Filsafat Berfikir

Siyono | April 8, 2016

Siyono

Densus 88 Bunuh 121 Terduga Teroris, LIMA: Mengerikan Sekali

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Ilham

Republika/Raisan Al Farisi Ketua Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti (kiri) memberikan pemaparan terkait polemik penyelenggaraan Pilkada serentak saat menggelar diskusi bersama media di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (13/11).

Ketua Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti (kiri) memberikan pemaparan terkait polemik penyelenggaraan Pilkada serentak saat menggelar diskusi bersama media di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (13/11).

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tewasnya terduga teroris Siyono menambah daftar panjang jumlah korban jiwa karena kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sudah ada 121 warga tewas akibat dituduh sebagai teroris.

 

“Mengerikan sekali, ada 121 warga terbunuh sia-sia. Itu angka yang tak pernah mungkin kita bayangkan yang diduga dilakukan petugas negara,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti saat konferensi pers Mencari Keadilan untuk Suratmi di Jakarta, Jumat (1/4). (Kasus Siyono tak Cukup dengan Hanya Pemeriksaan Propam).

 

Menurut dia, demokrasi hadir sebagai bentuk penolakan terhadap cara semena-mena. Jangan sampai status terduga membuat orang bisa kehilangan nyawa. Kalau tidak dihentikan, pola ini bisa berdampak pada semua orang.

Apa yang terjadi pada Siyono dan para terduga teroris lainnya yang kehilangan nyawa merupakan hal memalukan. “Sejarah akan mencatat republik yang katanya reformatif tetap tidak bisa menghargai nyawa anak bangsanya,” kata dia. Patut dipertanyakan bagaimana otensitas dan semangat reformasi menjawab banyaknya jumlah terduga teroris yang meregang nyawa. Belum lagi dalam kasus lain di luar terorisme.

Ray menuntut agar Densus 88 sebaiknya dibubarkan. Kepolisian memang membutuhkan kesatuan yang memiliki kemampuan mendeteksi teroris. Namun bukan berarti kesatuan tersebut harus berbentuk badan sendiri.

 

Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan mereformasikan sistem kepolisian. Saat ini, polisi mengurusi urusan mulai dari administrasi hingga tindak tanduk warga. Padahal, kata dia, polisi cukuplah menjaga ketertiban dan upaya penegakan hukum.[1]

 

Terkait Kasus Siyono, Propam Periksa Tujuh Anggota Densus

Red: Andi Nur Aminah

Antara Jenazah terduga teroris Siyono saat diangkat dengan kurung batang

Jenazah terduga teroris Siyono saat diangkat dengan kurung batang

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri Irjen Pol M Iriawan mengatakan, pihaknya sudah memeriksa tujuh orang anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri terkait pengusutan kasus kematian terduga teroris Siyono. “Tujuh orang (anggota) densus yang saya periksa termasuk dua anggota (densus) yang mengawal dan menyopir,” kata Iriawan, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/4).

 

Selain itu, pihaknya juga memeriksa beberapa orang kepala kesatuan wilayah (kasatwil) Jateng, yakni kapolsek dan kapolres. Pihaknya pun tidak membantah adanya kesalahan prosedur dalam penjemputan Siyono.

 

“Memang ada kesalahan prosedur, anggota tidak memborgol (Siyono). Nanti akan digelar sidang kode etik dan profesi,” katanya.

 

Terduga teroris Siyono, warga Dukuh, Desa Pogung, Kabupaten Klaten, setelah ditangkap oleh Densus 88 Mabes Polri dikabarkan meninggal dunia di Jakarta, Jumat (11/3). Pihak keluarga, terutama istri Siyono, Suratmi, meminta keadilan terkait meninggalnya suaminya.[2]

Komnas HAM Kemungkinan Terima Hasil Autopsi Siyono Pekan Depan

Rep: C21/ Red: Bayu Hermawan

Republika/ Darmawan  Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil anzar Simanjuntak (kanan) berbincang dengan Anggota Komas HAM Manager Nasution (kiri) dan Anggota LIMA Ray Rangkuti saat konferensi pers Mencari Keadilan untuk Suratmi , di Jakarta, Jumat (1/4). (Republika/ Darmawa

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil anzar Simanjuntak (kanan) berbincang dengan Anggota Komas HAM Manager Nasution (kiri) dan Anggota LIMA Ray Rangkuti saat konferensi pers Mencari Keadilan untuk Suratmi , di Jakarta, Jumat (1/4). (Republika/ Darmawa

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan kemungkinan pihaknya akan menerima hasil autopsi terhadap jenazah terduga teroris  Siyono, pada Senin (11/4) pekan depan.

 

“Jadi autopsi dilakukan bersama antara Tim Forensik yang kita minta Komnas HAM, karena kita tidak memilikinya kita minta ke Muhamadiyah. Kemudian bersama dengan Tim Forensik Polda Jawa Tengah,” katanya, Jumat (8/4).

 

Ia mengatakan, autopsi dilakukan karena permintaan dari keluarga terduga teroris Klaten, Siyono (34) yang meninggal di tangan Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88). Hal tersebut agar dapat membuka penyebab kematian Siyono karena apa.

 

“Tentu yang bisa menjawab itu adalah kedokteran,” ujarnya.

 

Sementara untuk dokter forensik yang melakukan autopsi berasal dari  Universitas Dipenogoro, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Jogjakarta, Universitas Sebelas Maret (UNS), serta Tim Forensik Polda Jawa Tengah.

 

“Dari situ kita akan membuat rekomendasi. Nantikan kita belum tahu hasil autopsinya apa. Kemudian setelah tahu, kita buat rekomendasi, kemungkinan hari Senin kita sudah tahu hasil autopsinya apa. Seperti sebab kematiannya apa, dan seterusnya,” katanya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Siyono, terduga teroris asal Klaten meninggal dunia usai di tangkap oleh tim Densus 88 Antiteror. Diduga Siyono tewas karena mendapat tindak kekerasan.

 

Autopsi jenazah Siyono dilakukan pada Ahad (3/4) pagi, di TPU Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Saat itu sebanyak sembilan dokter forensik diminta bantuan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menjadi kuasa hukum istri Siyono, Suratmi.[3]

Soal Autopsi Siyono, Muhammadiyah Punya Kesepahaman dengan Polri

Red: Achmad Syalaby

Republika/ Darmawan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) bersama Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan penjelasan kepada wartawan usai acara pertemuan di Jakarta, Senin (15/2).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) bersama Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan penjelasan kepada wartawan usai acara pertemuan di Jakarta, Senin (15/2).

 

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO — Pengurus Pusat Muhammadiyah masih menunggu hasil autopsi terhadap jenazah terduga teroris Siyono. Warga Dukuh, Desa Pogung, Kabupaten Klaten itu tewas di Jakarta setelah ditangkap oleh Densus 88 Mabes Polri pada Jumat (11/3).

 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Kamis (8/4), mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan tim forensik dari Muhammadiyah terkait dengan peristiwa ini.

 

“Kami ada saling pemahaman antara Kapolri dengan PP Muhammadiyah dan kami masih menunggu hasil autopsi forensik terkait dengan peristiwa ini,” katanya usai menghadiri pelaksanaan rapat koordinasi nasional lembaga zakat Lazismu di salah satu hotel di Sidoarjo, Jawa Timur.

 

Ia mengemukakan, kalau memang di luar sana ada pernyataan di sana-sini hal tersebut dianggap sebagai komunikasi yang tidak pas.

 

“Kami dari Muhammadiyah intinya menyatakan kalau penanganan terhadap pelaku teroris itu harus dilakukan secara berlapis. Dan juga kepada pelaku teroris ini dibawa ke pengadilan sehingga orang menjadi tahu kalau seseorang tersebut merupakan pelaku teroris,” katanya.

 

Pihaknya juga akan melakukan pendampingan terhadap siapapun warga negara yang diperlakukan secara tidak adil oleh alat negara.”Kami akan melakukan advokasi terkait dengan peran moral. Sementara itu, untuk yang menyangkut aspek hukumnya itu fungsi lembaga hukum kepolisian,” katanya.

 

Pihak keluarga, terutama istri Siyono, Suratmi, meminta keadilan atas tewasnya Siyono. PP Muhammadiyah bersedia untuk mengadvokasi keluarga Siyono. Komnas HAM yang dikoordinatori oleh Siane Indriani melakukan investigasi atas meninggalnya Siyono dan kemudian meminta bantuan PP Muhammadiyah untuk melakukan autopsi.[4]

 

‘Kasus Siyono Pintu Masuk Perbaikan Penanganan Terorisme’

Rep: reja irfa widodo/ Red: Damanhuri Zuhri

Antara Jenazah terduga teroris Siyono saat diangkat dengan kurung batang

Jenazah terduga teroris Siyono saat diangkat dengan kurung batang

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pejabat sementara (Pjs) Direktur Eksekutif Human Right Working Group (HRWG), Muhammad Hafiz, mengungkapkan, upaya proses pengungkapan kasus tewasnya terduga teroris, Siyono (34 tahun), dapat menjadi pintu masuk evaluasi dan perbaikan dari prosedur penanganan tindak terorisme.

 

Kematian warga Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ini pun diduga kuat terjadi lantaran adanya penyiksaan yang dilakukan Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) Polri.

 

Menurut Hafiz, ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus Siyono tersebut, Pelangaraan HAM itu dalam konteks penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang yang mengarah kepada penyiksaan terhadap terduga teroris. Pelanggaran HAM itu terjadi lantaran penangkapan yang dilakukan Densus 88 tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

 

Terlebih, pada saat itu, status Siyono masih diduga sebagai teroris. “Jadi praduga tidak bersalah itu memang harus terus digunakan, termasuk seseorang yang masih dianggap teroris. Dia harus tetap dianggap tidak bersalah dan tidak mempunyai kesalahan. Artinya, yang berhak menghakimi dia lewat mekanisme di pengadilan,” ujar Hafiz saat dihubungi Republika, Kamis (7/4).

 

Tidak hanya itu, HRWG menilai, kasus Siyono harus diselesaikan secara hukum. Bahkan, secara lebih luas, kasus Siyono ini dapat menjadi pintu masuk bagi suatu prosedur hukum yang baru, agar nantinya kasus-kasus penyiksaan terhadap terduga teroris tidak lagi terjadi.

 

Hafiz melanjutkan, dalam penangkapan dan penindakan teroris tersebut harus disertai saksi, pendamping hukum, dan dilakukan secara transparan. Inilah yang belum dipenuhi Densus 88 saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Siyono.

 

“Nah, kasus Siyono ini bisa menjadi pintu masuk untuk memperbaiki dan mengevaluasi kembali terhadap prosedur-prosedur soal penanganan terduga terorisme,” tutur Hafiz.

 

Siyono tewas dalam proses penyelidikan Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88). Dalam kasus itu, Siyono diduga kuat sebagai pemasok dan penyedia senjata untuk kelompok teroris.

 

Namun, tuduhan itu belum sepenuhnya terbukti di persidangan, hingga akhirnya Siyono menghembuskan nafas terakhir diduga kuat lantaran penyiksaan dan tindak kekerasan yang dilakukan Densus 88.[5]

BNPT tak Ingin Campuri Masalah Densus 88

Red: Esthi Maharani

Istimewa Keluarga Siyono membawa bungkusan uang yang diberikan Densus 88 saat mendatangi kantor Muhammadiyah Yogyakarta

Keluarga Siyono membawa bungkusan uang yang diberikan Densus 88 saat mendatangi kantor Muhammadiyah Yogyakarta

 

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak ingin mencampuri berbagai perkembangan masalah yang berkaitan dengan kinerja Detasemen Khusus 88 dalam pemberantasan teror di Tanah Air.

 

Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir enggan mengomentari sejumlah kritik yang ditujukan pada kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88.  Ia juga enggan mengomentari wacana yang dimunculkan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai perlunya pembentukan Pansus Densus di DPR RI.

 

“Saya mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar tentang itu karena bukan ranah saya mengomentari,” ucapnya.

 

Ia juga enggan mengomentari polemik tentang penyebab kematian terduga teroris Siyono yang dikaitkan dengan kinerja Densus. Menurut dia, BNPT tidak identik dengan Densus 88 yang berada dibawah institusi Polri. BNPT merupakan lembaga tersendiri yang dibentuk berdasarkan Perpres 46 tahun 2010 yang dirubah menjadi Perpres 12 tahun 2012.

 

“Sangat berbeda dengan Densus yang langsung dibawah kepolisian,” tukasnya.

 

Meski demikian, perwira tinggi TNI tersebut mengungkapkan keyakinannya jika Densus akan bertindak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

 

“Pasti ada prosesdurnya,” kata Mayjen Abdul Rahman.

 

Sebelumnya, ICW mengusulkan agar DPR membentuk pansus untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 terkait kematian terduga teroris Siyono yang diduga tanpa melalui proses hukum.

 

“DPR jangan hanya mempersoalkan KPK. Kalau KPK memiliki kewenangan untuk menyadap, DPR berteriak. Mengapa kali ini DPR hanya diam?” kata peneliti hukum ICW Donal Fariz.[6]

Dahnil Minta Kadiv Humas Polri Berhenti Bermain Isu

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Achmad Syalaby

Republika/ Darmawan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil anzar Simanjuntak (kanan) bersama Anggota LIMA Ray Rangkuti (tengah) saat konferensi pers Mencari Keadilan untuk Suratmi , di Jakarta, Jumat (1/4). (Republika/ Darmawan)

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil anzar Simanjuntak (kanan) bersama Anggota LIMA Ray Rangkuti (tengah) saat konferensi pers Mencari Keadilan untuk Suratmi , di Jakarta, Jumat (1/4). (Republika/ Darmawan)

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak merespons balik pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan di Jakarta, Kamis (7/4) ini.

 

Anton menuding ada yang hendak mengadu domba Muhammadiyah dengan Datasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Buktinya, Anton menjelaskan, ada selebaran berisi imbauan agar semua korban Densus 88 untuk mengadu kepada Muhammadiyah. (Baca: Kadiv Humas Bantah Sebut Muhammadiyah Proteroris).

 

Dahnil pun meminta fokus kepada masalah usaha Muhammadiyah, Komnas HAM dan lembaga lainnya untuk mencari keadilan. Dia menjelaskan, fakta penyebab kematian Siyono agar bisa menjadi bahan untuk dilakukan penegakan hukum berikutnya sehingga keluarga Siyono mendapat keadilan.

 

“Kedua, Pak Kadiv Humas Mabes Polri yang saya hormati, tidak perlu melempar berbagai isu dan opini yang tidak terkait dengan upaya mencari fakta penyebab kematian Siyono dan mencari keadilan buat yang bersangkutan dan keluarga,” katanya saat dihubungi, Kamis (7/4).

 

Dia menjelaskan, pernyataan-pernyataan Anton sudah mencoreng institusi kepolisian. Mengingat, Kapolri Jenderal Badroddin Haiti ketika bertemu dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menyatakan akan bekerjasama dengan ormas itu Untuk mencari fakta kematian Siyono. Selain itu, Kapolri akan memberikan sanksi hukum bila terbukti melakukan pelanggaran HAM.

 

Ketiga, terang Dahnil, Muhammadiyah telah hadir sebelum Indonesia hadir sebagai negara. Muhammadiyah bersama dengan ormas keagamaan lainnya dan organisasi lainnya berkomitmen penuh merawat Indonesia.

 

Dia meminta Anton memperkeruh kasus Siyono dengan isu yang tidak terkait dengan usaha mencari keadilan untuk kemanusiaan. Dahnil pun meminta Anton berhenti memberondong tuduhan macam-macam terhadap pihak yang berjuang membantu menghadirkan keadilan.[7]

Kadiv Humas Polri Bantah Sebut Muhammadiyah Pro Teroris

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Bilal Ramadhan

Antara/Reno Esnir Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan.

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kadiv Humas Polri, Irjen Anton Charliyan membantah telah menuduh Muhammadiyah pro terhadap teroris. Anton hanya menyebut bahwa yang membela teroris adalah pro teroris.

 

“Saya tidak pernah menuduh Muhammadiyah pro teroris, ini hak jawab saya,” ucap Anton, di Mabes Polri, menanggapi pemberitaan yang beredar, Kamis (7/4).

 

Jenderal bintang dua itu menuturkan, tidak mungkin menyebut Muhammadiyan pro teroris. Sebab, Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Untuk itu, Anton mengingatkan agar tidak terprovokasi dari kelompok teroris. Anton menegaskan, Polri saat ini sedang memerangi tindak pidana terorisme. “Karena provokasi teroris ini sangat luar biasa,” kata Anton.

 

Bahkan, lanjutnya, terdapat pihak yang ingin menunggangi Muhammadiyah dalam kasus terorisme. Anton menyebut ada pihak yang berusaha mengadu domba Polri dengan Muhammadiyah. “Ini kita harus sama-sama merapatkan barisan,” Anton menambahkan.

 

Anton mencontohkan upaya adu domba yang akan dilakukan terhadap polri dengan Muhammadiyah. Terdapat gambar ajakan kepada warga negara Indonesia yang rumahnya digerebek oleh densus 88 agar segera menghubungi majelis hukum hak asasi Pengurus Pusat Muhammadiyah.

 

Padahal, tuturnya, setelah dikonfirmasi Muhammadiyah tidak pernah membuat gambar ajakan tersebut. “Ini artinya jelas provokasi dari golongan radikal mengatasnamakan agama itu masuk,” tambahnya.

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti didesak agar mencopot Kadiv Humas Polri, Irjen Anton Charliyan. Hal itu karena Anton diduga menyebut Muhammadiyah sebagai pro teroris karena saat ini sedang mengadvokasi kematian terduga teroris Siyono.[8]

Penanggulangan Terorisme Harus Transparan, Terukur, dan Bisa Dikoreksi

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Karta Raharja Ucu

peoplefirstindia.org Terorisme (ilustrasi).

Terorisme (ilustrasi).

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komnas HAM akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait rencana RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Salah satu masukan tersebut antara lain adanya aspek koreksi dan pengawasan terhadap kinerja aparat dalam melakukan penanganan dan penindakan terduga teroris.

 

Hal ini mengemuka usai tewasnya terduga teroris, Siyono (34 tahun), usai ditangkap Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) Polri. Kematian warga Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, itu pun menjadi sorotan publik. Pasalnya, Siyono diduga kuat tewas lantaran mengalami tindak kekerasan saat diperiksa oleh Densus 88.

 

Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Komnas HAM, Siane Indriani, mengungkapkan, pihaknya tentu akan memberikan masukan kepada pemerintah dalam rencana revisi UU Tindak Pidana Terorisme tersebut. ”Kami akan memberikan masukan, terutama masukan soal penanganan oleh Densus 88, yang penting harus ada mekanisme koreksi dan supervisi dalam penanggulangan terorisme itu. Aspek itu yang harus diperketat,” ujar Siane kala dihubungi Republika.co.id, Kamis (7/4).

 

Tidak hanya terkait audit kinerja, Siane juga menekankan adanya aspek audit dalam penggunaan dana yang dilakukan Densus 88 dalam praktek-praktek penanggulangan terorisme. Selama ini, lanjut Siane, tidak ada audit yang benar-benar dilakukan terhadap dana-dana yang dikucurkan dari APBN kepada Densus 88.

 

”Bisa saja ada indikasi korupsi disitu. Ada berapa ratus juta yang selama ini mengalir dan tidak ada bukti pertanggungjawaban,” ucap dia.

 

Siane mengklaim pihaknya tidak pernah bermaksud melemahkan upaya pemberantasan terorisme. Bahkan, Komnas HAM juga mengecam semua tindakan-tindakan terorisme.

 

Namun, upaya pemberantasan dan penanggulangan korupsi itu juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar prosedur dan malah berpotensi melanggar HAM dan hukum.

 

”Itu justu menjadi penyimpangan luar biasa di masa mendatang dan potensi pelanggaran HAM dan indikasi korupsi yang semakin besar. Akhirya, masyarakat juga akan semakin tidak percaya dengan institusi itu. Penanggulangan terorisme di masa mendatang harus transparan, harus terukur, dan harus bisa dikoreksi,” ujarnya.[9]

Waspada Adu Domba Polri-Muhammadiyah di Kasus Siyono

Red: Esthi Maharani

Akun twitter Dahnil Anzar Simanjuntak Pengangkatan jenazah Siyono

Pengangkatan jenazah Siyono

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan kepolisian dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah harus berkoordinasi untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan isu kematian terduga teroris Siyono untuk memancing timbulnya konflik antara kepolisian dan Muhammadiyah.

 

“Ada upaya-upaya yang ingin mengadu domba antara Polri khususnya Densus 88 dengan Muhammadiyah. Ini kita harus sama-sama merapatkan barisan,” kata Anton Charliyan, Kamis (7/4).

 

Ia mengaku telah mengendus adanya upaya provokasi yang seolah melabeli Muhammadiyah pro-teroris karena mengadvokasi istri almarhum Siyono, Suratmi, dalam mencari keadilan atas kematian suaminya. Anton menegaskan bahwa meski Muhammadiyah memberikan advokasi dalam kasus Siyono, tidak serta merta Muhammadiyah memberikan dukungan terhadap aksi-aksi terorisme.

 

“Saya tidak pernah menuduh Muhammadiyah pro teroris. Apalagi saya tahu Muhammadiyah itu kumpulan besar umat Islam, yang bersama Nahdlatul Ulama (NU) membangun negara Republik Indonesia. Kita bersama-sama memerangi terorisme,” katanya.

 

Terduga teroris Siyono (34), warga Dukuh, Desa Pogung, Kabupaten Klaten setelah ditangkap oleh Densus 88 Mabes Polri meninggal dunia di Jakarta, Jumat (11/3). Pihak keluarga, terutama istri Siyono, Suratmi, meminta keadilan terkait dengan meninggalnya suaminya.

 

Komnas HAM yang dikoodinator oleh Siane Indriani melakukan investigasi atas meninggalnya Siyono dan kemudian meminta bantuan PP Muhammadiyah untuk melakukan otopsi. Jasad Siyono akhirnya diotopsi oleh tim dokter forensik Muhammadiyah di tempat pemakaman Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu (3/4).

 

Tim dokter forensik dari Muhammadiyah yang mengotopsi jasad Siyono sebanyak sembilan orang. Mereka dipimpin Prof Dr dr Sudibdyo. Di antara tim tersebut, terdapat seorang saksi dari Polda Jateng.[10]

Muhammadiyah tak Tersindir Pernyataan Humas Polri Soal Siyono

Rep: Amri Amrullah/ Red: Karta Raharja Ucu

setyardi Setyardi baju putih bertemu dengan keluarga almarhum Siyono, di Klaten (4/4).

Setyardi baju putih bertemu dengan keluarga almarhum Siyono, di Klaten (4/4).

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –JAKARTA —  PP Muhammadiyah tidak merasa tersinggung dengan tuduhan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Charliyan terhadap kelompok yang mencari keadilan bagi keluarga Siyono.

 

“Kita tidak merasa pernyataan Kadit Humas Polri itu dialamatkan  ke Muhammadiyah,” kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhajir Effendy kepada Republika.co.id, Rabu (6/4).

 

Sebab sejak awal Muhammadiyah sudah menegaskan advokasi terhadap keluarga Siyono ini bukan bentuk dukungan terhadap teroris, tapi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sikap tegas itu pun telah disampaikan PP Muhammadiyah ketika bertemu dengan Kapolri, Senin lalu.

 

“Kami sudah dijelaskan sikap dan posisi ini, bahwa Muhammadiyah menentang sangat keras terorisme dan aksi radikalisme terutama yang dilampiaskan dalam bentuk kekerasan. Baik kekerasan pisik maupun simbolik,” ujarnya.

 

Selain itu, keterlibatan unsur Muhammadiyah dalam kasus Siyono adalah sebuah panggilan rasa kemanusiaan. Kehadiran Muhammadiyah juga karena permintaan yang disampaikan keluarga Siyono dan Komnas HAM untuk mengadvokasi kematian Siyono tersebut.

 

Anton sebelumnya menjelaskan, ada golongan proteroris yang membela Siyono. Meski demikian, Anton tidak menyebutkan secara spesifik siapa kelompok yang menjadi pembela tersebut.[11]

Propam Beberkan Kesalahan Densus 88 dalam Kasus Siyono

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Achmad Syalaby

Republika/Raisan Al Farisi  Kepala Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia Irjen pol M. Iriawan (tengah) memasuki gedung untuk melakukan pertemuan bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (25/2).

Kepala Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia Irjen pol M. Iriawan (tengah) memasuki gedung untuk melakukan pertemuan bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (25/2).

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Mochamad Iriawan menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan, bahkan melakukan rekonstruksi meninggalnya tersangka teroris Siyono saat ditangkap oleh Densus 88 Antiteror.

 

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota Densus 88. Dalam prosedur operasi standar (SOP), tersangka seharusnya dibawa dalam keadaan terborgol. Mereka tidak melaksanakan SOP itu.

 

Kesalahan lainnya adalah dalam membawa tersangka yang harusnya dikawal oleh minimal dua orang (kanan-kiri), tetapi pada pelaksanaannya hanya dengan satu orang. “Sehingga ada niat dari Siyono untuk melakukan perlawanan atau melarikan diri, dan itu salah,” kata Iriawan saat dihubungi melalui telepon, Rabu (6/4).

 

Iriawan melanjutkan, dari hasil pemeriksaan sementara, kesalahan murni dilakukan oleh anggota Densus 88 karena tidak menjalankan prosedur penangkapan sesuai SOP yang ada. Oleh karena itu, menurut dia, kedua anggota Densus 88 tersebut harus bertanggung jawab atas kematian Siyono.

 

“Ya dua anggota densus itu (yang harus bertanggung jawab). Nanti kita sidangkan,” ucap Iriawan.

 

Dalam melakukan penangkapan terduga teroris, Densus 88 kadang-kadang tidak melaporkan ke satuan wilayah setempat. Hal itu, menurut Iriawan, juga dilakukan oleh kedua anggota Densus 88 tersebut. Mereka tidak melapor ke kapolres setempat.

 

Memang benar, menurut dia, untuk melakukan pengungkapan teroris tidak mesti diketahui karena pengungkapan teroris harus secara diam-diam. Jika tidak dilakukan diam-diam dan terdengar oleh jaringan teroris, bisa jadi penangkapan tersebut gagal.

 

“Bisa bubar nanti. Jadi, enggak mesti melapor. Cuma, yang disalahkan itu dia, karena lalai kemudian cuma dikawal dua orang. Jadi, ya, dia (anggota Densus 88) salah,” kata Iriawan.

 

Terkait kapan akan digelarnya persidangan, Iriawan mengaku belum tahu. Dia menjelaskan, masih ada berkas yang harus dilengkapi, terutama dari keterangan saksi-saksi. “Sedang dilengkapi pemeriksaan saksinya, setelah itu diajukan ke pimpinan, baru disidangkan,” ucap mantan Kapolda Jawa Barat.[12]

Hasil Autopsi Siyono Paling Cepat Diumumkan Pekan Depan

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Bayu Hermawan

dok. Istimewa Pengangkatan jenazah Siyono

Pengangkatan jenazah Siyono

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim Advokasi terhadap tewasnya warga Klaten, Jawa Tengah, Siyono (34 tahun), telah menyelesaikan proses otopsi dari jenazah Siyono. Sebelumnya, Siyono diduga kuat meninggal dunia usai ditangkap petugas Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88).

 

Tim Advokasi, yang terdiri dari sejumlah lembaga seperti PP Muhamadiyah, Komnas HAM, Pusham UII, dan LSM Kontras, hingga saat ini tengah menganalisasi hasil proses otopsi terhadap jenazah Sinoyo, beberapa waktu lalu. Proses pemeriksaan ini pun dilakukan oleh tim dokter forensik dari PP Muhamadiyah.

 

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriani, mengungkapkan, tim advokasi akan membuka hasil otopsi tersebut secara transparan kepada publik. Rencananya, paling cepat, hasil otopsi tersebut akan diumumkan pada pekan depan.

 

”Direncanakan pekan depan, paling cepat senin pekan depan. Tim forensinya dari tim forensik PP Muhamadiyah. Ini (membuka hasil otopsi secara transparan) adalah permintaan masyarakat kepada Komnas HAM,” ujar Siane saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (6/4).

 

Komnas HAM, ujar Siane, pun akan masih menunggu dan mengikuti hasil medis dan akademis dari proses otopsi jenazah Siyono tersebut. Namun, Siane menegaskan, tidak semua hasil otopsi akan dibuka sepenuhnya kepada publik. Untuk itu, Komnas HAM akan menggelar pertemuan terlebih dahulu dengan tim dokter.

 

”Kami akan menunggu fakta yang dihimpun tim dokter, karena kami tidak boleh beropini dan berandai-andai. Dokter yang paling tahu, mana yang untuk publik, mana yang untuk kepentingan lain. Tentu ada batas-batasnya, sesuai etika kedokteran,” jelasnya.

 

Tidak hanya itu, Komnas HAM, lanjut Siane, juga telah meminta izin kepada pihak keluarga Siyono untuk membua hasil otopsi ke publik.

 

”Dan dari tanggapan pihak keluarga, saya sudah berbicara dengan istrinya, Suratmi, dan dia sudah menyatakan boleh,” katanya.

 

Sebelumnya, Siyono harus meregang nyawa di tangan Densus 88. Warga Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ini diduga kuat tewas dalam proses penyelidikan Densus 88 dalam kasus terorisme. Padahal, status Siyono saat itu masih menjadi terduga teroris.[13]

Kapolri Belum Terima Hasil Pemeriksaan Siyono

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Esthi Maharani

Akun twitter Dahnil Anzar Simanjuntak Pengangkatan jenazah Siyono

Pengangkatan jenazah Siyono

 

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pemeriksaan terhadap anggota densus 88 yang diduga melanggar prosedur terkait tewasnya terduga teroris Siyono sudah selesai. Namun, hasilnya belum diterima.

 

Ia menegaskan tidak bisa langsung menyidang anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran tanpa melihat dan memeriksa hasil penyelidikan.

 

“Ya itu tergantung pemeriksaan Propam. Kan nanti dicek kemudian direkonstruksi kalau sudah selesai semua baru dikasih tahu,” ujar mantan Kapolda Jawa Timur itu, disela-sela pemusnahan barang bukti sindikat narkotika Internasional, di Pelabuhan Kelas II Cirebon, Rabu (6/4).

 

Dia menegaskan, meskipun pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar selesai dilakukan. Namun, perlu data lain seperti hasil rekonstruksi sehingga polri pun bisa menentukan sikap.

 

“Tidak hanya mereka saja (pemeriksaan anggota densus 88),” katanya.

 

Kematian Siyono memunculkan polemik di masyarakat. Kematiannya dinilai janggal dan diduga akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota densus. Rahmat Fajar[14]

PAN Desak Kapolri Copot Kadiv Humas Terkait Pernyataan Golongan Proteroris

Rep: Agus Raharjo/ Red: Achmad Syalaby

Antara/Reno Esnir Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan.

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sangat menyayangkan pernyataan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Anton Charliyan yang menuding Muhammadiyah sebagai kelompok pro teroris.

 

Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Teguh Juwarno menegaskan, tudingan ini keji dan tidak berdasar.“Fraksi PAN mendesak Kapolri untuk mencopot Kadiv Humas dan mencabut pernyataannya yang menuduh kelompok pembela Siyono sebagai pro teroris,” tegas Teguh dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (6/4).

 

Teguh melanjutkan, justru tindakan Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) selama ini harus dikritrisi. Sebab, apa yang dilakukan oleh Densus 88 seperti menebar teror terhadap aktivis Islam di Indonesia.

 

Menurut Teguh, seharusnya Densus 88 mengedepankan deradikalisasi dengan melibatkan tokoh dan organisasi masyarakat Islam. Peran tokoh dan ormas Islam dibutuhkan untuk mengajak penganut paham fundamentalis kembali ke jalan yang benar.

 

Anggota Komisi X DPR RI ini mengatakan Muhammadiyah sebagai ormas Islam memiliki sejarah yang panjang. Bahkan, Muhammadiyah sudah lahir sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah juga sudah membuktikan bahwa umat Islam sebagai umat yang moderat dan toleran. “Jadi, hentikan teror terhadap umat mayoritas di negeri ini,” tegas dia.

 

Teguh menambahkan, pernyataan Anton Charliyan merupakan pernyataan gegabah. Seharusnya Polri maupun Kadiv Humasnya mampu membedakan antara mencari keadilan dengan pro teroris.[15]

Ada Provokator Hubungan Muhammadiyah dengan Polri

Rep: Amri Amrullah/ Red: Achmad Syalaby

dok UMM Muhajir Effendy

Muhajir Effendy

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Muhammadiyah mewaspadai adanya pihak pihak yang ingin membenturkan antara Polri dengan Muhammadiyah terkait kasus terduga teroris, Siyono. Kewaspadaan Muhammadiyah ini penting agar advokasi yang dilakukan tetap menjaga netralitas ormas itu.

 

Ketua PP Muhammadiyah bidang pendidikan, Muhajir Effendy mengatakan Kapolri sangat mendukung langkah yang dilakukan Muhammadiyah melakukan advokasi terhadap keluarga Siyono. Terkait pihak pihak yang terus menuduh Muhammadiyah yang proteroris karena melakukan advokasi terhadap keluarga Siyono, ia anggap itu sebagai provokasi.

 

“Tidak ada ketegangan dan kesalahpahaman, antara Polri dan Muhamamdiyah. Kapolri tahu persis bahwa muhammadiyah melakukan advokasi ini tidak berpretensi apapun apalagi sampai mendukung teroris,” ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (6/3).

 

Ia juga menegaskan sejak awal Muhammadiyah sangat proporsional, membela Siyono bukan untuk cari sensasi atau memprovokasi aparat tapi mencari keadilan. “Jadi kita saling menghormati saja, jangan sampai ada yang memancing di air keruh membenturkan antara aparat dan muhammadiyah,” kata dia.

 

Sebelumnya Kadiv Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Pol Anton Charliyan sempat menuduh kelompok yang membela Siyono merupakan pembela teroris. Peryataan ini lantas banyak mendapatkan kecaman terutama setelah pertemuan hangat antara PP Muhammadiyah dengan jajaran Polri sehari setelah autopsi jenasah Siyono oleh tim forensik Muhammadiyah.[16]

[1] http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/01/o4y94l361-densus-88-bunuh-121-terduga-teroris-lima-mengerikan-sekali

[2] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/08/o5b722384-terkait-kasus-siyono-propam-periksa-tujuh-anggota-densus

[3] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/08/o5azeq354-komnas-ham-kemungkinan-terima-hasil-autopsi-siyono-pekan-depan

[4] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/08/o5alpl394-soal-autopsi-siyono-muhammadiyah-punya-kesepahaman-dengan-polri

[5] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/07/o59i0e301-kasus-siyono-pintu-masuk-perbaikan-penanganan-terorisme

[6] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/07/o59c86335-bnpt-tak-ingin-campuri-masalah-densus-88

[7] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/07/o59aw6394-dahnil-minta-kadiv-humas-polri-berhenti-bermain-isu

[8] http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/07/o5929f330-kadiv-humas-polri-bantah-sebut-muhammadiyah-pro-teroris

[9] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/07/o597lz282-penanggulangan-terorisme-harus-transparan-terukur-dan-bisa-dikoreksi

[10] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/07/o5945m335-waspada-adu-domba-polrimuhammadiyah-di-kasus-siyono

[11] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/06/o57m72282-muhammadiyah-tak-tersindir-pernyataan-humas-polri-soal-siyono

[12] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/06/o57gi6394-propam-beberkan-kesalahan-densus-88-dalam-kasus-siyono

[13] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/06/o57evt354-hasil-autopsi-siyono-paling-cepat-diumumkan-pekan-depan

[14] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/06/o578fg335-kapolri-belum-terima-hasil-pemeriksaan-siyono

[15] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/06/o576wa394-pan-desak-kapolri-copot-kadiv-humas-terkait-pernyataan-golongan-proteroris

[16] http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/04/06/o576dg394-ada-provokator-hubungan-muhammadiyah-dengan-polri


Ditulis dalam Uncategorized

Tinggalkan sebuah Komentar »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: