/197). Kekuatan di sini, sering diungkapkan oleh para fuqaha dengan istilah asy-syaukah, sebab salah satu makna asy-syaukah adalah al-quwwah wa al-ba`s (keduanya berarti kekuatan) (Ibrahim Anis, Al-Mu’jamul Wasith, hal. 501). Para fuqaha Syafi’iyyah menyatakan bahwa asy-syaukah ini bisa terwujud dengan adanya jumlah orang yang banyak (al-katsrah) dan adanya kekuatan (al-quwwah), serta adanya pemimpin yang ditaati (Asna Al-Mathalib, IV/111).

Syarat kedua ini, dalilnya antara lain dapat dipahami dari ayat tentang bughat (QS Al Hujurat: 9) pada lafazh “wa in thâ`ifatâni” (jika dua golongan…). Sebab kata “thâ`ifah” artinya adalah al-jama’ah (kelompok) dan al-firqah (golongan) (Ibrahim Anis, Al-Mu’jamul Wasith, hal. 571). Hal ini jelas mengisyaratkan adanya sekumpulan orang yang bersatu, solid, dan akhirnya melahirkan kekuatan. Taqiyuddin Al-Husaini mengatakan,”…jika (yang memberontak) itu adalah individu-individu (afrâdan), serta mudah mendisiplinkan mereka, maka mereka itu bukanlah bughat.” (Taqiyuddin al-Husaini, Kifayatul Akhyar II/198). Jadi jika satu atau beberapa individu yang tidak mempunyai kekuatan, memberontak kepada khalifah, maka tidak disebut bughat.

Syarat ketiga, mengggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Dalilnya QS Al Hujurat : 9, yaitu lafazh “iqtatalû” (kedua golongan itu berperang). Ayat ini mengisyaratkan adanya sarana yang dituntut dalam perang, yaitu senjata (as-silâh). Selain itu Nabi SAW bersabda :

“Barangsiapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maka ia bukanlah golongan kami.” (Muttafaqun ‘alayhi. Subulus Salam, III/257. Kitab Qitâl Ahl Al-Baghi, Imam Asy-Syairazi, Al-Muhadzdzab, II/217).

Dengan demikian, jika ada kelompok yang menentang dan tidak taat kepada khalifah, tetapi tidak menggunakan senjata, misalnya hanya dengan kritikan atau pernyataan, maka kelompok itu tak dapat disebut bughat.

Oleh karenanya, Syaikh Abdurrahman Al-Maliki mendefinisikan bughât sebagai orang-orang yang memberontak kepada daulah Islamiyah (Khilafah), yang mempunyai kekuatan (syaukah) dan senjata (man’ah). Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak menaati negara, mengangkat senjata untuk menentang negara, serta mengumumkan perang terhadap negara (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-‘Uqûbât fî al-Islâm, 1990, hal 79).

Menangani Bughât

Ayat diatas telah menyatakan bahwa hukuman terhadap pelaku bughat adalah diperangi sampai mereka kembali kepada perintah Allah, yaitu kembali taat kepada khalifah atau negara dan menghentikan pembangkangan mereka. Namun sebelum sampai kepada perang tersebut, imam atau khalifah harus mengontak mereka dan menanyakan apa yang mereka tuntut dari negara. Jika mereka menyebutkan kezaliman maka kezaliman itu harus dihilangkan.

Jika mereka mengklaim suatu syubhat maka syubhat tersebut harus dibongkar dan dijelaskan. Jika mereka menilai apa yang dilakukan oleh khalifah (negara) menyalahi kebenaran atau syara’, padahal tidak demikian halnya, maka harus dijelaskan kesesuaian tindakan dan kebijakan khalifah atau negara dengan syariah dan nas-nasnya serta harus ditampakkan kebenarannya. Semua itu harus dilakukan sampai taraf dianggap cukup. Jika mereka yang melakukan bughât itu tetap dalam pembangkangan, maka mereka diperangi agar kembali taat.

Namun harus diingat, perang terhadap mereka adalah perang dalam rangka memberi pelajaran (qitâl at-ta`dîb) bukan perang untuk memusnahkan. Perang terhadap mereka bukan merupakan jihad. Jadi harta mereka bukan fa’i dan tidak boleh dirampas dan dibagi-bagi. Mereka yang tertawan tidak diperlakukan sebagai tawanan, melainkan diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Wanita dan anak-anak mereka yang dibawa serta di medan perang tidak boleh dijadikan sabi.
Cara Khilafah Menjaga Kekayaan Negara Dari Tangan Asing

Menurut Hafidz Abdurrahman

Khilafah Negara Ideologis

Negara Khilafah adalah negara ideologis. Negara yang dibangun berdasarkan ideologi. Keberadaannya untuk menerapkan, menjaga, dan menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia. Itulah negara Khilafah. Ideologinya adalah Islam.

Sebagai ideologi, Islam bukan hanya berisi akidah, tetapi juga sistem kehidupan. Islam tidak saja menggariskan konsep (pemikiran), seperti akidah dan solusi atas berbagai problematika kehidupan, tetapi juga menggariskan metode yang khas dan unik. Metode untuk menerapkan, menjaga dan mengemban ideologi tersebut ke seluruh dunia.

Dengan ideologi Islam yang sempurna, didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, baik di bidang politik, intelektual, ijtihad dan leadership, maka Khilafah akan menjadi negara adidaya baru, menggantikan amerika, Uni Eropa, Inggris, dan Rusia. Dengan modal yang sama, didukung dengan wilayah yang terbentang luas, meliputi 2/3 dunia, dan jumlah demografi yang sangat besar, yaitu 1,5 milyar jiwa, maka Khilafah bisa mandiri, tidak bergantung kepada negara-negara tersebut.

Dengan potensi tersebut, tentu negara-negara kafir penjajah tidak akan membiarkan Khilafah mewujudkan misinya. Mereka pasti akan berusaha mati-matian mempertahankan cengkraman, paling tidak kepentingan mereka, di negeri kaum muslim. Karena mereka sangat bergantung kepada dunia Islam, baik dari segi supplay energi, bahan mentah, sampai pasar. Namun, dengan ideologinya, dan kualitas sumber daya manusianya, Khilafah sanggup melepaskan diri dari setiap strategi yang mereka rancang.

Kekayaan Umat Islam

Negara Khilafah, sebagai satu-satunya negara kaum muslim di seluruh dunia, akan menjaga agama, darah, harta, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, negara, termasuk setiap jengkal wilayahnya. Karena itu, tak ada satupun pelanggaran yang dilakukan terhadap agama, darah, harta, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, negara, termasuk wilayah, kecuali pasti akan ditindak oleh Khilafah.

Khusus terkait dengan kekayaan kaum muslim, bisa dipilah menjadi tiga kategori. Pertama, kekayaan milik pribadi. Kedua, kekayaan milik umum. Ketiga, kekayaan milik negara. Seluruh kekayaan ini akan dijaga oleh negara, dan apapun bentuk pelanggaran terhadap kekayaan ini tidak akan dibiarkan.

Cara Khilafah menjaga kekayaan ini adalah dengan menerapkan sistem Islam, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga yang lain. Di bidang ekonomi, Islam menetapkan, bahwa hukum asal kekayaan adalah milik Allah, yang dikuasakan kepada manusia. Manusia mendapatkan kuasa, dengan cara menerapkan hukum-Nya. Dari sana, lahir hukum tentang kepemilikan. Karena itu, kepemilikan didefinisikan sebagai “izin pembuat syariat (Allah)”.

Dengan izin pembuat syariat, seseorang bisa memiliki kekayaan, baik secara pribadi, bersama-sama, maupun melalui perantara negara, jika terkait dengan kekayaan milik negara. Dengan cara seperti itu, maka seluruh kekayaan kaum muslim tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun, kecuali dengan izin pembuat syariat.

Dengan cara yang sama, kekayaan milik pribadi tidak akan bisa dinasionalisasi, kecuali dengan izin pembuat syariat. Begitu juga, kekayaan milik umum tidak akan bisa diprivatisasi, karena tidak adanya izin dari pembuat syariat. Begitu pula, kekayaan milik negara bisa diberikan kepada individu juga karena adanya izin dari pembuat syariat, yang diberikan kepada khalifah, melalui mekanisme iqtha’, dan lain-lain.

Cara Menjaga dan Mengembalikan

Selain mekanisme syariah di atas, Khilafah juga akan melakukan edukasi kepada rakyatnya tentang nilai kekayaan mereka, serta menerapkan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar ketentuan syariah dalam hal kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian kekayaannya. Edukasi bisa dilakukan, termasuk dengan mengangkat wali (pengurus) khusus bagi siapa saja yang mempunyai harta, namun tidak bisa mengelola dan mendistribusikannya dengan benar. Setiap orang satu wali. Mereka akan dibayar oleh negara.

Kebijakan satu orang satu wali ini berlaku untuk: (1) Orang-orang yang termasuk dalam kategori safih (bodoh/lemah akal). Di dalamnya termasuk orang idiot, tidak waras, termasuk anak yang belum sempurna akalnya. (2) Orang-orang yang dianggap muflis (bangkrut), di mana utangnya lebih besar ketimbang asetnya. Dengan kebijakan satu orang satu wali, maka seluruh tindakan mereka bisa diurus dengan baik. Harta mereka terjaga, tidak dihambur-hamburkan, termasuk berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak.

Ini terkait dengan kekayaan milik individu. Karena kekayaan ini pengelolaan dan distribusinya kembali kepada individu. Sedangkan kekayaan milik umum dan negara, pengelolaan dan distribusinya kembali kepada negara. Negaralah satu-satunya yang berhak untuk mengelola dan mendistribusikannya sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat. Namun, dalam hal ini, negara tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Seperti melakukan privatisasi kekayaan milik umum kepada individu, baik domestik maupun asing.

Untuk menjaga kekayaan ini tugas dan fungsi penguasa, yang mempunyai otoritas sebagai pembuat kebijakan, sangat vital. Karena itu, mereka disyaratkan harus muslim, adil (tidak fasik), laki-laki, baligh, berakal, merdeka dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penguasa. Karena ini akan menjadi jaminan dasar bagi penguasa dalam mengambil kebijakan.

Tidak hanya itu, Khilafah juga mempunyai sistem yang sempurna untuk menjaga kekayaannya. Tidak hanya bertumpu pada jaminan penguasanya, tetapi juga kepada yang lain. Ketika kebijakan penguasa dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan milik umum dan negara tersebut menyimpang, maka umat, baik langsung maupun melalui Majelis Umat, bisa mengoreksi tindakan penguasa. Bisa juga melalui partai politik Islam yang ada.

Jika kebijakan di atas tidak diindahkan oleh penguasa, maka kasus ini bisa diajukan kepada Mahkamah Madzalim. Mahkamah Madzalim bisa membatalkan kebijakan penguasa yang menyimpang tersebut, dan mengembalikannya. Jika kekayaan ini dimiliki oleh individu, korporasi atau negara lain, maka penguasaan atas kekayaan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Madzalim, lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Jika milik individu, dikembalikan kepada individu. Jika milik umum, dikembalikan kepada milik umum. Jika milik negara, dikembalikan kepada negara.

Termasuk Khilafah akan menutup rapat-rapat pintu investasi asing dan utang luar negeri yang bisa berdampak pada penguasaan kekayaan milik umum dan negara oleh pihak asing. Investasi asing ini selama ini bisa dilakukan langsung, G to G (government to government), P to P (people to people), maupun melalui Bursa Efek. Semuanya harus ditutup. Untuk itu, diberlakukan kebijakan hubungan dengan pihak asing harus melalui satu pintu, yaitu Departemen Luar Negeri.

Demikian juga dengan utang luar negeri. Utang ini selama ini dibalut dengan berbagai istilah, seperti hibah, donor dan pinjaman. Intinya sama, yaitu utang. Kebijakan utang luar negeri ini seolah sudah menjadi kewajiban, karena rezim APBN yang digunakan meniscayakan itu. Karenanya, harus dirombak, mulai dari sistem penyusunan APBN-nya. Dengan begitu, semua celah utang ini bisa ditutup rapat-rapat, kecuali dalam satu kondisi, darurat.

Dengan ditutupnya seluruh pintu yang bisa berdampak pada mengalirnya kekayaan Khilafah keluar tadi, maka kekayaan umat ini akan terjaga. Dan dengan kebijakan sebelumnya, apa yang ada di tangan asing pun bisa dikembalikan.
Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi, Sumbangan Islam Untuk Indonesia

Kekayaan Alam dan Energi Indonesia serta Kesalahan Model Pengelolaannya.

Indonesia merupakan negara yang besar. Luas wilayah teritorial Indonesia sekitar 5 juta km2. Sekitar 1,9 juta km2 berupa daratan sedangkan 3,1 juta km2 berupa lautan. Jika ditambah dengan zona ekonomi eksklusif, luas wilayah Indonesia menjadi lebih dari 7,5 juta km2, dengan luas wilayah laut menjadi 5,8 juta km2 .

Bila kita sandingkan peta Indonesia di daratan Eropa maka wilayah Indonesia meliputi Inggris sampai dengan sebagian wilayah Rusia. Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah 240 juta jiwa, kurang lebih sama dengan jumlah penduduk seluruh negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. Berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia berada pada urutan keempat terbesar di dunia setelah RRC, India dan Amerika Serikat.

Kekayaan Alam Indonesia

Berbicara kekayaan alam, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah. Kekayaan hayati Indonesia seperti hutan, luasnya yang tersisa menurut Bank Dunia sekitar 94.432.000 ha pada tahun 2010. Sekitar 31,065,846 ha diantaranya adalah hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Indonesia memiliki 10 % luas hutan tropis yang masih tersisa.

Indonesia juga memiliki Kekayaan laut yang besar, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 dengan panjang garis pantai 81.000 km. Sekitar 7% (6,4 juta ton/tahun) dari potensi lestari total ikan laut dunia berasal dari Indonesia. Kurang lebih 24 juta ha perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut dengan potensi produksi sekitar 47 juta ton/tahun. Kawasan pesisir yang sesuai untuk usaha budidaya tambak diperkirakan lebih dari 1 juta ha dengan potensi produksi sekitar 4 juta ton/tahun.

Produksi ikan tangkap mencapai Rp 18,46 triliun. Benih ikan laut mencapai Rp 8,07 milyar. Budidaya laut mencapai Rp 1,36 triliun. Sementara itu, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing mencapai nilai 4 miliar US$ (sekitar 34 triliun rupiah) per tahun.

Lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan secara bersama berkontribusi sebesar 14,7 % dari PDB Indonesia tahun 2011 yang mencapai Rp. 7.427,1 triliun.

Kekayaan Mineral Indonesia
Indonesia merupakan produsen terbesar kedua untuk timah, terbesar untuk tembaga, kelima untuk nikel, ketujuh untuk emas dan batu bara.

Indonesia memproduksi di atas 790.000 ton konsentrat tembaga pada 1999. Produksi tersebut dihasilkan dari pertambangan Grasberg yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh PT Freeport Indonesia milik perusahaan asal AS Freeport-Mcmoran.

Tambang Grasberg yang terletak di Tembagapura memiliki cadangan 2.500 metrik ton, yang mengandung 1,13 persen tembaga, 1,05 gram per ton emas, dan 3,8 gram per ton perak.

Tambang tembaga Batu Hijau di Pulau Sumbawa dikembangkan dengan investasi sekitar 1,9 miliar US $ oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Cadangan diperkirakan 1.000 metrik ton terdiri dari tembaga 0,52 persen dan emas 0,4 gram per ton. Masa tambang Batu Hijau diperkirakan bisa sampai 25 tahun. Produksi per tahun mencapai 245.000 ton tembaga dan 18 ton emas.

Newmont juga memiliki 80 persen saham di pertambangan emas Minahasa, yang berproduksi di atas delapan ton emas dan 340 kg perak pada tahun 1998. Produsen perak dan emas utama lainnya adalah tambang Kelian Equatorial di Kalimantan Timur dan Indomuro Mine di Kalimantan Tengah.

Kekayaan sumber daya energi Indonesia

Indonesia memiliki sumber daya energi berupa minyak bumi, batubara, gas alam, geotermal, energi terbarukan dan nuklir. Potensi sumber energi Indonesia, kemanfaatan dan perkiraan usia produksinya dapat dilihat pada Tabel 1.

Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara ketiga terbesar di dunia setelah Australia dan China. Indonesia mengekspor 64 metrik ton batubara pada tahun 2001, dari total produksi 92 metrik ton. Cadangan batu bara Indonesia diperkirakan 35 miliar ton dan sudah terbukti sebanyak 23 miliar ton.

Ironi Negara Indonesia

Sekalipun Indonesia memiliki sangat banyak kekayaan sumber daya alam, dalam kenyataannya Indonesia adalah negara dengan penduduk miskin besar. Berdasarkan data dari biro pusat statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 51,2 juta jiwa (23 % penduduk Indonesia pada tahun itu yang mencapai 221 juta jiwa). Jumlah ini bertambah menjadi 60 juta pada tahun 2006. Berdasarkan standart kemiskinan bank dunia, yaitu pendapatan kurang dari US$ 2 (Rp 19.000,-) per hari, jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 110 juta jiwa (48 %).

Hampir 6 juta penduduk Indonesia tidak memiliki rumah. Sejumlah 16 sampai 17 ribu penduduk tinggal di rumah tak layak huni. Lebih dari 50 persen penduduk tidak memiliki akses terhadap air bersih; lebih dari 25 persen balita kekurangan gizi; buta huruf mencapai 9,55 persen atau 14,7 juta. Jumlah pengangguran telah mencapai 40 juta orang (25 persen angkatan kerja). Dari tahun ke tahun, angka ini terus meningkat, yakni sekitar 8,1 persen pada tahun 2001, 9,86 persen pada tahun 2004 dan 10,9 persen pada tahun 2005. Prevalensi balita gizi buruk dan gizi parah hingga tahun 2003 sebesar 27,5 persen.

Selain itu Indonesia terlilit hutang, dalam pagu APBN-P 2012 untuk pembayaran cicilan utang (pokok dan bunganya) mencapai Rp 322,709 triliun, terdiri dari cicilan pokok utang Rp 200,491 triliun dan cicilan bunga Rp 122,218 triliun.

Indonesia betul-betul sudah terlilit utang, walaupun akumulasi pembayaran cicilan utang baik bunga maupun pokok selama 12 tahun antara tahun 2000-2011 mencapai Rp 1.843,10 triliun, tapi anehnya, jumlah utang negara tidak berkurang tapi justru bertambah. Tercatat utang Indonesia pada tahun 2010 atau era Presiden SBY masih sebesar Rp 1.677 triliun. Pada tahun anggaran 2011 utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 1.803 triliun dan per maret 2012 mencapai Rp 1.859,43 triliun bahkan terus meningkat hingga tahun berjalan 2012 utang Indonesia sudah mencapai Rp 1.937 triliun.

Utang ini menjadi perangkap bagi Indonesia hingga dikuasai oleh kepentingan para kapitalis.

Salah Kelola

Pertanyaan muncul mengapa terjadi kontradiksi ? Mengapa kekayaan sebesar itu tidak cukup untuk memakmurkan rakyat Indonesia? Jawabannya adalah bahwa sebagian besar kekayaan tersebut telah dikuasai oleh swasta, terutama perusahaan swasta asing melalui perusahaan transnasional.

Dari daftar yang dikeluarkan BP-Migas sendiri terlihat bahwa penguasaan 56 kontrak kerjasama minyak dan gas di Indonesia mayoritasnya adalah asing (BPMIGAS.com).

Perusahaan seperti ExxonMobil bisa mendapatkan keuntungan total dari penjarahan di berbagai negeri hingga $36,1 miliar pada tahun 2005. BP-Amoco yang memproduksi 10 persen gas nasional Indonesia bisa mengeruk keuntungan US $1,3 miliar per tahun. PT. Freeport McMoran Indonesia (PTFI) mendapatkan keuntungan US $ 934 juta untuk tahun 2004 dan meningkat dari tahun ke tahun tercatat pada tahun 2009, laporan keuangan Freeport McMoran (FCX) menyatakan keuntungan PTFI adalah US$ 4,074 miliar, sedang penerimaan negara melalui pajak dan royalti adalah sekitar US$ 1,7 miliar lebih kecil dari keuntungan PTFI. Dalam kasus PT Freeport Indonesia, dari tambang di Papua tersebut Indonesia seharusnya mendapatkan keuntungan Rp 50 – 100 triliun per tahun, andai pengelolaan tambang itu dikelola oleh negara bukan swasta.

Pendapatan Bruto yang diperoleh perusahaan tambang Newmont mencapai nilai triliunan per hari. Tahun 2003 perusahaan ini memproduksi juta 3.390 ton tembaga per hari atau 3.390.000 kg per hari. Jika harga per kg sebesar Rp. 766.666,67, maka nilai pendapatan Bruto Newmont mencapai Rp. 2.599.000.011.300 per hari setara Rp. 948,635 triliun per tahun atau 2/3 APBN Indonesia setahun. Mereka berlimpah harta dari hasil menambang kekayaan alam Indonesia, para direktur tambang perusahaan imperialis umumnya menerima gaji antara US $ 200,000–US $300,000 per bulannya. Sementara penduduk-penduduk sekitar tambang hidup dengan penghasilan di bawah US $1/hari. Inilah dampak dari kesalahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Kesalahan pengelolaan kekayaan alam dan energi ini terjadi karena Indonesia memilih sistem kapitalisme dan sistem pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi di masa orde baru dan era reformasi telah menjual kekayaan alam Indonesia kepada pihak asing, melalui berbagai produk Undang-undang seperti UU Migas, UU Minerba, UU Penanaman Modal Asing dan sebagainya.

Semua undang-undang ini memberi peranan besar kepada swasta dan kapitalisme asing, disahkan oleh DPR tanpa ada upaya pencegahan sedikitpun. Semua ini berasas pada kepercayaan para penguasa dan pejabat di Indonesia kepada sistem ekonomi liberalisme dan mekanisme pasar. Ditambah lagi dengan mental korup dimana mereka yang hanya berfikir untuk kepentingan dirinya saja.

Model Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam Islam.

Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki sistem ekonomi yang khas. Di dalamnya ada konsep bagaimana mengelola sumber daya alam ini.

Menurut pandangan Islam, hutan, air, dan energi adalah milik umum. Ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW:

‘‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api“ (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah) (Imam Asy Sayukani, Nayl al Authar, halaman 1140)

Maka, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta (corporate based management) tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara (state based management) dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk.

Untuk pengelolaan barang tambang dijelaskan oleh hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal yang menceritakan, saat itu Abyad meminta kepada Rasul SAW untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat.

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”.

Ma’u al-‘iddu adalah air yang karena jumlahnya sangat banyak digambarkan mengalir terus menerus. Hadits tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.

Sikap pertama Rasulullah SAW memberikan tambang garam kepada Abyadh menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Akan tetapi, ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar—digambarkan bagaikan air yang terus mengalir—lalu Rasul mencabut pemberian itu. Hal ini karena dengan kandungannya yang sangat besar itu tambang tersebut dikategorikan milik umum. Adapun semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu.

Yang menjadi fokus dalam hadits tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Terbukti, ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak, beliau menarik kembali pemberian itu. Syekh Taqyuddin An-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan:

“Adapun pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab, kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh. Sesungguhnya beliau mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh, lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang berarti barang tambang tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali karena sunah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api, dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut. Untuk itu, beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya”.

Karena itu, penarikan kembali pemberian Rasul SAW dari Abyadh adalah illat dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individu. Dalam hadits dari Amru bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam atau “ma’danul milhi” (tambang garam).

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batubara, dan sebagainya; maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan usaha keras, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, seperti kristal maupun berbentuk cair, seperti minyak, semuanya adalah barang tambang yang termasuk ke dalam pengertian hadis di atas.

Al-‘Assal & Karim (1999: 72-73) mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitabnya al-Mughni mengatakan:

“Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan, dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslim, sebab hal itu akan merugikan mereka”.

Maksud pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Barang siapa menemukan barang tambang atau migas pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

Pemasukan Dan Pengeluaran Negara Dari Kekayaan Alam

Pengelolaan negara terhadap sumber daya alam ini menghasilkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, hasil pengelolaannya menjadi sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara. Kedua, negara bisa berlepas diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Pengeluaran negara dari sumber daya alam ini bisa dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Antara lain:

• Biaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari biaya tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, penyediaan perlengkapan, dan segala hal yang berhubungan dengan dua kegiatan pengelolaan sumber daya alam di atas.

• Dikembalikan hasilnya kepada rakyat sebagai pemilik sumber daya alam itu. Khalifah boleh dan bisa membagikannya secara langsung dalam bentuk benda yang memang diperlukan atau dalam wujud layanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan murah juga infrastuktur lainnya.

• Dialokasikan untuk biaya dakwah dan jihad.

Konsep Islam dalam pengelolaan sumber daya alam ini memastikan hasil kekayaan alam Indonesia kembali kepada rakyat. Walhasil, rakyat akan merasakan kemakmuran dalam arti sebenarnya.

Indonesia Menjadi Negara yang Sejahtera dengan Islam

Sistem ekonomi Islam terbukti secara empiris mampu menyejahterakan rakyatnya pada masa lalu. Kemajuan dan kebangkitan luar biasa muncul karenanya sehingga Khilafah menjadi mercusuar bagi negara-negara lain di dunia. Maka, masuk akal pula jika Indonesia ingin sejahtera, tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Islam.
Dengan politik ekonomi Islam, kekayaan alam Indonesia akan menjadi pos penerimaan negara yang sangat besar. Ini sangat berbeda dengan kondisi sekarang di mana pos penerimaan negara dalam APBN justru didominasi oleh pajak. Hasil kekayaan alam justru dinikmati oleh swasta, baik lokal maupun asing, sedangkan rakyatnya tetap menderita. Kondisi ini tidak akan terjadi jika sistem ekonomi Islam mengaturnya. Perhitungan matematis bisa menunjukkan potensi luar biasa itu.

Sektor Energi

Produksi minyak di Indonesia saat ini sekitar 900.000 barrel per hari (bpd) sementara kebutuhan konsumsi minyak sekitar 1.300.000 barel per hari, maka Indonesia harus mengimpor sedikitnya 400.000 barel per hari untuk memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia.

Bila asumsi harga minyak impor adalah US$ 100/barrel dan Biaya Lifting, Refining dan Transportasi (LRT) minyak dalam negeri sekitar $ 15/ barel sampai di SPBU dengan nilai tukar rupiah Rp. 9.000/US$ maka biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM per hari :

1. Minyak Impor : 400.000 barel x [$ 100 + $ 2.55 (RT)*] = $ 41.020.000

*biaya refining dan transportasi (RT) sekitar 17 % dari total biaya LRT

2. Minyak Dalam Negeri : 900.000 barel x $ 15 (LRT) = $ 13.500.000

Total = $ 54.520.000

Setara = Rp. 490.680.000.000,-

Adapun penerimaan dari menjual BBM kepada masyarakat dengan harga saat ini (Rp. 4.500,- per liter) adalah

– 1.300.000 barel x 159 liter / barel x Rp. 4.500,- = Rp. 930.150.000.000,- per hari

Keuntungan dari penjualan BBM per hari sekitar Rp. 439.700.000.000,-, atau setara dengan Rp. 160.4 triliun,- per tahun

Keuntungan ini di masukan kedalam pos penerimaan kepemilikan umum di Baitul Maal dan akan dikembalikan kepada masyarakat.

Penerimaan ini masih mungkin bertambah karena lifting minyak Indonesia dapat ditingkatkan bila dikelola oleh Negara, dengan model pengelolaan sekarang kita tidak bisa mengawasi berapa lifting riil yang dihasilkan oleh tambang-tambang perusahaan swasta dan asing. BP Migas sebagai pengawas hanya menerima data yang dibuat oleh masing-masing perusahaan tersebut, bahkan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany (Vivanews.com, Senin 2 April 2012) menjelaskan, seiring dengan pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) khusus wajib pajak sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan, selama ini produksi migas tidak pernah ada yang memeriksa sehingga bisa saja kontraktor mengakali dengan memperlambat alat pengukur produksi migas.

“Jadi jangan bilang nggak mungkin perusahaan besar berani menipu. Mereka telah menerapkan good corporate governance, sehingga tak berani menipu. Justru bodoh mereka kalau nggak menipu kita,” katanya

Sekadar informasi, lifting minyak Indonesia pada 2011 ini hanya 898 ribu barel per hari, jauh di bawah target APBN-P 2011 sebesar 945 ribu barel per hari. Sedangkan pada APBN-P 2012 ditargetkan 930 ribu barel per hari

Produksi gas (LNG) adalah setara sekitar 5,6 juta barrel minyak per hari, namun harganya di pasar dunia hanya 25 persen dari harga minyak. Jadi nilainya sekitar Rp 297 triliun atau nett profit-nya sekitar Rp 268 triliun.

Produksi batubara setara 2 juta barrel minyak per hari, dengan harga di pasar dunia sekitar 50 persen harga minyak. Jadi nilainya sekitar Rp. 212 triliun, atau nett profit-nya sekitar Rp 191 triliun.

Produksi listrik tidak signifikan kecuali bila dilakukan pembangkitan listrik dari energi terbarukan (air, angin, dan geothermal) atau nuklir. Energi listrik seperti ini biasanya impas dikonsumsi sendiri.

Akumulasi penerimaan negara dari sektor energi saja sekitar Rp. 619.4 triliun,-

Pertambangan

Produksi pertambangan terutama emas seperti Freeport atau Newmont kita lakukan perhitungan dengan taksiran dari setoran pajak mereka. Bila kita percaya kebenaran nilai pajak Freeport yang Rp 6 triliun per tahun, dan ini baru 20 persen dari nett profit—itu artinya nett profit-nya adalah Rp. 30 triliun per tahun. Sumber lain menyebut produksi emas di Freeport adalah sekitar 200 ton emas murni per hari—maka secara kasar, bersama perusahaan tambang mineral logam lainnya, yakni emas/Newmont juga timah, bauxit, besin juga kapur, pasir, dan lain-lain nett profit sektor pertambangan adalah minimal Rp. 50 triliun per tahun.
Hasil Laut

Nah, di luar pertambangan, ada potensi laut yang tak kalah besar. Menurut Rokhmin Dahuri, nilai potensi lestari laut Indonesia baik hayati, non hayati, maupun wisata adalah sekitar US$ 82 miliar atau Rp. 738 triliun. Bila ada BUMN kelautan yang ikut bermain di sini dengan ceruk 10 persen saja, maka nilainya sudah sekitar Rp. 73 triliun.

Hasil Hutan

Yang paling menarik adalah produksi hutan. Luas hutan Indonesia adalah 94.432.000 hektar. Untuk mempertahankan agar lestari dengan siklus 20 tahun, maka setiap tahun hanya 5 persen tanamannya yang diambil. Bila dalam 1 hektar hutan, hitungan minimalisnya ada 400 pohon, itu berarti setiap tahun hanya 20 pohon per hektar yang ditebang. Kalau kayu pohon berusia 20 tahun itu nilai pasarnya Rp. 2 juta dan nett profit-nya Rp. 1 juta, maka nilai ekonomis dari hutan Indonesia adalah 94 juta hektar x 20 pohon per hektar x Rp 1 juta per pohon = Rp 1.880 triliun.

Namun tentu saja ini tidak mudah didapat, karena saat ini lebih dari separuh hutan Indonesia telah rusak oleh illegal logging. Harga kayu yang legal pun juga telah dimainkan dengan transfer pricing untuk menghemat pajak. Tapi Rp 900 triliun juga masih sangat besar. Dan jika dikelola dengan baik, masih banyak hasil hutan lain yang bernilai ekonomis tinggi, misalnya untuk obat-obatan.

Dari perhitungan di atas penerimaan Negara dari kekayaan alamnya saja sudah sangat besar yakni sekitar Rp. 1.642 triliun,-. Belum lagi bila memperhitungkan penerimaan negara dari fai, ghanimah, shadaqah, tanah-tanah milik Negara dan lainnya.

Jumlah penerimaan tersebut lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan negara dan rakyat serta menggerakkan ekonomi. Bandingkan dengan penerimaan APBN P 2012 Indonesia saat ini yang hanya sekitar Rp. 1.358,2 triliun dimana 74.5 %nya bersumber dari pajak yakni Rp 1.012 triliun, selain itu APBN Indonesia mengalami defisit karena belanja negara sekitar Rp. 1.548,3 triliun,- yang harus ditutupi melalui utang.

Dengan melihat pos penerimaan bila dikelola dengan cara Islam dibandingkan dengan penerimaan dan belanja dalam APBN saat ini, tampak nyata adanya surplus penerimaan. Surplus ini dapat digunakan untuk melesatkan ekonomi menuju kesejahteraan dengan Islam. Ini bukan mimpi, tapi sebuah kenyataan yang akan terbuktikan jika sistem Islam diterapkan.

Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Menurut Islam

Menurut Harun Rosyid , Indonesia itu dikenal dengan Negara mega Bio Diversity juga dikenal sebagai Negara mega cultural diversity. Indonesia memiliki hutan tropis terlus ketiga di dunia akan tetapi Indonesia memiliki keragaman hayati (Kandungan alam) yang terbesar dan terbanyak di dunia. Selain itu Negara Indonesia juga memiliki kekayaan kultur yang beragam. Dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, nilai-nilai keragaman kultural yang dimiliki menjadi fondasi kehidupan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, jika ala mini rusak maka kehidupan dan kebudayaan kita juga akan rusak.

“Penguasaan” Negara atas Sumber Daya Alam Menurut Islam

“Ada tiga macam sumber alam, itu harus direbut kembali, dipakai untuk memakmurkan Bangsa kita…Satu, sumber hutan; kedua, sumber pertambangan dalam negeri; tiga, sumber kekayaan laut.” [Gus Dur]
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga; Sumber Daya Alam rusak, Kearifan lokal & kebudayaan musnah.

Indonesia itu dikenal dengan Negara mega Bio Diversity juga dikenal sebagai Negara mega cultural diversity. Indonesia memiliki hutan tropis terlus ketiga di dunia akan tetapi Indonesia memiliki keragaman hayati (Kandungan alam) yang terbesar dan terbanyak di dunia. Selain itu Negara Indonesia juga memiliki kekayaan kultur yang beragam. Dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, nilai-nilai keragaman kultural yang dimiliki menjadi fondasi kehidupan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, jika ala mini rusak maka kehidupan dan kebudayaan kita juga akan rusak.

Namun, masa-masa tersebut telah berlalu. Kita telah melupakan bagaiman keragaman kultur mampu merawat dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Kini, Konflik terkait Sumber Daya Alam (SDA) adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia. Berbagai konflik yang melibatkan banyak pihak baik antara perusahaan dengan warga maupun warga dengan aparat keamanan tak jarang diwarnai intimidasi dan kekerasan. Bahkan akibat meluasnya intensitas dan kedalaman konflik itu berlangsung, telah terbukti menyebabkan kerugian sosial, budaya dan ekonomi yang tak ternilai harganya.

Tata kelola sumber daya alam Indonesia sudah melenceng dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasalnya, dalam Pasal 33 UUD 45 diamanatkan Sumber Daya Alam (SDA) harus dikuasasi penuh oleh negara. SDA ini juga harus digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah Indonesia yang lebih mempercayakan sebagian besar pengelolaan SDA kepada pihak swasta, selalu beralasan, pihak swasta yang mempunyai skill dan instrument untuk mengelola SDA. Pemerintah hanya difungsikan sebagai pembuat regulasi. Selama pihak swasta memenuhi administrasi sesuai regulasi yang dibuat pemerintah, maka pemerintah berkewajiban memberi izin.

Sumber-sumber daya alam banyak sekali macamnya merupakan bahan dasar bagi pengelolaan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Sumber daya alam akan benar-benar berguna apabila pemanfaatannya lebih menyangkut kebutuhan manusia. Pengelolaan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia di samping akan merusak lingkungan sekitarnya juga akan menjadi bumerang bagi manusia sendiri.

Data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan, dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam tentu masyarakat sipil yang mata pencahariannya tergantung pada alam sekitarnya, salah satunya adalah petani. Krisis cadangan air mengakibatkan masa cocok tanam perlahan tergerus. Hewan ternak sulit mendapat pakan akibat lahan/ ladang rumput berubah fungsi menjadi lokasi tambang. Selain itu, dampak paling berbahaya adalah penyakit. Udara dengan kadar karbon dioksida tinggi, tidak ada tumbuhan yang mengolah untuk layak pada tubuh. Akibatnya, warga sekitar terkena pelbagai macam penyakit.

Eksploitasi; Persekutuan Jahat Penguasaan Sumber Daya Alam

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), izin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam keluar di daerah-daerah karst yang seharusnya menjadi kawasan lindung. Jatam mencatat hingga 2013, izin tambang karst di Pulau Jawa, mencapai 76 izin. Ia tersebar di 23 kabupaten, 42 kecamatan dan 52 desa dengan total konsesi tambang karst 34.944,90 hektar. Keluasan izin ini sudah tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Jawa yang semakin padat.

Sementara, Pemerintah berdalih izin yang dikeluarkan sudah sesuai prosedur administrasi perizinan. Bahwa izin yang dikeluarkan sudah melalui serangkain uji kelayakan pertambangan, analisis dampak lingkungan dan lain sebagainya. Faktanya, Perusahaan korporasi penambangan seringkali menggunakan data manipulatif. Klaim masyarakat terlibat dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh korporasi sepenuhnya adalah upaya kooperatif untuk memenuhi persyaratan formal melakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Keterlibatan masyarakat hanya pelengkap, bukan inti dari bagaimana sebuah arah pembangunan/kebijakan yang berhubungan dengan orang banyak diputuskan.

Ironisnya, perusahaan tambang banyak melakukan cara-cara kotor, nekat dengan cara menyuap pejabat daerah (Bupati/Gubernur). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2014 menyatakan 20% tahanan KPK dari kepala daerah terkait kasus suap izin pertambangan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan kesadaran kepala daerah mengabaikan UUD 1945 Pasal 33 tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional. Pasal tersebut berbunyi, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 33 UUD 1945 tersebut, sebagai landasan konstitusional Negara menguasai SDA. Tafsir penguasaan adalah Negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus dan pengawas pengelolalaan SDA agar sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Islam Dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 untuk pengelolaan sumber daya alam, di dalam Islam memiliki pandangan berbeda-beda, pemerintah lebih tunduk pada kekuatan korposari ketimbang konstitusi, pertama, pemerintah semata-mata Inkonstitusional sehingga Ideologi Negara tidak perlu diubah apalagi diganti. Sementara, kelompok kedua, kegagalan dalam mengelola sumber daya alam disebabkan konstitusi dan ideology Negara bermasalah, sehingga konstitusi dan ideology harus dilandaskan pada al-Qur’an dan Hadits. Ketiga, Akibat banyaknya kasus perebutan dan penguasaan lahan—yang diduga mengandung Sumber Daya energy, mineral, gas, dll,— oleh korporasi bersekutu dengan rezim. Pada tanggal 9 dan 10 Mei 2015, lembaga bahtsul masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoal problematika pengelolaan sumber daya alam, di Pondok Pesantren Al Manar Azhari, Limo, Depok. Hasilnya mereka sepakat dan sepaham mengeluarkan fatwa wajib bagi masyarakat untuk melakukan gerakan “amar ma’ruf nahi munkar” atas aktivitas eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Eksploitasi lingkungan adalah perbuatan dholim. Eksploitasi merupakan bagian dari pengrusakan terhadap bumi yang menjadi titipan Allah SWT.

Menata Masyarakat

Manfaat Agama bagi Manusia

Menurut Roni Faslah, S.Fil.MA

Agama

Secara etimologi, kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta, yang berasal dari akar kata gam artinya pergi. Kemudian akar kata gam tersebut mendapat awalan a dan akhiran a, maka terbentuklah kata agama artinya jalan. Maksudnya, jalan untuk mencapai kebahagiaan. Di samping itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta yang akar katanya adalah a dan gama. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi, agama artinya tidak kacau atau teratur. Maksudnya, agama adalah peraturan yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan yang dihadapi dalam hidupnya, bahkan menjelang matinya. Kata religireligion dan religio, secara etimologi menurut Winkler Prins dalam Algemene Encyclopaediemungkin sekali berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata religere atau religare yang berarti terikat, maka dimaksudkan bahwa setiap orang yang ber-religi adalah orang yang senantiasa merasa terikat dengan sesuatu yang dianggap suci. Kalau dikatakan berasal dari kata religere yang berarti berhati-hati, maka dimaksudkan bahwa orang yang ber-religi itu adalah orang yang senantiasa bersikap hati-hati dengan sesuatu yang dianggap suci.

Din berasal dari bahasa Arab dan dalam Alquran disebutkan sebanyak 92 kali. Menurut arti bahasa (etimologi), din diartikan sebagai balasan dan ketaatan. Dalam arti balasan, Alquran menyebutkan kata din dalam surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin (Dialah Pemilik (Raja) Hari Pembalasan).” Demikian pula dalam sebuah hadis, din diartikan sebagai ketaatan. Rasulullah SAW bersabda : “Ad-diinu nashiihah (agama adalah ketaatan).” Sedangkan menurut terminologi teologi, din diartikan sebagai : adanya berkeyakinan, pengaturan/system, obyek pengabdian atas kekuatan supranatural (Tuhan atau dewa) membawa kepada keselamatan manusia di dunia dan akhirat

Oleh karena itu, dalam din terdapat empat unsur penting, yaitu: 1) tata pengakuan terhadap adanya Yang Agung dalam bentuk iman kepada Allah, 2) tata hubungan terhadap Yang Agung tersebut dalam bentuk ibadah kepada Allah, 3) tata kaidah/doktrin yang mengatur tata pengakuan dan tata penyembahan tersebut yang terdapat dalam al-Qur`an dan Sunnah Nabi, 4) tata sikap terhadap dunia dalam bentuk taqwa, yakni mempergunakan dunia sebagai jenjang untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Berdasarkan pengertian din tersebut, maka din itu memiliki empat ciri, yaitu: 1) din adalah peraturan Tuhan, 2) din hanya diperuntukkan bagi manusia yang berakal, sesuai hadis Nabi yang berbunyi: al-din huwa al-aqlu la dina liman la aqla lahu, artinya: agama ialah akal tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, 3) din harus dipeluk atas dasar kehendak sendiri, firman Allah: la ikraha fi al-din, artinya: tidak ada paksaaan untuk memeluk din (agama), 4) din bertujuan rangkap, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat

Sedangkan secara terminologi, agama dan religi ialah suatu tata kepercayaan atas adanya yang Agung di luar manusia, dan suatu tata penyembahan kepada yang Agung tersebut, serta suatu tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan yang Agung, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam yang lain, sesuai dengan tata kepercayaan dan tata penyembahan tersebut. Dari sudut sosiologi, Emile Durkheim (Ali Syariati, 1985 : 81) mengartikan agama sebagai suatu kumpulan keayakinan warisan nenek moyang dan perasaan-perasaan pribadi, suatu peniruan terhadap modus-modus, ritual-ritual, aturan-aturan, konvensi-konvensi dan praktek-praktek secara sosial telah mantap selama genarasi demi generasi.

Sedangkan menurut M. Natsir agama merupakan suatu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung factor- factor antara lain :

a. Percaya kepada Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai-nilai hidup.
b. Percaya kepada wahyu Tuhan yang disampaikan kepada rosulnya.
c. Percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia.
d. Percaya dengan hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari.
e. Percaya bahwa dengan matinya seseorang, hidup rohnya tidak berakhir.
f. Percaya dengan ibadat sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan.
g. Percaya kepada keridhoan Tuhan sebagai tujuan hidup di dunia ini.

Manusia

1. Hakekat Manusia

Manusia adalah satu spesies makhluk yang unik dan istimewa dibanding makhluk-makhluk lainnya, termasuk malaikat. Karena, manusia dicipta dari unsur yang berbeda, yaitu unsur hewani/materi dan unsur ruhani/immateri. Memang dari unsur hewani manusia tidak lebih dari binatang, bahkan lebih lemah darinya. Bukankah banyak di antara binatang yang lebih kuat secara fisik dari manusia ? Bukankah ada binatang yang memiliki ketajaman mata yang melebihi mata manusia ? Bukankah ada pula binatang yang penciumannya lebih peka dan lebih tajam dari penciuman manusia ? Dan sejumlah kelebihan-kelebihan lainnya yang dimiliki selain manusia.
Sehubungan ini Allah Swt berfirman : “Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah” (QS An-Nisa, 4 : 28); “Allah telah menciptakan kalian lemah, kemudian menjadi kuat, lalu setelah kuat kalian menjadi lemah dan tua.” (QS Rum : 54). Masih banyak ayat lainnya yang menjelaskan hal serupa. Karena itu, sangatlah tidak pantas bagi manusia berbangga dengan penampilan fisiknya, di samping itu penampilan fisik adalah wahbi sifatnya (semata-mata penberian dari Allah, bukan hasil usahanya). Kelebihan manusia terletak pada unsur ruhani (mencakup hati dan akal, keduanya bukan materi). Dengan akalnya, manusia yang lemah secara fisik dapat menguasai dunia dan mengatur segala yang ada di atasnya. Karena unsur inilah Allah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi untuk manusia (lihat surat Luqman ayat 20). Dalam salah satu ayat Alquran ditegaskan : “Sungguh telah Kami muliakan anak-anak, Kami berikan kekuasaan kepada mereka di darat dan di laut, serta Kami anugerahi mereka rezeki. Dan sungguh Kami utamakan mereka di atas kebanyakan makhluk Kamilainnya.” (QSAl-Isra,17:70).

Unsur akal pada manusia, awalnya masih berupa potensi (bilquwwah) yang perlu difaktualkan (bilfili) dan ditampakkan. Oleh karena itu, jika sebagian manusia lebih utama dari sebagian lainnya, maka hal itu semata-mata karena hasil usahanya sendirinya. Karenanya, dia berhak bangga atas yang lainnya. Sebagian mereka ada pula yang tidak berusaha memfaktualkan dan menampakkan potensinya itu, atau memfaktualkannya hanya untuk memuaskan tuntutan hewaninya, maka orang itu sama dengan binatang, bahkan lebih hina dari binatang (QS. Al-Aaraf, 7:170; Al-Furqan: 42)

Ciri-Ciri Manusia antara lain:

1. Ciptaan yang sempurna (qs.at-tin(95);4)

2. Potensi mengenal tuhan (qs. Al-araf(7);172)

3. Mengabdi kepada allah (qs.az-zariyat(51);56)

4. Sebagai khalifah (qs.al-baqarah(2);30)

5. Berkehendak (qs.al-kahfi(18);29)

6. Bertanggung jawab (qs.at-thur(52);21)

7. Berakhlak

Proses dan Asal Usul Kejadian Manusia

1. Berasal dari tanah (qs.al-an;am(6);2),(qs.al-hijr(15);26),(qs. Ar-rahman(55);14)

2. berasal dari air (qs.al-furqan(25);54),(qs.at-tariq(86)6-7),(qs.al-anbiya(21);30)

3. proses kejadian manusia (qs.al-muminun(23);12-14),(qs. As-sajdah(32);7-9)

Istilah Penyebutan Manusia Dalam Alquran

1. Bani adam (qs.al-araaf(7);31)

2. Basyar (qs.al-mukminun(23);33)

3. Insan (qs. Ar-rahmaan(55);3-4)

4. Annas (qs.al-baqarah(2);21)

5. Abdun (qs. Saba(34);9)

2. Manusia dan Alam Semesta

Bagaimana proses penciptaannya manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Teori Cosmozoa yang menyatakan bahwa manusia berasal dari luar angkasa, kenyataannya kurang mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Bukti-bukti ilmiah yang memperkuat hal itu pun tidak cukup kuat. Sebaliknya pembahasan semakin mengarahkan bahwa bahan baku manusia berasal dari bumi tempat manusia itu sendiri berpijak.

Dalam sistem kosmos manusia dan alam semesta merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran maka alam. semesta menjadi sebuah obyek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tinjauan iniah tentang alam mendekatkan manusia kepada atas Penciptanya dan dengan demikian mempertajam persepsi batin manusia untuk mendapatkan suatu penglihatan yang lebih dalam mengenai itu. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam dan memberinya pandangan total tak terhingga yang telah dicari oleh filsafat tetapi tak didapat kehidupan yang tiada batasnya. Maka wajarlah jika semakin dalam pengetahuan semakin terasa hubungan Baling ketergantungan antara manusia dan alam semesta ini. Manusia tunduk di bawah hukum-hukum alam fisik dan tak mampu mengubahnya, akan tetapii mampu mengatasinya. Ia dapat mengambil jarak sekaligus menjadi baglan dari alam.

Namun keharmonisan tidak senantiasa menghiasi hubungan manusia dengan alam semesta. Pada suatu saat, tatkala kchiclupannya masih sangat sederhana, insting- insting manusia berialan bersesuaian dengan sifat-sifat hukum alam. Manusia hidup di gua-gua, berburu dengan kapak dan panah bate Berta memakan makanan yang alarniah. Tetapi perkembangan pe ngetahuan manusia dalam merespons berbagai kesulitan yang terkait dengan penyesuaian diri dengan alam pada akhirnya membuahkan kreasi-kreasi yang cemengungguli” sifat-sifat alam. Eksploitasi terhadap alam merusak keseimbangan hubungan yang telah berlangsung bermilyar-milyar tahun. Krisis global lingkungan mengganggq hubungan antara manusia dan alam pada saat ini.

Sebelum manusia hadir, alam semesta telah ada. Alam telah terbentuk, jauh sebelum ada manusia; dan manusia dengan fitrahnya menyatakan bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan sungguh amat baik dan Alam sebagai wujud pembuktian, bahwa Tuhan maha besar. Karena tidak ada yang sagup dan manpu meciptakan alam semesta dengan sunnattulaahnya (hukum tuhan di Alam) yang sangat luarbiasa itu kecuali Tuhan. Alam disediakan untuk manusia; alam semesta disediakan sebagai pesemaian manusia. Alam semesta atau dunia merupakan tempat manusia belajar dan berhasil membangun hubungan yang harmonis dengan sesamanya, lingkungan, flora, fauna. Jadi, ada hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara manusia-alam. Ketika manusia berdosa, keharmonisan hubungan tersebut menjadi rusak, termasuk lingkungan hidup. Pemberdayaan alam, tidak terbatas pada memenuhi kebutuhan manusia,melainkan untuk mencapai semua keinginannya. Jika setiap hari [masa, saat, era], pada diri manusia terus menerus muncul berbagai keinginan baru, maka ia pun berupaya untuk mendapatkannya. Dan cara terbaik untuk itu adalah mengambil dari alam, akan tetapi, setelah itu bukan berarti membiarkan alam dalam keadaan rusak dan porak poranda.

Hubungan Agama dan Manusia

Sekilas Teori-teori Kemunculan Agama

1. Agama muncul karena kebodohan manusia Sebagian mereka berpendapat, bahwa agama muncul karena kebodohan manusia. August Comtepeletak dasar aliran positivismemenyebutkan, bahwa perkembangan pemikiran manusia dimulai dari kebodohan manusia tentang rahasia alam atau ekosistem jagat raya. Pada mulanyaperiode primitifkarena manusia tidak mengetahui rahasia alam, maka mereka menyandarkan segala fenomena alam kepada Dzat yang ghaib.
Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan (sains) sampai pada batas segala sesuatu terkuat dengan ilmu yang empiris, maka keyakinan terhadap yang ghaib tidak lagi mempunyai

Tempat di tengah-tengah mareka. Konsekuensi logis teori di atas, adalah makin pandai seseorang akan makin jauh ia dari agama bahkan akhirnya tidak beragama, dan makin bodoh seseorang maka makin kuat agamanya. Padahal, betapa banyak orang pandai yang beragama, seperti Albert Einstein, Charles Darwin, Hegel dan lainnya. Demikian sebaliknya, alangkah banyak orang bodoh yang tidak beragama.

2. Agama muncul karena kelmahan jiwa (takut) Teori ini mengatakan, bahwa munculnya agama karena perasaan takut terhadap Tuhan dan akhir kehidupan. Namun, bagi orang-orang yang berani keyakinan seperti itu tidak akan muncul. Teori ini dipelopori oleh Bertnart Russel. Jadi, menurut teori ini agama adalah indikasi dari rasa takut. Memang takut kepada Tuhan dan hari akhirat, merupakan ciri orang yang beragama. Tetapi agama muncul bukan karena faktor ini, sebab seseorang merasa takut kepada Tuhan setelah ia meyakini adanya Tuhan. Jadi, takut Merupakan akibat dari meyakini adanya tuhan (baca: beragama)

3. Agama adalah produk penguasa Karl Marxbapak aliran komunis-sosialismengatakan, bahwa agama merupakan produk para penguasa yang diberlakukan atas rakyat yang tertindas, sebagai upaya agar mereka tidak berontak dan menerima keberadaan sosial-ekonomi. Mereka (rakyat tertindas) diharapkan terhibur dengan doktrin-doktrin agama, seperti harus sabar, menerima takdir, jangan marah dan lainya. Namun, ketika tatanan masyarakat berubah menjadi masyarakat sosial yang tidak mengenal perbedaan kelas sosial dan ekonomi, sehingga tidak ada lagi (perbedaan antara) penguasa dan rakyat yang tertindas dan tidak ada lagi (perbedaan antara) si kaya dan si miskin, maka agama dengan sendirinya akan hilang. Kenyataannya, teori di atas gagal. Terbukti bahwa negara komunis-sosialis sebesar Uni Soviet pun tidak berhasil menghapus agama dari para pemeluknya, sekalipun dengan cara kekerasan.

4. Agama adalah produk orang-orangg lemah teori ini berseberangan dengan teori-teori sebelumnya. Teori ini mengatakan, bahwa agama hanyalah suatu perisai yang diciptakan oleh orang-orang lemah untuk membatasi kekuasaan orang-orang kuat. Norma-norma kemanusiaan seperti kedermawanan, belas kasih, kesatriaan, keadilan dan lainnya sengaja disebarkan oleh orang-orang lemah untuk menipu orang-orang kuat, sehingga mereka terpaksa mengurangi pengaruh kekuatan dan kekuasaannya. Teori ini diperoleh Nietzche, seorang filsuf Jerman.

Agama merupakan kebutuhan (fitrah) manusia. Dalam agama terdapat pedoman atau petunjuk keselamatan. Berbagai pendapat mengenai kefitrian agama ini dapat dikaji pada beberapa pemikiran. Misalnya Einstein menyatakan bahwa sifat sosial manusialah yang pada gilirannya merupakan salah satu faktor pendorong terwujudnya agama. Manusia menyaksikan maut merenggut ayahnya, ibunya, kerabatnya serta para pemimpin besar. Direnggutnya mereka satu persatu, sehingga manusia merasa kesepian dikala dunia telah kosong. Jadi harapan akan adanya sesuatu yang dapat memberi petunjuk dan pengarahan, harapan menjadi pencinta dan dicintai, keinginan bersandar pada orang lain dan terlepas dari perasaan putus asa ; semua itu membentuk dalam diri sendiri dasar kejiwaan untuk menerima keimanan kepada Tuhan. William James, pada setiap keadaan dan perbuatan keagamaan, kita selalu dapat melihat berbagai bentuk sifat seperti ketulusan, keikhlasan, dan kerinduan, keramahan, kecintaan dan pengorbanan. Gejala-gejala kejiwaan yang bersifat keagamaan memiliki berbagai kepribadian dan karekteristik yang tidak selaras dengan semua gejala umum kejiawaan manusia.

Dari beberapa pendapat itu dapat dipahami bahwa manusia terutama orang dewasa memiliki perasaan dan keinginan untuk melepaskan diri dari wujud terbatas mereka dan mencapai inti wujud. Manusia tidak mungkin dapat melepaskan keterbatasan dan ikatan tersebut kecuali berhubungan dengan sumber wujud ( Allah ). Melepaskan diri untuk mencapai sumber wujud ini adalah ketenangan dan ketentraman, seperti diungkapkan dalam firman Allah surat Ar Radu (13)ayat 28. Artinya : Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Bahkan bentuk kebahagiaan abadi yang merupakan arah yang hendak dicapai manusia dalam kehidupannya adalah perwujudan ketentraman dalam dirinya, seperti difirmankan Allah dalam surat Al Fajr (89) ayat 27-30. Artinya : Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hambahambaKu,dan masuklah ke dalam surgaKu.

Agama sebagai fitrah manusia melahirkan keyakinan bahwa agama adalah satu-satunya cara pemenuhan semua kebutuhan. Posisi ini semakin tampak dan tidak mungkin digantikan dengan yang lain. Semula orang mempercayai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kebutuhan akan agama akan mengecil bahkan hilang sama sekali, tetapi kenyataan yang ditampilkan sekarang ini menampakkan dengan jelas bahwa semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia, kebutuhan akan agama semakin mendesak berkenaan dengan kebahagiaan sebagai suatu yang abstrak yang ingin digapai manusia. Ilmu dan teknologi serta kemajuan peradapan manusia melahirkan jiwa yang kering dan haus akan sesuatu yang bersifat rohaniah. Kekecewaan dan kegelisahan bathin senantiasa menyertai perkembangan kesejahteraan manusia. Satu-satunya cara untuk memenuhi perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan itu dalam bentuknya yang sempurna dan memuaskan adalah perasaan dan keyakinan agama.

Perasaan ketuhanan pada dasarnya telah dimulai sejak manusia berada dalam peradaban kuno, yang dikenal dengan kepercayaan animisme dan dinamisme,yaitu kepercayaan akan roh-roh halus melalui perantaraan benda-benda yang mempunyai kekuatan magis. Pencarian informasi tentang Tuhan melalui pikiran manusia, ternyata tidak ditemukan jawaban yang dapat melahirkan keyakinan terhadap Tuhan yang dianggap sebagai keyakinan yang benar, sebab pikiran-pikran itu tidak pernah terlepas dari subyektifitas pengalaman-pengalaman pribadi manusia yang mempengaruhi pikiran-pikran itu, sehingga dengan demikian Tuhan senantiasa digambarkan sesuai dengan pikiran yang ada dalam diri manusia yang memikirkannya. Akibatnya, timbullah beragam informasi dan gambaran tentang Tuhan yang justru menambah kegelisahan manusia, karena logika akan terus mencari jawaban Tuhan yang sebenarnya ?.

Mencari kebenaran tentang Tuhan ternyata tidak dapat diperoleh manusia melalui pikiran semata-mata, karena akal itu memiliki daya terbatas kecuali diperoleh dari Tuhan sendiri. Artinya informasi tentang Tuhan dinyatakan oleh Tuhan sendiri, sehingga dengan demikian informasi itu akan dapat diyakinkan kebenarannya. Informasi tentang Tuhan yang datang dari Tuhan sendiri adalah suatu kebenaran mutlak, karena datang dari Tuhan sendiri. Akan tetapi cara mengetahuinmya tidak dapat diberikan Tuhan kepada setiap orang, walaupun manusia menghendakinya langsung dari Allah. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah surat al Baqarah (2) ayat 118. Artinya : Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkataa : Mengapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami ?. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin.Informasi itu hanya diberikan kepada orang yang dipilih Tuhan sendiri,seperti difirmankan-Nya dalam surat Asy Syura (42) ayat 51. Artinya : Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah barkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

Manfaat Agama bagi Manusia

1. Dapat mendidik jiwa manusia menjadi tenteram, sabar, tawakkal dan sebagainya. Lebih-lebih ketika dia ditimpa kesusahan dan kesulitan.

2. Dapat memberi modal kepada manusia untuk menjadi manusia yang berjiwa besar, kuat dan tidak mudah ditundukkan oleh siapapun.

3. Dapat mendidik manusia berani menegakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan.

4. Dapat memberi sugesti kepada manusia agar dalam jiwa mereka tumbuh sifat-sifat utama seperti rendah hati, sopan santun, hormat-menghormati dan sebagainya. Agama melarang orang untuk tidak bersifat sombong, dengki, riya dan sebagainya.

Kondisi umat islam dewasa ini semakin diperparah dengan merebaknya fenomena kehidupan yang dapat menumbuh kembangkan sikap dan prilaku yang a moral atau degradasi nilai-nilai keimanannya.Agar umat islam bisa bangkit menjadi umat yang mampu menwujudkan misi Rahmatan lilalamin maka seyogyanya mereka memiliki pemahaman secara utuh (Khafah) tentang islam itu sendiri umat islam tidak hanya memiliki kekuatan dalam bidang imtaq (iman dan takwa) tetapi juga dalam bidang iptek (ilmu dan teknologi). Mereka diharapkan mampu mengintegrasikan antara pengamalan ibadah ritual dengan makna esensial ibadah itu sendiri yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti : pengendalian diri, sabar, amanah, jujur, sikap altruis, sikap toleran dan saling menghormatai tidak suka menyakiti atau menghujat orang lain. Dapat juga dikatakan bahwa umat islam harus mampu menyatu padukan antara mila-nilai ibadah mahdlah (hablumminalaah) dengan ibadag ghair mahdlah (hamlumminanas) dalam rangka membangun Baldatun thaibatun warabun ghafur Negara yang subur makmur dan penuh pengampunan Allah SWT.

Manfaat Islam bagi Kehidupan Manusia

Menurut H. Achmad Masduqi Machfudh , sebagaimana kita maklumi bahwa tujuan hidup di dunia ini sejak dahulu kala sampai sekarang dan bahkan sampai hari kiamat nanti adalah ingin mencapai kebahagiaan hidup. Dan untuk itu manusia telah memiliki akal fikiran atau ratio yang memiliki kemampuan yang sangat hebat. Karena dengan akal fikiran tersebut manusia telah dapat memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan mampu menciptakan alat-alat tehnologi yang sangat canggih, yang apabila hasil penemuan akal fikiran sekarang ini diceritakan pada zaman dahulu kala, niscaya akan dianggap sebagai hal yang irrasional (tidak masuk akal).

Akan tetapi betapapun jenius, brilian dan kecerdasan akal fikiran, ternyata memiliki tiga macam kelemahan pokok yang tidak dapat dipecahkan oleh akal fikiran itu sendiri. Tiga kelemahan pokok tersebut adalah:

Akal fikiran itu tidak dapat mengetahui hakekat kebenaran. Buktinya ialah banyak teori kebenaran yang dikemukakan oleh para ahli filsafat yang berbeda-beda antara teori yang satu dengan yang lain, padahal kita tahu dengan pasti bahwa kebenaran yang sejati hanyalah satu.

Akal fikiran itu tidak dapat mengetahui letak dan hakekat kebahagiaan hidup. Buktinya ialah bahwa seringkali sesuatu yang dibayangkan oleh seseorang akan dapat membahagiakan hidupnya; sehingga dia mengerahkan seluruh fikiran, tenaga dan dana yang ada padanya, namun setelah tercapai, ternyata malah membawa kesengsaraan hidup yang berkepanjangan.
Akal fikiran itu tidak dapat mengetahui asal muasal manusia. Artinya meskipun akal fikiran itu sangat cerdas, jenius, brilian, ternyata tidak dapat menjawab tujuh macam pertanyaan berikut:
Dari mana manusia itu datang sebelum hidup di dunia ini?
Mengapa manusia itu harus hidup di dunia ini?
Siapa gerangan yang menghendaki kehidupan manusia di dunia ini?
Untuk apa manusia hidup di dunia ini?
Mengapa setelah manusia terlanjur senang hidup di dunia dia harus mati; padahal tidak ada seorangpun yang senang mati?
Siapa gerangan yang menghendaki kematian manusia?
Kemana nyawa manusia setelah mati dan bangkainya dikubur?.

Ketiga macam kelemahan akal fikiran manusia tersebut di atas adalah bukti yang nyata bahwa manusia mutlak memerlukan petunjuk yang dapat mengatasi ketiga kelemahan akal tersebut dan yang dapat memberikan bimbing-an kepada manusia agar hidupnya di dunia ini dapat memiliki ketenangan dan ketentraman jiwa yang menjadi faktor penentu bagi kebahagiaan hidup.

Petunjuk tersebut dikenal dengan nama agama, yang berasal dari bahasa Sansekerta (bahasa India kuno), yang berarti: a = tidak, dan gama = kacau. Jadi yang dimaksud dengan agama adalah peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur manusia agar hidupnya di dunia ini tidak kacau.

Kalau kita perhatikan seluruh agama yang ada di dunia ini, maka dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok.
Agama Wadl’iy

Agama-agama yang diciptakan oleh manusia sendiri, seperti:
Agama bangsa Mesir kuno
Agama bangsa Mesir kuno ini ada dua macam, yaitu:

Agama yang menganggap bahwa matahari (Ra) adalah sumber bagi kehidupan manusia dan sekaligus yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup bagi manusia. Karenanya, matahari ini dianggap sebagai Dewa atau Tuhan yang harus dipuja dan disembah.

Agama yang menganggap bahwa sungai Nil adalah sumber bagi kehidupan manusia dan sekaligus yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup bagi manusia. Sebabnya ialah sawah dan ladang pertanian mereka tidak akan dapat ditanami tanpa mendapatkan aliran air dari sungai Nil. Sedangkan sungai Nil itu adalah sangat besar dan sangat lebar dan mereka belum dapat membendung sungai sebesar dan selebar sungai Nil tersebut (bendungan Aswan yang ada sekarang ini dibuat pada sekitar tahun lima puluhan oleh Inggris), sehingga aliran air dari sungai Nil tersebut menunggu saat sungai Nil meluap airnya. Oleh karena itu sungai Nil ini disembah-sembah sebagai Tuhan dan setahun sekali diberi persembahan berupa sepasang pengantin baru yang terdiri dari jejaka yang paling ganteng dan gadis yang paling cantik, yang setelah diresmikan sebagai pasang an suami isteri, sebelum melakukan apa-apa, keduanya diikat menjadi satu, kemudian keduanya ditenggelamkan kedasar sungai Nil dengan dibebani batu. Hal tersebut dilakukan agar sungai Nil berkenan meluapkan airnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan mereka. Persembahan kepada sungai ini baru berakhir setelah agama Islam masuk ke Mesir.

Agama Zoroaster atau agama Majusi

Didirikan oleh Zaratustra, agama ini mengajarkan bahwa Tuhan itu ada dua, yaitu: Tuhan Terang yang diberi nama Ormuz dan Tuhan Gelap yang dinamakan Ahriman. Ormuz adalah Tuhan yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan, sedang Ahriman adalah Tuhan yang membawa sial dan kesengsaraan. Oleh karena itu Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan Terang.

Penyembahan terhadap Tuhan Terang ini mereka wujudkan dengan “Penyembahan terhadap api”. Agama Zoroaster ini juga mengajarkan bahwa pada diri Kisra, sebutan bagi raja Persia (Iran sekarang), penganut dari agama Zoroaster, terdapat unsur ketuhanan, sehingga mematuhi segala perintah Kisra berarti mematuhi perintah Tuhan.
Agama Hindu

Agama Hindu ini berasal dari agama bangsa Arya dengan perubahan susunan dan jabatan Tuhan. Menurut ajaran agama Hindu, Tuhan itu banyak jumlahnya. Hanya yang pokok ada tiga, yaitu:

Dewa Brahma yang bertugas sebagai Sang Pencipta alam semesta
Dewa Wisnu yang bertugas untuk memelihara alam semesta
Dewa Shiwa yang bertugas sebagai perusak alam semesta

Disamping itu masih ada dewa-dewa yang lain, seperti Batara Surya (penguasa matahari), Batara Soma (penguasa bulan), Batara Maruta atau Batara Bayu (penguasa angin), Batara Agni (penguasa api) dan lain-lainnya lagi.

Agama Hindu ini membagi masyarakat kedalam beberapa kelas (tingkatan), yaitu:

Kelas Brahmana yang terdiri dari para pemuka agama.
Kelas Ksatria yang terdiri para bangsawan dan raja-raja.
Kelas Waisa yang terdiri dari para saudagar dan petani.
Kelas Sudra yang terdiri dari para buruh.
Golongan Paria yaitu golongan yang tidak mempunyai kelas sama sekali.

Agama Hindu ini juga mengajarkan konsep “reinkarnasi”, yaitu hidup kembali ke dunia dalam bentuk yang lain sesuai dengan amal perbuatannya.
Agama Budha

Diciptakan oleh Siddarta Gautama, anak dari raja Kapilawastu (kerajaan di India pada zaman purba). Agama Budha ini mengajarkan bahwa Bodhisatwa (Tuhan agama Budha) yang bersemayam di Nirwana (sorga) itu sebanyak 8 (delapan). Hanya saja yang bertugas kedunia ini bergantian satu persatu. Agama ini juga mengajarkan bahwa setiap pemeluk agama Budha yang ingin selamat dari kesengsaraan hidup di dunia dan ingin masuk ke Nirwana harus dapat mematikan keinginan-keinginan dari nafsunya.
Agama Shinto

Agama ini menyembah matahari dan mengajarkan bahwa para Kaisar Jepang itu adalah cucu dari Dewa Matahari. Agama Shinto ini dipeluk oleh bangsa Jepang.

Dan disamping agama-agama tersebut, masih ada kepercayaan-kepercayaan lainnya lagi, seperti:

Faham animisme, yang mengajarkan bahwa yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan manusia hidup di dunia ini adalah para arwah dari orang-orang yang telah meninggal dunia.
Faham dinamisme, yang mengajarkan bahwa pada tempat-tempat tertentu dan benda-benda tertentu terdapat danyang-danyang yang dapat mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan usaha seseorang.
Faham Totemisme, yang mengajarkan bahwa benda-benda tertentu yang telah dikeramatkan mempunyai pengaruh bagi kesuksesan dan kegagalan usaha seseorang.

Agama Samawi

Agama Samawi adalah agama yang berasal dari Sang Pencipta manusia. Agama ini disampaikan oleh Sang Pencipta manusia melalui wahyuNya yang disampaikan kepada para Nabi yang telah dipilih menjadi utusanNya, kemudian para utusan tersebut diperintahkan untuk mengajarkan agama tersebut kepada bangsa tertentu yang telah ditunjuk oleh Sang Pencipta.

Nabi adalah manusia biasa yang di dalam dirinya ada organ khusus yang dapat dipergunakan untuk menerima wahyu dari Sang Pencipta. Sang Pencipta dalam agama samawi disebut dengan nama Allah. Nabi yang menerima wahyu dari Allah, apabila diberi tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain, disebut “Rasul”.

Para Rasul itu jumlahnya banyak; dan diantara mereka adalah: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Luth, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, Yusuf, Ayyub, Syu’aib, Harun, Musa, Ilyasa’, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad saw.

Agama samawi yang ada di dunia sekarang ini ada tiga, yaitu:

Agama Yahuudi yang diajarkan oleh Nabi Musa as.
Agama Nasrani yang diajarkan oleh Nabi Isa as.
Agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Sebenarnya semua agama samawi yang diajarkan oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. sampai dengan Nabi Muhammad saw., namanya adalah sama, yaitu Islam. Adapun jika kemudian agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Musa as. dinamakan Agama Yahudi, maka maksudnya adalah agama yang dipeluk oleh bangsa Yahudi dan memang Nabi Musa as. hanya diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi yang pada waktu itu ditindas oleh bangsa Mesir (qibthi) dibawah pimpinan raja mereka, yaitu “Fir’aun”.

Dan jika kemudian agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Isa dinamakan “Agama Nasrani”, maka nama nasrani ini, menurut para ahli, kemungkinan berasal dari kata “Nazaret”, yaitu desa kelahiran dari Nabi Isa as. Sehingga Agama Nasrani berarti agama yang diajarkan oleh Nabi yang berasal dari desa Nazaret. Dan kemungkinan berasal dari kata nashoro yang berarti “menolong”; sehingga Agama Nasrani berarti agama dari kaum penolong Nabi Isa as., yaitu murid-murid Nabi Isa as. sebanyak 12 orang dari kabilah Hawari, salah satu kabilah dari bangsa Yahudi.

Juga ada para ahli yang menyatakan bahwa hawari itu bukan kabilah, melainkan julukan dari para sahabat Nabi Isa as., sebagaimana julukan dari para pengikut Nabi Muhammad saw. yang hidup sezaman dengan beliau adalah “sahabat”. Demikian pula dengan “kristen”, maka kata “kristen” itu bukanlah nama asli dari agama yang diajarkan oleh Nabi Isa as. melainkan berasal dari bahasa Belanda yang berarti “pengikut salib”.

Sedangkan nama “protestan”, semula adalah sebutan bagi Calvyn dan Martin Luther yang protes terhadap kebijaksanaan paus yang menjual “surat pengampunan dosa” untuk mengumpulkan dana guna pembangunan gereja. Demikian pula halnya dengan nama-nama lainnya bagi agama yang diajarkan oleh Nabi Isa as. maka nama-nama tersebut bukanlah namanya yang asli.

Semua agama samawi memiliki ajaran yang sama,yaitu “tauhid mutlak” atau “monoteisme absolut” yaitu meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini dan sekaligus memeliharanya serta harus dipatuhi dan dipuja, hanyalah satu, tidak berputera, tidak dilahirkan serta tidak ada sesuatupun yang menyamai-Nya, yaitu “Allah swt”.

Adapun jika kemudian agama Yahudi meyakini ada dua Tuhan, yaitu: Tuhan Bapak (Allah swt.) dan Tuhan Anak (Nabi ‘Uzair as.), ialah karena Nabi ‘Uzair as. yang hidup sesudah Nabi Musa as. wafat, pernah tidur dalam sebuah gua selama seratus tahun lamanya. Menurut akal fikiran orang-orang Yahudi tidak mungkin manusia bisa dapat hidup selama seratus tahun tanpa makanan dan minuman, meskipun dalam keadaan tidur. Sehingga bangsa Yahudi menganggap bahwa hal itu hanya mungkin bagi Tuhan saja. Oleh karena itu Nabi ‘Uzair as. pun dianggap sebagai anak Tuhan.

Karena ketauhidan dari agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Musa as. sudah rusak dan berubah menjadi “syirik” atau menganggap Tuhan lebih dari satu, yaitu pengangkatan Nabi ‘Uzair as. sebagai anak Tuhan hanya karena beliau tidur selama 100 tahun tanpa makan dan minum, maka Allah swt. ingin menunjukkan kepada bangsa Yahudi pada khususnya dan manusia pada umumnya akan ke-Maha Kuasa-an Allah swt. dengan menciptakan seorang manusia yang lahir dari seorang ibu tanpa ayah, yaitu Nabi Isa bin Maryam as., sebagaimana Allah telah menciptakan seorang manusia yang lahir dari seorang ayah tanpa ibu, yaitu Siti Hawa yang lahir dari Nabi Adam as. dan kemudian menjadi isteri Nabi Adam as; dan sebagaimana Allah swt. Maha Kuasa menciptakan seorang manusia yang lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam as.

Akan tetapi ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa as. tidak dapat bertahan lama, karena pada tahun 325 M. terjadi “sidang gereja” (concili) di kota Necia yang memutuskan “pengangkatan Nabi Isa as.” sebagai “anak Tuhan”. Dan pada tahun 468 M. terjadi pula Konsili di kota Chalcedon yang memutuskan pengangkatan “oknum Tuhan yang ketiga”. Pengangkatan tersebut dimungkinkan oleh hak konvensi yang dimiliki oleh gereja, yaitu

Hak untuk menafsirkan ayat-ayat yang ada dalam kitab Injil.
Hak untuk me-retool ayat-ayat Injil yang dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan domisili.
Hak untuk membuat ayat-ayat Injil yang baru.

Karena ketiga hak tersebut maka ummat Katolik pernah mengenal ajaran selebatisme dari Benedictus yang mengajarkan bahwa setiap pastur dilarang kawin. Agustinuspun telah berhasil memasukkan teori “The Sin of Adam” ke dalam ajaran Katolik; dan Thomas Aquino juga berusaha untuk merationalkan “faham trinitas dalam ajaran Protestan.

Seluruh agama samawi memuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh para pemeluknya yang telah memiliki keyakinan tauhid mutlak. Dan peraturan-peraturan yang diberikan kepada seseorang rasul ada kalanya harus tidak sama dengan yang diberikan kepada rasul yang lain, karena peraturan yang baik itu adalah peraturan yang harus sesuai dengan situasi, kondisi dan domisili. Itulah sebabnya maka Allah swt. mengutus rasul dengan peraturan yang baru setelah rasul terdahulu wafat, sedang peraturan yang dibawa oleh rasul terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan domicili.

Semua wahyu yang diberikan oleh Allah swt. kepada rasul-Nya dikumpulkan dalam sebuah kitab yang disebut “kitab suci”. Dan diantara kitab-kitab suci yang masih ada sekarang ini adalah kitab “Taurat” yang dibawa oleh Nabi Musa as., kitab “Injil” yang dibawa oleh Nabi Isa as. dan kitab “Al Qur’an” yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.. Namun dari ketiga macam kitab suci tersebut ternyata hanya Al Qur’an yang sanggup mempertahankan keasliannya, meskipun sudah berumur 14 abad lebih.

Disamping itu, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan agama-agama lainnya.

Dua kalimah syahadat yang merupakan statement yang radikal atau pernyataan yang paling tegas yang tidak mengenal kompromi sama sekali, karena setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat, dia harus berani untuk menyatakan kepada seluruh ummat manusia di dunia yang menganut berbagai macam konsep ketuhanan, agama, konsep kebahagiaan dan konsep kebenaran, bahwa:
Semua konsep ketuhanan yang ada di dunia ini adalah batal, kecuali aqidah Islamiyah yang sesuai dengan faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang telah diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad Rasul Allah saw.
Semua agama yang ada di dunia ini adalah batal, kecuali agama Islam yang telah diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul Allah.
Semua konsep kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah batal, kecuali konsep kebahagiaan yang ada dalam kitab suci Al Qur’an yang telah diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. selaku Rasul Allah.
Semua teori kebenaran yang telah dikemukakan oleh para ahli filsafat di seluruh dunia ini adalah batal, kecuali konsep kebenaran dari Al Qur’an yang telah diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul Allah.
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh agama-agama lainnya di seluruh dunia, yang antara lain:
Agama Islam itu sesuai dengan fithrah (asal kejadian) manusia.
Agama Islam itu mudah, rasional, dan praktis.
Agama Islam itu mempersatukan antara kehidupan jasmani dan rohani dan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi.
Agama Islam itu menjaga keseimbangan antara kehidupan individual dan kehidupan bermasyarakat.
Agama Islam itu merupakan jalan hidup yang sempurna.
Agama Islam itu unversal dan manusiawi.
Agama Islam itu stabil dan berkembang.
Agama Islam itu tidak mengenal perubahan.
Implementasi Iman Dan Taqwa Dalam Kehidupan Modern
Menurut Andi Nur Hasanah

Dewasa ini kemajuan sains dan teknologi telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, termasuk di Negara kita Indonesia. Pembangunan di Negara kita juga telah mencapai kemajuan yang demikian pesat, terutama sejak bergulirnya era reformasi hingga saat ini. Karenanya, seiring dengan itu, marilah kita umat Islam secara bersama-sama ikut ambil bagian dengan secara aktif, terutama dalam pembangunan mrntal spiritual, agar umat Islam tidak sekedar maju dalam segi fisik saja, namun juga kokoh mentalnya, tidak mudah terjebak dalam pemikiran yang merusak.

Dalam abad teknologi ultra moderen sekarang ini, manusia telah diruntuhkan eksistensinya sampai ketingkat mesin akibat pengaruh morenisasi. Roh dan kemuliaan manusia telah diremehkan begitu rendah. Manusia adalah mesin yang dikendalikan oleh kepentingan financial untuk menuruti arus hidup yang materialistis dan sekuler. Martabat manusia berangsur-angsur telah dihancurkan dan kedudukannya benar-benar telah direndahkan. Modernisai adalah merupakan gerakan yang telah dan sedang dilakukan oleh Negara-negara Barat Sekuler untuk secara sadar atau tidak, akan menggiring kita pada kehancuran peradaban.

Sebagaimana telah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, mulai dari prilaku, gaya hidup, norma pergaulan dan tete kehidupan yang dipraktekkan, dipertontonkan dan dicontohkan oleh orang-orang Barat akhir-akhir ini semakin menjurus pada kemaksiatan. Apa yang mereka suguhkan sangat berpengaruh terhadap pola piker umat Islam. Tak sedikit dari orang-orang Islam yang secara perlahan-lahan menjadi lupa akan tujuan hidupnya, yang semestinya untuk ibadah, berbalik menjadi malas ibadah dan lupa akan Tuhan yang telah memberikannya kehidupan. Akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi banyak manusia khususnya umat Islam yang lupa bahwa sesungguhnya ia diciptakan bukanlah sekedar ada, namun ada tujuan mulia yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT.

Kondisi diatas meluaskan segala hal dalam aspek kehidupan manusia. Sehingga tidak mengherankan ketika batas-batas moral, etika dan nilai-nilai tradisional juga terlampaui. Modernisasi yang berladangkan diatas sosial kemasyarakatan ini juga tidak bisa mengelak dari pergeseran negatif akibat modernisasi itu sendiri. Peningkatan intensitas dan kapasitan kehidupan serta peradaban manusia dengan berbagai turunannya itu juga meningkatan konstelasi sosial kemasyarakatan baik pada level individu ataupun level kolektif. Moralitas, etika dan nilai-nilai terkocok ulang menuju keseimbangan baru searah dengan laju modernisasi.

Pegerakan ini tentu saja mengguncang perspektif individu dan kolektif dalam tatanan kemasyarakatan yang telaha ada selama ini. Hasrat bukanlah sifat baru kemanusiaan. Namun hadir dalam jaman yang penuh tawaran dan godaan dengan berbagai kesempatan dan kemampuan untuk meraihnya dengan berbagai cara, telah menjadikan hasrat manusia sebagai dalang utama berbagai kerusakan moral, etika dan nilai-nilai.

Berbagai peristiwa hukum dan kriminal baik di area publik ataupun pemerintahan telah hadir sebagai limbah modernisasi yang tersaji transparan di sepan publik. Sebut saja KKN di pemerintahan, kriminal, kejahatan sexual dan berbagai penyimpnagan lainnya. Seolah-olah pakem moral, etika dan aturan-aturan yang berlaku tidak lagi menjadi hal penghalang bagi berbagai penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kekhawatiran atas pergeseran itu telah mencajadi wacana hangat diseluruh lapisan masyarakat. Namun laju modernisasi dengan berbagai turunan dan efek negatifnya terus saja mengalami percepatan seakan tak peduli dengan kecemasan itu.

Modernisai dengan konotasi itu merupakan penghambaan dan penjajahan terhadap bangsa-bangsa di dunia agar tunduk pada prinsip-prinsip barat yang rusak dan menyesatkan. Globakisasi merupakan program yang bertujuan untuk mendayagunakan teknologi sebagai alat untuk mengokohkan kedudukan kepentingan Negara adidaya, memperbudak bangsa-bangsa lemah, menyedot sumber daya alamnya, meneror rakyatnya, manghambat perjalanannya, memadamkan kekuatannya, menghapus identitasnya dan mengubur keasliannya, reformasinya serta pembangunan peradabannya. Dengan kata lain globalisasi merupakan gurita yang menelikung dan mencekik leher dunia Islam.

Bentuk kebudayaan dan peradaban masyarakat modern mengikuti pola kehidupan, cara, ukuran, dan konsep Barat, termasuk teori, partai, perspektif pemikiran ideologis, dan politiknya. Masyarakat modern merupakan cetak biru masyarakat Barat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan mereka meninggalkan model masyarakat tradisional, bahkan berlawanan. Meskipun struktur dan elemen-elemen masyarakat modern lemah dan rapuh dibandingkan dengan masyarakat tradisional, namun mereka mendominasi sektor-sektor terpenting dan strategis. Mereka berkepentingan mewujudkan persatuan dua bentuk masyarakat yang ada dengan mengkondisikan masyarakat tradisional untuk menerima modernisasi.

Maka terjadilah kontradiksi-kontradiksi antar keduanya secara mendalam dan esensial. Masyarakat modern cenderung agresif dan otoriter dalam menghadapi masyarakat tradisional. Mereka menggunakan pendekatan apa saja yang memungkinkan untuk menyodorkan modernisasi kepada masyarakat tradisional. Masyarakat modern lebih mengutamakan alternatif-alternatif Barat daripada kembali ke pandangan hidup masyarakat tradisional. Akan tetapi, sikap tersebut tidak dapat mencegah hal sebaliknva dari masyarakat tradisional dalam keimanan, perasaan nasionalisme, kemerdekaan, dan kehormatan.

Perubahan kepercayaan, pemikiran, kebudayaan, dan peradaban merupakan prasyarat bagi perubahan ekonomi, politik, dan sebagainya. Itulah sebabnya, ketika masyarakat modern tak dapat mengakomodasikan apa yang tersedia di lingkungannya, mereka memilih alternatif atau model dari negara imperialis yang menjadi pusat-pusat kekuatan dunia. Secara politis, mereka berlindung pada negara-negara tersebut. Terbukalah kemungkinan konfrontasi antara kekuatan eksternal dengan kekuatan internal (kekuatan Islam) bila Islam hendak ditampilkan sebagai kekuatan nyata.

Melihat strategi yang dicanangkan Barat dalam isu globalisasi di atas sungguh amat busuk. Mereka mempunya agenda terselubung dalam mengikis habis ajaran Islam yang dianut bangsa timur. Penyebaran itu mereka lakukan melalui penyebaran informasi dengan sistem teknologi moderennya yang dapat mengirim informasi keseluruh penjuru dunia. Melalui jalur ini mereka menguasai public opini yang tidak jarang berisi serangan, hinaan, pelecehan dan hujatan terhadap Islam dan mengesankan agama Islam sebagai teroris. Perang yang mereka lancarkan bukan hanya perang senjata namun juga perang agama. Mereka berusaha meracuni dan menodai kesucian Islam lewat idiologi sekuler, politik, ekonomi, sosbud, teknologi, komunikasi, keamanan dan sebagainya. Dengan berbagai cara mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari agamanya. Secara perlahan-lahan tapi pasti mereka menggerogoti Islam dari dalam dan tujuan akhirnya adalah melenyapkan Islam dari muka bumi.

Morernisasi bagi umat Islam tidak perlu diributkan, diterima ataupun ditolak, namun yang paling penting dari semua adalah seberapa besar peran Islam dalam menata umat manusia menuju tatanan dunia baru yang lebih maju dan beradab. Bagi kita semua, ada atau tidaknya istilah modernisasi dan globalisasi tidak menjadi masalah, yang penting ajaran Islam sudah benar-benar diterima secara global, secara mendunia oleh segenap umat manusia, diterapkan dalam kehidupan masing-masing pribadi, dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai umat Islam hendaknya nilai modern jangan kita ukur dari modernnya pakaiannya, perhiasan dan penampilan, namun moderen bagi umat Islam adalah moderen dari segi pemikiran, tingkah laku, pergaulan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, social budaya, politik dan keamanan yang dijiwai akhlakul karimah, dan disertai terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam naungan ridha Allah SWT.

Masyarakat modern tidak mempunyai program revolusi, melainkan mempunyai program dominasi kekuasaan. Ini karena masyarakat modern tidak mengambil model perubahan dari bangsanya, tetapi dari Barat. Padahal suatu revolusi tidak akan berhasil kecuali bila berasal dari dalam (bangsa). Dengan kata lain, tidak ada revolusi dalam rangka perubahan positif dan mendasar yang dapat mempersatukan dan membebaskan umat, melenyapkan kezaliman, serta memotivasi orang-orang untuk bekerja, mengajar, dan berkreasi, melainkan yang bersumber pada ajaran Islam.

Modernisasi yang memperkuat daya produktifitas dan komsumtifitas adalah penguatan langsung pada kapasitas dan intensitas kehidupan manusia modern dari aspek materialistik. Dalam teory ekology baik organisasi atau kemasayrakatan, komunitas akan selalu berjalan kearah titik equalibirium (kesetimbangan) nya. Ketika modernisasi secara umum yang dipersepsikan selama ini mengembangkan aspek materialistik manusia, maka aspek non material seperti spiritual akan mengikuti perkembangan nya demi keseimbangan yang semestinya. Sehingga gejala kembali ke Agama dan spiritual adalah arus utama modernisasi yang mesti terjadi. Jika tidak modernisasi tak akan pernah lengkap. Jadi kembali keagama dengan menyemarakan kehidupan spritual bukanlah gerakan tradisional, konsrvatif atau kontra modernisasi. Namun sesungguhnya gejala itu adalah atribut modernisasi juga. Sehingga tak akan lengkap kemodern-an seseorang atau komunitas jika laju spiritualnya tak berkembang menyimbangi laju materialistik.

Implementasi Iman Dan Taqwa Dalam Kehidupan

Aktualisasi taqwa adalah bagian dari sikap bertaqwa seseorang. Karena begitu pentingnya taqwa yang harus dimiliki oleh setiap mukmin dalam kehidupan dunia ini sehingga beberapa syariat islam yang diantaranya puasa adalah sebagai wujud pembentukan diri seorang muslim supaya menjadi orang yang bertaqwa, dan lebih sering lagi setiap khatib pada hari jum’at atau shalat hari raya selalu menganjurkan jamaah untuk selalu bertaqwa. Begitu seringnya sosialisasi taqwa dalam kehidupan beragama membuktikan bahwa taqwa adalah hasil utama yang diharapkan dari tujuan hidup manusia (ibadah).

Aktualisasi taqwa adalah bagian dari sikap bertaqwa seseorang. Karena begitu pentingnya taqwa yang harus dimiliki oleh setiap mukmin dalam kehidupan dunia ini sehingga beberapa syariat islam yang diantaranya puasa adalah sebagai wujud pembentukan diri seorang muslim supaya menjadi orang yang bertaqwa, dan lebih sering lagi setiap khatib pada hari jum’at atau shalat hari raya selalu menganjurkan jamaah untuk selalu bertaqwa. Begitu seringnya sosialisasi taqwa dalam kehidupan beragama membuktikan bahwa taqwa adalah hasil utama yang diharapkan dari tujuan hidup manusia (ibadah).

Taqwa adalah satu hal yang sangat penting dan harus dimiliki setiap muslim. Signifikansi taqwa bagi umat islam diantaranya adalah sebagai spesifikasi pembeda dengan umat lain bahkan dengan jin dan hewan, karena taqwa adalah refleksi iman seorang muslim. Seorang muslim yang beriman tidak ubahnya seperti binatang, jin dan iblis jika tidak mangimplementasikan keimanannya dengan sikap taqwa, karena binatang, jin dan iblis mereka semuanya dalam arti sederhana beriman kepada Allah yang menciptakannya, karena arti iman itu sendiri secara sederhana adalah “percaya”, maka taqwa adalah satu-satunya sikap pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Seorang muslim yang beriman dan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat akan tetapi tidak merealisasikan keimanannya dengan bertaqwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya, dan dia juga tidak mau terikat dengan segala aturan agamanya dikarenakan kesibukannya atau asumsi pribadinya yang mengaggap eksistensi syariat agama sebagai pembatasan berkehendak yang itu adalah hak asasi manusia, kendatipun dia beragama akan tetapi agamanya itu hanya sebagai identitas pelengkap dalam kehidupan sosialnya, maka orang semacam ini tidak sama dengan binatang akan tetapi kedudukannya lebih rendah dari binatang, karena manusia dibekali akal yang dengan akal tersebut manusia dapat melakukan analisis hidup, sehingga pada akhirnya menjadikan taqwa sebagai wujud implementasi dari keimanannya.

Taqwa adalah sikap abstrak yang tertanam dalam hati setiap muslim, yang aplikasinya berhubungan dengan syariat agama dan kehidupan sosial. Seorang muslim yang bertaqwa pasti selalu berusaha melaksanakan perintah Tuhannya dan menjauhi segala laranganNya dalam kehidupan ini. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bahwa umat islam berada dalam kehidupan modern yang serba mudah, serba bisa bahkan cenderung serba boleh. Setiap detik dalam kehidupan umat islam selalu berhadapan dengan hal-hal yang dilarang agamanya akan tetapi sangat menarik naluri kemanusiaanya, ditambah lagi kondisi religius yang kurang mendukung. Keadaan seperti ini sangat berbeda dengan kondisi umat islam terdahulu yang kental dalam kehidupan beragama dan situasi zaman pada waktu itu yang cukup mendukung kualitas iman seseorang. Olah karenanya dirasa perlu mewujudkan satu konsep khusus mengenai pelatihan individu muslim menuju sikap taqwa sebagai tongkat penuntun yang dapat digunakan (dipahami) muslim siapapun.

Karena realitas membuktikan bahwa sosialisasi taqwa sekarang, baik yang berbentuk syariat seperti puasa dan lain-lain atau bentuk normatif seperti himbauan khatib dan lain-lain terlihat kurang mengena, ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yang pertama muslim yang bersangkutan belum paham betul makna dari taqwa itu sendiri, sehingga membuatnya enggan untuk memulai, dan yang kedua ketidaktahuannya tentang bagaimana, darimana dan kapan dia harus mulai merilis sikap taqwa, kemudian yang ketiga kondisi sosial dimana dia hidup tidak mendukung dirinya dalam membangun sikap taqwa, seperti saat sekarang kehidupan yang serba bisa dan cenderung serba boleh. Oleh karenanya setiap individu muslim harus paham pos – pos alternatif yang harus dilaluinya, diantaranya yang paling awal dan utama adalah gadhul bashar (memalingkan pandangan), karena pandangan (dalam arti mata dan telinga) adalah awal dari segala tindakan, penglihatan atau pendengaran yang ditangkap oleh panca indera kemudian diteruskan ke otak lalu direfleksikan oleh anggota tubuh dan akhirnya berimbas ke hati sebagai tempat bersemayam taqwa, jika penglihatan atau pendengaran tersebut bersifat negatif dalam arti sesuatu yang dilarang agama maka akan membuat hati menjadi kotor, jika hati sudah kotor maka pikiran (akal) juga ikut kotor, dan ini berakibat pada aktualisasi kehidupan nyata, dan jika prilaku, pikiran dan hati sudah kotor tentu akan sulit mencapai sikap taqwa.

Oleh karenanya dalam situasi yang serba bisa dan sangat plural ini dirasa perlu menjaga pandangan (dalam arti mata dan telinga) dari hal – hal yang dilarang agama sebagai cara awal dan utama dalam mendidik diri menjadi muslim yang bertaqwa. Menjaga mata, telinga, pikiran, hati dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang agama, menjadikan seorang muslim memiliki kesempatan besar dalam memperoleh taqwa. Karena taqwa adalah sebaik–baik bekal yang harus kita peroleh dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana dan pasti hancur ini, untuk dibawa kepada kehidupan akhirat yang kekal dan pasti adanya. Adanya kematian sebagai sesuatu yang pasti dan tidak dapat dikira-kirakan serta adanya kehidupan setelah kematian menjadikan taqwa sebagai obyek vital yang harus digapai dalam kehidupan manusia yang sangat singkat ini. Memulai untuk bertaqwa adalah dengan mulai melakukan hal-hal yang terkecil seperti menjaga pandangan, serta melatih diri untuk terbiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya, karena arti taqwa itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahally dalam tafsirnya bahwa arti taqwa adalah “imtitsalu awamrillahi wajtinabinnawahih”, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganya.
Problematika tantangan dan resiko dalam kehidupan modern

Problem-problem manusia dalam kehidupan modern adalah munculnya dampak negatif (residu), mulai dari berbagai penemuan teknologi yang berdampak terjadinya pencemaran lingkungan, rusaknya habitat hewan maupun tumbuhan, munculnya beberapa penyakit, sehingga belum lagi dalam peningkatan yang makro yaitu berlobangnya lapisan ozon dan penasan global akibat akibat rumah kaca.
Tidakkah kita belajar dari pohon, daun yang gugur karena sudah tua apakah tidak menjadikan residu yang merugikan tetapi justru bermanfaat bagi kesuburan pohon itu sendiri, ini menyiratkan perlunya teknologi yang ramah lingkungan dan meminimalisasi dampak lingkungan yang di timbulkannya. manusia juga tidak melihat di dalam kegelapan seperti kelelawar, namun akal manusia yang dapat menciptakan lampu, untuk mengatasi kelemahan itu.

Manusia tidak mampu lari seperti kuda dan mengangkat benda-benda berat seperti sekuat gajah, namun akal manusia telah menciptakan alat yang melebihi kecepatan kuda dan sekuat gajah. Kelebihi manusia dengan mahkluk lain adalah dari Akalnya. Sedangkan dalam bidang ekonomi kapitalisme-kapitalisme yang telah melahirkan manusia yang konsumtif, meterialistik dan ekspoloitatif.
Aktualisasi taqwa adalah bagian dari sikap bertaqwa seseorang. Karena begitu pentingnya taqwa yang harus dimiliki oleh setiap mukmin dalam kehidupan dunia ini sehingga beberapa syariat islam yang diantaranya puasa adalah sebagai wujud pembentukan diri seorang muslim supaya menjadi orang yang bertaqwa, dan lebih sering lagi setiap khatib pada hari jum’at atau shalat hari raya selalu menganjurkan jamaah untuk selalu bertaqwa. Begitu seringnya sosialisasi taqwa dalam kehidupan beragama membuktikan bahwa taqwa adalah hasil utama yang diharapkan dari tujuan hidup manusia (ibadah).

Taqwa adalah satu hal yang sangat penting dan harus dimiliki setiap muslim. Signifikansi taqwa bagi umat islam diantaranya adalah sebagai spesifikasi pembeda dengan umat lain bahkan dengan jin dan hewan, karena taqwa adalah refleksi iman seorang muslim. Seorang muslim yang beriman tidak ubahnya seperti binatang, jin dan iblis jika tidak mangimplementasikan keimanannya dengan sikap taqwa, karena binatang, jin dan iblis mereka semuanya dalam arti sederhana beriman kepada Allah yang menciptakannya, karena arti iman itu sendiri secara sederhana adalah “percaya”, maka taqwa adalah satu-satunya sikap pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Seorang muslim yang beriman dan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat akan tetapi tidak merealisasikan keimanannya dengan bertaqwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya, dan dia juga tidak mau terikat dengan segala aturan agamanya dikarenakan kesibukannya atau asumsi pribadinya yang mengaggap eksistensi syariat agama sebagai pembatasan berkehendak yang itu adalah hak asasi manusia, kendatipun dia beragama akan tetapi agamanya itu hanya sebagai identitas pelengkap dalam kehidupan sosialnya, maka orang semacam ini tidak sama dengan binatang akan tetapi kedudukannya lebih rendah dari binatang, karena manusia dibekali akal yang dengan akal tersebut manusia dapat melakukan analisis hidup, sehingga pada akhirnya menjadikan taqwa sebagai wujud implementasi dari keimanannya.

Taqwa adalah sikap abstrak yang tertanam dalam hati setiap muslim, yang aplikasinya berhubungan dengan syariat agama dan kehidupan sosial. Seorang muslim yang bertaqwa pasti selalu berusaha melaksanakan perintah Tuhannya dan menjauhi segala laranganNya dalam kehidupan ini. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bahwa umat islam berada dalam kehidupan modern yang serba mudah, serba bisa bahkan cenderung serba boleh. Setiap detik dalam kehidupan umat islam selalu berhadapan dengan hal-hal yang dilarang agamanya akan tetapi sangat menarik naluri kemanusiaanya, ditambah lagi kondisi religius yang kurang mendukung. Keadaan seperti ini sangat berbeda dengan kondisi umat islam terdahulu yang kental dalam kehidupan beragama dan situasi zaman pada waktu itu yang cukup mendukung kualitas iman seseorang.

Olah karenanya dirasa perlu mewujudkan satu konsep khusus mengenai pelatihan individu muslim menuju sikap taqwa sebagai tongkat penuntun yang dapat digunakan (dipahami) muslim siapapun. Karena realitas membuktikan bahwa sosialisasi taqwa sekarang, baik yang berbentuk syariat seperti puasa dan lain-lain atau bentuk normatif seperti himbauan khatib dan lain-lain terlihat kurang mengena, ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yang pertama muslim yang bersangkutan belum paham betul makna dari taqwa itu sendiri, sehingga membuatnya enggan untuk memulai, dan yang kedua ketidaktahuannya tentang bagaimana, darimana dan kapan dia harus mulai merilis sikap taqwa, kemudian yang ketiga kondisi sosial dimana dia hidup tidak mendukung dirinya dalam membangun sikap taqwa, seperti saat sekarang kehidupan yang serba bisa dan cenderung serba boleh. Oleh karenanya setiap individu muslim harus paham pos – pos alternatif yang harus dilaluinya, diantaranya yang paling awal dan utama adalah gadhul bashar (memalingkan pandangan), karena pandangan (dalam arti mata dan telinga) adalah awal dari segala tindakan, penglihatan atau pendengaran yang ditangkap oleh panca indera kemudian diteruskan ke otak lalu direfleksikan oleh anggota tubuh dan akhirnya berimbas ke hati sebagai tempat bersemayam taqwa, jika penglihatan atau pendengaran tersebut bersifat negatif dalam arti sesuatu yang dilarang agama maka akan membuat hati menjadi kotor, jika hati sudah kotor maka pikiran (akal) juga ikut kotor, dan ini berakibat pada aktualisasi kehidupan nyata, dan jika prilaku, pikiran dan hati sudah kotor tentu akan sulit mencapai sikap taqwa. Oleh karenanya dalam situasi yang serba bisa dan sangat plural ini dirasa perlu menjaga pandangan (dalam arti mata dan telinga) dari hal – hal yang dilarang agama sebagai cara awal dan utama dalam mendidik diri menjadi muslim yang bertaqwa. Menjaga mata, telinga, pikiran, hati dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang agama, menjadikan seorang muslim memiliki kesempatan besar dalam memperoleh taqwa. Karena taqwa adalah sebaik–baik bekal yang harus kita peroleh dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana dan pasti hancur ini, untuk dibawa kepada kehidupan akhirat yang kekal dan pasti adanya. Adanya kematian sebagai sesuatu yang pasti dan tidak dapat dikira-kirakan serta adanya kehidupan setelah kematian menjadikan taqwa sebagai obyek vital yang harus digapai dalam kehidupan manusia yang sangat singkat ini. Memulai untuk bertaqwa adalah dengan mulai melakukan hal-hal yang terkecil seperti menjaga pandangan, serta melatih diri untuk terbiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya, karena arti taqwa itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahally dalam tafsirnya bahwa arti taqwa adalah “imtitsalu awamrillahi wajtinabinnawahih”, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganya.

Problem Ekonomi

Semakin lama manusia semakin menganggap bahwa dirinya merupakan homo economicus, yaitu merupakan makhluk yang memenuhi kebutuhan hidupnya dan melupakan dirinya sebagai homo religious yang erat dengan kaidah – kaidah moral, Setuju?
Ekonomi kapitalisme materialisme yang menyatakan bahwa berkorban sekecil – kecilnya dengan menghasilkan keuntungan yang sebesar – besarnya telah membuat manusia menjadi makhluk konsumtif yang egois dan serakah (saya sendiri mengakuinya).
Problem dalam Bidang Moral

Dalam hal ini bersamaan dengan maraknya globalisasi masuklah sedikit demi sedikit yang lama – lama menjadi bukit, yaitu faham liberalisme dalam bentuk kebebasan berekspresi melalui teknologi informasi hasil rekaan manusia sendiri.

Pada hakikatnya Globalisasi adalah sama halnya dengan Westernisasi, setuju? Ini tidak lain hanyalah kata lain dari penanaman nilai – nilai Barat yang menginginkan lepasnya ikatan – ikatan nilai moralitas agama yang menyebabkan manusia Indonesia pada khususnya selalu “berkiblat” kepada dunia Barat dan menjadikannya sebagai suatu symbol dan tolok ukur suatu kemajuan.
Problem dalam Bidang Agama

Tantangan agama dalam kehidupan modern ini lebih dihadapkan kepada faham Sekulerisme yang menyatakan bahwa urusan dunia hendaknya dipisahkan dari urusan agama. Hal yang demikian akan menimbulkan apa yang disebut dengan split personality di mana seseorang bisa berkepribadian ganda. Misal pada saat yang sama seorang yang rajin beribadah juga bisa menjadi seorang koruptor.
Problem dalam Bidang Keilmuan

Masalah yang paling kritis dalam bidang keilmuan adalah pada corak kepemikirannya yang pada kehidupan modern ini adalah menganut faham positivisme dimana tolok ukur kebenaran yang rasional, empiris, eksperimental, dan terukur lebih ditekankan. Dengan kata lain sesuatu dikatakan benar apabila telah memenuhi criteria ini. Tentu apabila direnungkan kembali hal ini tidak seluruhnya dapat digunakan untuk menguji kebenaran agama yang kadang kala kita harus menerima kebenarannya dengan menggunakan keimanan yang tidak begitu poluler di kalangan ilmuwan – ilmuwan karena keterbatasan rasio manusia dalam memahaminya. Anda merasakan itu?

Perbedaan metodologi yang lain bahwa dalam keilmuan dikenal istilah falsifikasi. Apa itu? Artinya setiap saat kebenaran yang sudah diterima dapat gugur ketika ada penemuan baru yang lebih akurat. Sangat jauh dan bertolak belakang dengan bidang keagamaan.
Jika anda tidak salah lihat, maka akan banyak anda temukan banyak ilmuwan yang telah menganut faham atheis (tidak percaya adanya tuhan) akibat dari masalah – masalah dalam bidang keilmuan yang telah tersebut di atas.

Kalau bersama – sama kita telah melihat sebagian kecil dari beberapa bagian besar problematika dalam kehidupan kita saat ini, apa yang sebaiknya menjadi solusi bersama dalam meningkatkan ketahanan tubuh Negara kita terhadap prediksi – prediksi kehancuran moral bangsa Indonesia akibat dari kekurangselektifan kita terhadap apa yang namanya Westernisasi?

Peran iman dan takwa dalam menjawab problema tantangan kehidupan modern
Peranan Iman dan Taqwa dalam Menjawab Problema dan Tantangan Kehidupan Modern
Pengaruh iman terhadap kehidupan manusia sangat besar. Berikut ini dikemukakan beberapa pokok manfaat dan pengaruh iman pada kehidupan manusia.

1. Iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda.
Orang yang beriman hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah. Kalau Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatanpun yang dapat mencegahnya. Kepercayaan dan keyakinan demikian menghilangkan sifat mendewa-dewakan manusia yang kebetulan sedang memegang kekuasaan, menghilangkan kepercayaan pada kesaktian benda-benda keramat, mengikis kepercayaan pada khurafat, takhyul, jampi-jampi dan sebagainya. Pegangan orang yang beriman adalah surat al-Fatihah ayat 1-7.

2. Iman menanamkan semangat berani menghadap maut.
Takut menghadapi maut menyebabkan manusia menjadi pengecut. Banyak diantara manusia yang tidak berani mengemukakan kebenaran, karena takut menghadapi resiko. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian di tangan Allah. Pegangan orang beriman mengenai soal hidup dan mati adalah firman Allah dalam QS. an-Nisa/4:78.

3. Iman menanamkan sikap “self-help” dalam kehidupan.
Rezeki atau mata pencaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang melepaskan pendiriannya, arena kepentingan penghidupannya. Kadang-kadang manusia tidak segan-segan melepaskan prinsip, menjual kehormatan dan bermuka dua, menjilat dan memperbudak diri untuk kepentingan materi. Pegangan orang beriman dalam hal ini ialah firman Allah dalam QS. Hud/11:6.

4. Iman memberikan ketenteraman jiwa.
Acapkali manusia dilanda resah dan dukacita, serta digoncang oleh keraguan dan kebimbangan. Orang yang beriman mempunyai keseimbangan, hatinya tenteram (mutmainnah), dan jiwanya tenang (sakinah), seperti dijelaskan dalam firman Allah surat ar-Ra’d/13:28.

5. Iman mewujudkan kehidupan yang baik (hayatan tayyibah).
Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu menekankan kepada kebaikan dan mengerjakan perbuatan yang baik. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya QS. an-Nahl/16:97.

6. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen.
Iman memberi pengaruh pada seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas, tanpa pamrih, kecuali keridhaan Allah. Orang yang beriman senantiasa konsekuen dengan apa yang telah diikrarkannya, baik dengan lidahnya maupun dengan hatinya. Ia senantiasa berpedoman pada firman Allah dalam QS. al-An’am/6:162.

7. Iman memberi keberuntungan
Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar, karena Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:5.

8. Iman mencegah penyakit

Akhlak, tingkah laku, perbuatan fisik seorang mukmin, atau fungsi biologis tubuh manusia mukmin dipengaruhi oleh iman. Hal itu karena semua gerak dan perbuatan manusia mukmin, baik yang dipengaruhi oleh kemauan, seperti makan, minum, berdiri, melihat, dan berpikir, maupun yang tidak dipengaruhi oleh kemauan, seperti gerak jantung, proses pencernaan, dan pembuatan darah, tidak lebih dari serangkaian proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Organ-organ tubuh yang melaksanakan proses biokimia ini bekerja di bawah perintah hormon. Kerja bermacam-macam hormon diatur oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofise yang terletak di samping bawah otak. Pengaruh dan keberhasilan kelenjar hipofise ditentukan oleh gen (pembawa sifat) yang dibawa manusia semenjak ia masih berbentuk zigot dalam rahim ibu. Dalam hal ini iman mampu mengatur hormon dan selanjutnya membentuk gerak, tingkah laku, dan akhlak manusia.

Jika karena terpengaruh tanggapan, baik indera maupun akal, terjadi perubahan fisiologis tubuh (keseimbangan terganggu), seperti takut, marah, putus asa, dan lemah, maka keadaan ini dapat dinormalisir kembali oleh iman. Oleh karena itu, orang-orang yang dikontrol oleh iman tidak akan mudah terkena penyakit modern, seperti darah tinggi, diabetes dan kanker.
Sebaliknya, jika seseorang jauh dari prinsip-prinsip iman, tidak mengacuhkan asas moral dan akhlak, merobek-robek nilai kemanusiaan dalam setiap perbuatannya, tidak pernah ingat Allah, maka orang yang seperti ini hidupnya akan diikuti oleh kepanikan dan ketakutan. Hal itu akan menyebabkan tingginya produksi adrenalin dan persenyawaan lainnya. Selanjutnya akan menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap biologi tubuh serta lapisan otak bagian atas. Hilangnya keseimbangan hormon dan kimiawi akan mengakibatkan terganggunya kelancaran proses metabolisme zat dalam tubuh manusia. Pada waktu itu timbullah gejala penyakit, rasa sedih, dan ketegangan psikologis, serta hidupnya selalu dibayangi oleh kematian.

Iman dan taqwa sangat penting dalam kehidupan modern, jika dalam kehidupan modern yang serba canggih tidak menghiraukan lagi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah maka akan banyak timbul problem dan tantangan yang terjadi, baik dibidang ekonomi, social, agama, maupun keilmuan itu sendiri. Demikianlah pengaruh dan manfaat iman pada kehidupan manusia, ia bukan hanya sekedar kepercayaan yang berada dalam hati, melainkan juga menjadi kekuatan yang mendorong dan membentuk sikap dan perilaku hidup.


Ditulis dalam Uncategorized

Tinggalkan sebuah Komentar »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: